SNAPSHOT ARTIKEL HUKUM BISNIS SACO AGUNGSS

15 September 2009

Sekelumit Perbandingan Hukum Pertambangan Umum & Perminyakan-Gas

Filed under: Uncategorized — agungssuleiman @ 9:27 am
  • Penulis bersyukur mempunyai pengalaman kerja di Perusahaan Pertambangan Umum -Tembaga-Emas yaitu PT Freeport Indonesia selama 5 Tahun sebagai In-House  Legal Counsel ( 1994- 1998)  dan di Perusahaan Minyak dan Gas Vico selama 5 tahun ( 1985- 1989) sebagai In-House  Legal Counsel.
  • Pengalaman sebagai In-House Legal Counsel di Perminyakan dan Pertambangan,  membuat  Penulis senang untuk mengamati dan mengerjakan pekerjaan jasa hukum terkait dengan aspek hukum Pertambangan Umum dan Perminyakan Minyak -Gas di Indonesia.
  • Dalam pengalaman lebih dari  11 tahun membuka Law Firm sendiri kini bernama Law Firm Suleiman Agung & Co, Penulis juga beberapa kali terlibat menangani Pertambangan Batubara maupun menangani Klien Perminyakan-Gas di Indonesia.
  • Dalam penanganan kegiatan Batu Bara yang menarik adalah bahwa Penulis terlibat untuk membantu Klien Barubara- yang sebenarnya  adalah Trader Batu-bara, namun pada saat yang bersamaan Perusahaan tersebut bersedia membantu memberikan dana – loan untuk memperbaiki fasilitas – Coal Plant serta jetty dari Penambang Kontraktor Batubara yang menambang barubara, dimana pembayaran atas Loannya adalah dengan – bentuk penjualan –  natura Batubara.
  • Kembali ke masalah Penulisan ini, dengan pengalaman didunia perminyakan dan pertambangan selama beberapa tahun tersebut, Penulis seringkali mencoba mengadakan perbandingan dan  perbedaan antara Rezim Hukum yang mengatur Perminyakan dan Gas dengan Pertambangan Umum di Indonesia ini.
  • Kita ketahui bahwa kedua bahan galian tersebut berada di Bumi Indonesia sehingga Hukum Pertambangan Umum maupun Hukum Perminyakan dan Gas akan mengatur tahapan  Penyelidikan Umum,  Explorasi, Exploitasi, Produksi hingga pemasaran dan penjualan bahan kekayaan alam milik Rakyat Indonesia yang dikarunia kepada kita oleh ALLAH Yang Maha Pencipta.
  • Bahan tambang minyak dan Gas adalah bahan galian karbon berbentuk minyak / gas dan Bahan Galian Tambang berbentuk bahan galian yang keras seperti misalnya logam tembaga, besi, nickel, timah yang  bisa dipegang.
  • Yang menarik dan menggeletik hati dan pikiran Penulis  adalah pertanyaan kritis :  Kenapa rejim peraturannya berbeda? Dan kenapa harus berbeda pengaturannya?
  • Pertanyaan dasar ini pernah Penulis utarakan dalam suatu Workshop yang diadakan oleh Assosiasi Pertambangan Indonesia ( IMA) dimana aku mempertanyakan kenapa harus berbeda pengaturannya, namun pada saat itu aku tidak merasa   mendapatkan jawaban yang memuaskan dari sudut kacamata pandangan profesional khususnya profesi hukum.
  • Yang Penulis pertanyakan adalah kenapa di dunia Pertambangan tidak ada pembagian  Bagi Hasil seperti didunia Perminyakan/Gas
  • Sebagaimana kita ketahui didalam sistem COW/Kontrak Karya,   kita dapat temukan bahwa  dalam kontrak Penambangan Tembaga – Emas  misalnya PT Freeport Indonesia,  dimana Penulis  sangat mengetahui karena Penulis pernah bekerja sebagai In-House Legal Counsel selama 5 tahun,  tidak ada sistim bagi hasil antara Pemerintah dan Kontraktor Pertambangan Umum.
  • Jika kita telusuri secara mendalam,  maka kita dapat melihat bahwa dalam sejarah dunia Perminyakan /Gas ada contoh  konkrit dimana PT Stanvac misalnya  yang lahannya/Bloknya berada di Sumatera sekarang diambil alih oleh Medco, asal muasalnya,  semula bukan berbentuk Production Sharing Contract atau Bagi Hasil melainkan adalah ” Contract Of Work (COW)”.
  • Dalam schema COW atau Kontrak Karya ini,  Kontraktor adalah bertugas melakukan kegiatan Penambangan mulai dari Explorasi hingga Produksi dimana tidak ada sistim bagi hasil.
  • Namun dalam perkembangannya COW -Exs PT Stanvac – berubah dalam perjalanannya menjadi PSC atau Production Sharing Contract, dimana akan terjadi formula bagi hasil.
  • Dalam sistem Kontrak Karya (COW) dalam Pertambangan Umum, semua produk hasil tambang akan menjadi hak dari Perusahaan Kontraktor Penambang Umum yang melakukan penambangan, dimana untuk bagian Pemerintah, Pemerintah akan mendapatkan hasil Iuran Explorasi/Iuran Exploitasi dengan skala berjenjang dengan formula luas lahan Ha dikalikan suatu permil- dikalikan masa kegiatan eksplorasi atau exploitasi tersebut.
  • Selain itu Pemerintah juga akan mendapatkan Royalty dari Hasil Produksi Tambang yang telah dijual yaitu antara 1 % hingga 3 %.
  • Selain itu Pemerintah juga akan mendapatkan PBB maupun Pajak atas keuntungan baik dari Kontraktor Pertambangnnya maupun dari Perusahaan Jasa Penunjang Penambangannya.
  • Dalam Kontrak Karya Pertambangan Umum segala biaya dan ongkos serta pengeluaran dari Kontraktor untuk melakukan penambangan hingga produksi, adalah  ditanggung sepenuhnya oleh Kontraktor Pertambangan Umum ini, dan tidak ada sistim “cost-recover” atau penggantian ongkos operasi – ongkos kapital oleh Pemerintah.
  • Adapun dalam dunia Perminyakan Perusahaan Minyak/Gas, Perusahaan Kontraktor Minyak/Gas  akan melaksanakan kegiatan Explorasi, Exploitasi  hingga Produksi, dimana semua risiko pengeluaran adalah menjadi “Risiko Tunggal” dari Perusahaan Perminyakannya, dimana jika BP Migas dan Kontraktor minyak setuju menyatakan adanya Lahan yang Komersial untuk diproduksi, maka segala ongkos operasi -expenses dari Perusahaan Perminyakan akan diganti sepenuhnya oleh BP Migas yang mewakili pemerintah/Rakyat Indonesia dengan suatu formula yang diatur dalam PSC tersebut untuk setiap tahun berjalan, namun untuk capital cost diganti berdasarkan depresiasi dari nilai asset capitalnya ( atau lifetime asset tersebut)  sesuai golongan asset terlampir dalam PSC tersebut.
  • Jika “tidak ada comercial production”,  maka semua ongkos yang telah dikeluarkan oleh Perusahaan Minyak /Gas akan menjadi risiko dari Kontraktor Minyak/Gas “sendiri” atau dengan isitilah kerennya bisa terjadi adanya ” singking fund” atau dana yang tenggelam.., karena tidak ada hasil produksi minyak/gas yang komersial.
  • Perlu diingat pada sistem  PSC  ( Production Sharing Contract ) dalam dunia Perminyakan /Gas di Indonesia terdapat  formula FTP ( First Tranche Petroleum) sebesar 20 %, yang merupakan jaminan untuk adanya revenue bagi Pemerintah untuk mengisi Anggaran Pendapatan Negara,  dimana FTP ini akan dikeluarkan terlebih dahulu, dari hasil produksi minyak setiap tahun berjalan,  sebelum adanya Pergantian Ongkos Pengeluaran Explorasi/Exploitasi guna dapat memberikan jaminan masukan kepada Pemerintah.
  • Selanjutnya dalam Hukum yang mengatur Perminyakan/Gas, akan ada pembagian hasil produksi, setelah semua ongkos yang dikeluarkan  oleh Kontraktor akan diganti penuh oleh BP Migas setelah BP Migas dan Perusahaan Kontraktor Minyak tersebut setuju untuk mengembangkan /mengexploitasi dan memproduksi secara commercial -atas hasil Minyak /Gas tersebut, pada suatu lapangan tertentu,  dengan suatu formula bagi hasil sesuai yang disepakati dalam Production Sharing Contract tersebut.
  • Dengan gambaran diatas maka kita lihat adanya perbedaan pengaturan antara  Penambangan Umum dan Penambangan Minyak dan Gas.
  • Terkait dengan Pertambangan Umum, Penulis amati bahwa dengan adanya Undang Undang Pertambangan Mineral dan Batubara yang baru dikeluarkan,  terjadi perombakan atas COW didunia Pertambangan Umum,  dimana terhadap  Kontraktor Penambangan  Umum yang baru, akan diberikan  “Izin Usaha Pertambangan” yang dikaitkan dengan luas lahan serta besarnya kemampuan dana dari Kontraktor Penambangan Umum tersebut, dan  bukan lagi dalam bentuk Perjanjian Kerjasama Penambangan Batubara – atau Perjanjian Kontrak Karya – yang sebelumnya telah dikenal dalam dunia Pertambangan Umum selama lebih dari 30 atau 40 tahun.
  • Hal yang menarik untuk diamati adalah bahwa DMO atau Domestic Market Obligation yang dikenal dalam Perminyakan yaitu suatu kewajiban untuk menjual sebagai -atau 25% dari produksi pertahunnya  ke pasar dalam negeri, kini juga diperlakukan dalam Dunia Pertambangan Umum termasuk Batu Baru, untuk menjamin kebutuhan pemakaian Batu bara dalam negeri, namun percentagenya dari produksi 1 tahun belum diketahui.
  • Demikianlah sekelumit gambaran perbedaan Rezim Pengaturan Pertambangan Umum dan Minyak dan Gas di Indonesia.
  • Jakarta , 15 September  2009.
  • Agung Supomo Suleiman
  • Partner
  • Law Firm Suleiman Agung & Co

3 Komentar »

  1. I think this is one of the such a lot vital information for me.
    And i am glad reading your article. But wanna observation on few basic things, The site style is ideal,
    the articles is truly nice : D. Excellent task,
    cheers

    Suka

    Komentar oleh hcg diet drops — 12 Maret 2013 @ 5:26 pm | Balas

  2. This Punjabi ellwoodpaper for the most part take by Punjabi Multitudes beinduce in that location is sealed cogent evidence that
    the vaccines make the tumor. Within the five 5 days get
    you got, hither are the biggest and latest Ellwood from the world-wide ofsports.

    Punjabi ellwood has become the most pop prime after of hoi pollois who filed
    suits against work-related harms- and won!

    Suka

    Komentar oleh Juliane — 12 Juli 2013 @ 6:04 pm | Balas


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Blog di WordPress.com.

PELANGI

Pelangi menjadi salah satu bukti keagungan Tuhan YME..

Angwie on Blog

No one else...just you and me...

Purwatiwidiastuti's Blog

Mari nikmati indahnya berbagi

Un2kmU

semuanya hanya untukmu...

PELANGI

Pelangi menjadi salah satu bukti keagungan Tuhan YME..

Angwie on Blog

No one else...just you and me...

Purwatiwidiastuti's Blog

Mari nikmati indahnya berbagi

Un2kmU

semuanya hanya untukmu...

%d blogger menyukai ini: