SNAPSHOT ARTIKEL HUKUM BISNIS AgsS – SACO – AgungsS

2 Oktober 2019

Fenomenal Gerakan Kesadaran Millenial Mahasiswa, Pelajar STM, SMA “SEPTEMBER 2019 YANG TAK DIDUGA”

Suasana “Fenomena luar biasa” saat ini yaitu Demonstrasi Gerakan Moral Mahasiswa Seluruh Wilayah Indonesia dan pelajar STM maupun SMA yang terindikasisama sekali tidak diduga” oleh “para pengamat politik”, membuat kita termasuk Penulis teringat akan daya dorong Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (“KAMI”) dan Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (“KAPPI”) pada tahun 1965 – 1966, dimana para pelajarnya pada saat itu adalah SMA dan SMP yang sama2 bergerak demonstrasi moral turun ke jalan.

Namun kini, gerakan Mahasiswa, pelajar STM, SMA, adalah Gerakan Milenial, kontribusi Medsos Milenial baik WA, You Tube, Vlog, Facebook yang sangat “cepat jangkauan komunikasinya”, diantara mereka, tanpa batas geographis kepulauan Indonesia, bahkan menjangkau “global dunia”, sehingga terindikasi Gerakan Moral Generasi Milenial Bulan September tahun 2019, tidak bisa dicegah dan dibendung” bergelinding bagaikanbola salju” dalam beberapa hari terakhir ini terkait “Tuntutan Membatalkan/Mencabut  Revisi UUKPK” yang terkesan “Mengkebiri KPK dalam melakukan “Pemberantas Korupsi di Indonesia”.

Dari pengamatan Penulis, terindikasi kuat Gerakan Milineal ini merupakan  “reaksi  akumulasi” melakukan “Gerakan Protes Mahasiswa, Pelajar”  sebagai reaksi keras atas  usaha “dimonopolinya  Saluran Resmi Media Utama”  untuk “tidak melakukan kritikan atas kebijakan yang dibuat Pemerintah”,  dimana “Media Utama TV elektronik”, yang mayoritas dikuasai oleh “Elit Korporasi Pemodal Media Swasta”  yang secara kasat mata dirasakan  “berkolaborasi” dengan “Para Elit Oligarki Politik” baik di “Level Legislatif dan Eksekutif“, untuk “tidak menyiarkan “kritikan” masyarakat publik atas kebijakan Pemerintah, yang dianggap merugikan kepentingan umum, sehingga masyarakat umum termasuk Generasi Milenial, harus mencari “Media TV ALTERNATIVE” di Medsos Internet, You Tube, Face Book, serta WA, guna mendapatkan “Kebenaran Informasi” terkait apa yang sedang terjadi di Tanah Air kita tercinta ini.

“Gejala Informasi Monopoli satu arah ini”,  pada akhirnya  mengerucut dengan Dikebirinya Wewenang KPK” melalui “Pelembagaan pembuatan  Revisi UUKPK”,  atas kesepakatan bulat “DPR dan Wakil Eksekutif yang “terkesan kuat” telah dibuat secara terburu – buru dan tertutup di  “Hotel Fairmont” menjelang masa habisnya Anggota Legislatif DPR diakhir Bulan September 2019 ini (Referensi Sumber Data:   https://www.merdeka.com/politik/gelar-rapat-di-hotel-dpr-bantah-sepakati-ruu-kuhp-diam-diam.html. 

Kita amati bahwa Presiden Jokowi yang “tidak mempunyai Partai Politik” sendiri, melainkan hanya petugas Partai,  terkesan kuat “telah  disandera” oleh “Para Elit Partai Politik baik di Legislatif dan Eksekutif”, dalam “membuat persetujuan atas Revisi UUKPK”, dengan beberapa masukan dari Presiden, namun dengan dibentuknya “Dewan Pengawas”, yang diangkat oleh Presiden,  sangat terkesan “kuat memperlemah Wewenang dari KPK”, dan  telah “mendudukan KPK” dibawah Presiden – Eksekutif” yang semula KPK merupakan wadah Independent.  

Sebagai akibat dari “Kristalisasi Pelemahan Wewenang KPK ini melalui Revisi UUKPK, secara nyata telah menimbulkan “reaksi Protes Masive  dari Gerakan Moral Mahasiswa, Pelajar STM dan SMA dari berbagai Daerah di Indonesia sebagaimana terlihat di Medsos, pada bulan September 2019 dan Oktober 2019 ini, dimana Gerakan Mahasiswa dan Pelajar ini, semula  “hanya disiarkan oleh TV One dan CNN”, namun secara “Global International”  menjadi “Sorotan dan Berita global dunia”. yang “tidak dapat di hambat” oleh Pihak Berwenang Pemerintah khususnya Menkoinfo,  sebagaimana terlihat di Website Washington Post dibawah ini :

https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/indonesia-students-rally-against-changes-to-corruption-law/2019/09/24/e860a64a-deb5-11e9-be7f-4cc85017c36f_story.html

https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/indonesia-students-rally-against-changes-to-corruption-law/2019/09/24/e860a64a-deb5-11e9-be7f-4cc85017c36f_story.html

Terkait  perkembangan Pesat “Berita Pembungkaman – Pelemahan Wewenang  KPK”,  maka,  kita semua di Tanah Air,  harus sepenuhnya menyadari  bahwa, di “Era Informasi Teknologi Global Tanpa Batas Geografi  saat ini”,  apa yang sedang terjadi di Indonesia,  khususnya mengenai “kebebasan menyatakan pendapat” dari Mahasiswa, Pelajar, sebagai “Hak Konsitusi” yang dijamin oleh Undang-Undang untuk bebas “menyampaikan Protesnya ke Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”), namun sedihnya, ditanggapi dengan penjagaan sangat Ketat di DPR Jakarta, serta terindikasi terjadinya “Kekerasan oleh Aparat Kepolisian Negara”, di beberapa daerah sebagaimana dapat terlihat di “Medsos Altenatif” dan “Media Alternatif TV di You Tube, yang diupload ke Facebook, WA.

Kebebasan Penyampaian Aspirasi Mahasiswa ini, nampaknya ditanggapi dan disambut “secara lain di Aceh”, dimana “DPRD Aceh telah bersedia” menerima Mahasiswa, bahkan anggota DPRD Aceh meminta Anggota DPR di Aceh untuk hadir di DPRD Aceh untuk bertemu dengan Perwakilan Mahasiswa di Aceh. 

Maka sangat  jelas berita  yang sangat dibutuhkan oleh Masyarakat Umum, di Era Globalisasi Informasi Teknologi, pada kenyataannya sudah “tidak dapat dimonopoli atau diatur oleh Pemerintah Yang Berwenang di Indonesia, khususnya oleh “Para Elit Oligarki” yang hendak “membajak Reformasi Kejujuran, Kebenaran Informasi, serta usaha masyarakat agar  Negara Ter-Bebas dari Korupsi, karena ada Alternatif Media TV di Medsos yang dapat di upload ke Facebook maupun WA.

Pada “Bulan September ini” jelang “Penggantian Masa Jabatan Agggota DPR lama” serta Pelantikan Anggota Legislatif Baru” pada Bulan Oktober ini, Para Pengamat Politik di Indonesia “dikagetkan secara tidak diduga-duga”, dengan  “munculnya secara “Fenomenal Gerakan Kesadaran Millenial Mahasiswa, Pelajar STM, SMA” yang menunjukan  “Sangat Keperdulian Generasi Muda Milenial pada “Arah Perjalanan Bangsa Indonesia”  yang dirasakan “telah Dikooptasi dan Dibajak oleh segelintir “Elit Oligarki” melalui “USAHA  MELEMBAGAKAN REVISI UUKPK” oleh Elit Politis Legislatif dan Eksekutif dengan “Mempreteli dan Mengkebiri” Wewenang KPK .

“Protes Keras dan Deras secara “Masal dan Massive” dari Para Mahasiswa, Pelajar STM dan SMA”, di berbagai daerah di Indonesia sebagaimana kita lihat di “Medsos Alternatif TV” baik You Tube, yang kemudian di upload di Facebook maupun WA, merupakan “Gerakan Moral Generasi Muda Milenial”  yang  “SANGAT FENOMENAL” dan   “mirip  dengan Gerakan KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia) dan KAPPI (Kesatuan Aksi Pemuda dan Pelajar Indonesia )  ditahun 1965-1966,  {dimana Penulis tahun 1965-1966, merasakan  sebagai Pelajar SMP Sumbangsih, yang tergabung dalam KAPPI (Kesatuan Aksi Pemuda dan Pelajar Indonesia”)}, namun  Generasi Mileneal Kekinian Bulan September 2019 – Oktober 2019, terlihat membaw “TEMA Reformasi Jilid Ke-II, dimana khusus untuk Revisi UUKPK, mereka menuntut dikeluarkannya Perpu (“Peraturan Pengganti Undang-undang”), yang “membatalkan/mencabut  REVISI UUKPK”,   dimana “Para Budayawan dan Tokoh Intelektual Masyarakat”  telah diundang dan diminta oleh Presiden Jokowi  memberikan masukan kepada Presiden Jokowi, sebagai “Reaksi terjadinya Fenomena Gerakan Masive dan Masa Para Mahasiswa, Pelajar STM, SMA”, yang perduli dengan kembalinya “Arah Reformasi” tahun 1998.

Masukan dari Para Budayawan dan Tokoh  terkesan kuat mendapatkan Perlawanan dari Para Elit Politik”,  dengan alasan Revisi UUKPK telah dibuat oleh DPR, sesuai “Hak Konstitusi” anggota DPR,  yang juga telah disetujui oleh Presiden RI, dengan beberapa revisi masukan, dan berpendapat bahwa jalur yang ditempuh adalah melalui Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi.

Nampaknya Para Elit Politik “lupa” bahwa “Masyarakat Umum dan Rakyat yang diwakili oleh Mahasiswa, Pelajar STM dan SMA, yang menegaskan “TIDAK TERAFILIASI”  dengan suatu “Partai Manapun”, juga sedang menjalankan “Hak Konstitusi” dari Rakyat / Masyarakat Umum  untuk “menagih Janji Presiden “Memperkuat KPK dan Memastikan JAMINAN DILAKUKANNYA PEMBERANTASAN KORUPSI”, demi dapat TERWUJUDNYA “KEPASTIAN HUKUM dan TEGAKNYA JAMINAN KEPASTIAN TERLAKSANANYA KESEJAHTERAAN UMUM RAKYAT INDONESIA”  YANG TERBEBAS DARI   KORUPSI.   

Sekian Tulisan Ringkas dari Penulis  yang berusaha untuk “TURUT BERPARTISIPASI PERDULI”  dengan Suara Masyarakat Umum yang pada saat ini terasa secara “Fenomenal di – Wakili oleh “Gerakan Mahasiswa, Pelajar” sebagai “HAK KONSTITUSI, sebagaimana pernah juga di lakukan oleh KAMI (“Kesatuan Aksi Mahsiswa Indonesia”) dan KAPPI (“Kesatuan Aksi Pemuda dan Pelajar Indonesia”) di Era Tahun 1965 -1966, namun GENERASI MILENEAL KEKINIAN membawa  “Tema REFORMASI JILID KE-II – PEMBERANTASAN KORUPSI serta Dukungan “Teknologi Informasi” yang sangat Cepat, Instant  di “Dunia Media Alternatif Medsos” Tanpa Batas Geografis yang dilakukan oleh “Generasi Milenial September 2019 – Oktober 2019”. 

SALAM HANGAT

Jakarta, 2 Oktober 2019 

Agung Supomo Suleiman SH

 

Tinggalkan sebuah Komentar »

Belum ada komentar.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

Blog di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: