Konsep Hukum Pertambangan Umum dan Mineral di Indonesia

• Sungguh sangat menarik untuk menelusuri konsep Hukum Pertambangan Umum dan Mineral di Indonesia.
• Ketentuan Pertambangan UMum Terdahulu:
• Semula Perjanjian Pertambangan Umum di Indonesia dalam prakteknya selama lebih dari 30 (tigapuluh) tahun adalah berbentuk Perjanjian Kontrak Karya (Contract Of Work) yang berlaku untuk jangka waktu tertentu.
• Dalam Perjanjian Kontrak Karya ini, pihak yang mendatangani adalah Menteri Pertambangan Umum selaku wakil dari Pemerintah yang mendapatkan wewenang Kuasa Pertambangan dari Rakyat Indonesia berdasarkan ketentuan Peraturan Pertambangan Umum yang berlaku, disatu pihak dengan Pihak Kontraktor Pertambangan Umum.
• Dalam Kontrak Karya ini didalam sudah diatur adanya beberapa tahapan Kegiatan mulai dari Penyeledikan Umum, Pertambangan Explorasi, Exploitasi, Pengelolaan dan Pemurnian, Produksi,  Pengangkutan dan Penjualan.
• Hal diatas adalah sesuai dengan Prinsip Pemberian Kuasa Pertambangan Bahan Galian  Starategis dan Bahan Galian Vital  atas Tahapan Usaha Pertambangan yang meliputi usaha pertambangan diatas. Ketentuan dasarnya yang dahulu adalah Undang-undang No.11 Tahun 1967 – Peraturtan Pemerintah No.32-1969  berikut Peraturan Pelaksanaannya yang dikeluarkan oleh Menteri Pertambangan  dan Energy dari waktu ke waktu.
• Pada saat itu, Pemerintah Daerah Tingkat I memberikan Surat Izin Pertambangan Daerah ( SIPD) – Sebagai Kuasa pertambangan bahan galian bukan strategis dan bukan vital ( bahan galian C) – atas 5 usaha Pertambangan Umum yang dilaksanakan secara bertahap berupa: SIPD Explorasi, SIPD Exploitasi, SIPD Pengolahan dan Pemurnian,  SIPD Pengangkutan, SIPD  Penjualan.
• Konsep dari kepemilikan dari kekayaan alam bangsa Indonesia yang berasal dari Bahan Galian Tambang  adalah “milik seluruh Rakyat Indonesia”, hal mana sesuai dengan Pasal 33 (3 ) UUDasar 45 .
• Ini berbeda dengan konsep yang dianut dinegara lain yang menganut bahwa pemilik dari tambang yang ditemukan dalam wilayah area tanah dari seseorang adalah dimiliki oleh orang tersebut.
• Hal ini juga berlaku pada jaman Penjajahan oleh Pemerintah Belanda dimana pada saat itu, dikenal adanya konsep hak konsesi, dimana Perusahaan Swasta, berhak untuk memiliki kandungan Kekayaan Bahan Galian Tambang.
• Yang menarik untuk ditelusuri di Indonesia adalah bahwa terdapat pemisahan pengaturan antara  kekayaan alam yang berada “dibawah tanah” atau “dikandungan bumi” yang berbentuk bahan tambang galian dengan ketentuan yang mengatur mengenai tanaman yang berada dipermukaan bumi atau tanah di wilyah hukum Republik Indonesia.
• Bahan galian tambangpun dibedakan antara bahan tambang yang berasal dari karbon atau kandungan minyak dan gas dengan bahan tambang umum yang berbentuk keras.
• Yang unik adalah bahwa ada  juga kekayaan alam yang berasal dari uap panas bumi atau geothermal yang dapat dijadikan sarana untuk memutar turbin tenaga listrik dimana pengaturannya adalah tersendiri.
• Namun pengaturan antara Bahan Galian Yang Keras ( misalnya nikel, timah, tembaga dll.)  dengan Bahan Tambang Minyak/Gas/Karbon dan Goethermal/Upa air diatur dalam Perangkat Rezim Peraturan yang berbeda.
• Hal yang seringkali dialami dalam praktek kegiatan pertambangan umum adalah adanya tumpang tindih antara kegiatan pertambangan umum dengan kegiatan terkait dengan aktivitas perkebunan, pertanian maupun hutan lindung.
• Hal ini disebabkan terjadi  kurangnya koordinasi antar instansi departemen yang berwenang atas pengaturan kegiatan yang berbeda tersebut,  baik ditingkat Pemerintahan Pusat maupun Pemerintahan Daerah.
• hal ini jelas seringkali  menimbulkan kerancuan dilapangan atas pelaksanaan kegiatan pertambangan umum maupun kegiatan yang tumpang tindih tersebut.
• Harusnya dalam Peta Blok atau Lahan yang dilampirkan pada Perjanjian Kontrak Karya, sudah disebutkan, mengenai adanya daerah hutan  lindung misalnya yang sudah dikeluarkan dari Wilayah Area Kuasa Pertambangan  tersebut.
• Seingat Penulis, sewaktu Penulis kerjaselama 5 tahun ( sekitar tahun 1985 hingga tahun 1989)   sebagai In-House Legal Cousel di Vico Indonesia   ( semula bernama Huffco Indonesia) perusahaan Minyak dan Gas milik Investor USA,   dalam hal terjadinya tumpang tindih kegiatan pertambangan dengan kegiatan Minyak/Gas, dan dengan kegiatan lain,  maka pada saat itu masih diperlakukan prioritas pemasukan dari hasil produk kegiatan Minyak/Gas dibandingankan dengan pemasukan dari kegiatan kekayaan alam lainnya, misalnya kekayaan dari Perkebunan atau Kehutanan, hal mana diatur dalam Inpres tahun 1976 yang dikeluarkan Pemerintah yang mengutamakan kegiatan perminyakan/gas daripada  kegiatan lainnya pada area yang bertumpang tindih tersebut, karena pemasukan atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara masih mengandalkan 60% dari minyak dan gas.
• Dalam Pertambangan Umum, selain Perjanjian Kontrak Karya terdapat juga Perjanjian Kerjasama Batubara,  terkait dengan kegiatan Penambangan Batu Bara dimana Direktorat yang membidangi juga berbeda dengan kegiatan Pertambangan Umum, dimana untuk Bahan  Galian Pertambangan Umum adalah dibawah Dir.Jend. Pertambangan Umum sedangan Batu Bara adalah berada dibawah wewenang Direktorat Jenderal  Batu Bara.
• Peraturan Pertambangan Yang Baru :
• Kini dengan adanya Ketentuan Pertambangan Mineral dan Batu Bara No. 4/2009 yang baru, diperkenalkan Izin Usaha Pertambangan di Wilayah Izin Usaha Pertambangan  ( WIUP) dan tidak dipergunakan lagi Perjanjian Kontrak Karya bagi Investor Pertambangan Umum yang mengajukan izin usaha pertambangan umum.
• Konsep dasar pemberian hak untuk melakukan kegiatan  Pertambangan Umum yang 30 tahun yang lalu adalah melalui Perjanjian, dengan adanya Undang-undang yang baru ini, akan dirubah berbentuk Pemberian Izin Usaha Pertambangan.
• Hal ini nampaknya, menurut seorang Lawyer Australia,  adalah sama dengan yang diperlakukan di negara tetangga Australia, namun bedanya dengan di Indonesia, kepastian hukum jika terjadi perselisihan di Pengadilan Australia sudah dapat memberikan kepastian hukum kepada Investor Pertambangan Umum disana;
• Sedangkan di Indonesia, kita mendapatkan gambaran bahwa Investor Asing masih meragukan sistem  Peradilan di Indonesia, sehingga jika terjadi perselisihan antara Pemerintah dengan Kontraktor Pertambangan Umum, komentar yang  diperoleh dari Investor adalah mereka merasa tidak pasti khususnya untuk perlindungan dari Investasi mereka yang akan disuntikan untuk kegiatan Pertambangan Umum di Indonesia,  karena tidak adanya Bentuk Kontrak Perjanjian lagi bagi Inverstor Baru yang akan melakukan kegiatan Pertambangan Umum di Indonesia.
• Selain Izin Usaha Pertambangan (IUP) diatas, terdapat juga IPR atau Izin Pertambangan Rakyat untuk melakukan aktivitas pertambangan di WPR (Wilayah Pertambangan Rakyat) dan ada IUPK atau Izin Usaha Pertambangan Khusus untuk melaksanakan aktivitas  kegiatan pertambangan di WIUPK ( Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus)
• Pengelompokan dari Bahan Galiannya pun terjadi perbedaan pengelompokan dimana ada Pertambangan Mineral yang terdiri dari Radioaktif, Logam, Non Logam dan Batuan dan ada Pengelompokan Batu Bara.
• Kita melihat bahwa Pemberian Izin dari Kuasa Pertambangan adalah dikaitkan dengan Kuasa Pertambangannya yang dibedakan berdasarkan jenis bahan mineral serta dikaitkan dengan luasnya Lahan maupun kapasitas kemampuan finansiil dari Pihak -Kontraktor (Badan Usaha dan/atau BUMN/BUMD), koperasi maupun perorangan –   yang akan melakukan kegiatan  Pertambangannya.
• Sebagaimana kita tahu konsep dalam Pertambangan Umum dengan perminyakan adalah berbeda, dimana segala ongkos yang dikeluarkan oleh Kontraktor Pertambangan sama sekali tidak diganti oleh Pemerintah, yang berbeda didalam Perambangan Minyak dan Gas.
• Yang menarik untuk ditelusuri adalah  Instansi Pemerintah mana yang berhak untuk mengeluarkan izin Kuasa Pertambahangan tersebut, memperpanjangnya, memonitor, meminta laporan berkala,  dan mencabut izinnya.
• Selanjutnya apakah masalah “tarik menarik” antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah akan dapat terpecahkan, jika kita kaitkan dengan adanya Otonomi Daerah.
• Biasanya secara “Klasik” akan terjadi perebutan wewenang pemberian izin, pembuatan kebijakan, pembuatan peraturan serta pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mengingat pengalaman Penulis sewaktu bekerja selama 5 tahun ( tahun  1994 hingga 1 Juni 1998)  sebagai In-House Legal Counsel di PT Freeport Indonesia, senantiasa akan terjadi tarik menarik pembagian rejeki atas ” Bagian Pemerintah” yang diperoleh dari Kontraktor Pertambangan Umum antara Bupati, Gubernur dan Pemerintahan Pusat, sebagaimana ditetapkan dan ditentukan oleh Kontrak Karya atau implementasi dari Community Development.
• Inilah yang mendorong PT Freeport Indonesia turut peduli dengan pemberian perluasan kekuasaan dan wewenang kepada Bupati, yang bertanggung jawab langsung kepada keadaan  kesejahteraan di daerah Papua dimana kegiatan Pertambangan Umum Tembaga dan Emas  itu dilakukan.
• Kita bersama mengetahui bahwa kepentingan   Kontraktor Pertambangan Umum adalah “Profit oriented”,  namun juga dibebani tanggung jawab Community Development ( Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pertambangan Umum ) , berdasarkan ketentuan Kontrak Karya, sedangkan  Pemerintah, dilain pihak berkepentingan adanya kepastian “Revenue/Pemasukan” dari  Bagian Pemerintah (Government Take ) atas Hasil dari Produk Pertambangan baik dari Pajak maupun Royalty, Deadrent (Iuran Tetap)/Iuran Produksi, maupun Pajak dari Perusahaan  Jasa Pertambangan Umum  terkait,   guna memenuhi pemasukan untuk Anggaran Pendapatan Negara  di Pusat maupun Pemasukan Asli Pemerintah Daerah sebagai tanggung-jawab publik dan melaksanakan amanah untuk mensejahterakan Rakyat, sesuai dengan pasal 33 ayat 3 UUDasar 45.
• Untuk hal ini, maka terlihat adanya kemajuan dimana 10 % dari Keuntungan -Hasil Produk Penambangan adalah menjadi Bagian Pemerintah dimana ada percentage Pembagian yang jelas antara Pemerintah Daerah dan Pusat
• Begitu Pula nampaknya dalam Pertambangan Umum juga diperkenalkan adanya Kewajiban Penjualan Produk Tambang kedalam Negeri, hal mana dalam Perminyakan /Gas sudah dikenal adanya DMO ( Domestik Market Obligation) dimana di perminyakan adalah 25% dari Produksi tahunan.
• Beginilah sekelumit gambaran mengenai konsep penerapan  hukum yang dianut dan diperlakukan dalam kegiatan Pertambangan Umum dan Mineral di Indonesia
• Agung Supomo Suleiman
• Partner
• Kantor LAW FIRM Suleiman Agung & Co
• Jakarta 9 September 2009