SNAPSHOT ARTIKEL HUKUM BISNIS SACO AGUNGSS

18 Desember 2015

Courtesy Call Dirut PT FI ke Ketua MPR,DPR,DPD Milestones Usaha Jaminan Kepastian Penurunan Divestasi dari 50% ke 30% dan Perpanjangan KK PTFI

bg_ag1) Pertemuan Pertama yang dilakukan Dirut PT FI MS  atas dasar  permintaan melakukan Courtesy Call oleh Dirut PT MS dari MD selaku Komisaris PT FI merupakan langkah awal Dirut PT FI MS bertemu Ketua DPR, Ketua MPR dan Ketua DPD sesuai keterangan MS disidang terbuka MKD.

  • Pertemuan diatas dilanjutan dengan Pertemuan  Kedua yang dilanjutkan dengan Pertemuan Ketiga yang kemudian ternyata diteruskan dengan adanya penyerahan Transkript dan  Rekaman USB yang dilaporkan oleh Dirut   PT FI MS  kepada Menteri ESDM SS ,  tidak lepas dari suatu “Milestone” atau “snapshot Fragmentasi”  – dari  usaha  berkelanjutan oleh :

PT Freeport Indonesia (PT “FI”) maupun Freeport – McMoran Copper & Gold Inc. (“FCX”) induk PT FI untuk mendapat “Jaminan Penurunan” Kewajiban Divestasi 51% (Pasal 24 (b) Kontrak Karya/KK – ditandatangani Pemerintah & PT FI tanggal 30 Desember 1991 dan telah dikonsultasikan ke DPR,

menjadi 30% seperti dijelaskan Dirut PT FI MS di Sidang MKD – yang mengacu Peraturan Pemerintah No 77 Tahun 2014 serta Perpanjangan 2 x 10 Tahun (Sesuai Pasal 31 KK PT FI, masa KK 30 tahun sejak tanggal tanda tangan – 30 Desember 1991 hingga tahun 2021, dengan syarat disetujui Pemerintah, dimana Pemerintah tidak akan menahan atau menunda persetujuan secara tidak wajar.

2) Tujuan Renegosiasi KK PT FI untuk memperkuat kedudukan Pemerintah – Pemegang Saham Nasional, Negara setelah PT FI melakukan Penambangan Tembaga dan Emas di Wilayah Pertambangan di Papua, Indonesia  lebih dari 48 TahunPHOTO TAMBANG

 semenjak Tahun 1967 melalui Contract Of Work (“COW – Kontrak Karya”) tertanggal 7 April 1967 antara Pemerintah Indonesia dan Freeport Indonesia Incorporated,

{Pasal 16 – COW berlaku dari tanggal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 hingga expiration dari 30 Tahun semenjak dimulainya Perioda Operasi sebagaimana tersebut dalam Pasal 3, subject to renewal for such term or terms as shall be determined by mutual agreement dari Menteri Pertambangan dan FI.

It is understood and agreed that at least 2 (Two) Years prior to such expiration date, the Ministry of Mines will give sympathetic consideration to any request by FI to extend the term of this Agreement in recognition of the requirements for approriate economic recovery of ore from the Mining Area.}

 yang diperbaharui dengan KK PT FI tertanggal 30 Desember tahun 1991 antara Pemerintah Indonesia dan PT FI (“KK PT FI”),
guna mewujudkan amanah Pasal 33 (3) UUDasar 45 yaitu pengelolaan Sumber Daya Alam untuk sebesar-besarnya kesejahteraan Rakyat, dan pemberdayaan Pemegang Saham Saham Nasional secara bertahap, dimana dalam kurun waktu paling lambat ulang tahun ke 20 Tahun sejak ditandatangani Tanggal KK PT FI menjadi 51%, sesuai Pasal 24 ayat (b) KK PT FI,

3) Fakta terjadi sebaliknya, Renegosiasi KK PT FI, telah digunakan PT FI untuk menghindari Kewajiban Divestasi 51% (paling lambat ulang tahun Ke – 20 tanggal penandatangan KK PT FI yaitu 30 Desember 1991 + 20 = 30 Desember 2011) dengan segala upaya menurunkan Kewajiban Divestasi menjadi 30% dengan mengacu PP No. 77 Tahun 2014 ( sebagaimana terdengar dari keterangan Dirut PT PT FI didepan Sidang MKD sebagai jawaban atas pertanyaan salah satu anggota MKD),   dimana PP tidak perlu Konsultasi DPR.

4) Pelemahan kedudukan Pemerintah / Pemegang Saham Nasional di Pertambangan Umum dimulai saat Undang-Undang Minerba No. 4 Tahun 2009, diundangkan.IMG_1588

5) UU Minerba No. 4 Tahun 2009
Ketentuan Divestasi Pasal 112 (1) UU Minerba, hanya menentukan setelah 5 Tahun berproduksi, badan usaha asing wajib melakukan divestasi saham pada Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan usaha milik Negara, badan usaha miik Daerah dan Badan Usaha Swasta, tanpa mengatur “tahapan kurun waktu, besaran persentage hingga harus tercapai Divestasi 51% kepada Pemegang Saham Nasional, dimana Pasal 112 (2) mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut Divestasi diatur dengan PP.

6) Maka, kewajiban Divestasi 51% dalam KK PT FI yang telah konsultasi DPR tahun 1991, sebagai “Spirit” “Pemberdayaan Pemegang Saham Nasional” secara bertahap tidak diatur dalam UU Minerba No. 4 Tahun 2009 dan diserahkan pengaturannya kepada PP yang tidak butuh Konsultasi DPR.

7) PP No.24 Tahun 2012 mengatur Kewajiban Divestasi 51% bagi Kontraktor Pertambangan Umum 10 tahun sejak produksi, namun dikurangi menjadi 30 % melalui PP No.77 Tahun 2014, untuk :

a. PT PMA Kontraktor Pertambangan Umum yang melakukan pengolahan dan/atau pemurnian sendiri;

b. penambangan dengan metode bawah tanah – setelah 15 Tahun sejak produksi – Divestasi 30 %; dan

c. penambangan dengan metode bawah tanah dan penambangan terbuka tahun ke-10 – Divestasi 30% dari seluruh saham;

8) Kewajiban Divestasi 51% dipertahankan hanya untuk IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi yang tidak melakukan sendiri kegiatan pengolahan dan / atau pemurnian tahun ke – 10 sejak Produksi.

9) Di KK PT FI yang telah konsultasi DPR tahun 1991, tidak ada sama sekali pengecualian kewajiban Devistasi 51 %.

10) Begitu juga KK PT FI menentukan kewajiban PTFI membangun Smelter, jika 5 tahun setelah tandatangan KK PT FI belum ada smelter (pengolahan dan / atau pemurnian) atau belum dibangun Smelter di Indonesia.

11) Pada tanggal 25 Juli 2015 MOU ditanda- tangani Pemerintah dan PT FI yang memberikan perpanjangan izin eksport Konsentrat kepada PT Freeport Indonesia

12) 31 Agustus 2015

Surat Dirjen Minerba kepada PT FI bernomor 1507/30/DJB/2015 berisi teguran kepada PT FI karena PT FI dinilai tidak beriktikad baik dan bermaksud tidak akan menyelesaikan amendemen KK .  PT FI juga dinilai tidak taat pada Pasal 169 huruf b UU 4 Tahun 2009

13) Pelemahan kesempatan Pemegang Saham Nasional di PT FI untuk berhak peroleh penawaran saham bertahap hingga mencapai 51%, diperlemah dengan Surat Menteri ESDM tanggal 7 Oktober 2015 kepada pimpinan Prinsipal FX McMoran dengan tembusaan kepada Presiden, sebagai respons atas Surat pimpinan Prinsipal FX Mc Moran tertanggal yang sama 7 Oktober 2015, yang memberi :

 sinyal jaminan kepastian Investasi Pasca berakhirnya KK PT FI tahun 2021 atau perpanjangan hak izin dengan Divestasi hanya 30 % dan bukan 50 %, serta

 perlu dilakukan penyesuaian peraturan dan ketentuan setelah hasil penataan peraturan dan perundangan di bidang Minerba diterapkan;

14) Adanya Janji Jaminan Kepastian Perpanjangan KK dari Pemerintah dengan bentuk IUP dengan melakukan penyesuaian Peraturan agar sesuai keinginan PT FI adalah hal yang janggal..

15) 9 Oktober 2015  Siaran Pers ESDM

Press Release ESDM PT FI
 Terlihat adanya pemberitahuan dalam Siaran Pers PT Freeport Indonesia dan Pemerintah Indonesia Menyepakati Kelanjutan Operasi Komplek Pertambangan Grassber Pasca 2021 dalam Alinia Pertama :…….Saat ini Pemerintah sedang mengembangkan langkah-langkah stimulus ekonomi termasuk didalamnya revisi peraturan pertambangan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja…..  
 CATATAN  Kritis kita adalah : untuk kepentingan siapakah dilakukan revisi peraturan pertambangan ini….jika diumumkan terkait dengan adanya Pengumuman dari Freeport McMoran Inc. …yang mengumumkan bahwa PT Freeport Indonesia (PTFI) dan Pemerinath Indonesia telah menyepakati operasi jangka panjang dan rencana investasi PTFI ..……

16) Atas dasar latar belakang diatas, PT FI menagih janji Menteri ESDM atas rencana perubahan peraturan, guna memperoleh Jaminan Kepastian Perpanjangan KK tahun ini serta Kepastian Divestasi 30% sesuai PP No. 77 Tahun 2014 dan bukan 51% sesuai KK PT FI.

17) Permintaan melakukan Courtesy Call oleh Dirut PT MS dari MD selaku Komisaris PT FI merupakan langkah awal Dirut PT FI MS bertemu Ketua DPR, Ketua MPR dan Ketua DPD sesuai keterangan MS disidang terbuka MKD.

18) Terindikasi bahwa kunjungan Dirut PT FI MS diatas adalah untuk peroleh Jaminan Kepastian Divestasi 30% – PP No 77 tahun 2014 yang dibuat Pemerintah tanpa konsultasi DPR, dan bukan Divestasi 51% – KK PT FI maupun perpanjangan melakukan penambangan yang disesuaikan menjadi IUP.

19) Tindakan SN selaku Ketua DPR bertemu MR (yang tidak ada urusan dengan Divestasi dan Perpanjang KK PT FI) serta Dirut PT FI MS tanpa keterlibatan Komisi VII yang menangani Pengawasan Sumber Daya Alam, “diluar Gedung DPR” jelas melanggar Kode Etik Tata Cara Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

20) Begitu pula tindakan yang dilakukan Dirut PT FI  MS sebagai Kontraktor Pertambangan dengan “Modal Asing” ( Catatan PT FI adalah sebuah PT PMA) untuk hadir di Pertemuan Ketiga dengan Ketua DPR yang diatur oleh MR “diluar Gedung DPR” jelas juga “Melanggar Kode Etik dan Kepatutan dan sangat tidak menghormati “Institusi Ketua DPR” sebagai Simbol Kehormatan Lembaga Legislative Negara.

MASALAH PERPANJANGAN :

 Sesuai Pasal 31 KK PT FI – Permohonan oleh PT FI dapat diajukan setiap saat selama Jangka Perjanjian KK PT FI termasuk setiap perpanjangan sebelumnya

Pasal 112 butir 2 a. PP No. 77 Tahun 2014 menentukan KK yang belum memperoleh perpanjangan dapat diperpanjang menjadi IUPK Operasi Produksi perpanjangan pertama sebagai kelanjutan Operasi tanpa melalui lelang setelah berakhirnya KK dan dilaksanakan sesuai Ketentuan Peraturan Perundangan di bidang pertambangan mineral, kecuali mengenai penerimaan Negara yang lebih menguntungkan

 Pasal 112 Butir 2 b. PP 77 / 2014, KK yang telah memperoleh Perpanjangan pertama dapat diperpanjang menjadi IUPK Operasi produksi tanpa melalui lelang setelah berakhirnya perpanjangan pertama Kontrak Karya dan dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan perundangan-undangan dibidang pertambangan Mineral kecuali mengenai penerimaan Negara yang lebih menguntungkan.

 Pasal 112 B 2.– PP No. 77 Tahun 2014 – Untuk memperoleh IUPK Operasi Produksi perpanjangan Pemegang KK harus mengajukan permohonan kepada Menteri paling cepat dalam jangka waktu 2 ( Dua) Tahun dan paling lambat dalam Jangka waktu 6(Enam) bulan sebelum KK berakhir

 Pasal 112 B -9 Menteri dapat menolak permohonan IUPK Operasi Produksi perpanjangan apabila berdasarkan hasil evaluasi, Pemegang KK tidak menunjukan kinerja pengusahaan pertambangan yang baik.

Penolakan harus disampaikan kepada Pemegang Kontrak karya yang mengajukan permohonan perpanjangan IUPK Operasi Produksi perpanjangan paling lambat sebelum berahirnya KK.

Jakarta 18 Desember 2015 – 29 Desember 2015 

Agung  Supomo Suleiman SH

Independent Business Lawyer – Pemerhati dan Peduli Pemberdayaan Pemegang Saham Nasional

 

 

 

Tinggalkan sebuah Komentar »

Belum ada komentar.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.

PELANGI

Pelangi menjadi salah satu bukti keagungan Tuhan YME..

Angwie on Blog

No one else...just you and me...

Purwatiwidiastuti's Blog

Mari nikmati indahnya berbagi

Un2kmU

semuanya hanya untukmu...

PELANGI

Pelangi menjadi salah satu bukti keagungan Tuhan YME..

Angwie on Blog

No one else...just you and me...

Purwatiwidiastuti's Blog

Mari nikmati indahnya berbagi

Un2kmU

semuanya hanya untukmu...

%d blogger menyukai ini: