SNAPSHOT ARTIKEL HUKUM BISNIS AgsS LAW – SACO AgungsS

23 Maret 2018

PERKEMBANGAN PERBANDINGAN  PENERAPAN SCHEMA di Kegiatan Pertambangan Umum VERSUS Kegiatan Migas di Indonesia.     

Menarik untuk melihat perkembangan Schema Gross split yang diterapkan di Kegiatan Operasi Kegiatan Migas di Indonesia,  dimana memang dahulu pernah di kenal adanya “Contract of Work” di Kegiatan Perminyakan dan Gas di Indonesia yaitu misalnya antara Pemerintah Indonesia dan Stanvac,  namun dalam perkembangan kemudian  dirubah menjadi Schema “Production Sharing Contract”, sesuai dengan Kebijakan dari Pemerintah Indonesia, termasuk  berbagai Schema JOB (Joint Operating Body), TAC (Technical Assistance Agreement, EOR (Enhance Oil Recovery). kodeco2

Kini kita ketahui bersama bahwa pada era kini,  terjadi perubahan “Mendasar” dalam Schema Perjanjian antara SKKMIGAS dan Kontraktor Migas, dimana telah diterapkan  Schema Gross Split yaitu Bagi Hasil Kotor Produksi Minyak dan Gas, antara SKKMigas dan Kontraktor Minyak dan Gas di Indonesia, bagi Kontrak-kontrak Migas yang baru, sesuai  ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia. 

  • PERKEMBANGAN PERBANDINGAN  PENERAPAN SCHEMA di Kegiatan Migas VERSUS  Kegiatan Pertambangan Umum  di Indonesia.     

Jika kita bandingkan antara Schema yang diterapkan di kegiatan Migas dan  kegiatan Dunia Pertambangan Umum di Indonesia,  maka  Schema Perjanjian antara Pemerintah dan Kontraktor Pertambangan Umum, selama ini   memang beda dengan Schema yang diterapkan dalam kegiatan Kekayaan Alam Migas – Hidro Carbon di Indonesia.

Perlakukan perbedaan Penerapan Schema antara Kegiatan Pertambangan Umum dengan Kegiatan Minyak dimaksud, akan diuraikan secara ringkas dalam Tulisan ini.  

aa) Pada kegiatan Perminyakan dan Gas di Indonesia,   dikenal dan diterapkan adanya “Bagi Hasil atas Produksi dari Hasil Produksi Minyak dan Gas” antara Pemerintah dan Kontraktor Migas, sedangkan pada  Kontrak Karya atas Pertambangan Umum di Indonesia, misalnya untuk Bahan Galian Tambang Tembaga dan Emas,   “tidak dikenal” atau “tidak diterapkan” adanya “Bagi Hasil Produksi Pertambangan Umum Tembaga dan Emas” atau Pertambangan Bahan Tambang Umum lainnya di Indonesia,  antara Pemerintah dan Kontraktor Pertambangan Umum,  kecuali untuk Kerjasama dalam Bidang Batubara,  dimana terdapat “Pembagian Bagi Hasil  Produksi Batubara,  sebesar 15%  untuk Kontraktor Pertambangan Batu Bara  dan  PT Bukit Asam ( yang merupakan BUMN)  85%.

bb) Pada Kontrak Karya Pertambangan Umum Emas dan Tembaga (“COW” /Contract of Work) , maka Schema  yang diterapkan adalah bahwa Pihak “Pemegang Nasional” (Catatan: bisa Pemerintah, bisa BUMN, BUMD atau Swasta Nasional)   dan Kontraktor Pertambangan Umum  secara “Korporasi” akan memiliki perbandingan Kepemilikan Saham, pada PT Kontraktor Pertambangan Umum yang menandatangani Kontrak Karya dengan Pemerintah Indonesia, sesuai  ketentuan COW,  dimana Pemegang Saham Nasional  akan mendapatkan Dividen Keuntungan,  sesuai  Porsi Jumlah Saham yang dimiliki oleh Pemegang Nasional di   PT Kontraktor Pertambangan Umum yang mempunyai Kontrak Karya – COW dengan Pemerintah Indonesia.  Dalam Kontrak Karya ini tidak terdapat “Schema Bagi Hasil Produksi Hasil Tambang” seperti yang dikenal atau diterapkan di Kegiatan Usaha Minyak dan Gas di Indonesia. melainkan yang  ada adalah “Royalti Produksi” dari hasil Penjualan atau Produksi Tembaga dan Emas sebesar 1 % hingga 3% ” . Pada Schema Kontrak Karya Pertambangan Umum seperti PT Freeport tidak  ada “sama sekali” pengaturan Cost Recovery sama sekali antara PT Freeport atau Kontraktor Pertambangan Umum Tembaga dan Emas dengan Pemerintah Indonesia. 

Photo PT FI di HighlandYang menjadi pertanyaan dasar dalam Schema Pertambangan Umum di Indonesia ini, pemasukan bagi Pemerintah Indonesia itu apa lagi selain Royalti Produksi ? Yang ada adalah bahwa dikenakan pengenaan Iuran Explorasi, Exploitasi dengan “Tarif progresif” atas Luas Wilayah dikalikan dengan Tarif serta setiap tahun atas setiap Tahapan dari Explorasi, Exploitasi hingga Produksi dimana, mendekati tahapan Produksi angkai Tarifnya akan naik.

Begitu juga dikenakan PBB atas tanah dan Bangunan yang adakala dipertanyakan seolah ada dua pengenaan Iuran atas Luas Lahan dari Wilayah Kontrak Pertambangan yang diberikan kepada Pemegang Kontraktor Pertambangan Umum tersebut. Selanjutnya tentunya ada Pajak Korporasi yaitu Pajak Keuntungan dari PT Pertambangan Umum dimaksud, serta Pajak Karyawan serta Pajak VAT atas Kontraktor Pendukung dari Kegiatan Pertambangan Umum.

Adapun Kepemilikan atas aset dari PT Pertambangan Umum adalah tetap milik dari PT Kontraktor Pertambangan Umum Tembaga dan Emas tersebut, tidak seperti di Schema Bagi Hasil di Perminyakan dan Gas yang diterapkan Cost Recovery, dimana semua asset bergerak maupun tidak bergerak yang dibeli oleh  Kontraktor Migas PSC adalah milik dari Pemerintah Indonesia, karena semua Ongkos Capex ( Capital Expenditure- nya) di Cost Recovery sesuai dengan Life Time dari Asset Benda tersebut seperti Alat Berat, Kendaraan, maupun Bangunan Gedung serta Tanah yang digunakan untuk keperluanOperasi Minyak dan Gas sesuai dengan Group atau Golongan Aset tersebut yang tersebut dalam Lampiran PSC.     

Terkait dengan Kepemilikan Saham dari Pemegang Saham Nasional ini,  kita ketahui bahwa  dalam Perjanjian Kontrak Karyanya seperti misalnya Kontrak Karya PT Freeport, diperjanjikan bahwa dalam masa 20 tahun setelah ditanda-tangani Perjanjian Kontrak Karya, disepakati dalam COW bahwa nantinya akan secara bertahap dilakukan Divestasi atas kepemilikan Saham Kontraktor Asing kepada Pemegang Saham Nasional, dimana  Pemegang Saham Nasional sesuai COW PT Freeport Indonesia 31 Desember 1991,  akan  memperoleh porsi 51% dari Seluruh Saham yang dikeluarkan oleh PT Freeport yang membuat Perjanjian Kontrak Karya dengan Pemerintah Indonesia, paling lambat 20 Tahun setelah ditandatanganinya COW – yaitu 20 Tahun setelah 30 Desember 1991. 

  • PERKEMBANGAN PENGAKUAN DAN PENERAPAN BAGI HASIL DALAM PERTAMBANGAN UMUM – Tembaga dan Emas di Indonesia.

Dalam Perkembangannya,  negosiasi penerapan Divestasi 51% saham yang dikeluarkan oleh PT Freeport, terindikasi bahwa Harga Divestasi 51% yang diajukan oleh Freeport McMoran adalah terlalu tinggi, sehingga Pemerintah Indonesia merubah Strategi lewat PT Inalum sebagai Holding dari beberapa BUMN, untuk pada saat paralel, berusaha membeli sebahagian atau seluruh “Hak Bagi Hasil Produksi Tembaga dan Emas yang dimiliki oleh PT Rio Tinto dalam Perjanjian Partisipasi Bagi Hasil Produksi Tembaga dan Emas antara PT Freeport Indonesia dan PT Rio Tinto; 

Hal ini dapat dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, mengingat   PT Rio Tinto,  kemungkinan akan memilih opsi untuk menjual sebahagian atau seluruh porsi Hak Bagi Hasil Produksi  40% yang dipegangnya berdasarkan Perjanjian Partisipasi Bagi Hasil Produksi dengan PT Freeport Indonesia, guna menghindari   kemungkinan kendala,  akibat kemungkinan dapat terjadinya “Dead Lock” Perundingan Implementasi Divestasi antara PT Freeport dan Pemerintah Indonesia, dimana Freeport McMoran pernah mengancam melakukan  Gugatan Arbitrasi terhadap Pemerintah Indonesia, beberapa waktu  yang lalu.

Dengan langkah Pemerintah Indonesia tersebut, maka terlihat bahwa sebagai hasil perkembangan negosiasi  antara Pemerintah Indonesia dengan Freeport McMoran yang berlarut-larut, terindikasi adanya perkembangan menarik dalam kegiatan Pertambangan Umum di Indonesia, terkait dengan adanya pengakuan oleh Pemerintah Indonesia untuk  menerapkan Langkah “Schema Bagi Hasil Produksi Tambang Tembaga dan Emas”, yang dikombinasikan secara paralel  Membeli Saham Divestasi 51%,  sebagai Usaha Strategi dari Pemerintah Indonesia untuk  dapat memperbaiki kedudukan atau Leverage berunding yang  lebih bagus, didalam usaha mendapatkan  Opsi harga yang lebih wajar atas Harga Divestasi 51% Saham, mengingat Freeport McMoran, nampaknya  tidak berkeinginan menjual Harga Nilai Saham Divestasi,   dengan  nilai   : 

(i) keadaan Riil Kesulitan Keuangan yang sedang dialami oleh Freeport McMoran” ;   

(ii) harga Tembaga di Pasaran yang tidak terlalu bagus di pasaran Tembaga,  maupun 

(iii) usaha Freeport McMoran yang terindikasi bersikeras untuk memasukan Nilai Asset Tambang yang masih dibawah Zone Kedalaman yang belum di kelola secara produksi, sehingga “Kepemilikan Asset Bahan Kekayaan Tambang Tembaga dan Emas”   yang masih dibawah Zone Kedalam tersebut secara “Hukum Pertambangan Indonesia masih dimiliki oleh Rakyat Indonesia”, sehingga tidak berhak untuk dimasukan oleh Freeport McMoran sebagai “Nilai Jual  Aset Saham “yang hendak dibeli oleh Pemegang Saham Nasional dalam hal ini PT Inalum, dalam kerangka Implementasi Divestasi 51% sesuai dengan ketentuan Divestasi dalam COW.            

KECENDERUNGAN PERUBAHAN STRATEGI PEMERINTAH DARI “NET SPLIT BAGI HASIL PRODUKSI  MIGAS” ke  “GROSS SPLIT”  DALAM KEGIATAN PERMINYAKAN DAN GAS DI INDONESIA. 

Dengan uraian ringkas diatas, terdapat kecenderungan perkembangan perubahan mendasar atas Schema yang diterapkan didalam  kegiatan Perminyakan dan Gas di Indonesia, dimana selama ini diterapkan Schema  “Bagi Hasil Produksi” setelah diganti terlebih dahulu Semua “Ongkos Biaya Capex” maupun “Opex” pada setiap  tahun Calendar Berjalan, setelah disepakati adanya Produksi Komersial dan disetujuinya untuk dibuat POD (Plan of Development atau Rencana Pengembangan) oleh SKKMIGAS (Dahulu Pertamina – BPMigas).

Namun dalam perkembangan terakhir, Pemerintah Indonesia  tidak berkeinginan lagi untuk menerapkan “Cost Recovery” dalam  Perjanjian Migas yang Baru,  dalam Kegiatan Migas di Indonesia antara SKKMigas dan Kontraktor Migas, melainkan Kontraktor Migas ditetapkan untuk  menanggung sendiri semua Ongkos Expensense Pengeluaran baik Capex (Capital Expenditure) maupun Operating Expenditure (Opex). dimana “tidak ada sama sekali Penggantian Cost Recovery” oleh pihak Pemerintah,   “tanpa adanya mekanisme penggantian Ongkos Pengeluaran atau Cost Recovery atas Capex dan Opex-nya, sehingga  Bagi Hasil Produksi yang diterapkan disitilahkan dengan istilah Schema “Gross Split” .

Selanjutnya terindikasi, dalam kebijakan dan Peraturan Pelaksanaannya, atas Schema Gross Split ini,   bahwa Pembagian Hasil Produksi Migas   akan dapat  diperbesar bagi Kontraktor Migas,  sebagai insentif,  jika misalnya  :

Kontraktor  Migas dapat berhasil memproduksi  secara komersial daerah yang sulit dengan level risiko yang lebih tinggi,  maupun  dapat berhasil  meningkatkan Deposit Migas dalam suatu jumlah yang melebihi  tingkatan Level  Volume tertentu, sehingga dapat menghasilkan peningkatan produksi Migas kepada Pemerintah/Negara,  sesuai ketentuan insentif yang akan ditetapkan oleh  Pemerintah yang berwenang dalam Bidang Migas.

    Memang menarik untuk melihat perkembangan ini, dimana Pemerintah nampaknya berusaha untuk mencari suatu Schema yang baru  yang lebih menguntungkan Bagian Hasil hak dari Pemerintah dan  tidak lagi dipusingkan dengan urusan Cost Recovery atas Capex maupun Opex yang dikeluarkan oleh Kontraktor Migas, karena ada kekhawatiran Kontraktor Migas kemungkinan mencari celah untuk memperoleh  keuntungan dalam  skema “Cost Recovery” berdasarkan observasi oleh  Pemerintah atau Instansi yang berwenang di Migas.

Hal yang menarik,  jika kita bandingkan dengan Schema yang diperlakukan oleh Pemerintah dalam Bidang Pertambangan Umum adalah bahwa di Pertambangan Umum “tidak dikenal adanya” Bagi Hasil Produksi, kecuali untuk Perjanjian  Kerjasama Penambangan Batu Bara antara PT Bukit Asam dengan Kontraktor Pertambangan Batu Bara.

Namun kita amati saat ini  terkait dengan Perkembangan Negosiasi antara PT Freeport dan Pemerintah, nampaknya “Schema Bagi Hasil Produksi” juga akan diterapkan dan dilakukan oleh Pemerintah  dengan adanya usaha untuk bernegosiasi dengan PT Rio Tinto, untuk mengambil Alih “Hak Bagi Hasil Produksi” dari PT Rio Tinto, yang dikombinasikan secara Paralel dengan Divestasi 51% atas Saham yang dikeluarkan oleh PT Freeport Indonesia, sebagai usaha untuk bisa lebih memperbaiki Kedudukan Posisi Pemerintah dalam usaha memperoleh bagian dari Hasil dari Produksi Pertambangan Umum Tembaga dan Emas di Wilayah Pertambangan Umum yang dioperasikan oleh PT Freeport Indonesia, maupun Dividen sebagai Pemegang Saham Mayoritas 51%, sesuai dengan implementasi pelaksanaan Kewajiban Divestasi 51% kepada Pemegang Saham Nasional oleh Pemegang Saham Asing dalam hal ini Freeport McMoran, yang diperjanjikan dalam COW.    

 

 

KESIMPULAN  : 

I. PERUBAHAN SCHEMA NET SPLIT MENJADI GROSS SPLIT DI KEGIATAN MIGAS DI INDONESIA.

 Terjadi perubahan “Mendasar” di Kegiatan Migas dari “Bagi Hasil” dengan Schema Cost Recovery – dimana Pemerintah mengganti semua Ongkos Opex dan Capex yang dikeluarkan oleh Kontraktor Migas dalam setiap tahun berjalan setelah Komersial dan POD, sesuai mekanisme Cost Recovery,  ke Arah Schema Gross Split dimana Pemerintah tidak mau terlibat lagi dengan urusan Cost Recovery atas segala Biaya Pengeluaran Capex dan OPEX yang dikeluarkan oleh kontraktor Migas.  

  II. PERUBAHAN PENGAKUAN adanya Kombinasi Paralel  – SCHEMA DIVIDEN sebagai Pemilik Saham   dengan Bagi Hasil Produksi Tembaga dan Emas di KEGIATAN PERTAMBANGAN UMUM di Indonesia. 

Sebagai akibat dari Pemerintah Indonesia hendak memperbaiki kedudukan posisi leverage bernegosiasi dengan  Freeport -Mc Moran terkait implementasi Divestasi 51%, dimana Freeport bersikukuh untuk menjual harga Nilai Akuisisi Saham yang tidak wajar, maka Pemerintah Indonesia merubah strategi perundingan dengan mengkombinasikan usaha membeli Hak Bagi Hasil Produksi Tembaga dan Emas dari PT Rio Tinto, sehingga terlihat adanya kecenderungan Pengakuan Schema Hak Bagi Hasil atas Produksi di Kegiatan Pertambangan Umum di Indonesia yang dikombinasikan dengan Schema Dividen sebagai pemilik Saham hasil Akuisisi – Divestasi Saham.     

Jakarta 23 Maret 2018

Agung Supomo Suleiman 

AGUNGSS INDEPENDENT BUSINESS LAWYER NOTE 

Iklan

Tinggalkan sebuah Komentar »

Belum ada komentar.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: