SNAPSHOT ARTIKEL HUKUM BISNIS AgsS LAW – SACO AgungsS

23 Juli 2018

BAGAIMANA KELANJUTAN Head Of Agreement (HOA) DIVESTASI 51% PT Freeport Indonesia ?

Bagaimana kelanjutan dari Head of Agreement yang menurut Menteri BUMN serta Menteri Keuangan dalam Konferensi Pers tanggal 12 Juli 2018, telah  ditandatangani oleh PT Inalum, PT Freeport, Freeport MacMoran, PT Rio Tinto ?

Menurut Pengamatan Penulis yang berprofesi sebagai Independent Business Lawyer, maka Head Of Agreement dalam dunia bisnis memang sering dibuat oleh Para Pihak yang hendak menjejaki suatu kerjasama bisnis maupun investasi,  dimana dimuat Pokok Pokok  Butir –  awal pengertian dan persamaan maksud yang  selanjutnya akan dilanjutkan dengan negosiasi oleh Para Pihak  untuk membuat Perjanjian lebih rinci terkait maksud dan kesepakatan diantara Para Pihak  didalam menjejaki suatu transaksi bisnis tersebut.

Penulis amati di Media antara lain Media Reuter,  dimana kita ketahui bahwa terdapat perbedaan pandangan terkait deng:an “Kekuatan Hukum” atau “Legal Binding” dari Head Of Agreement (“HOA”), dimana menurut Menteri BUMN,  HOA dianggap mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atau “Legal Binding”,  sedangkan  Rio Tinto  maupun Freeport,  menurut Media Reuter  berpandangan bahwa HOA dimaksud belum mengikat atau binding.

 

Sebagaimana kita ketahui,  sesuai keinginan  Pemerintah maupun DPR, maupun para pengamat,  berdasarkan pengalaman yang dialami oleh Pemerintah khususnya di forum Arbitrasi Internasional,  jika terjadi perselisihan di Badan Arbitrasi,  maka Pemerintah  tidak berkeinginan lagi untuk  berada dalam kedudukan yang sejajar dengan Pihak Pengusaha Kontraktor Pertambangan Umum dan Mineral.

Maka, pada tahun 2009, melalui Undang-Undang Minerba tahun 2009, sistim Kontrak Karya, dimana Pemerintah dalam hal ini Menteri Pertambangan turut mendatangani Kontrak Karya sebagai Pihak dalam Perjanjian,  selama lebih dari 50 tahun diperlakukan dalam kegiatan Pengelolaan Pertambangan Umum dan Mineral termasuk Batu Bara,  telah dirubah menjadi sistim pemberian Izin Usaha Pertambangan,  maupun IUPK,  dimana Pemerintah baik pada tingkat Pusat Menteri maupun dilevel Kabupaten/Provinsi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Minerba tahun 2009,  diberikan wewenang untuk mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan Umum IUP  maupun Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) kepada Kontraktor Pertambangan Umum, Mineral maupun Batubara, tergantung letak lokasi Wilayah Pertambangan Umum Mineral dan Batu Bara itu berada.

Tentunya ada masa transisi tenggang waktu  dari Kontrak Karya untuk dirubah menjadi IUP atau IUPK.

Pada awal dari diterapkannya IUP dan IUPK dimana tidak ada lagi Perjanjian Kontrak Karya antara Para Pihak, maka terjadi protest atau keberatan dari Para Investor terutama Investor Penanam Modal Asing,  dengan alasan bahwa tanpa adanya Perjanjian yang ditandatangani oleh Para Pihak akan memberikan “ketidak pastian hukum”, mengingat mereka belum menaruh kepercayaan kepada Sistim Hukum maupun Penyelesaian Hukum yang berlaku dan dipraktekkan di Indonesia.  Namun  Pemerintah  tetap bersikukuh bahwa sistim Izin Usaha Pertambangan akan tetap diberlakukan dalam Pengelolaan Pertambangan Umum di Indonesia,  dimana ketentuan Persyaratan kepada Investor terkait Penambangan,   akan dilampirkan dalam IUP maupun IUPK yang akan dikeluarkan oleh Pejabat Yang Berwenang dalam Pertambangan Umum di Wilayah Pertambangan Umum di Indonesia, sesuai ketentuan Undang-Undang Minerba Tahun 2009.

Pada perkembangannya, khususnya terkait dengan Renegosiasi antara Pemerintah dan PT Freeport, kita  amati  Pemerintah mempunyai kebijakan, yang berpandangan bahwa sebaiknya BUMN,  yang akan menggantikan kedudukan sebagai Pihak dalam kepemilikan Pemegang Saham yang mendapatkan IUPK untuk Pengelolaan Penambangan Berskala Besar seperti Wilayah Pertambangan yang diberikan kepada     PT Freeport.

Maka sejalan dengan kebijakan  ini,  guna dapat lebih memperkuat keadaan keuangan dari Perusahaan BUMN,  Pemerintah yang diwakili oleh Menteri BUMN yang berkordinasi dengan Menteri Keuangan dan Menteri ESDM, cenderung  membentuk suatu Perusahaan Holding dari beberapa Perusahaan BUMN yang bergerak dalam Pertambangan Umum,  dimana sebagai langkah implementasi ditunjuk PT Inalum sebagai Holding dari beberapa perusahaan BUMN yaitu PT Timah, PT Aneka Tambang, PT Bukit Asam, dan PT Indonesia Asahan Inalum (Inalum), hal mana akan di tuangkan dan diatur dengan ketentuan agar mempunyai landasan Hukum. 

Terkait  implementasi Divestasi 51% Saham PT Freeport, maka  telah diambil  keputusan  kebijakan oleh Menteri BUMN bahwa  PT Inalum  yang  akan  melakukan  Joint Venture dengan Freeport MacMoran melalui   Pembelian 40%  Hak  Partisipasi  dari Rio Tinto yang mempunyai Perjanjian Partisipasi dengan PT Freeport, dimana Rio Tinto setuju untuk menalangi Dana  USD 400 juta, untuk keperluan Peningkatan Produksi Tambang Tembaga dan Emas PT Freeport dari 115 K atau 115 Ton Per hari menjadi 190 K Ton Per Hari pada sekitar tahun 1995 – 1996.

Terindikasi  Bagian Peningkatan Hasil Produksi Tambang Tembaga dan Emas diatas  115 K,  PT Freeport mendapatkan 60 % dan PT Rio Tinto mendapatkan 40% dari Hasil Tambang Tembaga dan Emas tersebut, sedangkan Hasil Produksi sampai 115 K Ton Per Hari tidak merupakan bagian Hasil Produksi yang dibagi hasil antara PT Freeport dengan PT Rio Tinto .

Mengingat Penulis juga seringkali terlibat dalam Pembuatan Kontrak di Kegiatan Perminyakan di Indoneia, maka Schema ini “hampir mirip” dengan Schema “Enhance Oil Recovery” (EOR) atau Peningkatan Produksi Migas  dalam Schema Perminyakan dan Gas, dimana atas Tingkat Produksi Minyak yang sudah bisa dihasilkan oleh Pertamina merupakan “Unshare-able Oil”, sedangkan atas Bagian Produksi yang bisa ditingkatkan akan dibagi Hasil oleh Pertamina dan Pihak Kontraktor yang diajak untuk berinvestasi “meningkatkan Produksi  Minyak-gas” dimana Bagian Yang Bisa Ditingkatkan Produksinya menjadi “Shareable Oil” atau Bagian yang Dapat di Bagi -Hasil.   

Penulis amati dari data di Website, terindikasi Rio Tinto pada akhir tahun 2021, atau tahun 2022, akan berhak menukar Hak Partisipasi Hasil Produk schema ini  dengan Saham,  namun berapa Nilai dan Jumlah Saham yang dapat ditukar dengan Hak Partisipasi 40% dengan Batasan diatas  115K, tergantung berapa Pencapaian Peningkatan Kenaikan Produksi yang dapat dicapai dengan jumlah DANA USD 400 juta tesebut oleh PT Freeport.

Hak Partisipasi 40 % Schema dan Struktur diataslah,  yang  akan diambil dan dibeli oleh PT Inalum,  dengan harga USD 3, 85 Milliar atau Rp. 56 Trilliun, sesuai  Press Release Menteri BUMN,   yang banyak mendapat tanggapan dan kritikan di Media,  khususnya  atas Nilai Pembelian Divestasi  yang dianggap terlalu tinggi.

Secara Hukum Kontraktual dan Hukum Korporasi, terdapat perbedaan yang nyata  antara Hak Partisipasi dan Hak Pemegang Saham yaitu bahwa Hak Partisipasi tidak memberikan Hak Suara dalam Rapat Pemegang Saham PT Freeport, sehingga kendali pengontrolan managemen atas  PT Freeport adalah  tetap dipegang oleh PT Freeport,  tanpa campur tangan dari PT Rio Tinto sebagai Pemegang Hak Partisipasi 40% Hasil Produksi Tembaga dan Emas.

Selain PT Rio Tinto berkedudukan sebagai Pemegang Hak Produksi 40 % diatas 115 K Ton Per Hari, terindikasi PT Rio Tinto berkedudukan sebagai Pemberi Dana Capex (Capital Expenditure / Pengeluaran Kapital) dan Opex (Operation Expenditure / Biaya Operasi) untuk menaikan Tingkat Produksi dari 115 K menjadi 190 K Per Hari sebagaimana terindikasi disepakati  oleh PT Freeport / FCX dan PT Rio Tinto.

Namun setelah tahun 2022,  PT Rio Tinto berhak untuk menukar Hak Partisipasi  menjadi Hak Pemegang Saham,  sehingga PT.Rio Tinto nantinya berhak mempunyai “Hak Suara” di RUPS  sebagai Pemegang Saham PT Freeport, maupun mendapatkan Dividen atas keuntungan dari PT Freeport Indonesia, sesuai percentage Saham yang disepakati untuk  ditukar dari 40% Hak Partsipasi diatas Bagian Produksi 115K tersebut.

 

 

 

 

 

 

PERJANJIAN JOINT VENTURE   dan Perjanjian Jual Beli Saham.

Penulis mengamati  bahwa  karena PT Inalum nantinya akan menjadi pemegang saham di PT Freeport Indonesia, maka  dalam praktek lazimnya akan dibuat Perjanjian Joint Venture maupun Perjanjian Pemegang Saham (Shareholders Agreement), serta Perjanjian Jual Beli Saham (Shares Sales Purchase Agreement) antara Para Pihak yaitu  Freeport MacMoran, dan PT Inalum yang menggantikan kedudukan dari PT Rio Tinto sebagai Pemegang Saham, maupun PT Rio Tinto.

Adapun untuk mencapai Porsi 51% Saham  atas  seluruh  saham  yang  dikeluarkan          PT Freeport, maka   PT Inalum selain dari Penukaran 40% Hak Partisipasi diatas dengan sejumlah Saham yang akan di appraise penilaian oleh Independent Appraisal, juga akan didapat dari Saham yang dipegang oleh PT Indocooper Investama yang disebut Menteri BUMN bernilai USD 350 juta, maupun saham baru yang dikeluarkan dari Portepel    untuk mencapai Porsi 51%.

  • FREEPORT McMoran MENGHARAPKAN KEPASTIAN.   

Tentunya Freeport McMoran (FCX)  berusaha agar kelanjutan dari Operasi Pengelolaan dan Produksi dari PT Freeport tidak terganggu dengan Pelaksanaan Implementasi Divestasi 51%, sehingga didalam Perjanjian Joint Venture,  nampaknya akan terjadi  negosiasi yang cukup alot antara PT Inalum  dan Freeport MacMoran (“FCX”) atas issue  kepastian Jaminan Kelancaran Operasional dari Pengelolaan Explorasi, Exploitasi dan Produksi dari PT Freeport, dimana terindikasi FCX meskipun tidak mayoritas akan berusaha untuk tetap turut serta “berhak mengendalikan” Operasional, sebelum FCX menyuntik Cash Call Kontribusi 49% Dana Capex dan Opex. Begitu juga FCX menginginkan adanya kepastian atas Beban Pajak, Royalti serta Beban  Iuran lainnya yang tetap berlaku sebagaimana disepakati,  apabila terjadi pergantian Pemerintahan dimasa kepanjangan 2 x 10 dari IUPK. 

  • PEMERINTAH MENGHARAPKAN PEMASUKAN AGGREGATE ( AKUMULASI -KUMPULAN) NEGARA LEBIH BESAR ANTARA IUPK SETELAH DIVESTASI DIBANDINGKAN DENGAN KONTRAK KARYA.

Dilain Pihak Pemerintahan Indonesia melalui  Menteri ESDM, Menteri BUMN dan Menteri Keuangan maupun Menteri KLH sebagai Eksekutif Pemerintahan  akan memastikan bahwa :

  • Aggregate Penerimaan Negara dengan sistim IUPK maupun setelah terjadinya Divestasi melalui Pemebelian Saham dan Paralel Pembelian Hak Partisipasi 40% dari PT Rio Tinto diatas Metal Strip 115 K Ton Per Hari Saham, haruslah  lebih besar dari pada sebelum IUPK maupun sebelum Divestasi dilaksanakan.
  • Selain itu Pemerintah juga menekankan harus terlaksananya  Pembangunan Smelter dalam waktu 5 Tahun semenjak tahun 2021 benar bisa dilaksanakan, guna menjamin adanya Nilai Tambah dari Barang Tembaga dan Emas didalam negeri. 

  Tentunya Pemerintah juga akan mengusahakan agar “Pengadaan Dana Pinjaman” baik untuk Pembelian Pelaksanaan Divestasi 51% oleh PT Inalum,  lewat Schema Struktur Pembelian Saham paralel dengan Hak Partisipasi Rio Tinto 40% dari Bagian diatas 115K,  yang berhak ditukar menjadi saham  dimaksud,  dapat diperoleh, dimana kemungkinan Pinjaman berasal dari Bank BUMN maupun Swasta Indonesia dikombinasikan dengan Bank Asing agar tekanan terhadap Cadangan Devisa Dalam Negeri bisa ditekan.

IUPK

Terkait Kontrak Karya PT Freeport,  maka Kontrak Karya ini, nantinya tidak berlaku lagi   dan akan digantikan dengan IUPK, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Minerba Tahun 2009,  dimana  segala Pokok Persyaratan Penting yang telah disepakati Para Pihak, termasuk Kewajiban Pembangunan Smelter maupun Jaminan Pengendalian Lingkungan Hidup akan ditaati dituangkan dalam Lampiran IUPK untuk ditaati  PT Freeport yang 51% saham akan  dimiliki oleh PT Inalum dan 49% Freeport MacMoran (FCX).

Jakarta, 23 Juli 2018  di-edit  6 Agustus 2018

Agung Supomo Suleiman

Independent Business Lawyer 

 

 

 

   

 

Iklan

Tinggalkan sebuah Komentar »

Belum ada komentar.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

Blog di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: