SNAPSHOT ARTIKEL HUKUM BISNIS SACO AGUNGSS

15 Februari 2014

3 TAHUN DRASTIS PENINGKATAN EXPORT RAW ORE VERSUS DRASTIS BEBAN BEA KELUAR TINGGI RAW ORE

Dari pengamatan Penulis  3(tiga) Tahun semenjak Undang-Undang Minerba No.4 Tahun 2009 dikeluarkan, dimana terdapat  ketentuan kewajiban Pengusaha Tambang untuk melakukan Pengolahan dan Pemurnian “didalam negeri” serta Kewajiban membuat Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian 5 (lima) Tahun semenjak Undang-undang Minerba ini dikeluarkan, terlihat bahwa terjadi “PENINGKATAN  DRASTIS” atas Pengeksporan Mineral dalam keadaan Mentah-Raw  Ore Keluar Negeri dari Bumi Indonesia         

  • ekspor bijih nikel meningkat sebesar 800%,

·          Ekspor bijih besi meningkat 700%,

·         dan Ekspor bijih bauksit meningkat 500%.

Dengan melonjaknya secara Drastis  atas kenaikan Ekspor Mineral Raw atau mentah belum diolah oleh Para Penambang Mineral nampaknya Pemerintah Menjadi “panik” dan seperti “Kebakaran Jenggot”,

  • padahal Pemerintah Sendiri terkesan  “sangat lambat atau lama” didalam mengeluarkan Peraturan Pelaksananya atas ketentuan kewajiban Pengusaha Tambang melakukan Pengolahan dan Pemurnian “didalam negeri” serta Kewajiban membuat Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Didalam Negerisemenjak Undang-undang Minerba ini dikeluarkan.Dalam Undang-Undang Minerba khsusnya Pasal 103 tidak ada ketentuan mengenai Batas waktu Kapan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri wajib dilakukan. Ketentuan Pasal 103 Undang – Undang Minerba No.3 Tahun 2009 hanyalah berbunyi sebagai berikut :
    • Pasal 103

    1)      Pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri.

Mungkin karena tidak ada batas waktu tersebut,  maka nampaknya Pemerintah baru Tahun 2012 yaitu 3 (Tiga) Tahun setelah diundangkannya Undang-Undang Minerba No.4 Tahun 2009, mengeluarkan berbagai  Peraturan Pelaksana dari  beberapa Menteri terkait baru  dikeluarkan setelah melihat adanya Peningkatan Drastis Kegiatan Ekspor yang dilakukan oleh Para Inverstor penambangan yaitu oleh  :

        Menteri ESDM 

  •  pada tanggal 16 Februari 2012  diterbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 07 tahun 2012    tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral.
  • pada tanggal 16 Mei 2012 dilakukan perubahan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri ESDM No, 11 tahun 2012

Menteri Perdagangan .

  •  Penerbitan Peraturan Menteri ESDM tersebut diatas  ditindaklanjuti dengan Permendag Nomor: 29/M-DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Ekspor Pertambangan dan
    •  Menteri Keuangan:
  • Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.
  • Pengusaha Penambangan sebagaimana biasanya tentunya akan mencari segala kiat yang masih dalam batas rambu koridor ketentuan Pertambangan yang berlaku  bagaimana menekan ongkos Penambangan, dimana kalau diwajibkan untuk membuat Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian dalam negeri maupun dikenakan kewajiban untuk melakukan Pengolahan dan Pemurnian Dalam Negeri atas Bahan Ore dengan Kadar Mutu yang ditentukan Pemerintah, berarti secara jelas hal ini  akan menambah beban ongkos biaya pengeluaran untuk Investasi Fasilitas Pengelohan maupun Pemurnian Mineral maupun kewajiban untuk Pengolahan dan Pemurnian dalam negeri atas Bahan Ore  yang mereka tambang untuk kadar dan Mutu tertentu yang ditentukan Pemerintah, dimana juga membutuhkan fasilitas infrastuktur pelabuhan untuk dapat mengekspor Bahan Mineral yang telah diolah dan dimurnikan tersebut.  Photo PT FI di Highland

Kepastian Ketentuan peraturan pelaksana atas Undang-undang Minerba No. 4 Tahun 2009 diatas jelas ditunggu Investor Tambang guna dapat mengkalkulasi biaya  operasional mereka.

Namun disebabkan ternyata dalam 3 Tahun tersebut setelah Undang-Undang Minerba, Pemerintah “terlihat belum siap dengan peraturan pelaksananya”, maka terjadilah “suatu kesempatan waktuvacum Peraturan pelaksananya”  yang bagi Investor Tambang tentunya digunakan untuk mencari peluang tidak terkena Biaya  tambahan fasilitas maupun kewjiban pengolahan dan pemurnian tersebut, dengan menggencot “secara Drastis” Pengeksporan  Bahan Mineral tersebut secara Masive karena  mumpung belum ada Peraturan Pelaksananya dari Pemerintah atas UU Minerba tersebut yang terlihat dari peningkatan ekspor Raw Ore 500% hingga 800% keluar Wilayah Republik Indonesia.

  • Kita dapat amati bahwa secara dalam Undang-Undang Minerba tidak ditentukan sama sekali adanya batas waktu kapan kewajiban Pembuatan Pengelohan dan Pemurnian maupun kapan Perusahaan Tambang harus mulai melakukan Pengolahan dna Pemurnian dalam Negeri. Maka jelas kelihatan disini bahwa memang Pemerintah belum siap dengan perangkat Hukum Pelaksananya pada saat diterbitkannya Undang-Undang Minerba tersebut.

Terkait dengan aspek hukum Kontrak Karya dari PT Freeport Indonesia, kita bisa ketahui bahwa  sebenarnya keinginan dari Pemerintah bagi PT Freeport Indonesia untuk melakukan pembuatan Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian maupun Pengolahan dan pemurnian dari Bahan Konsentrat Tembagan dari PT Freeport sesuai dengan  Pasal 10 ayat 5  Kontrak Karya adalah  5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal  30 Desember 1991 sebagai  Tanggal ditandatanganinya Kontrak Karya dari Kontyrak Karya dengan Pemerintah RI yang telah dikonsultasi dengan DPR. Maka kita dapat melihat bahwa  5 (lima) tahun semenjak Tahun 1991 adalah tahun 1996.

  • Terkait dengan Kesepakatan ini, PT Freeport Indonesia melalui affiliasinya PT Smelting Gresik Smelter di Surabaya  telah membangun Fasilitas Smelter atau Pengolahan dan Pemurnian, dimana Mitsubishi Materials memiliki Saham 60.5% sedangkan  PT Freeport Indonesia Equity sahamnya sebesar 25% dan Nipppon Mining and Metals Co. sebesar 5.%

Adapun yang membangun Fasiltas Smelter ini adalah Chiyoda dengan Biaya Pembangunan Fasiltas USD 500 juta.Bayangkan Feedstock smelter adalah dikapalkan dari Freeport Grassberg yang berjarak 2,600 Kilomerter Lokasi Smelternya adalah dekat dengan Petrokimia Fresik, suatu Perusahaan Pemerintah Fertilizer, yang menggunakan smelter sufuric acid, hal ini yang menjadi pertimbangnn Utamanya mengapa lokasinya di Gresik   Website  PT Smelting Gresik,Smelter.

  • Pertanyaan mendasarnya kalau memang sudah dibangun Smelter diatas, kenapa PT Freeport Indonesia masih merasa berat dikenakan Bea Export yang Tinggi yaitu 50%   atas Bahan Mineral yang ditambangnya yang “masih Belum Diolah (Raw Ore-ore mentah),  dengan alasan Kontrak Karya yang telah mengatur masalah beban Bea Keluar atas Produk Mineral Tembaga dan Emas tidak setinggi seperti yang dikenakan oleh Menteri Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan No.6/PMK.011/2011 No.6 yang dikeluarkan  pada Tahun 2014 yang merupakan Kebijakan dan Ketentuan pengenaan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar Barang Mineral ditentukan bahwa BEA KELUAR PROGRESSIF :
    • tarif bea keluar untuk tembaga sebesar 25%,
    • sedangkan untuk komoditas mineral yang lainya hanya sebesar 20%.
    • pada semester pertama 2015 kenaikan bea keluar berlaku untuk tembaga dinaikkan menjadi sebesar 35%  dan
  • di semester kedua 2015 menjadi 40%.
    • Sedangkan untuk komoditas mineral lainnya, pada semester pertama 2015 dinaikkan menjadi 30% dan
    • di semester kedua 2015 sebesar 40%.
  • Kenaikan tarif pun terjadi  Tahun 2016 untuk seluruh komoditas mineral yakni di semester pertama menjadi 50% dan di semester kedua sebesar 60%.

bagi yang mengekspor Bahan Galian yang belum diolah hingga Tahun 2017 sebagai Batas Waktu dibuatnya Peleburan (Pengolahan) dan Pemurnian Bahan Galian Tambang di Wilayah  Tambang Indonesia. Lubang Ngangan Juga PT Freeport Indonesia

Kemungkinan yang bisa terjadi adalah bahwa PT Freeport Indonesia  nampaknya “belum Mengolah Konsentrat Tembaganya – dalam Jumlah Volume atau Kadar Batas Mutu yang ditentukan oleh Pemerintah – di Smelter Gresik Surabaya, karena Fasilitas ini “Nampaknya”  belum memadai atau pertanyaan yang mengeletik adalah : kenapa PT Freeport Indonesia  misalnya tidak membangun Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian di Papua yang dekat dengan Fasilitas Pelabuhan Laut dalam di low land.  

  • Pemerintah nampaknya Belum Membuat Ketentuan Yang Memaksa  terhadap Investor Hulu (Explorasi) maupun Investor Hilir (Pengolahan dan Pemurnian) untuk dibuatnya Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Bahan Mineral yang dapat memproses Batas Minimum Kadar atau Mutu Produk Konsentrat Tembaga Freeport yang ditambang di Wilayah Tambang Grassberg Papua Indonesia), sehingga PT Freeport merasakan tidak dipaksa untuk mengolah Bahan Konsentrat Tembaga di Indonesia  dengan Batas Mutu yang ditentukan oleh Pemerintah guna dapat segera memberikan Nilai Tambah atas Penambangan Bahan Galian Tembaga   – sebab sekarang kita “sudah memasuki tahun 2014” yaitu ( 2014 dikurangi 1991 adalah SUDAH LEWAT  23 (Dua puluh Tiga Tahun)  setelah ditandatanganinya perpanjangan Kontrak Karya PT Freeport atau
  • Pada kenyataannya sudah  “18 (Delapan) Tahun Lewat “ setelah   5 (lima) Tahun keinginan Pemerintah dibangunnya Fasilitas Pengolahan (Peleburan dan  Pemurnian) Konsentrat Tembaga  oleh PT Freeport, dan memang ketentuan dalam Pasal 10 ayat 5 dari Kontrak Karya ini tidaklah merupakan ketentuan yang dapat memaksa PT Freeport karena bunyi Klausula dari Pasal 10 ayat 5 juga tidak terlalu keras memberikan suatu kewajiban kepada PT Freeport untuk membangun Fasilitas Peleburan (Pengolahan) dan Pemurnian melainkan hanyalah suatu keinginan dari Pemerintah agar PT Freeport Indonesia membangun Fasilitas Peleburan dan pemurnian di dalam negeri, dimana ditentukan bahwa apabila PT Freeport belum membangun Fasilitas Peleburan dan pemurnian tersebut dalam 5 tahun setelah ditandatangani Kontrak Karya,  maka apabila Pemerintah meminta,  PT Freeport setuju untuk mengolah Konsentrat Tembaga di dalam Negeri Indonesia, ke suatu Fasilitas Peleburan (Pengolahan) dan Pemurnian  yang ditentukan PemerintahIMG_1588
  • Terkait dengan bagaimana dengan Konsentrat Emasnya, Penulis masih harus meneliti lebih jauh bagaimana pengaturannya di Kontrak Karya  antara   PT Freeport Indonesia dengan Pemerintah tanggal 30 Desember 1991.

Berdasarkan analisa Hukum diatas,  nampaknya Pemerintah tidak mau terlalu memberikan kewajiban kepada PT Freeport untuk Membangun Fasilitas  Pengolahan dan Pemurnian dari Konsentrat Tembaga dari  PT Freeport di Indonesia  di Indonesia dengan Batas Mutu Kadar Konsentrat yang ditentukan oleh Pemerintah,  guna dapat memberikan Nilai Tambah bagi Masyarakat Indonesia sesuai dengan amanah Pasal 33 (3) dari Undang-undang Dasar 1945, namun Pemerintah bisa meminta PT Freeport untuk mengolah Konsentrat Tembaga di didalam Negeri, jika ada suatu Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian didalam negeri yang dapat mengolah Konsentrat Tembaga yang berasal dari Wilayah Pertambangan PT Freeport sesuai dengan kadar yang ditentukan Pemerintah. 

  • Terkait dengan terjadinya Langkah dan Tindakan Kontraktor Pertambangan dalam 3 (Tiga) tahun setelah diundangkannya UU Minerba No. 4 Tahun 2009 untuk  mengekspor secara DRASTIS – 500 % hingga 800% KENAIKAN  EKSPOR BAHAN MINERAL RAW ORE  Yang Belum Diolah” yang berasal dari  Wilayah Pertambangan Indoneasia, Pemerintah nampaknya seperti “Kebakaran Jenggot” dan dipaksa harus melakukan suatu Kebijakan yang Drastis juga agar mencegah terjadinya pengurasan lebih jauh Bahan Mineral Mentah dari Bumi Indonesia bg_ag
  • Hal ini dapat terjadi karena Pemerintah memang belum mengeluarkan Peraturan Pelaksananya, sehingga Penambang Bahan Galian Mineral, jelas pada kenyataannya “Menggencot Mengekspor Bahan Ore Raw
  •  bijih nikel meningkat sebesar 800%,
  •  bijih besi meningkat 700%,
          • Bijih bauksit meningkat 500%.

o     yang belum di-Olah didalam Negeri sehingga terjadi reaksi dimana Pemerintah  mengambil Langkah “DRASTIS PULA” melalui Menteri Keuangan dengan Mengeluarkan “Ketentuan Pemaksaan” yaitu PENGENAAN suatu Bea Keluar Progressif  sebesar 50%  (sangat tinggi) hingga waktu  sampai Tahun 2017  yaitu Batas waktu Kewajiban Untuk Membuat Fasilitas Hilirisasi Pengolahan dan Pemurnian atas BAHAN Tambang dengan Batas Mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah, maupun Kewajiban  Pengolahan dan Pemurnian dan Batas Mutu yang ditentukan oleh Menteri ESDM atas Bahan Mentah Raw Ore guna dapat ” Memberikan Payung Yang Pasti ” kepada Masyarakat Indonesia Nilai Tambah Peningkatan Mutu Kesejahteraan Hidup yang diperoleh dari Nilai Tambah Bahan Tambang dengan Memenhuhi Mutu tertentu “.

  •     Hal ini jelas merupakan Strategi “ instrumen Hukum” untuk “Memaksa Investor Tambang untuk segera Menyelesaikan Fasililtas Pengolahan dan Pemurnian di Indonesia” demi memberikan Nilai Tambah kepada Kegiatan Penambangan di Indonesia bagi kesejahteraan Masyarakat Indonesia sesuai Undang-Undnag Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3.

      Namun demikian untuk memberikan Rasa Keseimbangan Bagi Inverstor Penambangan, tentunya Pemerintah juga harus memberikan Investor Tambang Hilir suatu “Ketentuan Insentif” selain Disinsentif, guna dapat memberikan Keringanan  Beban Biaya  dalam Periode Membangun Fasilitas Pengolahan – dan Pemurnian, maupun mengimbangi Beban Investor Tambang untuk memproses dan menambang di Fasilitas Pengolahan (Peleburan) dan Pemurnian yang dimiliki Perusahaan Hilir tersebut  .

 ·         Berdasarkan sumber dari Warta  Mineral dari Direktorat Pertambangan kita peroleh data bahwa hingga Januari 2013 terdapat :

·         http://www.minerba.esdm.go.id/library/content/file/28935-Publikasi/008f75e938deed453b91c2a3caa236a42013-11-08-20-03-45.pdf

 Terdapat :

  • ·          185  Pengajuan Rencana Pengajuan Rencana Pengolahan dan Pemurnian sebelum Permen ESDM No. 7/2012 dan Sesudah Permen ESDM No. 7/2012:

    Status Smelter

    Jumlah 

     

    Pengolahan & Pemurnian Telah Beroperasi 

     

     

    7

     

    Pengajuan Rencana Pengolahan dan Pemurnian sebelum Permen ESDM No. 7/2012

     

    24

    Pengajuan Rencana Pengolahan dan Pemurnian setelah Permen ESDM No. 7/2012

    154

    TOTAL

    185 

  •  ·         9 ( sembilan) fasilitas pengolahan dan pemurnian yang berpotensi untuk dibangun dengan diagaram sebagai berikut:

1

PT Aneka Tambang, Tbk

Halmahera Timur Buli) Malut

Bijih Nikel Fe

Ni

KONSSTRUKSI

2

.PT Bintang Delapan Mineral

Morowali, Sulteng

Bijih Nikel FeNi

Konstruksi

3.

PT Stargate Pasific Resources

Konawe Utara, Sultra

Bijih Nikel NPI

Konstruksi

4.

PT Putra Mekongga Sejahtera

Kolaka, Sutra

Bijih Nikel NPI

Konstruksi

5.

PT Meratus Jaya Iron Steel

Batu Licin, Kalse

Bijih Besi Pig Iron

Konstruksi

6

PT Indonesia Chemical Alumina

Tayan, Kalbar

Bauksit CGA

Konstruksi

7.

PT Sebuku Iron Lateritic Ore

Kotabaru, Kalsel

Bijih Besi

Konstruksi

8.

PT Kembar Emas Sultra

Konawe Utara, Sultra

Bijih Nikel NPI

Studi Kelayakan

9.

PT Delta Prima Steel

Tanah Laut, Kalsel

Bijih Besi Sponge Iron

Konstruksi

Demikianlah analisa Penulis terkait 3 TAHUN DRASTIS PENINGKATAN EXPORT  RAW ORE VERSUS DRASTIS BEBAN  BEA KELUAR TINGGI RAW ORE

Agung Supomo Suleiman

Independent Business Lawyer

Jakarta  15 Februari 2014

AGUNGSS BUSINESS LAWYER

SULEIMAN  AGUNG & CO ( SACO Law Firm)

Tinggalkan sebuah Komentar »

Belum ada komentar.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.

PELANGI

Pelangi menjadi salah satu bukti keagungan Tuhan YME..

Angwie on Blog

No one else...just you and me...

Purwatiwidiastuti's Blog

Mari nikmati indahnya berbagi

Un2kmU

semuanya hanya untukmu...

PELANGI

Pelangi menjadi salah satu bukti keagungan Tuhan YME..

Angwie on Blog

No one else...just you and me...

Purwatiwidiastuti's Blog

Mari nikmati indahnya berbagi

Un2kmU

semuanya hanya untukmu...

%d blogger menyukai ini: