SNAPSHOT ARTIKEL HUKUM BISNIS AgsS – SACO – AgungsS

25 Desember 2018

AJANG KAMPANYE POLITIS Terkait DIVESTASI PT Freeport Kubu Pertahana Versus Penantang

Karena bulan Desember 2018 ini adalah bulan Politik, maka kita bisa melihat munculnya Pro dan Con atas Pelunasan Pembayaran oleh PT Inalum sebesar USD 3,85 Milyar untuk mencapai 51.23 % atau Mayoritas atas seluruh saham yang dikeluarkan oleh PT FI, yang menjadi ajang kampanye diantara Kedua Kubu Pertahana Capres RI Versus Kubu Penantang Calon Pres/Wapres baru untuk Pilpres tanggal 17 April 2019

Sebagai Penulis yang Independent – Merdeka – dan Non – Partial, yang berprofesi lebih dari 15 Tahun sebagai Inhouse Legal  Counsel maupun 20 Tahun sebagai Independent Business Lawyer – Self Employed, yang dari dahulu memang senang menuangkan tulisan analisa Artikel hukum dalam Blog Penulis yang berjudul “Snapshot Artikle Hukum Bisnis”, yang tidak ada kaitannya dengan issue Politik, melainkan meneropong dari “kacamata pandangan seorang Independent Business Lawyer, yang berusaha “Bebas Mandiri – Merdeka – Non Partisan” termasuk penulisan terkait Kewajiban Implementasi Divestasi 51% yang diwajibkan kepada FCX sebagai Pemegang Saham Asing di PT Freeport Indonesia untuk menawarkan kepada Pemegang Saham Nasional, secara bertahap dengan batas waktu paling lambat 20 Tahun sejak 30 Desember 1991 (20 tahun + 1991= 2011), sesuai ketentuan Divestasi dalam Kontrak Karya yang ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia, yang diwakili oleh Menteri Pertambangan dan Energi;
 
Adapun jangka waktu dari Kontrak Karya PT Freeport Indonesia adalah 30 Tahun semenjak 30 Desember 1991, sehingga akan berakhir (30 tahun + 30 Desember 1991 = 2021) dimana FCX dapat mengajukan perpanjangan 2 x 10 Tahun, dengan persetujuan dari Pemerintah Indonesia, dimana Pemerintah tidak akan menolak memberikan persetujuan perpanjangan, kecuali jika ada “alasan yang wajar” untuk tidak menyetujui permohonan perpanjangan dimaksud.
 
Mengingat Penulis semula sempat 5 (lima) Tahun bekerja sebagai In-House Legal Counsel di PT Freeport Indonesia yaitu lebih kurang sejak tahun 1993 hingga 1 Juni 1998, maka merupakan suatu daya tarik tersendiri bagi Penulis untuk mengamati dan melihat pelaksanaan FCX atas kewajiban pelaksanaan Divestasi, maupun keseriusan Pemerintah Indonesia untuk menagih janji dari FCX atas pelaksanaan kewajiban Divestasi dari FCX, sebagai Pemegang Saham Asing kepada Pemegang Saham Nasional, sesuai yang ditentukan bersama di ketentuan Kontrak Karya dimaksud.
 

Disebabkan akhir bulan Desember 2018, adalah masa Kampanye bagi kedua Kubu Pertahana dan Kubu Penantang, yang sedang bersaing untuk memenangkan masing-masing Capres /Wapres tanggal 17 April 2019, maka ada fenomena yang “terlihat lucu sekali” dari kacamata Hukum Bisnis Pertambangan Umum yang berlaku di Indonesia diantara Kedua Kubu yang sedang bersaing ini, dimana baik Kubu Pertahana maupun Kubu yang Mencalonkan Capres/Wapres baru, keduanya menggunakan kata-kata “bombastis” membawa-bawa dan memancing Emosi “Rasa Nasionalis”, dalam kiatnya untuk menggalang rasa “lebih Nasionalis” diantara Kedua Kubu ini, padahal kita ketahui bersama secara Hukum Perjanjian Bisnis Pertambangan Umum di Indonesia – Klausula Divestasi dalam Bidang Usaha Pertambangan Umum adalah “Klausula Standard”, yang dapat kita temui dalam beberapa kali tahapan Generasi Kontrak Karya Pertambangan Umum di Indonesia, sebagai hasil dari Putusan dan Kebijakan Produk Politis – Eksekutif (Pemerintah) dan Legislatif (DPR) setelah mendapatkan input masukan dari berbagai pihak masyarakat termasuk para Akademis, yang kemudian menjadi Undang-undang Pertambangan Umum yang berlaku di Indonesia;

 
Disatu Sisi “Kubu Petahana” – yang mewakili Pro Calon Capres Pertahana, yang Penulis gunakan dalam tulisan ringkas ini guna memudahkan penyerapan bagi pembaca) mengklaim bahwa : seolah-olah “Pemerintah Lama” yang menandatangani Kontrak Karya (yang pada fakta kenyataannya telah berkonsultasi terlebih dahulu dengan DPR, sebelum Menteri Pertambangan dan Energi atas nama Pemerintah Mendatangani Kontrak Karya ini) dituduh “telah menyerahkan kedaulatan” Wilayah Pertambangan Tembaga dan Emas pada tahun 1967 maupun Pembaharuan Kontrak Karya Tahun 1991, kepada Pihak Asing.
Padahal kita ketahui bersama bahwa secara Hukum Pertambangan Umum yang berlaku di Indonesia, Perjanjian Kontrak Karya (“Contract Of Work”) adalah “Suatu Perjanjian Kontrak Karya” antara {Pemerintah Indonesia dan FCX) yang kemudian, wadah pihak Asing ini berubah menjadi sebuah PT Penanaman Modal Asing – bernama PT Freeport Indonesia) dalam usaha Pemerintah (Eksekutif) dan DPR (Perwakilan Rakyat), melakukan kegiatan eksplorasi, eksploitasi, produksi Kekayaan Alam Bahan Tambang Tembaga dan Emas, yang terdapat dikandungan Cadangan Deposit Tembaga dan Emas di Wilayah Kontrak Karya, yang dipercayakan kepada perusahaan perseroan terbatas Penanaman Modal Asing PT Freeport Indonesia, atau Perusahaan Joint Venture dengan Penanam Modal Asing pertama, tahun 1967, setelah diperkenalkan Undang Undang Penaman Modal Asing di Indonesia, guna melaksanakan Amanah Pasal 33 ayat 3 Undang-undang 1945 yaitu Mensejahterakan Masayarakat Umum di Indonesia pada umumnya.
 

Kita ketahui bahwa pada Tahun 1967. Pemerintah dan MPRS membuka kebijakan Penanaman Modal Asing dalam melakukan Investasi di Indonesia, sesuai Ketentuan Perundangan-undangan dan Ketentuaan Peraturan berlaku pada saat Kontrak Karya ditandatangani baik tahun 1967 maupun pembaharuan Kontrak Karya Tahun 1991, setelah semula sebelumnya Kebijakan Pemerintah yang terdahulu di Era Presiden Sukarno, masih gencarnya menerapkan Kebijakan Pembangunan dengan “Moto” dan prinsip “Mandiri atau berdiri diatas kaki sendiri”, setelah Indonesia berhasil membebaskan diri dari masa Penjajahan Kolonial, namun dalam perjalanannya, mengalami krisis keuangan, dimana kita ketahui bersama pada tahun 1960-an banyak masyarakat Indonesia yang harus mengantri Panjang untuk membeli susu, minyak tanah, beras maupun kebutuhan Primer sehari-hari, termasuk memakan nasi campur jagung, dan diminta oleh Pemerintah untuk menanam “Jagung” dihalaman rumah masing-masing untuk bisa swasembada kebutuhan makanan pokok kita;

 
Berdasarkan latar belakang diatas, terbitlah Putusan MPRS tahun 1996 No.XXIII/MPRS/1996 terkait “dibutuhkannya segera” dikeluarkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing pada saat itu, mengingat “keadaan krisis ekonomi” yang malah mendekati “kebangkrutan” sebagaimana tertera dalam isi Putusan MPRS tahun 1996 No.XXIII/MPRS /1996, dimana disebutkan bahwa “Modal Dalam Negeri masih terbatas” sehingga sangat mendesak untuk dibuatkan Payung Hukum Undang Undang Penaman Modal Asing yang melahirkan Undang-Undang Penaman Modal No.1 Tahun 1967.
 
Berdasarkan ketentuan Undang – Undang Penaman Modal Asing No.1 Tahun 1967 inilah, maka Kontrak Karya Pertambangan Pertama dibuat dan ditandatangani antara Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Pertambangan RI dan Freeport Indonesia, Incorporated pada tanggal 7 April 1967, dimana disebutkan bahwa semua Kekayaan Mineral (all mineral Resources) yang terletak di Wilayah Teritory Irian Barat adalah merupakan bagian dari Wilayah Republik Indonesia dan semua Mineral Resources adalah asset nasional dibawah Kontrol Pemerintah Indonesia.
 
Di Contract Of Work atau Kontrak Karya ini dalam bagian Pertimbangan Mengingat / Witnesseth – nya, disebutkan antara lain :
 
Bahwa Erstberg telah diexplore, dipetakan dan sampled oleh Freeport Sulfur Company pada tahun 1960, sesuai Izin Explorasi yang telah diberikan Pemerintah Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.
 
Bahwa Republic Indonesia : desires to advance the economic development of the people of the Territory, and to that end desires to encourage and promote the further exploration of the Ertsberg, and, if, an ore deposit of commercial grade and quantity to exist there, to take all appropriate measures, consistent with the needs of the people of the Territory and the requirements of the Republic of Indonesia, to facilitate the development of such ore deposit and the operation of a mining enterprise in connection therewith.
 
Bahwa FI has or has access to the information, knowledge, technical ability and resources to undertake such further exploration development and operation and is ready, willing and able to do so.
 
Disebabkan Freeport Sulfur Company telah menyelesaikan investigasi awal dari Erstberg, maka FI akan melakukan program explorasi, development, construction dan operasi yang dibagi dalam 3 Tahapan yaitu Periode Explorasi, Periode Konstruksi dan Periode Operasi.
 
Bahwa Pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1967 tertanggal January 10,1967 terkait dengan Penaman Modal Asing dan Perjanjian COW ini dilakukan sesuai dengan Undang-Undang tersebut.
 
KONKLUSI :
 
Undang Undang No 1 Tahun 1967 dikeluarkan sebagai implementasi dari salah satu Butir di Ketetapan MPRS tahun 1996 No.XXIII/MPRS/1996 terkait dengan dibutuhkannya untuk segera dikeluarkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing pada saat itu, mengingat “keadaan krisis ekonomi pada tahun 1967 malah mendekati kebangkrutan sebagaimana tertera dalam isi Putusan MPRS tahun 1996 No.XXIII/MPRS /1996, dimana disebutkan bahwa “Modal Dalam Negeri masih terbatas” sehingga sangat mendesak untuk dibuatkan Payung Hukum Undang Undang Penaman Modal Asing yang melahirkan Undang-Undang Penaman Modal No.1 Tahun 1967 tersebut;
 
Begitulah suasana dan NUANSA dan pertimbangan dibuat dan ditandatanganinya Kontrak Karya Generasi pertama tersebut di Indonesia tahun 1967.
 
Dengan Latar Belakang Sejarah ditandatangani Kontra Karya tahun 1967, diatas maka Jelaslah bahwa pernyataan “Bombastis dari Kubu Pertahana” diberbagai Medsos yang menyebutkan bahwa Pemerintahan Lama telah menyerahkan Kekayaan Tembaga dan Emas kepada Pihak Asing adalah pernyataan Politis Propaganda yang sangat menyimpang dari Spirit pelaksanaan Amanah Putusan MPRS tahun 1996 No.XXIII/MPRS/1996 terkait dibutuhkannya untuk segera dikeluarkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing pada saat itu, mengingat “keadaan krisis ekonomi” malah mendekati “kebangkrutan” sebagaimana tertera dalam isi Putusan MPRS tahun 1996 No.XXIII/MPRS /1996, dimana disebutkan bahwa “Modal Dalam Negeri masih terbatas” sehingga sangat mendesak untuk dibuatkan Payung Hukum Undang Undang Penaman Modal Asing yang melahirkan Undang-Undang Penaman Modal No.1/Tahun 1967.
 
Kini setelah lebih dari 51 Tahun setelah tahun 1967, sudah banyak Para Ahli Indonesia dalam Managemen, Reservoir Engineering, Geologis Indonesia, Teknik Pertambangan, Perbankan, Keuangan, Ahli Hukum, Lingkungan, Asuransi, Logistik, Pajak dibidang Pertambangan Umum, namun nampaknya untuk mengerjakan Pertambangan Umum Pertambangan Berskala dengan “Magnitude sebesar Operasi Pertambangan Umum Tembaga dan Emas seperti PT FI”, maka nampaknya Pemerintah Indonesia saat ini, melalui Menteri ESDM pernah menjelaskan, bahwa BUMN Indonesia, belum mempunyai Pengalaman berskala besar seperti PT FI, sehingga terindikasi mencari jalan Win-Win, dengan Pihak FCX, sehingga “tidak mengunakan Alasan Tidak Wajar dari FCX” dalam melakukan penawaran Harga Pembelian Divestasi, untuk tidak memperpanjang Jangka Waktu Kontrak Karya yang berakhir tahun 2021, disebabkan FCX masih tetap ngotot untuk menawarkan dengan Harga yang dianggap tidak wajar oleh Pemerintah.
 
Dengan demikian Pemerintah Indonesia, terindikasi mencari cara mendapatkan harga penawaran harga yang lebih rendah untuk membeli Saham yang dikeluarkan oleh PT Freeport Indonesia, bukan dari porsi saham yang dipegang oleh Pemegang Saham FCX, melainkan dari PT Rio Tinto, yang merupakan Investor yang turut terlibat berpartisipasi meningkat Produksi Hasil Tambang Tembaga dan Emas dengan PT FI, dengan schema dari :
 
Peningkatan 115 K atau 115 Ton Per Hari menjadi “190 Ton” Per hari, dimana terindikasi PT Rio Tinto telah menyuntikan Dana sebesar USD 400 juta dengan Schema “Bagi Hasil atas Bagian Peningkatan Produksi Level tertentu – Ton Per Hari dari 115 K menjadi – 190 K Per hari, dengan Pembagian Porsi 40 % dari Hasil Peningkatan Produksi diatas 115 Ton Perhari untuk PT RIO Tinto dan 60% untuk PT Freeport Indonesia, dimana diakhir masa Kontrak tahun 2021 Rio Tinto berhak untuk mengkonversi Percentage Produksi 40%, dengan saham yang disepakati bersama antara PT FI dan PT Rio Tinto ini.
 
  • Pertanyaan mendasar kita adalah Apakah Nilai Harga Saham yang ditawarkan FCX kepada PT Inalum adalah wajar dengan pengertian :
 
senilai dengan Sisa Cadangan Deposit yang dapat di Produksi PT Freeport hingga tahun 2021, dan “Bukan Cadangan Hingga Tahun 2044 ( Periode Perpanjangan 2 x 10 setelah 2021)} atau sebagaimana yang tersebut dalam Laporan FCX di Stock Exchange mengingat FCX tercatat sebagai Perusahaan Go Publik di Bursa Saham Stock Exchange di New York .
 
Kita amati bahwa : “Harga Hak Penjualan” “Hak 40% atas Peningkatan Produksi diatas 115K (Ton Per Hari) dari PT Rio Tinto yang dijual kepada PT Inalum adalah Transaksi senilai USD 3,85 Milyar atau sekitar Rp. 56 Trillun, yang sebenarnya adalah :
 
“Transaksi Penjualan Diluar Ketentuan Divestasi 51% yang harus dilaksanakan oleh FCX sesuai pasal 24 d Kontrak Karya”, karena Pembelian dari PT Inalum adalah pembelian Hak Produksi 40% dari Bagian Peningkatan Produksi Level tertentu yang lebih dari 115 K / Ton Per hari, yang dimiliki oleh PT Rio Tinto yang berhak di Konversi menjadi Saham yang dikeluarkan oleh PT FI, setelah tahun 2021, sesuai Perjanjian antara PT Rio Tinto dan PT Freeport Indonesia, sewaktu PT Rio Tinto setuju mendanai Capex dan Opex sebesar USD 400 juta ditambah USD 200 Juta Bunga Libor untuk Peningkatan Produksi dari 115 Ton Per Hari menjadi Target 190 Ton Per Hari.
 
Selanjutnya PT Inalum, setuju mengeluarkan uang USD 350 Juta untuk Pembelian 100% Saham yang dipegang oleh FCX di PT Indocopper Investama yang memiliki 9,36% Saham di PT. Freeport Indonesia. Untuk hal ini diiperkirakan, PT Inalum akan melakukan penyuntikan dana “Untuk Tambahan Saham” yang akan dikeluarkan oleh PT Freeport untuk menutupi kekurangan jumlah saham agar dapat mencapai “Mayoritas Divestasi 51%” sebagaimana diinginkan oleh Pemerintah Melalui 3 Menteri yaitu Menteri ESDM, Menteri Keuangan dan Menteri BUMN.
 
  • PERKEMBANGAN TERAKHIR
 
Kita melihat bahwa perkembangannya PT Inalum dalam memperoleh Dana tersebut diatas, telah memperoleh dana dari Global Bond, yang dikelola oleh 4 Underwriter bond global yang ditunjuk sebagai koordinator adalah BNP Paribas (Perancis), Citigroup (AS), Maybank (Malaysia), SMBC Nikko (Jepang), Standar Chartered Bank (Inggris).
 
Untuk hal ini terindikasi PT Inalum melalui Underwriternya telah mengadakan Road Show kebeberapa Negara, dan berhasil mendapatkan DANA sebelum masa Pilpres bulan April 2019, karena, memang jika dalam waktu akhir Desember 2018 belum berhasil terkumpul Dana yang memadai untuk membeli Saham senilai saham menjadi 51% saham yang dikeluarkan oleh PT Freeport, tentunya ke 4 Underwriter tersebut yang akan menalangi terlebih dahulu, sebagaimana yang kita sering alami dalam Praktek penggalangan Dana yang dibutuhkan oleh PT Inalum sebagai Penerbit dari Global Bond ( Surat Utang) yang bantu dilakukan oleh Underwriter, melalui Bursa Stock Bond di Pasar Bursa Luar Negeri termasuk di New York, sesuai dengan Perjanjian Underwriter Agreement antara PT Inalum dan ke 4 Underwriter tersebut .
 
Dari berita di media kita melihat bahwa PT Inalum, mendapatkan Dana dari Penerbitan Surat Utang Global Bond sebesar USD 4 Milliar yang digunakan untuk membeli Hak Produksi Peningkatan 40% dari PT Rio Tinto sebesar 3,85 Milyar USD dan USD 350 juta untuk untuk Pembelian 100% Saham yang dipegang oleh FCX di PT Indocopper Investama yang memiliki 9,36% Saham di PT. Freeport Indonesia. Untuk hal ini diiperkirakan, PT Inalum akan melakukan penyuntikan dana “Untuk Tambahan Saham” yang akan dikeluarkan oleh PT Freeport untuk menutupi kekurangan jumlah saham agar dapat mencapai “Mayoritas Divestasi 51%” sebagaimana diinginkan oleh Pemerintah Melalui 3 Menteri yaitu Menteri ESDM, Menteri Keuangan dan Menteri BUMN.
 
Tenor dari Global Bond ( Surat Utang) terindikasi sebagai berikut :
 
Masa Jatuh Tempo dari Global Bond ( Surat Utang ) terbagi 4 Masa Jatuh Tempo – Tenor yaitu :
 
Pertama : Obligasi Global senilai 1 Milyar USD untuk masa Jatuh Tempo Pembayaran /Tenor 2018 – 2021 ( 3 Tahun) dengan Kupon 5.99%.
Kedua Obligasi Global senilai 1, 25 Miliar USD untuk Jatuh Tempo Tenor 2018 – 2023 (5 Tahun dengan Kupon 5.71%
Ketiga, Obligasi Global senilai 1 miliar USD untuk tenor 2018-2028 (10 tahun) dengan kupon 6. 53%.
Keempat, Obligasi Global senilai 750 juta USD untuk tenor 2018 – 2048 (30 Tahun) dengan kupon 6.75%.
Perlu dicatat bahwa Pemegang dari Global Bond, bukanlah pemegang saham dari Saham yang dikeluarkan oleh PT Freeport, melainkan “mempunyai Hak Tagih” atas Dana Hutang yang diberikan oleh Pemegang Global Bond (Surat Utang) kepada PT Inalum sebagai Pihak yang menerbitkan Global Bond tersebut, dimana PT Inalum akan menggunakan Dana yang diperoleh dari Penerbitan Global Bond untuk membeli Hak Partisipasi 40% Hasil Peningkatan Produksi dari PT Rio Tinto yang nantinya pada tahun 2021 berhak untuk dikonversi menjadi Saham yang dikeluarkan oleh PT Freeport, ditambah dengan pembelian oleh PT Inalum dari FCX atas 100% saham Indocopper yang memiliki saham lebih kurang 9.36% saham yang dikeluarkan PT Freeport, ditambah Tambahan Modal dari Penambahan Modal Saham akan menjadikan PT Inalum menjadi 51 % (realissasinya menjadi 51.23% saham yang dikeluarkan oleh PT Freeport.
 
Kita tidak mengetahui apakah Global Bond ini memberikan hak untuk mengkonversi Bondnya dengan Saham jikalau, opsi tersebut diberikan sebagaimana yang dikenal dengan Convertible Bond. Namun terindikasi bahwa jika tidak ada larangan bagi FCX atau affiliasinya membeli Global Bond tersebut, tentunya tidak bisa dicegah adanya kemungkinan penguasaan Control oleh FCX dikemudian hari melalui Global Bond tersebut sebesar nilai percetange dari Global Bond yang dibeli dan dipegang oleh FCX atau affiliasinya, semuanya tergantung dari ketentuan yang berlau ditempat Bursa Bond dimana Global Bond tersebut dicatatkan .
 
Hal yang menarik adalah bahwa dari berita yang ada maka CEO dari atau Pimpinan Tertinggi dari PT Freeport Indonesia yang nantinya 51.23 % Mayoritas kepemilikannya Sahamnya dimiliki oleh PT Inalum termasuk didalamnya Joint Venture antara PT Inalum dengan BUMD Papua yang memiliki 10% dari 51% tersebut, adalah pihak yang dicalonkan dari FCX, sehingga terindikasi bahwa Pengurusan atau Operatership Management atas PT Freeport, adalah tetap berada ditangan FCX, guna menjamin kesinambungan operasi berskala sebesar PT Freeport Indonesia.
 
Versus Pandangan Kubu Penantang Capres/Wapres.
 
Nampaknya terindikasi di Medsos bahwa Kubu Penantang Capres /Wapres, sebagai propaganda kampanyenya, Kubu Penantang ini menjanjikan akan merombak Perjanjian Pembelian Hak Partisipasi 40 % peningkatan Produksi dari PT Rio Tito yang dikonversi menjadi Saham tahun 2021 dengan Nilai USD 4 Milliar yang digunakan untuk membeli Hak Produksi Peningkatan 40% dari PT Rio Tinto sebesar 3,85 Milyar USD dan USD 350 juta untuk Pembelian 100% Saham yang dipegang oleh FCX di PT Indocopper Investama yang memiliki 9,36% Saham di PT. Freeport Indonesia, maupun tambahan modal, untuk mencapai 51%, dengan alasan Pemerintah yang saat ini berkuasa, seharusnya tidak menyetujui Perpanjangan Kontrak PT Freeport yang akan berakhir pada tahun 2021, mengingat bahwa Harga Pembelian Divestasi diatas adalah Terlalu Tinggi dan Tidak Wajar, sehingga memilih untuk tidak memperpanjang Perjanjian Kontrak Karya maupun IUPK kepada PT Freeport Indonesia, yang berakhir tahun 2021, sehingga harusnya Pemegang Saham Nasional atau Pemerintah bisa mendapatkan Wilayah Pertambangan di Papua ini dengan tanpa mengeluarkan Uang sebesar 3,85 Milyar USD dengan berakhirnya Kontrak Karya tersebut, pada tahun 2021 dengan alasan FCX tidak melakukan penawaran yang wajar sesuai ketentuan Pasal 24 b. Kontrak Karya.
 
Kesimpulan:
 
Karena Masalah Kompleksitias diatas adalah sangat kompleks terkait Pengambilan Keputusan Management Skala Nasional, tentunya hal diatas terpulang dari sudut pandangan mana kita akan mendekatinya, khususnya bagi Pemegang Kekuasaan baik di Level Eksekutif dan Legislatif (DPR), karena masing-masing ada pendukung Pro dan Kontra-nya, di Negara Demokrasi di Indonesia ini yang sedang berproses mencari dan memposisikan Jati Dirinya di Kancah Perpolitikan dan Pembangunan Kelanjutan dari Negeri kita tercinta ini yang merupakan milik dan tanggung – jawab kita bersama dalam rangka mensejahterakan dan meningkatan Kwalitas Taraf Hidup Berbangsa dan Bernegara.
 
Wasalamu alaikum Wr. WB. – Salam Sejahtera
 
Jakarta 25 Desember 2018 – Jelang Akhir Tahun 2018

547130_4018003258398_132607727_n

 

 

 

Tinggalkan sebuah Komentar »

Belum ada komentar.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

Blog di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: