SNAPSHOT ARTIKEL HUKUM BISNIS AgsS LAW – SACO AgungsS

12 Februari 2018

AKUISISI SAHAM VERSUS BAGI HASIL PRODUKSI PT Freeport Indonesia

 

Penulis pernah 5 tahun bekerja sebagai Inhouse Legal Counsel di PT Freeeport Indonesia (“PT FI”) yaitu tahun   1993 hingga tahun 1998  sehingga dapat mengetahui penawaran Akuisisi Saham Versus Bagi Hasil Produksi yang ditawarkan oleh Pemegang Saham PT Freeport kepada Investor yang dapat menyediakan Dana yang dibutuhkan oleh FCX (Freeport  McMoran) maupun oleh PT FI untuk meningkatkan Produksi maupun melakukan Ekspansi Operasional Penambangan di Wilayah Pertambangan dibawah Kontrak Karya PT FI .

Corporate Culture atau Budaya Korporasi dari PT FI, jika membutuhkan dana untuk mempercepat Peningkatan Produksi adalah dengan menggalang Dana baik dari a) Bursa Saham, b) Pinjaman Syndication Loan, maupun c) mengajak Investor untuk Penyertaan Modal, namun tidak lebih dari 51%, kecuali memang merupakan perjanjian Divestasi 51% atas Kebijakan Pemerintah Indonesia untuk dalam Tahapan paling lambat Ulang Tahun ke 20 semenjak Ditandatanganinya Perjanjian Kontrak Karya  atas Pembaharuan Perjanjian Kontrak Karya tertanggal 30 Desember 1991 sesuai Pasal 24 b dari Kontrak Karya (30 Desember 1991 +20 tahun = 30 Desember 2021). d) Mengajak Investor untuk turut serta berpartisipasi sebagai Participating Interest dengan pola Bagi Hasil Produksi. 

 

  • Keterangan b) PINJAMAN Syndication Loan serta MASA PRIVATISASI. 

Terkait Pinjaman Syndication Loan (Pinjaman Sindikasi), disebabkan Pemerintah Indonesia memiliki 9, 36%,  maka Persetujuan dari Tim 9 dibutuhkan untuk mendapatkan Loan Pinjaman, mengingat ada Saham Pemerintah 10%,  sehingga dalam Perjalanan Pengoperasian Tambang Tembaga dan Emas, atas Wilayah Tambang yang tersebut dalam Kontra Karya (COW) PT FI, terdapat  masa yang dikenal dengan “Masa Privatization“, yaitu masa Penjualan Semua Infrastruktur yang semula dimiliki dan dioperasikan oleh PT FI yaitu antara lain :

(i) Penjualan Pasar Raya kepada PT Al Latief ;

(ii) Penjualan Pelabuhan Khusus Laut termasuk beberapa Kapal kepada D’Loyd;

(iii) Penjualan Lapangan Terbang dan Pengoperasian Lapangan Terbang di Timika serta Pesawat Air Fast kepada PT Airfast ;

guna mendapatkan Dana Segar untuk meningkatkan Produksi maupun Ekspansi, sehingga PT FI  dapat lebih  “fokus” kepada Kegiatan Core Bisnis Utamanya yaitu Melakukan Kegiatan Pertambangan Tembaga dan Emas; 

Dalam skenario Program Privatisasi ini,  Para Pembeli Infrastruktur PT FI  untuk dapat membeli Infrastruktur yang dijual oleh PT FI, dananya diperoleh dari ” Pinjaman” untuk pembelian Infrastruktur tersebut,  dimana  Para Peminjamnya mendapatkan Jaminan Pembayaran dari PT FI, sehingga  dibuatlah  suatu “Perjanjian Master Service Agreement” antara Pembeli Infrastruktur terkait untuk  Memberikan Jasa terkait kepada PT FI,  dengan PT FI sebagai Penerima Jasa terkait untuk Jangka Waktu tertentu.

Terkait Pinjaman Syndication Loan, yang diperoleh PT FI dari Para Peminjam   (dimana keroyokan beberapa Pemberi Pinjaman untuk memberikan Jumlah Pinjaman yang dibutuhkan), mengingat “Besarnya Nilai Pembelian  Infrastruktur” tersebut.

Adapun   Jaminan Pembayaran Pengembalian Pinjamannya adalah  “Proyek Penambangan Tembaga dan Emas di Wilayah Pertambangan tersebut atau disebut “Project Finance”, dimana tentunya andalan kepercayaan Jaminan Pembayaran Syndication Loan adalah dari “Hasil Study Geologis” dari “Prospek Kandungan Tembaga dan Emas” yang telah dilakukan oleh “Konsultan Study Kandungan Geologis” yang diakui oleh Para Bankir atau Penyandangan Dana Pinjaman tersebut.

Memang Infrastruktur Asset yang dibeli juga akan dijadikan Jaminan Pembayaran Kembali Pinjaman tersebut, dimana untuk Infrastruktur Kapal Terbang maupun Kapal Laut,  maka Kapalnya akan dijadikan Jaminan Mortgage. Adapun Bangunan Pasar Raya serta Lapangan Terbang serta Pelabuhan Khusus Laut tanah dan Gedungnya juga dijadikan Jaminan Hak Tanggungan.

Kita ketahui bersama bahwa Kandungan Tembaga dan Emas selama masih berada di Wilayah Tambang,  dan belum keluar “Point Of Export” serta belum dibayar Royalty Produksi Tambang Tembaga dan Emas adalah Milik Rakyat Indonesia sehingga “tidak dapat” dijadikan “Jaminan Pengembalian Pinjaman” yang dibutuhkan oleh Kontraktor Penambang PT FI maupun para Pembeli Infrastruk PT FI.

Dalam Dunia Pembiayaan Project Finance ini,  juga dikenal istilah “Non Recourse Loan”, dimana jika ternyata “Hasil Penjualan  Produksi Tambang Tembaga dan Emas” tidak mencukupi untuk membayar Keseluruhan Syndication Loan – Pinjaman Sindikasi, maka tidak ada Kewajiban Peminjam dalam hal ini PT FI sebagai Debitur untuk mengembalikan Dana Pinjaman tersebut kepada Para Peminjam Dana tersebut, kecuali dari Penjualan Asset Infrastruktur dimaksud, namun yang Menjadi Jaminan Utamanya adalah Proyek Pertambangan Tembaga dan Emasnya, tetapi bukan Hak atas Bahan Tambang Tembaga dan Emas yang belum berada di Point of Export, karena sesuai dengan Pasal 33 ayat 3 UUD 45 Kekayaan Sumber Alam di Wilayah Pertambangan di Indonesia adalah milik Rakyat Indonesia sehingga tidak dapat dijadikan Jaminan untuk pengembalian Pembayaran Pinjaman Sindikasi.

d) Kebijakan Strategi Korporasi :  mengajak Investor Berpartisipasi sebagai “Participating Interest” dengan Pola Imbalan “Bagi Hasil Produksi” 

Terkait Penjualan Saham, kebijakan dari Para Pemegang Saham dari PT FI khususnya FCX McMoran,   adalah tidak akan mengajak Investor Luar selain yang sudah disepakati dengan Pemerintah Indonesia dalam Kontrak Karya terkait Kewajiban Divestasi 51% melalui beberapa Tahapan Divestasi dalam waktu paling lama 20  Tahun setelah ditandatanganinya , melainkan Mengajak Investor Lain untuk turut berpartisipasi didalam “Pembagian Hasil Produksi“,   sehingga Penguasaan Kontrol dan Pengendalian PT FI yang diberikan Hak Menambang Tembaga dan Emas melalui Kontrak Karya,    adalah tetap di Tangan PT FI (dimana  Pemegang Saham  FCX – Freeport Mc Moran adalah Mayoritas).

“Kebijakan Strategi Korporasi”  inilah yang dilakukan oleh Pemegang Saham dari PT FI yaitu FCX – Freeport Mc Moran, untuk menjamin “Tetap Dapat Hak Me-manage, Mengontrol Operasi dari PT FI”, namun pada saat yang bersamaan mendapatkan “Dana Yang dibutuhkan Untuk Melakukan Expansi serta Meningkatkan Produksinya” dari  Participant Interest yang baru. Hal ini pernah dilakukan dengan PT RTZ melalui Perjanjian Partisipasi atau Participation Agreement atas Kontrak Karya untuk Wilayah Tambang  Block lain  di Papua; 

Adapun untuk Peningkatan Produksi di Wilayah Tambang dalam Kontrak  Karya  PT FI 31 Desember 1991,  PT FI  terindikasi  mengadakan Perjanjian Partisipasi dengan  Rio Tinto, dengan perbandingan Komposisi “Participant Interest” maupun Bagi Hasil Produksi  60 : 40,   dimana Pengendalian Kontrol Atas Operasi Penambangan tetap berada di Tangan PT FI  yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh FCx – Freeport McMoran, dan PT FI  dapat memperoleh Dana Segar Yang dibutuhkan untuk Meningkatkan Produksi dan Expansi  dari Rio Tinto.                   

  • PERKEMBANGAN DIVESTASI 51 % dari Fcx McMoran kepada Pemegang  Saham Nasional 

Terkait dengan Perundingan Implementasi Divestasi 51%, nampaknya Pemerintah selain berusaha untuk mendapatkan 51% Divestasi melalui PT Indonesia Asahan Aliminium   (“Inalum”) sebagai Holding Company dari beberapa BUMN maupun termasuk didalamnya 10% Perusahaan BUMD Papua, juga berusaha untuk mengadakan perundingan dengan Rio Tinto untuk membeli Hak Rio Tinto atas Partisipasi Peserta /Participant Interest sebesar 40% atau sebahagian dari Bagian Hasil Produksi Tambang Tembaga dan Emas atau Hak Atas Hasil Produksi dari Tambang Tembaga dan Emas.

Tentunya Rio Tinto harus tunduk dengan Klausula ketentuan yang mengatur  Hak Melakukan Pengalihan Participant Interest sebahagian atau seluruh dari 40% Hak Partisipasi yang diatur dalam “Perjanjian Partisipasi” antara  PT FI ( atau Fcx McMoran) dengan Rio Tinto, dengan pengertian secara umum bahwa Rio Tinto harus  “Terlebih Dahulu” melakukan penawaran pertama atas penjualan Hak Partisipasi dimaksud  kepada PT FI atau FCX – Freeport,  dengan harga Penjualan Hak yang disepakati bersama, dalam suatu batas waktu tertentu yang ditentukan dalam Perjanjian Partisipasi tersebut.

Jika PT FI memberikan penawaran Pembelian Hak Partisipasi yang tidak disepakati oleh Rio Tinto, maka Rio Tito berhak untuk melakukan Penawaran sebagian atau seluruh 40% Hak Partisipasi kepada Pemerintah Indonesia.

Tapi sebagaimana kita ketahui, FCx McMoran sedang mengalami kerugian dan Masalah Finansiil-nya mengingat Harga Tambang Tembaga sedang turun maupun Fcx -Freeport McMoran dalam bisnis Diverifikasi untuk Bidang Usaha Lain mengalami kerugian.

Kini tinggal Rio Tinto apakah bisa menerima harga Jual Hak Partisipasi Interest  mana yang lebih menarik yaitu Harga Beli Hak Partisipasi yang ditawarkan oleh PT FI ( atau Fcx McMoran) atau Pemerintah Indonesia.

Dengan melakukan pertimbangan bahwa ada Kemungkinan terjadinya “Kebuntuan” maupun “Dead Lock”  perundingan Harga Divestasi Saham oleh Pemerintah Indonesia maupun Tahapan Jadwal Divestasi 51% atas Saham Fcx  McMoran, yang dapat berujung Potensi dibawanya Gugatan ke Arbitrasi oleh Fcx McMoran sebagaimana pernah dilontarkan terhadap Pemerintah Indonesia, maka kemungkinan Rio Tinto akan mempertimbangkan untuk  memilih salah satu Opsi untuk menjual Hak Partisipasi Interest kepada Pemerintah Indonesia, jika dirasakan Rio Tinto memilih untuk mendapatkan Uang Segar dari Penjualan Hak Partisipasi Interest 40% atau sebahagian dari 40% Hak Partisipasi Interest atau Hak Hasil Produksi Tembaga dan Emas lebih menguntungkan Rio Tinto,  dibandingkan dengan Penundaan mendapatkan Pelaksanaan Hak Produksi 40%,   karena adanya masalah Divestasi  51% PT FI antara  Fcx McMoran dan Pemerintah Indonesia.         

Kalau untuk Pemerintah Indonesia, harusnya juga mempunyai beberapa Opsi termasuk untuk tidak memperpanjang Masa Jangka Waktu Kontrak Karya 30 Desember 1991, yang akan  berakhir pada Tahun 2021,  jika mengalami kebuntuan perundingan dengan FCX McMoran, dalam Implementasi Divestasi 51 %,    tentunya dengan alasan sesuai dengan Ketentuan yang terdapat didalam Perjanjian Kontrak Karya 31 Desember 1991.

Jakarta, 12 Februari 2018 revise 14 Februari 2018

Agung Supomo Suleiman

Independent Business Lawyer Bisnis Pertambangan dan Perminyakan Gas 

 

Iklan

Tinggalkan sebuah Komentar »

Belum ada komentar.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

Blog di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: