SNAPSHOT ARTIKEL HUKUM BISNIS AgsS – SACO – AgungsS

21 Mei 2020

PEMERINTAH HARUS INSTROPEKSI & KONSISTEN VERSUS CAMPUR SATU SISI BOLEHKAN SISI LAIN MELARANG RELAKSASI PSBB #ILC 19 Mei 2020

  • Catatan Ringkas  Dsikusi ILC TV ONE – 19 Mei 2020

TEMA #ILC Lebaran Ala Corona

Penulis beberapa  malam lalu  hari Selasa 19 Mei 2020 menonton Indonesian Lawyer Club (ILC) di TV One – TEMA #ILC Lebaran A La CORONA.

Analisa Sekilas  pandangan atau persepsi dari Papaparan Presentasi Gubernur DKI di ILC dengan Tema #ILC Lebaran A La Corona.

  • PENDAHULUAN 

Sebelum Penulis memberikan Hasil Catatan Penulis atas Presentasi Gubernur DKI pada ada cara Diskusi di ILC TV One -19 Mei 2020, maka Penulis akan membuat Analisa Sekilas  Persepsi Penulis atas Presentasi Gubernur DKI Anies Bawesdan tersebut dibawah  ini .


Penulis adalah Independent non Partisan,  sehingga tidak dimaksudkan untuk dukung mendukung siapapun, melainkan kesadaran Penulis sebagai Independent Business Lawyer yang peduli untuk menganalisa kejadian aktual dan riil yang terjadi di Masyarakat Wilayah Indonesia khususnya Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Warga Jakarta.

Selain itu Penulis sebagai Penganut Muslim, dimana pada Bulan Suci Ramadhan 1441 Hijriah, juga ingin melakukan pembelajaran Ayat Allah atau Ayat Pencipta yang Kauniyah yaitu Mengamati dan mempelajari serta Peduli pada Keadaan Riil dan Nyata yang terjadi Didunia dan Bumi tempat tinggal kita. 

Hal ini karena secara Muslim terdapat 2 Ayat dan Firman ALLAH yaitu :

  1. Ayat Qauliyah yaitu Ayat Firman Kata-kata ALLAH Pencipta dalam Kitab Suci AL Quran,  serta 
  2. Ayat Kauniyah yaitu Firman ALLAH dari Hasil Ciptaan dan Kejadian yang terjadi di Dunia termasuk di Indonesia, maupun kejadian Wabah Pandemic Covid 19 yang telah menyebar secara cepat sekali di lebih dari 200 negara di berbagai Belahan Wilayah Dunia yang kita tinggali, dimana seluruh Penduduk Dunia diperkirakan Populasinya berjumlah  antara 7 hingga 8 Milyar Manusia.   
  • ANALISA SEKILAS  PERSEPSI CATATAN PENULIS  ATAS PRESENTASI GUBERNUR DKI di ILC TVONE TEMA #ILC Lebaran AlaCorona. 

Setelah Penulis mengikuti Presentasi dari Gubernur DKI Pak Anies Baswedan, pada acara Diskusi dengan Tema diatas,  terlihat Gubernur DKI telah secara cepat melibatkan   TEAM Akademis dari Fakultas  Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia yang dipimpin oleh  Dr  Pandu Riyono (Note Penulis memperoleh Profile di Website staff.ui.ac.id/priono dimana dinyatakan bahwa Fakultas Public Health ini adalah Dept.Biostatistic and Population).

Team dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (“FKMUI”)  ini,  didalam memonitor pergerakan Warga di Wilayah Jakarta adalah dengan menggunakan HP Smart Phone.

PHOTO GRAFIK KORONA VIRUS ILC

Data Grafik menunjukkan Trend Penularan Wabah COVID – 19 didaerah wilayah Jakarta semenjak tanggal 15 Maret 2020 pada saat Gubernur DKI, melakukan berbagai Tahapan Pembatasan dan Penutupan yaitu antara lain Penutupan Sekolah -sekolah,   Taman Publik yaitu Taman Ria Ancol, Taman Mini, maupun anjuran untuk Stay  at Home (Tinggal Dirumah) maupun bekerja dari Rumah (Work From Home) dan Belajar dari Rumah,  hingga  Bulan April 2020 hingga tanggal  17 Mei 2020; 

PHASE PERTAMA

Pada Phase 15 Maret 2020,  Gubernur DKI  menjelaskan pada saat Phase ini  belum ada Ketentuan Menteri Kesehatan untuk melakukan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) tanggal 10 April 2020.

Kita ketahui bersama Gubernur DKI telah mengajukan permohonan PSBB kepada Menteri Kesehatan,

Juga diketahui Presiden R.I Pak Jokowi, beberapa kali menekankan bahwa Keputusan PSBB hanyalah dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.  

Maka terlihat ketanggapan Gubernur DKI,  melakukan langkah-langkah Pembatasan /Penutupan Sekolah, Taman Publik maupun Pembatasan Transportasi Umum di Jakarta, berdasarkan Data ILMIAH yang diberikan oleh TEAM  FKMUI (Fakultas Kesehatan Masyarakat  Universitas Indonesia),   yang menguasai secara Ilmiah Pengetahuan Ilmu Statistik Grafik pergerakan Penyebaran Wabah COVID –  19 termasuk di  Jakarta.     

Berdasarkan hal diatas, Paparan Presentasi oleh Gubernur DKI  memakai Slide Grafik ini.  

Grafik  menunjukkan Angka pergerakan manusia yang dimonitor dari Smart Phone HP, para pemegang HP, Warga Jakarta,    baik

(i) yang Tinggal Di Rumah maupun

(ii) yang bergerak  diluar Rumah,

yang berpengaruh pada naik maupun  turunnya Penyebaran Wabah Covid 19 di Wilayah Jakarta.

Penulis ingat bahwa Google misalnya seringkali memberitahukan kita Sejarah Lintasan Daerah yang kita lintasi yang dimonitpr dari HP kita,melalui Google Timeline..

Begitu Juga alat misalnya Fitbit, digunakan sebagai Jam yang dihubungkan dengan HP kita melalui Blue Tooth, guna memonitor dan menunjukan pergerakan aktivitas pergerakan Lari, Biking (Gowes)  atau Joging serta jalannya kita,  yang terbaca di Peta Grafik Perjalanan maupun denyut Jantung kita.

Maka Langkah Gubernur DKI,  adalah tepat memanfaatkan Para Ahli Statistik Grafik Pengumpulan dari TEAM AKADEMIS FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS INDONESIA, yang menggunakan Smart Phone HP para Warga Jakarta, guna  memonitor dan menujukkan peningkatan  dan penurunan penyebaran wabah Covid 19,  melalui Angka yang disebut misalnya Rnote,  guna memonitor Reproduction Number atau Angka kenaikan dan penurunan tingkat penularan Wabah Covid 19 ini.

  • JAKARTA    IBUKOTA MERUPAKAN PUSAT BISNIS KEUANGAN, PUSAT PEMERINTAHAN   

Gubernur DKI menjelaskan  karena

  • Provinsi DKI adalah Ibukota dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan Pusat Bisnis Keuangan, Pusat Pemerintahan, maka Langkah menekan penyebaran kenaikan Angka  Peningkatan Penularan dari manusia kemanusia,  guna mencegah dan menurunkan Angka Peningkatan RNote dalam 2 Minggu kedepan dari tanggal 22 Mei 2020 hingga 4 Juni 2020, adalah MOMENTUM  SANGAT Penting.
  • Hal ini penting dilakukan guna dapat tercapainya  Penerapan Normal Baru dengan mengikuti Protokol Kesehatan yang ditentukan Gugus Tugas Percepatan Pencegahan Covid 19 di Jakart.a, antara Lain Jaga Jarak, Pakai Masker. Senantiasa Mencuci  Tangan.   

 

  • GUBERNUR DKI  MENGAMBIL PUTUSAN LANGKAH PEMBATAS – PENUTUPAN SEBELUM Keputusan PSBB  ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Terindikasi meskipun PSBB belum diterapkan dengan ketentuan dari Menteri Kesehatan berdasarkan permohonan PSBB oleh Gubernur DKI pada pertengahan Bulan Maret tepatnya 15 Maret 2020, namun Gubermur DKI telah mengambil Langkah – langkah penutupan/Pembatasan pergerakan keluar Rumah, Penutupan Sekolah,  Penutupan Taman Umum seperti Taman Ria  Ancol, Taman Mini Indonesia, begitu mendengar kabar ada terjangkitnya Pasien Covid 19 yang diumumkan oleh Presiden Jokowi  pada tangga; 2 Maret 2020.

Gubernur DKI, menyatakan Keputusan Gubernur DKI diambil untuk Menyelamatkan Jiwa masyarakat Jakarta,  yang merupakan tanggung Jawab dari Gubernur DKI.

Karenanya,  Gubernur DKI,  menegaskan Pengambilan Putusan untuk meminta Warga Jakarta Tetap Tinggal di Rumah, dan menghindari keluar  Rumah, guna dapat menekan Grafik Gambar Kenaikan Wabah Covid 19 di Jakarta.

Putusan Gubernur DKI ini bukanlah karena :

    • Selera Gubernur,
    • Selera Menteri maupun
    • Selera Siapapun, 

melain berdasarkan Data-data Ilmiah yang diperoleh dari TEAM FAKULTAS KESHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS INDONESIA (FKMUI)

Selain data – data diatas,  Gubernur DKI menyatakan Data diatas baru sebahagian,   dimana banyak data variable lainnya yang dipakai  bagi Gubernur DI untuk mengambil Putusan Gubernur dalam mengeluarkan Putusan Gubernur DKI, namun dalam Forum ILC TVONE 19 Mei 2020 tentunya tidak memungkinkan di Presentasikan semua.    

Yang jelas semua Data-data Ilmiah diatas, akan mengerucut pada Kesimpulan yang sama yaitu dapat Lebih Cepattya menekan Angka Kenaikan RNote dari Angka RNote 4., sewaktu pertengahan Bulan Maret 2020 menjadi  landai atau  menurun.

Gubernur DKI,  menerangkan setelah 10 April 2020, saat PSBB di keluarkan oleh Menteri Kesehatan,  angka Grafik menunjukkan penurunan dari Angka Rnote 4.

PENGERTIAN RNOTE  

Pengertian RNote diterangkan jika RNote diatas R1, maka 1 orang menularkan 1 orang, kalau R2, 1 Orang menularkan 2 orang, Angka Rnote 4 menunjukan 1 orang menularkan 4 orang.

Jika Dibawah R1 maka 1 orang kemungkinan kecil menularkan 1 orang lainnya.

Dalam CATATAN  Presentasi Gubernur DKI  dibawah, akan dijelaskan lebih detail pengertian RNote dan RT.

PHOTO GRAFIK KORONA VIRUS ILC

Grafik dapat menunjukkan Porsi Percentage Warga Jakarta yang memilih memutuskan berada di Rumah selama 2 Bulan semenjak tanggal 15 Maret 2020 berdasarkan Keputusan Aturan Tingkat atau Level Gubernur DKI,  untuk Menetap aturan atau anjuran tetap Tinggal di Rumah (Stay at Home), dengan  menjaga Jarak Sosial atau Social Distancing, Work From Home (Kerja dari Rumah) berdasarkan Data-Data  Ilmiah  dari Para TEAM FAKULTAS Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia FKMUI)  yang  Ahli Pengetahuan menguasai Ilmu Grafik.

SUMBER GRAFIK DATA -DATA ILMIAH dari FKMUI/

Sumber Data Ilmiah diatas menurut Gubernur DKI diperoleh dari HP Smart Phone pergerakan Warga Jakarta. 

Menurut pengamatan Penulis,  nampaknya Pembuatan Grafik diatas adalah terjadi dari 

  • Pengumpulan Data -Data pergerakan  HP para Warga Jakarta

yang dkombinasikan

  • dengan Data terkena Positif  maupun Pemantaun dan Pengawasan   yang diperoleh dari Pejabat Medis RS dimana Warga Korban dirawat atau diisolasi, maupun Pejabat Kelurahan /RT/RW tempat Tinggal Korban, maupun Pejabat Pemakaman, 

sebagai terurai dibawah ini :     

(i) pergerakan berkumpulnya manusia atau bergeraknya manusia diluar Rumah, termasuk Warga yang Tinggal di  Rumah (Stay at Home), yang diperoleh dari HP Smart Phone, dikombinasikan dengan

(ii) perolehan Data Warga yang terkena : 

(a) Positif maupun dalam Pengawasan dan Pemantauan Warga Jakarta, berdasarkan  Data Warga yang telah di Rapid Test  oleh Petugas Medis di Wilayah Jakarta ,

(c) Warga Jakarta yang meninggal yang diperoleh dari

1) (*Dokter yang mengeluarkan Virus Wafatnya Korban, serta diskripsi Penyakit yang dicatat dalam Visum Kematian, 

2) Keterangan Kematian dari RT/RW/KELURAHAN  serta Kelurahan tempat tinggal dari Warga yang meninggal dengan Dasar Visum Dokter .

3) Petugas Pemakaman Warga yang Wafat yang memperoleh

aa) Copy keterangan Telah Wafat Korban Positif Covid – 19 baik dari

(aaa) Visum Dokter Menerangkan Kematian Korban karena Positif Covid 19

(bbb) Keterangan Kematian dari Kelurahan /Rt/RW

  • KEMUNGKINAN  TANGGAL DATA WAFAT KORBAN POSITIF COVID -19 Pertama Secara Resmi sesuai Protokol yang ditentukan Gugus Tugas Penanganan COVID -19   :  

Semua data diatas  diperoleh  terhitung sejak tanggal Meninggalnya Korban Pertama Warga Jakarta, yang Wafat  karena dinyatakan Positif Covid -19, oleh

      • Petugas Medis  Dokter dari Rumah Sakit  yang keluarkan Visum Wafatnya Korban Pertama karena Positif
      • Petugas Kelurahan /Rt/RW  yang mendapatkan Visum Wafat dari Dokter Rumah Sakit tempat diperiksa Kematian Warga Pertama  Korban Covid 19
      • Pejabat Petugas Pemakaman di Tempat PEMAKAMAN,  dimakamnya Korban Pertama Positif Covid 19

setelah   TANGGAL DiUMUMKANNYA pertama kali adanya Warga Indonesia di Wilayah Indonesia yang terkena Positif yang diumumkan secara resmi oleh Presiden R.I. Pak Jokowi pada tanggal 2 Maret 2020. 

Tentunya Para Ahli juga melihat  pengalaman Ahli Statistic Epidemologi Penyebaran Virus Covid 19,  di berbagai Negara termasuk Cina,  maupun Para AHli dari Eropa, Amerika,  serta Negara lainnya. 

Bulan Desember 2019 CINA di kota  WUHAN pertama kali terjangkit penyebaran Covid 19 sebagai asal mula Epi Centrum Wabah Covid 19 ini,

Penulis perlu menambahkan  CATATAN  Penting bahwa :

DATA PERGERAKAN WARGA JAKARTA YANG DIMONITOR HP SMART PHONE: 

AA) Grafiknya dari Tim FKMUI diambil dari pergerakan Warga Jakarta yang pegang HP Smart Phone, seperti Fitbit utk monitor pergerakan Wrga Jakarta  yang  dihubungkan dgn HP setiap Warga Jakarta.

Hal ini adalah seperti HP kita yang  dimonitor oleh Google atau Penunjuk jalan Waze atau Google Map di Wilayah Jakarta….yg kemudian dpt menunjukan 60% Stay Home, karena Statis HPnya tdk keluar rumah.Sedangkan 40% Warga pakai HP bergerak melakukan kegiatan diluar rumah.

Jadi data ini hanya menunjukan pergerakan Hp pemegang Warga yangg Stay at Home Versus pergerakan pemegang HP warga Jakarta yang lakukan aktifitas pergerakan diluar Rumah.

DATA PENYAKIT MAUPUN MENINGGAL  TIDAK TERDETEKSI DARI HP SMART PHONE 

BB) Sedangkan data mengenai Orang yg positif kena Covid tergantung data dari

(i)Rumah Sakit serta Tenaga Medis Dokter yang menangani Pasien…atau

(ii) kalau meninggal dari :”Bagian Pemakaman” yang gunakan Protokol Pemakaman Covid. 19 atau keterangan Visum Dokter kematian pasien apakah karena positif atau ada gejala tapi blm keluar hasil test (ii)Pemerintah yg diwakili oleh Gugus Tugas Covid.

Semua ini data dari Phase Pertama 15 Maret 2020 hingga April sampai 17 Mei 2020.

Keputusan Menteri Kesehatan PSBB baru keluar sehingga Gubernur DKI punya dasar Hukum PSBB tgl 10 April 2020. Menurut Grafik Angka peningkatan Wabah angka R4.jadi 1 orang bisa menularkan  4 orang …pada 15 Maret 2020

Namun pada tanggal  1 Mei Angka RNote adalah  1,8,  tgl 4 Mei 2020 (1,8), 5 Mei 2020 (1,8)  sampai 17 Mei 2020 angka RNotenya 1.11  artinya Reproduction Number di Jakarta sudah mulai stabil pada Akhir bulan Mei 2020 menurun.

Namun jelang dan masuk bulan Puasa naik lagi karena pagi siang tinggal dirumah dan Sore jam 4 pergi..mungkin cari makan buka puasa.

CC) Memang belum kelihatan dari Presentasi Gubernur DKI

Pembagian klaster berdasarkan

(a)    UMUR.

Umur Lansia (RENTAN jika ada penyakit jantung,diabetes,paru) dan Muda hingga balita maupun yang masih Kuat Imun Kekebalan tubuhnya atau

(b) GENDER

Laki,  perempuan dimana Laki2 lebih banyak korbannya dari wanita di Eropa menurut berita di Medsos atau Website ) atau

(c) STRATA SOSIAL 

Golongan Atas, menengah hingga  Grass Root bawah.(yg kurang mampu dan tinggal tempat padat rentan penularan)….yg datanya mungkin  bisa didapat dari masing2 Kelurahan Setempat.

Mungkin sementara cukup sekian Analisa Persepsi Penulis atas PRESENTASI Gubernur DKI di ILC 19 Mei 2020 dengan Tema #ILC Lebaran a la Korona.
  • CATATAN PRESENTASI GUBERNUR DKI  – Anies Bawesdan pada  DISKUSI ILC TVONE tanggal 19 Mei 2020. Tema 3ILC TVONE Lebaran a La Corona.    

UCAPAN SELAMAT KARNI ILYAS KEPADA GUBERNUR DKI .

Karni Ilyas memberi selamat kepada Pak Gubernur DKI, atas keberhasilan  PSBB yang menunjukkan  penurunan positif di Jakarta cukup tajam yaitu pertambahan hanya  57 orang positif  dari 586 secara Nasional diaman yang meninggal hanya 4 atau 7 orang.

Hal ini merupakan angka yang sangat rendah semenjak Covid 19 melanda Jakarta.

Diharapkan perpanjangan PSBB Insya ALLAH merupakan PSBB yang terakhir.

  •  PAK KARNI ILYAS TANYAKAN  LANGKAH  JELANG LEBARAN

Pak Karni Ilyas   minta penjelasan kepada Gubernur DKI,  apa langkah Gubernur DKI, menjelang Lebaran ini dimasa Pandemic Covid-19 mengingat  saat ini,  sebelum PSBB berakhir, terlihat  penduduk di DKI Jakarta sudah mulai melonggarkan diri dari PSBB, padahal PSBB Pertama yang dikeluarkan Gubernur DKI, dimulai  tanggal 10 April  2020 belum dilonggarkan oleh Gubernur DKI.

Fakta ini terlihat di pasar,  tempat perbelanjaan , apalagi di jalanan, dimana  nampaknya kehidupan sudah normal kembali bagi  penduduk Jakarta yang sudah tidak perduli lagi dengan Social Distancing (Jaga Jarak Sosial), dimana mereka  hanya disiplin memakai masker saja.

Dengan perkembangan diatas, Pak Karni Ilyas menanyakan bagaimana Policy  Gubernur DKI dalam  menghadapi Lebaran dimasa Pandemic Covid -19  ini,  mengenai :

  • mana yang boleh dan mana yang tidak akan dibolehkan,  dan
  • dibukanya kepada penduduk Jakarta untuk bersilaturahmi .

PENJELASAN GUBERNUR DKI – Anies Baswedan

Menanggapi   pertanyaan diatas, Gubernur DKI,  pertama menyampaikan terima kasih dan appresiasi kepada Warga di  Jakarta  dan Jagodetabek (Jakarta Bogor Depok Tanggerang Bekasi) sesungguhnya, yang  selama lebih dari  2    bulan,  semenjak pertengahan  Maret 2020,  telah secara konsisten mentaati  himbauan serta aturan  dari Gubernur DKI untuk berada  dirumah dan kerja dari Rumah.

  •  KUNCI UTAMA  TREND  MENURUN ANGKA POSITIF DI JAKARTA.

Gubernur DKI menjelaskan penduduk warga Jakarta yang memilih tinggal dirumah, merupakan “kunci keberhasilan” penurunan angka positif di Jakarta terkait trend pengendalian pencegahan Coivid -19.

Tanpa mereka yang memilih tinggal dirumah,  Gubernur mengatakan hal ini “tidak mungkin akan terjadi”.

 Mereka adalah  “Pahlawan” bagi penurunan trend positif diatas.     

Menurut Gubernur DKI,  ada yang masih belum mentaati dan ada yang menganggap longgar  atas PSBB ini, dimana  atas mereka ini harus lebih tertib kedepannya.

  • KEBERHASILAN PENURUNAN POSISITIF TERGANTUNG WARGA JAKARTA

Gubernur menekanan  dan menggaris bawahi, bahwa keberhasilan untuk melanjutkan penurunan Positif ini tergantung dari para warga Jakarta untuk mentaati PSBB ini.

Menurut Gubernur DKI di  Medsos terlihat beredar photo-photo dan Video penduduk Jakarta yang tidak berada di Rumah sehingga tidak tinggal di Rumah, dimana sebenarnya yang memphotopun, merekam sama sama melanggar  untuk tidak berada di Rumah berada. (CATATAN PENULIS : Namun disisi lain, dengan  adanya Warga yang mem-photo langsung dilapangan,kita  dapat memperoleh Photo Video Gambaran Nyata,  masih ada sebahagian Warga Jakarta yang memilih untuk tidak tinggal di Ruma; Mungkin ini seharusnya tugasnya dari Para Journalis Pers). 

  • GRAFIK MENUNJUKAN  60%  WARGA JAKARTA  MEMILIH TINGGAL DIRUMAH.

Namun atas  kenyataan fakta diatas,  Gubernur DKI,  menjelaskan riil persentage yang tinggal di Rumah di Jakarta, dengan menggunakan Tools Ilmu Komunikasi berupa Slide yang menunjukan Grafik dimana  Garis yang merah menujukkan Warga Jakarta yang tinggal di Rumah berjumlah 60% dari seluruh warga Jakarta.

PHOTO GRAFIK KORONA VIRUS ILC

Proporsi Warga di Jakarta sejak bulan Maret 2020  yang milih dirumah menunjukkan  angka peningkatan yang Signifikan Tinggi.   

Gubernur DKI,  menjelaskan Grafik kompilasi ini  disusun  oleh TEAM Akademis dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia yang dipimpin oleh  Dr  Pandu Riyono (Note Penulis memperoleh Profile di Website staff.ui.ac.id/priono dimana dinyatakan bahwa Fakultas Public Health ini adalah Dept.Biostatistic and Population), yang menggunakan pergerakan HP Smart Phone

Gubernur DKI menargetkan  lebih tinggi dari 60%.

Setelah sampai 60% maka akan sulit naik apalagi di bulan Ramadhan.

Ketika bulan puasa memang pagi dan siang Warga Jakata dirumah, namun setelah jam 4.sore  mereka ini banyak yang pergi keluar rumah, sehingga memang tidak mudah dan perlu kesadaran untuk pengendaliannya.

Maka Hari – Hari  kedepan hal ini menjadi Kunci.

  • GRAFIK PRODUKTIVITAS  VIRUS COVID – 19

Selanjutnya Gubernur DKI juga menunjukan Grafik / Chart lain yang menunjukkan garis biru menggambarkan penduduk yang ada di Rumah

20200520_140415

Angka pergerakan ini menunjukan  angka yang meningkat, bila rame-rame  berkumpul di Rumah,  dimana Angka ini  baru muncul setelah 2 Minggu berikutnya.

Maka di Jakarta setelah Maret 2020 Akhir Maret Awal April 2020 terus meningkat dan pada pertengahan April 2020 mencapai “Puncak Kasus” Penularan terkena Covid -19  dan mulai menurun.

Ketika Grafik turun,   masuklah bulan Ramadhan; 

Dimana ternyata ketika bulan Ramadhan  angkanya meningkat lagi  karena banyak yang pergerakan keluar warga Jakarta.

Walaupun naik ini belum tentu naik keatas  dan bisa jadi turun kebawah.

  • HARUS ANTISIPASI LANGKAH KEDEPAN.

Tapi kita harus segera Antisipasi hari-hari kedepan diakhir Bulan Ramadhan sampai  awal bulan Syawal jangan berpergian tinggal diRumah sebagaimana kita lakukan dipertengahan Maret 2020 hingga April 2020, dimana Warga Jakarta tinggal di Rumah, sehingga pada phase tersebut angkanya menurun  

Angka yang muncul disini merupakan “Hasil sebagai Kerjasama Bersama”.

Jadi pergerakan orang berada di Rumah di pertengahan bulan Maret 2020 berdampak pada penurunan kasus dan April 2020 sampai dengan Mei 2020.

Maka sekarang Warga Jakarta untuk 2 Minggu kedepan mulai  22 Mei 2020 hingga 4 Juni 2020  dijatuhkan pada pilihan antara :

(a) berada tinggal dirumah atau

(b) relaks  dan keluar rumah

Kuncinya Makin banyak Warga Jakarta tinggal dirumah makin sedikit penularan Covid 19

  • OPSI PILIHAN WARGA JAKARTA yang berjumlah 10 Juta.

Kita Warga di Jakarta,  memilih diantara 2 Pilihan diatas.

Kalau pilihan (a) Banyak Warga Jakarta tinggal Di Rumah, maka angka penularan menurun. 

Namun jika LEBiH BANYAK Warga Jakarta memilih relaks dan keluar Rumah maka angka  penularan bisa jadi seperti yang kita dialami alami peningkatan penularan seperti bulan Maret 2020 ke April 2020

  • GRAFIK  Gambar   “REPRODUCTION  NUMBER “

 Reproduction Number adalah angka  untuk mengukur wabah yang disusun oleh TEAM  Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia

Reproduction Number ini ada yang

(i) namanya Rnot, yaitu Angka Re-Production Number disaat permulaan diukur.

(ii) ada yang namanya RT yaitu Reproduction Number setelah rentan waktu tertentu,

Rnot JAKARTA  ketika diukur pertengahan Maret 2020,  adalah menunjukkan Angka Rnot  sekitar 4.

  • GUBERNUR DKI  LAKUKAN LANGKAH-LANG PENUTUPAN PERTENGAHAN BULAN MARET 2020 ( SEKITAR 15 MARET 2020).  

Alhamdulilah ketika bulan Maret 2020 lalu, Gubernur DKI  melakukan, langkah –langkah menutup, penutupan Sekolah, Penutupan Tempat Parawisata, semua tempat – Tempat  umum di Tutup, kemudian kendaraan Umum dikurangi dan dibatasi.

Kemudian Anjuran Kerja di Rumah mulai dilakukan; Itu semua dilakukan sekitar 15 Maret 2020.

  • GRAFIK MENUNJUKKAN REPRODUCTION NUMBER MENURUN

Data GRAFIK Reproduction Number ternyata setelah dilakukan langkah-langkah Penutupan diatas, menunjukan  Reproduction Number yang  menurun;

Gubernur DKI kemudian menjelaskan :  Apa sih Angka Rnot itu 4??

Gubernur DKI Menjawab : 

Angka  R- nya itu 4 artinya 1 Orang bisa menularkan pada 4 orang

Jika R 3 maka 1 orang bisa menularkan pada 3 orang.

Jadi didalam mengukur sebuah wabah,  bila R  itu dibawah 1 artinya Potensi menularkan pada orang lain sudah hampir tidak ada, karena R nya dibawah 1

Tapi kalau R nya diatas 1,  maka orang itu berpotensi bisa menularkan pada orang lain .

Maka makin tinggi Angka R-nya maka makin tinggi Angka Penularan Covid – 19.

Dalam GRAFIK   pada bulan Maret 2020 Angka R menunjukan Angka 4

  • MENURUN DRASTIS SEBELUM TANGGAL 10 APRIL 2020 (Tanggal penetapan PSBB.

Namun setelah Gubernur DKI , melakukan Langkah – langkah Pembatasan/ Penutupan diatas, maka Angka R menurun, bahkan menurun Drastis sebelum Jakarta menetapkan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) pada tanggal 10 April 2020.

Pada Akhir PSB pertama dan PSBB kedua dilakukan Grafik Gambarnya melandai

Per 17 Mei 2020 yaitu 2 hari yang lalu, Angka Reproduction  di Jakarta menunjukan angka 1,1 (Satu koma Satu)

Tanggal 1 Mei 2020 angka 1,08,  4 Mei 2020 ( 1,8 ), 5 Mei 2020 (1,8)  sampai 17 Mei 2020   angka Rnotenya 1.11, artinya Reproduction Number di Jakarta sudah mulai stabil pada bulan Mei 2020 ini. 

SITUASI KEDEPAN

Nah sekarang akan seperti apa   Situasi Jakarta Kedepan ?

Gubernur DKI menargetkan Pilihannya bukan oleh Pemerintah melainkan oleh 10 Juta Warga Jakarta

Pilihan kita buat bersama2

Untuk kepentingan Warga Jakarta Angka R dibawah 1, sehingga 1 orang tidak berpotensi menularkan kepada orang lain.

Masyarakat merasakan sudah lelah karena tinggal dirumah berarti tidak ada Penghasilan.

Kalau kita sudah kerja luar biasa dengan Berada di Rumah, tentunya tidak nyaman dan tidak ada penghasilan. 

Maka untuk Wilayah Jakarta dan Jagodetabek pilihannya Disiplin 14 Hari kedepan maka Insya ALLAH H PSBB akan menjadi “PSBB Penghabisan” karena Angkanya merata atau bahkan turun. 

Maka 2 Minggu kedepan harus “KONSISTEN” dan TIDAK BOLEH  KENDOR dan RELAKS  yang punya Potensi seperti bulan Maret 2020  dan April 2020, dimana kita sudah bekerja keras,  artinya Warga Jakarta sudah Tinggal Di Rumah, dan sudah merasakan Ketidak Nyamanan yang luar biasa.  

Ini “bukan hanya”  Menegakkan Peraturan” melainkan “Harus Membutuhkan Kesadaran”.

KESADARAN UNTUK KITA MENAHAN DIRI 14 hari   kedepan 

  • “PEMERINTAH”  HARUS “INSTROPEKSI DAN KONSISTEN” 

Maka GUBERNUR DKI menggaris bawahi bahwa kita semua di Pemerintahan 

  • Harus “INSTROPEKSI” 
  • Harus KONSISTEN  didalam mengirimkan Pesan “Kata Longgarkan  itu “tidak ada”
  • kata “KURANGI” itu “tidak ada”, Jangan itu dimuncul2  kan
  • Kita di PEMERINTAHAN JUGA HARUS KONSISTEN
  • JANGAN mengirim pesan yang bercampur, Satu sisi seakan boleh  satu sisi seakan dilarang.

Pemerintah Daerah Gubernur DKI di Jakarta  senantiasa  memberikan pesan bahwa

  • PSBB belum selesai
  • Tetap Tinggal Dirumah
  • Kalau ada yang bertanya Mudik Lokal boleh Tidak jawabnnya Tidak

Yang ada adalah Mudik Virtual, karena dalam Masa PSBB,  kita semua dianjurkan untuk tetap berada di Rumah, dan  tidak berkegiatan diluar.

Bahkan yang wajib-wajib saja, yaitu  Sholat Jumat sudah 8 Minggu ini, tidak diselanggarakan di Mesjid; 

Semua sholat Dhohor di  rumah, wajib ada Nasnya

Ini harus jadi Pegangan; Yang wajib saja harus kita kendalikan, untuk berada didalam rumah .

Ini penting sekali  untuk kita sadari,  bahwa PEMERINTAH  HARUS KONSISTEN 

BAGI  MASYARAKAT

Gubernur DKI  menyadari persis bahwa di Masyarakat sudahada kelelahan yang luar biasa dan kesulitan yang amat berat

Kelelahan karena lelah berada di suasana  Rumah terus berbulan-bulan,   2 bulan lebih.

Disisi lain juga ada kesulitan mata pencaharian, karena didalam Rumah tidak ada pendapatan itu sebabnya tidak ada penghasilan.

BANSOS DIPERLUAS  untuk WIALAYAH DKI 

Berdasarkan perkembangan diatas,  Bantuan Sosialnya diperluas untuk Wilayah Jakarta.

  • BANSOS – 
  • 2/3 dari 3.6 Juta Keluarga yaitu 2.4 JUTA KELUARGA BANTUAN POKOK MAKANAN DI SUPPLY NEGARA    

Pemerintah memberikan BANSOS  3,6 juta  Keluarga. Tapi bahan pokok makan sekarang dikirim kepada 2,4 Juta Keluarga dari 3.6 juta   2.4 juta Keluarga mendapatkan bantuan makanan pokok. 

Artinya 2/ 3  kebutuhan pokok dari Keluarga di Jakarta disupply  oleh Negara.

TAHAPAN RELAKSASI KENORMALAN BARU 

Setelah BANSOS diatas dituntaskan dalam 2 Minggu kedepan, baru kita masuk TAHAPAN Relaksasi.

Gubernur DKI tidak bisa menyatakan hal yang sama untuk wilayah yang lain, karena kalau wilayah lain kita harus melihat angka ini.

2 MINGGU  KEDEPAN ADALAH KUNCI DAN PENENTUAN.

Tapi  kalau untuk kasus Jakarta, dimana Gubernur DKI rasa  juga bilang  untuk JAGODETABEK , 2 Minggu kedepan adalah KUNCI,  2 Minggu kedepan adalah Penentuan

  • TANGGAL 5 JUNI 2020 INSYA ALLAH  HIDUP KENORMALAN BARU DI JAKARTA

Bila kita semua Warga Jaga memutuskan  disiplin untuk, berada dirumah, maka tanggal 5 Juni kita bisa berkegiatan seperti semula dengan Ke NORMALAN Baru misalnya memakai Masker, ada Jaga Jarak, Cuci Tangan Rutin, Penjadwalan Kendaraan Umum diatur nantinya.

Intinya kita tidak harus berada di Rumah semua. Bisa kita lakukan dalam 2 Minggu lagi, karena kita sudah  2 bulan kita lewati berada di Rumah.

Bila kita 2 Minggu lagi kita milih untuk relaks keluar Rumah, kita khawatir sekali kembali kepada PHASE Bulan Maret 2020 , Tapi anjuran ini hanya berlaku Gebernur tahu persis di Jakarta dan JAGODETABEK relatif HOMOGEN pembagian Tata Ruang Kotanya Kegiatannya relatif sama baik Jakarta Bekasi Kota DepokKota Bogor, Kabiupaten ogor Tanggerang Juga Tanggerang Selatan Tangerang Kota Kabupaten Tanggerang dan 6 Wilayah di DKI  itu semua memiliki kesamaan

Kita dispilinkan Karena itu Guberner DKI mengajak semua menyadari Pentingnya ini Gubernur di Jakrta terkit dengan Idul Fitri sudah berdiskusi, berdialag, bahkan an Ketua MUI DKI Jakarta membuat Tausyiah terkait dengan pelaksaan Idul Fitri dimana dianjurkan kita semua untuk  melaksanana PSBB dan Edaran dari Dewan Mesjid DKI Jakarta dan Majelis Ulama DKI Jakarta agar melamelakukan Sholat  Bersama keluarga  di Jakarta.

Ini hanya untuk Jakarta hampir Tuntas dan Majelis Ulama DKI Jakarta yang menganjurkan Sholat Idul Fitri yang lazimnya berjamaah di Masjid atau Lapangan agar dilakukan bersama Keluarga di Rumah

Jadi ada anjuran diatas dari Dewan Masjid DKI dan MUI DKI.

Tapi ini hanya untuk daerah Wilayah Jakarta.

Untuk Di Jakarta, kalau  ada yang mengatakan ada Zone Kuning, Zoba Hijau , Zona Merah seluruh kawasan ini statusnya sama kita hampir Tuntaskan

  • KITA MENENGOK DI MEKAH DAN MADINAH 

Kita juga menengok diberbagai belahan didunia apalagi di Mekah dan Madinah rakyat sangat rindu untuk melihat Mekah untuk menyaksikan Kabah dari Dekat.

Bersujud kembali di Masjidil Haram begitu juga masyarakat di Medinah, mereka pasti  rindu sekali untuk bisa bersujud di Masjid Nabawi,  tapi sampai saat inipun,  mereka belum melakukan sama seperti rindunya kita di Jakarta dan Jagodetabek untuk bisa kembali berkegiatan bersama .

PANDEMI ini terjadinya 100 Tahun sekali Lebaran 1 Tahun sekali.

Insya ALLAH masih di bulan Syawal kita bisa mulai melakukan Transisi ke kehidupan kita yang seperti semula, yaitu Insya ALLAH berinteraksi bertemu dibulan Juni 2020.

Namun kita bisa lakukan bila  didalam 2 Minggu kedepan

    • Kita Disiplin
    • Kita tetap berada diRumah,

Izinkan ini kita menjadikan Pengalaman Unik, 2 Minggu ini bahwa Lebarannya kita semua berada dirumah, kita semua membatasi interaksi

NAH kita HARUS TEGAS SOAL ini, dan Gubernur berharap Kepala Keluarga. Para  Tokoh Agama, Para Tokoh Masyarakat,  Para Alim Ulama dan juga Tokoh Pemerintahan, yang dalam hal ini Gubernur  berharap sepandangan,  karena ini PENTING SEKALI UNTUK IBUKOTA bisa kembali beraktifitas,

Lihatlah Para Pedagang yang beberapa kali Bang  Karni munculkan dalam diskusi di ILC, mereka ingin sekali berkegiatan.

Mereka akan tertunda bisa kembali berkegiatan bila kita tidak turunkan Trend Penularan ini. Mereka tidak bisa melakukan kegiatan secara cepat.

Bila kita milih Relaks,  maka lebih lama lagi kita bisa beribadah di Masjid atau di Gereja atau tempat- tempat lain, karena penularan Covid -19 muncul naik Kembali;

Gubernur DKI  menegaskan :  Jadi Jakarta,  Bisa Indonesia Bisa, Bukan Indonesia Terserah

Jakarta Bisa,  Indonesia Bisa, bila   2 Minggu kita WARGA Jakarta kerjakan dengan DISIPLIN Insya ALLAH Jakarta bisa akan mulai kembali berkegiatan seperti biasa.

Inilah yang harus kita lakukan, ini sebuah    perjuangan, kita harus  mengikhlaskan,  ada satu momen  kebetulan  diujung  Fase landai disitulah ada potensi aktifitas yang massif

Tapi Gubernur DKI,  percaya bahwa masyarakat Jakarta bisa dan Masyarakat Indonesia juga bisa dan kita tidak mengambil pilihan untuk  Terserah tapi kita ambil Pilihan Tanggung Jawab

  • Setiap rumah tangga Tanggung Jawab,
  • Setiap Kampung bertanggung jawab,
  • setiap Kompleks bertanggung jawab

Itu kita kerjakan maka proses Kembali ini akan jauh bisa lebih cepat kembali.

Keputusan ini bukan :

      • Selera Menteri,
      • Bukan Selera Gubernur,
      • bukan selera siapa-siapa.

Keputusan ini adalah mengandalkan “Temuan-temuan Ilmiah,  yang berdasarkan data-data yang begitu banyak yang tadi dipresentasikan hanya satu Aspek

Sesungguhnya digunakan untuk ambil dalam Pengambilan Putusan banyak sekali variable data data yang Gubernur DKI gunakan.

Tidak mungkin semuanya di presentasi disini Tapi semua menunjukan adanya Trend Positif yang tinggal sebentar lagi.

  • MASALAH KETENTUAN PERATURAN MUDIK

Begitu juga termasuk kaitannya dengan Mudik yang tadi disebut bahwa DKI Jakarta memutuskan untuk membatasi pergerakan Gubenur DKI  harus melindungi Warga Jakarta

Bila orang keluar lalu masuk ini potensi menularkan lebih tinggi

Hari ini di Jakarta tadi kita berkomunikasi dengan teman2 yang mengelola orang2 yang datang dari luar Warga Negara Indonesia ada lebih dari 290 Orang yang terdeteksi postif melalui swab mereka adalah warga negara kita yang pulang dari luar mereka sekarang di Karantina

 Kami tidak ingin Jakarta yang sudah kerja keras selama 2 Bulan ini lalu  Warga keluar mudik disana memiliki potensi terpapar lalu kembali masuk ke Jakarta dan apa yang sudah kita kerjakan lalu kemudian menjadi  sia-sia.

Jangan itu terjadi, karena itu Gubernur DKI meyampaikan kepada semua bahwa  Tahun ini TAHAN tapi bukan dengan Himbauan saja.

Karena kalau hanya melakukan Himbauan Jangan Mudik kasihan Petugas di Lapangan mereka memerlukan DASAR HUKUM untuk Menghentikan karena itu di Jakarta Gubernur dki  memutuskan membuat Peraturan Gubernur No 47 Tahun 2020,

Karena kalau  Gubernur DKI hanya memberikan Himbauan pelaksana di Lapangan akan kesulitan menegakan mana Aturannya

Dengan ada Aturan ini, maka Petugas di Lapangan bekerjanya lebih sederhana bahwa semua dilarang tidak ada yang diizinkan untuk bepergian

Begitu juga yang masuk tentu ada pengecualian orang yang sakit terus harus dirawat di Rumah Sakit Rumah Sakitnya di Jakarta pasti  diizinkan.

Orang  yang ada Emergency tentu diizinkan  Ada sektor2 esensial pangan, Misalnya energy Kesehatan mereka harus ada Izin, Namun tidak otomatis misalnya ada orang   bilang saya bekerja bidang  pangan lalu  Anda otomatis bisa pergi…  tidak.

Anda tetap harus mengurus Izin.

Anda datang ke Website https//CoronaJakarta.go.id.id/ lalu di Website itu anda harus mengisi applikasi membuktikan bahwa anda adalah orang yang bekerja disana termasuk surat Dinasnya baru nanti dapat izin.

Dengan begitu Petugas di Lapangan tidak usah mencari Verifikasi

Tunjukkan Selembar Kertas yang berisi Izin disitu ada QR Codenya,  sehingga Petugas di Lapangan tinggal Scan. Begitu di Scan dan Terbukti bahwa itu Datanya Valid maka anda akan diizinkan untuk keluar.

Tapi bila di Scan tidak Valid anda putar Balik.

Kita HARUS TEGAS dan Petugas Petugas di Lapangan sudah juga mendapatkan arahan,  baik itu Petugas dari Pemprov DKI maupun Petugas dari Kepolisian maupun Petugas dari TNI.Bahwa kita jaga sama-sama.

Begitu Ibukota bisa kembali berfungsi maka Insya ALLAH seluruh Indonesia akan merasakan Dampaknya. karena disitulah Pusat Perekonimian, Pusat Pemerintahan

Tapi kalau kita Relaks membiarkan  orang pergi. Membiarkan orang masuk, maka Jakarta Kembali menjadi  tidak aman

Gubernur DKI memiliki Tanggung Jawab Untuk Melindungi Setiap Warga Jakarta

Dan Semua Langkah Konstitutional kita kerjakan untuk melakukan itu,

bukan sekedar HIMBAUAN .

Dibuatkan Aturan disiapkan  Aparat;  Siapkan Anggaran untuk ini biaa terjadi Kembali.

Pak Karni yang kita hadapi sekarang ini adalah Phase – Phase menentukan 2 Minggu Kedepan adalah 2 Minggu yang Menentukan Apakah kita akan kembali ke suasana Bulan suasana buan Maret 2020 dan mengulangi ini lagi atau kita akan masuk ke BABAK BARU YANG biasa disebut sebagai New Normal 2 Minggu Kedepan Gubernur  DKI berharap semuanya DISIPLIN termasuk memilih untuk tidak MUDIK

Lalu bila ini berjalan dengan baik Tanggal 5 Juni 2020  kita masuk Phase Transisi, dimana Phasa Transisi itu mulai kita berkegiatan tentu ada Protokol protokolnya Itu kira Bang Karni yang perlu di Garis Bawahi oleh Semua dalam Pembicaraan mengenai

2 Minggu Ke Depan Termasuk mengenai Lebaran

Perlu Gubernur DKI ulangi lagi, yang disampaikan Gubernur DKI khusus konteksnya Jakarta Datanya Jakarta disitu anjurannya sama bahwa :

  • PSBB masih berlaku
  • Berkumpul orang banyak Tidak Diizinkan,

dan mari sama-sama kita lakukan itu,  Insya ALLAH bulan Syahwal Silahturahmi masih bisa dilakukan ;

Halal Bihalal masih bisa,  ini adalah tradisi yang baik dan Insya ALLAH TAHUN Depan kita akan bisa diberi umur panjang berlebaran bersama dan nanti mengenang bahwa Lebaran 1441 Hjirah adalah Lebaran yang kita lakukan di Rumah Sholatnya dirumah tapi 1442 Hijriyah Insya ALLAH kita sudah bisa berlebaran seperti tahun-tahun sebelumnya.

DEMIKIAN Pak Karni.

CATATAN :

Demikianlah PRESENTASI YANG DIBERIKAN OLEH GUBERNUR DKI Anies Bawesdan di ac ara DIskusi ILC TVONE dengaen TEMA 3ILC TVONE LEBARAN ALA CORONA

Perlu dicatat bahwa Setelah Presentasi Tersebut Bang Karni Ilyas masih mengajukan pertanyaan kepada Gubernur DKI setelah selesai Presentasi diatas, namun untuk sementara Penulis cukupkan sampai sekian dahulu.

Mungkin kemudian, jika ada waktu Penulis akan melakukan   Lanjutan CATATAN atas Tanya Jawab dari Bang Karni Ilyas maupun tanggapan  Gubernur DKI Anies Bawesdan.

JAKARTA 21 Mei 2020 di EDIT tanggal 22 Mei 2020 

Penulis  Independend – NON Partisan     

Agung Supomo Suleiman

LINK ke :

SEKILAS GAMBARAN PANDEMIC COVID 19 

CATATAN SURVIVE HADAPI PENDEMIC COVID 19

 

 

 

 

 

22 Oktober 2019

PRIORITAS PERSATUAN BANGSA JELANG PEMBENTUKAN KABINET KERJA JILID II

Menurut pengamatan PENULIS INDEPENDEN BLOG, kita dapat secara kasat mata melihat terjadinya 2 (Dua) Tokoh Nasional “YANG TELAH SECARA NYATA” mem-“Prioritaskan” “Persatuan DAN KESATUAN BANGSA dari “POLARISASI (PERBEDAAN MERUNCING) antara DUA Kelompok,  khususnya kalangan bawah termasuk PARA FANS FANATIKNYA/ dan Para Buzzernya,  yang cenderung kian meruncing saling memaki, menjelekan, melontarkan kebencian, engga jelas kejuntrungannya, mau kemana arah tujuannya,  sehingga “SANGAT RAWAN” dimanfaatkan pihak ke-3 yang “MEMANG SECARA SENGAJA  hendak  “Memecah-belah Kesatuan Bangsa kita”.

Kecenderungan “Mendahulukan Prioritas Pertama Kesatuan Bangsa” sudah terlihat dengan “kedekatan” Tokoh Nasional “Megawati dan Prabowo” (“Politik Nasi Goreng”), SETELAH SELESAINYA PILPRES 2019, dimana KEDUA TOKOH BANGSA ini  memang dari “SANA -nya sudah merupakan  keturunan Kracht “Tokoh Nasional Bangsa”,  yang senantiasa mem -“Prioritaskan” “KESATUAN KEUTUHAN, KEKOMPAKAN, dan PERSATUAN BANGSA INDONESIA”. 

Pertanyaan kita : Apa mau polarisasi yang tidak jelas kejuntrungannya terus menerus akan dilanjutkan ….???  cape deh.

Maka kita sebagai Bangsa Indonesia asli yang Memiliki “Jati Diri” : “Musyawarah Mufakat, Gotong-Royong”, dan  bukan saling sikat menyikat, saling benci,  saling mencaci-maki dan saling menjatuhkan, karena di “Bagian Bawah” dari masing-masing Pendukung Tokoh Nasional  bahkan Para Fans Fanatiknya pada “FAKTA KENYATAANYA” terindikasi kuat masih Menterjemahkan Pengertian “demokrasi” menjadi “Democrazy” yang mengakibatkan terjadinya Polarisasi yang kian meruncing, yang sangat rawan ditunggangi Penunggang Pihak Ke-3 yang memang berniat secara SENGAJA menghendaki  “BUBARNYA KESATUAN DAN PERSATUAN BANGSA INDONESIA.

Polarisasi ini “Memang Harus Segera” di-Akhiri dan di-Hentikan oleh “Para Tokoh Nasional Bangsa” yang pada “fakta kenyataannya” pada Pemilu Pilpres 2019 lalu, HASILNYA masing- masing “TOKOH NASIONAL”,  mempunyai pendukung dan masa yang “SIGNIFIKAN BESAR”.

Maka untuk mematangkan “Kesadaran Wawasan National Character Building Jati Diri Bangsa Indonesia – Musyawarah Mufakat- Gotong – Royong”, kita patut  bersyukur kepada Allah Yang Maha Kuasa, bahwa Perkembangan Terakhir Kedewasaan Politik Kepempinan Tokoh Nasional Persatuan yang terjadi beberapa saat terakhir JELANG pembentukan Kabinet Kerja Jilid II Jokowi – Ma’ruf, tereskpose DI Media TV,  bahwa Prabowo, 

{sesudah dipanggil dan bertemu dengan Presiden Jokowi, (setelah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin disumpah dan dilantik MPR), (yang sebenarnya telah dimulai dari TEMA “Politik Nasi Goreng Megawati – Prabowo” Pasca Pemilu Pilpres /Wapres 2019)}, 

diberi wewenang oleh Presiden Jokowi,  untuk “menyatakan secara Langsung kepada Pers di Istana pada Hari Senin 21 Oktober 2019, bahwa Prabowo diminta membantu Presiden dalam bidang Pertahanan, dimana Prabowo menerima tawaran Presiden JOKOWI untuk mengabdi kepada Negara mendukung Presiden Jokowi dalam bidang Pertahanan.

Signal Pesan”- KUAT diatas, dengan Bersatunya Kedua Tokoh Nasional diatas, yang didahului dengan Politik NASI GORENG MEGAWATI – PRABOWO,  adalah TINDAKAN NYATA PARA TOKOH NASIONAL MEMPRIORITASKAN PERSATUAN BANGSA guna “MENGHADANG” DAN MENG-AKHIRI  BERLANJUTNYA POLARISASI dari PARA PENDUKUNG BAWAH MAUPUN FANS FANATIK DARI DUA KUBU, guna mewujudkan PERSATUAN BANGSA, sebagai JAMINAN MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT UMUM, sebagaimana dicita-citakan oleh pendahulu “Para Pendiri ” (“The Founding Fathers”) bangsa ini pada saat Sumpah Pemuda Tahun  1928 maupun Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia tahun 1945, jelas merupakan Panutan” untuk berembuk kompak bersatu kembali dengan Landasan Jati Diri Bangsa Indonesia “Musyawarah Mufakat – Gotong Royong “ menuju Cita-Cita Bersama Bangsa Kita, ditujukan kepada masing-masing Para Pendukung Tokoh Nasional maupun kepada Pihak ke-3 siapapun mereka itu termasuk “Para Elit Oligharki”.  

Berdasarkan Uraian Catatan Ringkas diatas,  yang menjadi Catatan Pertanyaan Besar kita adalah : “Apakah para pendukung dari Tokoh Nasional masing-masing pihak, merasa lebih pinter, mampu dan cakap dari Para Tokoh Nasionalnya masing-masing yang didukung ???

  • Jangan-jangan para pendukungnya punya agendanya sendiri diluar Para Tokoh Nasional yang didukungnya…hehehe🤣🤣

Jakarta 22 Oktober 2019

Agung Supomo Suleiman

PENULIS  INDEPENDEN BLOG 

IMG_1588

2 Oktober 2019

Fenomenal Gerakan Kesadaran Millenial Mahasiswa, Pelajar STM, SMA “SEPTEMBER 2019 YANG TAK DIDUGA”

Suasana “Fenomena luar biasa” saat ini yaitu Demonstrasi Gerakan Moral Mahasiswa Seluruh Wilayah Indonesia dan pelajar STM maupun SMA yang terindikasisama sekali tidak diduga” oleh “para pengamat politik”, membuat kita termasuk Penulis teringat akan daya dorong Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (“KAMI”) dan Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (“KAPPI”) pada tahun 1965 – 1966, dimana para pelajarnya pada saat itu adalah SMA dan SMP yang sama2 bergerak demonstrasi moral turun ke jalan.

Namun kini, gerakan Mahasiswa, pelajar STM, SMA, adalah Gerakan Milenial, kontribusi Medsos Milenial baik WA, You Tube, Vlog, Facebook yang sangat “cepat jangkauan komunikasinya”, diantara mereka, tanpa batas geographis kepulauan Indonesia, bahkan menjangkau “global dunia”, sehingga terindikasi Gerakan Moral Generasi Milenial Bulan September tahun 2019, tidak bisa dicegah dan dibendung” bergelinding bagaikanbola salju” dalam beberapa hari terakhir ini terkait “Tuntutan Membatalkan/Mencabut  Revisi UUKPK” yang terkesan “Mengkebiri KPK dalam melakukan “Pemberantas Korupsi di Indonesia”.

Dari pengamatan Penulis, terindikasi kuat Gerakan Milineal ini merupakan  “reaksi  akumulasi” melakukan “Gerakan Protes Mahasiswa, Pelajar”  sebagai reaksi keras atas  usaha “dimonopolinya  Saluran Resmi Media Utama”  untuk “tidak melakukan kritikan atas kebijakan yang dibuat Pemerintah”,  dimana “Media Utama TV elektronik”, yang mayoritas dikuasai oleh “Elit Korporasi Pemodal Media Swasta”  yang secara kasat mata dirasakan  “berkolaborasi” dengan “Para Elit Oligarki Politik” baik di “Level Legislatif dan Eksekutif“, untuk “tidak menyiarkan “kritikan” masyarakat publik atas kebijakan Pemerintah, yang dianggap merugikan kepentingan umum, sehingga masyarakat umum termasuk Generasi Milenial, harus mencari “Media TV ALTERNATIVE” di Medsos Internet, You Tube, Face Book, serta WA, guna mendapatkan “Kebenaran Informasi” terkait apa yang sedang terjadi di Tanah Air kita tercinta ini.

“Gejala Informasi Monopoli satu arah ini”,  pada akhirnya  mengerucut dengan Dikebirinya Wewenang KPK” melalui “Pelembagaan pembuatan  Revisi UUKPK”,  atas kesepakatan bulat “DPR dan Wakil Eksekutif yang “terkesan kuat” telah dibuat secara terburu – buru dan tertutup di  “Hotel Fairmont” menjelang masa habisnya Anggota Legislatif DPR diakhir Bulan September 2019 ini (Referensi Sumber Data:   https://www.merdeka.com/politik/gelar-rapat-di-hotel-dpr-bantah-sepakati-ruu-kuhp-diam-diam.html. 

Kita amati bahwa Presiden Jokowi yang “tidak mempunyai Partai Politik” sendiri, melainkan hanya petugas Partai,  terkesan kuat “telah  disandera” oleh “Para Elit Partai Politik baik di Legislatif dan Eksekutif”, dalam “membuat persetujuan atas Revisi UUKPK”, dengan beberapa masukan dari Presiden, namun dengan dibentuknya “Dewan Pengawas”, yang diangkat oleh Presiden,  sangat terkesan “kuat memperlemah Wewenang dari KPK”, dan  telah “mendudukan KPK” dibawah Presiden – Eksekutif” yang semula KPK merupakan wadah Independent.  

Sebagai akibat dari “Kristalisasi Pelemahan Wewenang KPK ini melalui Revisi UUKPK, secara nyata telah menimbulkan “reaksi Protes Masive  dari Gerakan Moral Mahasiswa, Pelajar STM dan SMA dari berbagai Daerah di Indonesia sebagaimana terlihat di Medsos, pada bulan September 2019 dan Oktober 2019 ini, dimana Gerakan Mahasiswa dan Pelajar ini, semula  “hanya disiarkan oleh TV One dan CNN”, namun secara “Global International”  menjadi “Sorotan dan Berita global dunia”. yang “tidak dapat di hambat” oleh Pihak Berwenang Pemerintah khususnya Menkoinfo,  sebagaimana terlihat di Website Washington Post dibawah ini :

https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/indonesia-students-rally-against-changes-to-corruption-law/2019/09/24/e860a64a-deb5-11e9-be7f-4cc85017c36f_story.html

https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/indonesia-students-rally-against-changes-to-corruption-law/2019/09/24/e860a64a-deb5-11e9-be7f-4cc85017c36f_story.html

Terkait  perkembangan Pesat “Berita Pembungkaman – Pelemahan Wewenang  KPK”,  maka,  kita semua di Tanah Air,  harus sepenuhnya menyadari  bahwa, di “Era Informasi Teknologi Global Tanpa Batas Geografi  saat ini”,  apa yang sedang terjadi di Indonesia,  khususnya mengenai “kebebasan menyatakan pendapat” dari Mahasiswa, Pelajar, sebagai “Hak Konsitusi” yang dijamin oleh Undang-Undang untuk bebas “menyampaikan Protesnya ke Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”), namun sedihnya, ditanggapi dengan penjagaan sangat Ketat di DPR Jakarta, serta terindikasi terjadinya “Kekerasan oleh Aparat Kepolisian Negara”, di beberapa daerah sebagaimana dapat terlihat di “Medsos Altenatif” dan “Media Alternatif TV di You Tube, yang diupload ke Facebook, WA.

Kebebasan Penyampaian Aspirasi Mahasiswa ini, nampaknya ditanggapi dan disambut “secara lain di Aceh”, dimana “DPRD Aceh telah bersedia” menerima Mahasiswa, bahkan anggota DPRD Aceh meminta Anggota DPR di Aceh untuk hadir di DPRD Aceh untuk bertemu dengan Perwakilan Mahasiswa di Aceh. 

Maka sangat  jelas berita  yang sangat dibutuhkan oleh Masyarakat Umum, di Era Globalisasi Informasi Teknologi, pada kenyataannya sudah “tidak dapat dimonopoli atau diatur oleh Pemerintah Yang Berwenang di Indonesia, khususnya oleh “Para Elit Oligarki” yang hendak “membajak Reformasi Kejujuran, Kebenaran Informasi, serta usaha masyarakat agar  Negara Ter-Bebas dari Korupsi, karena ada Alternatif Media TV di Medsos yang dapat di upload ke Facebook maupun WA.

Pada “Bulan September ini” jelang “Penggantian Masa Jabatan Agggota DPR lama” serta Pelantikan Anggota Legislatif Baru” pada Bulan Oktober ini, Para Pengamat Politik di Indonesia “dikagetkan secara tidak diduga-duga”, dengan  “munculnya secara “Fenomenal Gerakan Kesadaran Millenial Mahasiswa, Pelajar STM, SMA” yang menunjukan  “Sangat Keperdulian Generasi Muda Milenial pada “Arah Perjalanan Bangsa Indonesia”  yang dirasakan “telah Dikooptasi dan Dibajak oleh segelintir “Elit Oligarki” melalui “USAHA  MELEMBAGAKAN REVISI UUKPK” oleh Elit Politis Legislatif dan Eksekutif dengan “Mempreteli dan Mengkebiri” Wewenang KPK .

“Protes Keras dan Deras secara “Masal dan Massive” dari Para Mahasiswa, Pelajar STM dan SMA”, di berbagai daerah di Indonesia sebagaimana kita lihat di “Medsos Alternatif TV” baik You Tube, yang kemudian di upload di Facebook maupun WA, merupakan “Gerakan Moral Generasi Muda Milenial”  yang  “SANGAT FENOMENAL” dan   “mirip  dengan Gerakan KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia) dan KAPPI (Kesatuan Aksi Pemuda dan Pelajar Indonesia )  ditahun 1965-1966,  {dimana Penulis tahun 1965-1966, merasakan  sebagai Pelajar SMP Sumbangsih, yang tergabung dalam KAPPI (Kesatuan Aksi Pemuda dan Pelajar Indonesia”)}, namun  Generasi Mileneal Kekinian Bulan September 2019 – Oktober 2019, terlihat membaw “TEMA Reformasi Jilid Ke-II, dimana khusus untuk Revisi UUKPK, mereka menuntut dikeluarkannya Perpu (“Peraturan Pengganti Undang-undang”), yang “membatalkan/mencabut  REVISI UUKPK”,   dimana “Para Budayawan dan Tokoh Intelektual Masyarakat”  telah diundang dan diminta oleh Presiden Jokowi  memberikan masukan kepada Presiden Jokowi, sebagai “Reaksi terjadinya Fenomena Gerakan Masive dan Masa Para Mahasiswa, Pelajar STM, SMA”, yang perduli dengan kembalinya “Arah Reformasi” tahun 1998.

Masukan dari Para Budayawan dan Tokoh  terkesan kuat mendapatkan Perlawanan dari Para Elit Politik”,  dengan alasan Revisi UUKPK telah dibuat oleh DPR, sesuai “Hak Konstitusi” anggota DPR,  yang juga telah disetujui oleh Presiden RI, dengan beberapa revisi masukan, dan berpendapat bahwa jalur yang ditempuh adalah melalui Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi.

Nampaknya Para Elit Politik “lupa” bahwa “Masyarakat Umum dan Rakyat yang diwakili oleh Mahasiswa, Pelajar STM dan SMA, yang menegaskan “TIDAK TERAFILIASI”  dengan suatu “Partai Manapun”, juga sedang menjalankan “Hak Konstitusi” dari Rakyat / Masyarakat Umum  untuk “menagih Janji Presiden “Memperkuat KPK dan Memastikan JAMINAN DILAKUKANNYA PEMBERANTASAN KORUPSI”, demi dapat TERWUJUDNYA “KEPASTIAN HUKUM dan TEGAKNYA JAMINAN KEPASTIAN TERLAKSANANYA KESEJAHTERAAN UMUM RAKYAT INDONESIA”  YANG TERBEBAS DARI   KORUPSI.   

Sekian Tulisan Ringkas dari Penulis  yang berusaha untuk “TURUT BERPARTISIPASI PERDULI”  dengan Suara Masyarakat Umum yang pada saat ini terasa secara “Fenomenal di – Wakili oleh “Gerakan Mahasiswa, Pelajar” sebagai “HAK KONSTITUSI, sebagaimana pernah juga di lakukan oleh KAMI (“Kesatuan Aksi Mahsiswa Indonesia”) dan KAPPI (“Kesatuan Aksi Pemuda dan Pelajar Indonesia”) di Era Tahun 1965 -1966, namun GENERASI MILENEAL KEKINIAN membawa  “Tema REFORMASI JILID KE-II – PEMBERANTASAN KORUPSI serta Dukungan “Teknologi Informasi” yang sangat Cepat, Instant  di “Dunia Media Alternatif Medsos” Tanpa Batas Geografis yang dilakukan oleh “Generasi Milenial September 2019 – Oktober 2019”. 

SALAM HANGAT

Jakarta, 2 Oktober 2019 

Agung Supomo Suleiman SH

 

12 Juli 2019

PENGALAMAN MENJADI SAKSI AHLI DI BANI (BADAN ARBITASI NASIONAL INDONESIA)

Syukur Alhamdulillah, Penulis dengan rahmat ALLAH S.W.T. telah selesai melakukan tugas sebagai “Saksi Ahli” di BANI (Badan Arbitrasi Nasional Indonesia) atas suatu sidang sengketa terkait adanya pertikaian perselisihan diantara 2 pihak yang terkait dengan distribusi alokasi Risiko, Indemnity (Penggantian Kerugian/Pembebasan) dan Liability Tanggung Jawab)  atas musnah terbakarnya suatu barang peralatan – perlengkapan  Down Hole Equipment,  yang digunakan untuk keperluan pelaksanaan pemberian jasa penunjang kegiatan operasi perminyakan gas di wilayah Indonesia.

Hal yang menarik adalah bahwa Penulis, Syukur Alhamdulillah dengan idzin ALLAH telah seringkali berkecimpung dalam membuat draft Perjanjian Kegiatan Operasi Perminyakan Gas terkait dengan Distribusi Alokasi Risiko, Indemnity dan Liability yang dapat muncul dalam kegiatan Operasi Explorasi dan Produksi dalam kegiatan Perminyakan dan Gas di Wilayah Pertambangan Migas di Indonesia.

Nampaknya didunia penyelesaian perselisihan tafsiran atas tanggung jawab Risiko, Indemnity dan Liability dihadapan BANI, pada saat pembuktian oleh Para Pihak yang bersengketa yaitu Pemohon dan Termohon, dibutuhkan adanya Saksi Ahli, dimana Saksi Ahli ini dapat diajukan baik oleh Pemohon maupun oleh Termohon.

 

 

Saksi Ahli ini dapat berbentuk Keterangan Tertulis Profesional dari Saksi Ahli yang dibuat secara tertulis dan juga pemberian keterangan secara lisan atas Keterangan Terulis didepan Sidang Arbitrasi BANI, yang kebetulan dibuat dalam Bahasa Inggris.

Untuk Pembuatan Keterangan Tertulis secara Profesional tersebut tentunya Penulis membutuhkan adanya pengecekan atas Teori dan Praktek atas Alokasi Risiko, Indemnity dan Liability atas musnahnya Peralatan – Perlengkapan Down Hole Equipment dalam dunia kegiatan operasi Perminyakan dan Gas tersebut baik secara Internasional maupun yang digunakan dalam praktek di kegiatan Operasi Migas di wilayah Pertambangan Migas di Indonesia.

Bersyukur ALhamdulillah Penulis juga memiliki Buku Acuan terkait Distribusi Alokasi Risiko, Indemnity dan Liablity termasuk atas musnahnya Peralatan yang digunakan dalam kegiatan operasi Perminyakan Gas baik Offshore maupun Onshore.

Pada intisarinya rusak  atau musnahnya peralatan yang digunakan oleh Kontraktor dalam menunjang kegiatan Operasi Explorasi & Produksi yang diterima dan diterapkan secara Umum  baik secara Internasional maupun di Wilayah Pertambangan Migas di Indonesia, secara Umum dikenal sebagai Knock to Knock Arrangement, dimana masing-masing dari setiap Operator ( Note : Pihak yang diberikan Konsesi (diluar Wilayah Indonesia)  atau di berikan Hak melakukan Penambangan Explorasi, Exploitiasi hingga Produksi atas Lahan Block Migas),  Kontraktor, maupun Subkontrator yang terlibat didalam kegiatan Operasi Migas tersebut,  adalah bertanggung jawab sendiri-sendiri atas Perlengkapan dan Peralatan yang digunakan dalam kegiatan operasi Migas tersebut jika musnahnya Peralatan atau Barang tersebut terjadi diatas Permukaan Lubang Sumur (Diatas Rotary Table);

Adapun  Pengecualian dari” General Rule – Knock to Knock Arrangement” ini, adalah jika musnahnya Peralatan atau Perlengkapan yang digunakan terjadinya dibawah Lubang Sumur dibawah Rotary Table, dimana Operator yang diberikan Hak untuk melaksanakan kegiatan eksplorasi, eksploitasi hingga produksi atas  Blok Migas yang mengadakan Perjanjian dengan Kontraktor (dimana Kontraktor ini juga diperbolehkan mengadakan perjanjian Subkontrak dengan  Subkontraktor), adalah disepakati dalam  Praktek Kebiasaan Umum yang berlaku di dunia Kegiatan Operasi Migas, baik di dunia Internasional, yang biasanya dicantumkan dalam Contoh Sample Perjanjian, yang dibuat oleh Kontraktor Kegiatan Drilling Operasi Migas dan disetujui oleh Assosiasi Kontraktor Drilling Internasional ( International Association Drilling Contractor – I.A.D.C.)  sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk mengganti rugi   musnahnya Peralatan maupun Perlengkapan yang terjadi dilubang sumur dibawah Rotary Table, dimana biasanya ada pembatasan misalnya 80% dari Nilai Peralatan atau Perlengkapan yang musnah tersebut..

Kesepakatan Penerimaan dan Pengakuan baik General Rule – atau diistilahkan “Knock To Knock Arrangement” maupun Pengecualian atau Exception atas General Rule diatas, adalah dimaksudkan untuk menghindari berlarut-larutnya penyelesaian dan sengketa atas siapa yang akan bertanggung jawab dan menanggung risiko, Indemnity dan Liability atas rusak atau musnahnya  Peralatan dan Perlengkapan yang digunakan oleh berbagai Pihak yang terlibat dalam kegiatan penunjangan kegiatan operasi Migas ini.

Memang kita melihat bahwa dikegiatan Operasi Migas yang seringkali kita dihadapkan  adanya risiko rusak, maupun musnahnya “Perlengkapan dan Peralatan” yang digunakan oleh Para Pihak Stakeholder  untuk terlibat didalam melaksanakan kegiatan operasi perminyakan dan gas ini, telah diakui berdasarkan praktek dan pengalaman yang ada baik di dunia kegiatan operasi Migas Internasional maupun di Indonesia adanya “kekhususan” atas  distribusi alokasi Risiko, Indemnity dan Liability ini”, yang berbeda dengan kegiatan diluar kegiatan operasi Migas.

Hal menarik lainnya adalah bahwa, kita sebagai Saksi Ahli, memang harus mempunyai pengalaman Profesional yang memadai atas bidang dimana kita diminta untuk menjadi Saksi Ahli, karena didalam Sidang Tribunal BANI, pihak  yang bersengketa baik Termohon maupun Pemohon  akan dengan sangat gencar memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Saksi Ahli, dimana jika Saksi Ahli tersebut tidak menguasai masalah pokok yang diperselisihkan dan dipersengketakan, maka tentunya akan menyulitkan bagi Saksi Ahli tersebut, untuk memberikan tanggapan atau menjawab pertanyaan – pertanyaan yang sangat kritis dari Termohon maupun Pemohon dihadapan Para Arbitrator di Sidang Tribunal BANI ini.

Namun jika Saksi Ahli tersebut memang bersyukur Alhamdulillah diberikan kesempatan  oleh ALLAH telah  menjalankan “Jam Terbang dan Pengalamannya” yang sudah memakan banyak asam garam,  jatuh bangun baik didalam pengalaman membuat Perjanjian Kegiatan Operasi Migas, maupun negosiasi dengan pihak counter part dalam kegiatan Operasi Migas terkait Distribusi Alokasi Risiko, Indemnity dan Liability, maupun  pernah terlibat  didalam mewakili salah satu Klien dalam Perminyakan Gas baik di Pengadilan maupun di Sidang Tribunal BANI, maka Alhamdulilah, Saksi Ahli yang profesional tersebut akan  dengan tenang, percaya diri  dan yakin, tentunya dengan pertolongan ALLAH,  dapat menjawab semua pertanyaan -pertanyaan maupun klarifikasi yang dibutuhkan oleh Para Anggota Arbitrator di Sidang Tribunal BANI untuk mendapatkan pencerahan atas bidang yang diperselisihkan oleh Para Pihak yang bersengketa tersebut dihadapan Sidang BANI. Perlu diketahui bahwa “Saksi Ahli” tersebut juga diambil sumpah oleh Ketua Pimpinan Majelis Tribunal BANI untuk bersumpah sesuai keyakinan agama yang dianut oleh “Saksi Ahli tersebut”.

Disebabkan Termohon dan Pemohon serta  Para Anggota Arbitrator, sepakat untuk menggunakan Bahasa Inggris dalam sidang yang Penulis diminta menjadi Saksi Ahli, mengingat adanya keterlibatan pebisnis Asing dalam sengketa di BANI tersebut, maka tentunya pengetahuan untuk berbahasa Inggris juga dibutuhkan oleh Saksi Ahli tersebut.

Demikianlah selayang pandang ringkas Pengalaman Penulis menjadi Saksi Ahli disuatu Sidang Tribubal BANI (BADAN ARBITASI NASIONAL INDONESIA) di Jakarta, Indonesia.

Jakarta, 12 Juli 2019 diedit 14 Juli 2019 547130_4018003258398_132607727_n

Agung Supomo Suleiman SH

AGUNGSS BUSINESS LAWYER NOTE

1 Juli 2019

POTENSI BERTAQWA DAN FUJUR

Filed under: POTENSI Bertaqwa dan Fujur — agungssuleiman @ 2:15 am
Tags:

Syukur ALHAMDULILLAH,  Penulis masih diberi kesempatan dan diberikan oleh ALLAH S.W.T. Yang Maha Pencipta Kehidupan didunia ini, untuk bisa diizinkan masih  hidup dan bernafas didunia ini selama lebih dari 67 Tahun.

Sebagaimana kita ketahui ALLAH Yang Maha Kuasa Maha Pengasih dan Maha Penyayang  telah  menginformasikna kepada kita di Surat Insaan (manusia) Surat ke -76 dari Kitab Suci AL Quran, dengan sebuah pertanyaan yang ditujukan kepada kita manusia dalam Ayat 1 dari Surat Insan ini :

Referensi: https://tafsirweb.com/11729-surat-al-insan-ayat-1.html 

76 Surat Insan dari Kitab Suci AL Quran.

Surat Al-Insan Ayat 1

هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا

Arab-Latin: Hal atā ‘alal-insāni ḥīnum minad-dahri lam yakun syai`am mażkụrā

Terjemahan :

Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa, sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut?

Terjemahan Tafsir Bahasa Indonesia (Isi Kandungan)

1. Telah berlalu waktu yang panjang atas manusia sebelum ruh ditiupkan padanya, di mana saat itu dia bukan merupakan sesuatu apa pun yang dapat disebut, dan tidak diketahui jejaknya.

https://tafsirweb.com/11730-surat-al-insan-ayat-2.htm

Terus pada ayat ke-2 dari Surat Insaan ini ALLAH berfirman :

Surat Al-Insan Ayat 2

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا Arab-Latin:

Innā khalaqnal-insāna min nuṭfatin amsyājin nabtalīhi fa ja’alnāhu samī’an baṣīrā

Terjemahan

Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur yang Kami hendak mengujinya (dengan perintah dan larangan), karena itu Kami jadikan dia mendengar dan melihat.

https://tafsirweb.com/11730-surat-al-insan-ayat-2.html

Selanjutnya ALLAH berfirman dalam Surat ke- 30 Surat Rum ayat 21 dari Kitab Suci AL Quran.

Referensi :

https://tafsirq.com/30-ar-rum/ayat-21

Surat ke – 30 Surat Rum ayat 21  Kitab Suci Al Quran : 

Terjemahannya :

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan NYA ialah DIA menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentaram kepadanya dan dijadikan NYA diantara mu rasa kasih dan sayang. 

“Selesai Salin” : 

Pelajaran yang dapat kita ambil dari Firman ALLAH diatas antara lain, yang Penulis mencoba simak setelah mendapatkan tausyiah dari para Ulama dan Ustad secara ringkas terangkum dibawah ini.

Berdasarkan keterangan Firman ALLAH, tersebut diatas,  kita sebagai insan manusia yang telah diciptakan ALLAH Yang Maha Pencipta,    haruslah berusaha untuk  senantiasa pandai – pandai bersyukur sebagai  umat Islam,  yang dibesarkan dan dilahirkan menjadi seorang Muslim, dimana setelah phisik kita tercipta, maka dalam masa 4 Bulan dalam rahim Ibu kita, maka roh yang diciptakan oleh ALLAH akan  ditiupkan kedalam tubuh phisik  kita yang diciptakan oleh ALLAH sesuai Firman ALLAH didalam Kitab Suci Al Quran dan Hadist Nabi Muhammad S.A.W. sebagaimana seringkali diutarakan oleh para Para Ulama Ahli ilmu agama serta para Ustad antara lain Ustad Adi Hidayat dalam Tausyiah Youtube yang dapat kita temukan di Medsos dalam Era Globalasi internet.

https://www.youtube.com/watch?v=l28EmPef2O8

dimana penyatuan antara Ruh dan Phisik inilah yang kemudian menurut Uztad Adi Hidayat,  Ruh yang ditiupkan kedalam Jasad Phisik, oleh ALLAH disebut dengan  nama “Nafs”. Memang menarik di Era Internet dan You Tube, maka kita dapat mendapatkan ilmu pengetahuan dari para Uztad antara lain Uztad Adi Hidayat, dimana insan tersebut setelah bercampurnya Ruh dan Phisik dapat  mulai  bernafas.

pic3

Phisik yang terdiri dari  materi antara lain tanah  dan segala materi yang dimakan oleh Ibu yang mengandung Rahim tempat penyimpanan Nafs, mengandung “Nafsu- Fujur” sedangkan  “Ruh” yang diciptakan oleh ALLAH, mempunyai sifat  Taqwa, dimana setelah Ruh dan Phisik ini  bercampur, maka ALLAH, sesuai  Firman ALLAH dalam Surat Asy-Syams Surat 91  Matahari  ayat 8,  mengilhamkan :

“Fa – Alhamaa fujurahaa Wa Taqwaahaa”, 

Terjemahan : Maka ALLAH mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan Ketaqwaannya.

Ayat 9 Qad aflaha man zakkaahaa 

Terjemahannya : Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu –

Ayat 10 : Wa Qad khaaba man dassaahaa

terjemahannya

Dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya.

Komentar :

Dengan mengacu kepada Firman ALLAH diatas, sebagai informasi yang mendasar dan penting terkait dengan penciptaan kita sebagai manusia oleh ALLAH, dan yang dapat memberikan pencerahan cahaya kepada kita bahwa ternyata memang setiap dari diri kita manusia mempunyai  Potensi untuk Bertaqwa maupun Fujur atau Fasik yaitu menyimpang dari ketaqwaan, karena memang telah diilhamkan oleh ALLAH kepada kita dalam proses penciptaan sebagaimana antara lain dijelaskan oleh ALLAH,  sebagaimana terurai diatas.

Nah sekarang sepenuhnya tergantung dari kita sebagai Manusia Insan yang diciptakan oleh ALLAH, dimana manusia ini telah  diberikan “kebebasan” untuk dapat memilih diantara kedua potensi Bertaqwa dan Fujur – Fasik,  dengan segala akibat konskwensi dari pilihan kita untuk mensucikan jiwa kita dengan mengikuti perintah ALLAH dalam Kitab Suci AL Quran atau kita mengotori Jiwa kita dengan mengikuti “hawa nafsu” kita,  dengan mengabaikan segala peringatan dan petunjuk yang telah diberikan oleh ALLAH kepada kita   melalui Kitab Suci AL Quran serta Hadist sunnah Nabi Muhammad S.A.W dimana Rasul dan Nabi Muhammad S.A.W. adalah penutup Rasul dan Nabi diakhir zaman ini.

Yang jelas kita sebagai manusia diberikan akal serta qalbu  dan diberikan pendengaran dan penglihatan oleh ALLAH yang akan diminta pertanggungan jawaban oleh ALLAH diguanakan untuk apa pendengaran dan penglihatan kita tersebut.

Yang jelas

didalam ajaran keimanan kita sebagai muslim, diberi petunjuk pedoman keimanan untuk mempercayai Gaib yaitu ALLAH yang tidak terlihat maupun para Malaikat dan Syetan yang tidak bisa kita lihat, serta alam sebelum Ruh kita ditiupkan dalam Tubuh Phisik kita, hingga dicabutnya Nafs kita dari tubuh phisik kita untuk kemudian berpindah ke alam khubur,  hingga nanti dihidupkan kembali di Hari  Kiamat mulai dari Penghancuran semua bumi, bintang, matahari, bulan dan semua alam semesta ini dimana bumi menjadi rata dan mengeluarkan semua isinya dan kemudian ada hari Kebangkitan manusia yang mati dari kuburnya oleh ALLAH untuk mendapatkan Hari Pembalasan di Hari Pembalasan yang banyak sekali tersebut didalam Kitab Suci AL Quran yang kita harus imani sebagai Kitab Suci yang diturunkna oleh ALLAH kepada Rasul dan Nabi Muhammad S.A.W, sebagai Rasul dan Nabi Penutup diakhir zaman ini.       

   Demikian sekilas renungan pedoman hidup untuk kita resapi dan sadari yang berasal dari Firman ALLAH sesuai dengan tausyiah dari Para Ulama dan Ustad yang perlu sekali kita perhatikan.

Jakarta, 1 Juli 2019 diedit 2 Juli 2019 pagi

Agung Supomo Suleiman 

24 Januari 2019

MENJAGA INDEPENDENSI MARWAH ALUMNI UI

Dalam era akhir tahun 2018 dan permulaan tahun 2019, nampaknya kedua kubu pendukung Paslon dalam menarik dukungan Paslonnya untuk Pemilu 17 April 2019, telah melakukan segala cara untuk dapat mendukung Paslonnya, termasuk dari kalangan  Individu- individu Alumni UI, yaitu dengan menggunakan kaos warna kuning dan alumni UI dengan alasan individu alumni berhak untuk menyatakan pendapat politiknya  tanpa membawa-bawa lambang UI. 

Namun pada fakta kenyataannya dengan berkumpulnya para Individu-individu  Alumni UI  dalam jumlah skala besar  dengan  beramai-ramai  berkumpul di salah satu sudut Gelora Bung Karno,  memakai kaos kuning bertuliskan Alumni UI  disuatu podium panggung  yang berwarna kuning jelas sekali  dimaksudkan untuk  “memberikan kesan” kepada masyarakat awam dan umum adanya  suatu Group atau Kelompok Rombongan Alumni UI,  yang mendukung salah satu Paslon tertentu;

 

 

Hal diatas jelas terlihat secara sengaja dimaksudkan untuk menunjukan kepada publik umum bahwa Group Kelompok Alumni UI  dalam jumlah besar ini, yang terdiri dari para individu-invidu Alumni UI dengan memakai kaus kuning dengan tulisan mendukung Paslon tertentu,  sehingga nampak  jelas sekali bahwa Group Kelompok Alumni UI  ini “tidak netral lagi” sebagai Lulusan Akademisi didalam bersikap terhadap Paslon yang ada.

Begitu juga sebelumnya dari medsos, terindikasi nampaknya ada kelompok lain dari Alumni UI  yang juga memakai baju dengan logo Makara UI  terlihat secara Group  mendukung Paslon lawan pesaing Paslon diatas, sehingga para individu – individu yang berkumpul dan membentuk  Group Alumni UI  dengan  menggunakan “Logo Makara UI” di kaosnya juga “terlihat tidak netral” dalam bersikap terhadap Paslon yang sedang bersaing untuk berebut kursi Kepresidenan dan Calon Presiden pada tanggal 17 April 2019.    

Keadaan tidak sehat ini dalam dunia akademis ini,  tentunya akan berakibat terjadinya pembelahan  Kelompok Group Alumni UI yang harusnya “Menjaga Kenetralannya”, karena para Alumni  UI tersebut yang berkumpul membentuk Group Alumni UI dengan mendukung Paslon tertentu,   seharusnya dapat  menjaga “Marwah Independensi”- nya untuk “tidak boleh terkontiminasi” dengan “politik praktis” yang mengejar kekuasaan,   sehingga Penulis berpandangan bahwa sebaiknya “dunia Akademis” termasuk Alumni Universitas Indonesiajanganlah diseret – seret dalam masalah dukung – mendukung  Paslon Capres dan Cawapres dalam rangka Kampanye para Paslon,  mengingat “sifat alamiah atau nature” dari “dunia Intelektual Akademis” adalah “bukan mencari Kekuasaan“, dan “Tidak Boleh BIAS” dengan terlibat dalam “Pusaran Lingkaran Kekuasaan Para Elit Oligargi”  melainkan haruslah  “berorentasi senantiasa berada di – “Garda Terdepan Sebagai Group Kelompok Intelektual Bangsa”  Yang senantiasa harus Bersifat “Independent”  dan menjaga “Jarak dengan Lingkaran Kekuasaan” guna dapat terjaga “Ke-independensian-nya didalam  “membela kepentingan kebenaran”, “moral”,  “kejujuran”, “keadilan”  serta “senantiasa bersifat  kritis” terhadap  setiap dan semua lembaga dan institusi  yang berkuasa baik di “Eksekutif, Legislatif, Yudikatif” didalam menjaga jalannya penyelenggaraan negara ini, mengingat sifat ke-Akademisannya, berdasarkan “memperoleh pendidikan ilmu pengetahuan” yang diperoleh dalam Universitas, yang harus senantiasa Menggunnakan “Nalar Pikiran Yang  Cerdas” dan tidak Terkontiminasi dengan “Hawa Nafsu Kekuasaan”.

Sumbangan penting dari dunia Akademis Universitas adalah dapat menfasilitasi tempat di Universitas, bagi kedua Paslonnya, untuk dapat saling berargumentasi atas usulan program masing-masing Paslon, jika Paslon tersebut  terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden untuk masa 5 ( Lima) Tahun kedepan;

Maka dengan demikian masing-masing Paslon ini harus dan berani bersedia untuk “diuji kemampuan nalarnya” dengan  diajukankannya pertanyaan – pertanyaan yang kritis dari Para Akademis baik Mahasiswa maupun Alumni Universitas,  yang menjadi Panelis, sehingga dapat benar-benar dan sungguh-sunguh  tereksplorasi pandangan Visi dan Misi Paslon ini 5 Tahun kedepan, secara  intelektual, yang harus diliput pula oleh  Media Elektronik baik “Main Stream maupun Alternatif Media”,  guna dapat disaksikan oleh Masyarakat Umum,  dimana nantinya adalah benar-benar “terserah sepenuhnya” kepada masyarakat /Audience yang mempunyai “Hak Secara Konstitusi” untuk benar-benar “Mengetahui Jalan Pikiran Visi dan Misi maupun Debat” diantara  Para Paslon, sebelum Para Pemilih ini nantinya menjatuhkan pilihannya atas kedua Paslon yang sedang bersaing untuk diberikan Amanah Oleh Rakyat  Indonesia  ini.

 

Memang nampaknya potret dari para Individu Akademis UI ini  masih “Rawan” dan “Rentan” untuk “mudah terjebak  dan terseret dalam kancah berpolitik praktis” dengan menunggangi “Group Alumni UI” serta berpentas di “Panggung Berwarna Kuning” sebagai Kuda Troya yang terbentuk dengan berkumpulnya para Individu-Individu secara Kelompok Besar  serta menggunakan  “Panggung Berwarna Kuning UI”, sehingga  tidak ada  bedanya lagi dengan “Para Relawan” dari masing-masing Tim Sukses Para Paslon, dimana Paslonnya juga “tidak dapat menahan diri” untuk seharusnya “tidak memanfaatkan”  keinginan Dangkal dari para Individu Individu Alumni UI untuk berkumpul bersama dalam skala besar  sehingga terbentuk “Group Alumni UI” untuk memenuhi “Hasrat Hawa Nafsu” dalam keterlibatan dukung-mendukung Paslon yang “mengejar Kekuasaan”.

Tentunya ini adalah pandangan Penulis yang memang dalam perjalanan hidupnya memilih dan lebih cenderung tertarik untuk berada di “Jalur Independen – Merdeka”  yang berprofesi sebagai “Independent Business Lawyer”.

Sekian dahulu uneg-uneg dari Penulis di akhir Januari awal Tahun 2019.

Jakarta, 23 Januari 2019

Agung S.Suleiman SH

Alumni FHUI tahun 1973

 

27 Desember 2018

“Momentum”  Realisasi Terwujud Divestasi 51% PT FI

Mengingat Penulis dahulu  pernah   bertugas  sebagai  In – House Legal Counsel di       PT Freeport Indonesia, selama 5 (Lima) Tahun dimana  tugas  Penulis adalah  membantu  mengkoordinasi Perjanjian Sindycation Loan yang dibutuhkan oleh      PT Freeport untuk melaksanakan kegiatan Operasi Pertambangan Umum berskala besar dimana,  Pinjaman dari Sindycation Loan Bank berkisar sekitar USD 450 jutaan hingga USD 500 jutaan;20200218_100151

Terkait hal diatas,  disebabkan Pemerintah mempunyai saham 10 %, maka  dibutuhkan adanya persetujuan Tim 9 dari Pihak Pemerintah yang terdiri dari berbagai Lintas Departmental terkait antara lain  Keuangan, ESDM,  mengingat ada beban Pemerintah senilai 10% dalam pengembalian Pembayaran Hutang tersebut.

Pada saat Penulis, baru  mulai bekerja di PT Freeport, yaitu sekitar tahun 1993, di PT Freeport sedang dilakukan “Program Privatization” atas “semua Infrastruktur” yang semula telah dibangun sendiri oleh PT

20200218_100234

 Freeport dari Pelabuhan Udara beserta semua Pesawat Terbangnya, untuk pengangkutan Pegawai maupun untuk Cargo, Pelabuhan Khusus untuk Kapal berikut dengan beberapa Kapalnya,  dimana Penulis terlibat mengurus pelepasan Registrasi dari Direktorat Perhubungan Laut,  mengingat menjual kapal tersebut dari aspek Hukum tentunya  dibutuhkan De – Registrasi Kapal dari Direktorat Perhubungan Laut.

Begitu juga Pasar  Raya   untuk   kebutuhan Karyawawan turut di Privatisasi, sehingga PT Freeport dapat lebih “Fokus” ke usaha Operasi Pertambangan Tembaga dan Emas, dimana Para Pembeli dari Infrasruktur tersebut mendapat pinjaman berupa  Sindycation Loan dari Sindikasi Bank, dimana Jaminannya pengembaliannya adalah “Proyek Hasil dari Produksi Tembaga dan Emas” tersebut atau “Project Finance“, yang dapat men – Generate Cash Flow, atas Jasa Services mereka kepada PT Freeport Indonesia berdasarkan Master Services Agreement antara PT Freeport Indonesia dengan Perusahan Swasta yang membeli Infarstruktur tersebut,  selain Jaminan tanah dan Gedung Bangunan dari Lapangan Terbang maupun Pelabuhan Khusus Kapal tersebut.

Hasil dari Penjualan Infrastruktir tersebut digunakan oleh PT Freeport untuk melanjutkan peningkatan kegiatan Operasi Kegiatan Pertambangan Tembaga dan Emas. Sebagai pegawai di PT Freeport Indonesia,  sesuai keahlian profesi kita masing-masing, maka kita dapat banyak belajar bagaimana cara Financing Engineering dari PT Freeport, dalam rangka berusaha bertahan dalam meningkatkan Produksinya.  Kitapun dapat belajar dan mengetahui “Budaya atau Corporate Culture” dari perusahaan yang melakukan kegiatan Operasi Penambangan dengan Magnitude sebesar itu.20200218_100213

Memang Budaya Korporasi Swasta Amerika dalam Kegiatan Pertambangan Umum di Indonesia,  beda sekali   dengan di Perusahaan Migas Swasta Amerika yang beroperasi  di Indonesia, dimana pada kegiatan Operasi Migas, perusahaan Asingnya tidak perlu membentuk suatu Badan Hukum Perseroan Terbatas,  seperti di Pertambangan Umum semisal PT Freeport Indonesia, dimana pihak Investor Nasional Indonesia, baik itu Pemerintah Indonesia, Swasta Indonesia seperti    PT Indocoper Investama Corporation, ditawarkan membeli sekitar 9% hingga  10 %  saham  yang   dikeluarkan     oleh PT Freeport,  namun  ternyata,  pihak Bakrie Group maupun Djodi Setiawan yang pernah menjadi Pemegang saham di PT Indocoper Investama,  lebih memilih mendapatkan Capital Gain dari “kenaikan Nilai Saham”  yang dikeluarkan oleh PT Freeport Indonesia, dimana tentunya FCX yang diuntungkan untuk memperbesar percentage  saham yang dikeluarkan oleh PT Freeport.

Kita ketahui PT Rio Tinto atau yang dulu dikenal sebagai PT RTZ, diajak terlibat untuk membantu Pendanaan yang dibutuhkan oleh PT Freeport untuk menaikan Tingkat Produksi per Hari, namun,  FCX “tidak menghendaki kehilangan Kendali Control” atas PT Freeport Indonesia,  sehingga PT RTZ atau PT RIO TINTO  diajak sebagai Participant Interest  atas Hak Hasil Peningkatan Produksi  yang dikehendaki oleh PT Freeport Indonesia, dengan perbandingan Porsi 40% untuk PT Rio Tinto dan 60% untuk FCX atau PT Freeport Indonesia yang sangat berbeda dengan Pembagian Dividend jika menjadi Pemegang Saham.

Hak Participant Interest atas Hasil Peningkatan  Produksi inilah yang kemudian dalam perjalanan kerjasamanya meningkat secara

20200218_100450

periodik bertahap dari USD 100 juta menjadi USD 400 Juta ditambah bunga sekitar USD 200 juta, sesuai  kebutuhan Level Peningkatan Produksi yang dikehendaki oleh FCX, dari tahun ke tahun,  sebagai Pemegang Saham Mayoritas di PT Freeport Indonesia.  dimana, Rio Tinto diberikan hak untuk mengkonversi Hak Partisipasi menjadi Saham yang dikeluarkan oleh PT Freeport Indonesia pada tahun 2022.

Kalau di dunia kegiatan Perminyakan Gas di Indonesia, Participant Interest sudah sering dilakukan antara Para Investor Minyak yang mempunyai Perjanjian Production Sharing dengan SKKMIGAS (dahulu Pertamina / BPMigas), karena memang sistemnya berbeda dimana tidak ada kewajiban dari Investor Asing Migas yang beroperasi di Indonesia untuk merubah status perusahaannya menjadi suatu PT  berbadan Hukum Indonesia, dimana kewajiban Divestasi oleh FCX adalah atas saham yang dikeluarkan oleh PT Freeport untuk secara bertahap ditawarkan kepada Pemegang Saham Nasional sesuai ketentuan Kontrak Karya.

 

Memang berbeda antara Schema kegiatan di Perminyakan Gas di Indonesia dan Pertambangan Umum di Indonesia, dimana Seluruh Biaya Operasi Migas dalam PSC akan diganti oleh Pemerintah Indonesia melalui wadah SKKMigas ( Dahulu Pertamina . BP MIgas).

Penulis mengetahui benar hal ini, mengingat Penulis Alhamdulillah, diberikan kesemptan oleh ALLAH pernah selama  5 (lima)  Tahun bekerja sebagai In – House Legal Counsel di Perusahaan Migas USA – Huffco Indonesia- Vico Indonesia, yang kini sudah menjadi bagian dari Pertamina..

Effek dari gaya Management – PT Freeport dengan Perusahaan Minyak Gas USA di Indonesia juga sangat berbeda dengan di Perusahaan Migas USA di Indonesia, karena tidak ada Cost Recovery dalam kegiatan Operasi Pertambangan Umum,  sehingga pengontrolan atas berjalannya perusahaan Swasta Asing seperti PT Freeport di Indonesia “terasa lebih dikuasai” dan di “Control oleh Head Quarter” dari Perusahaan Amerika tersebut, mengingat tidak adanya “Control Management Pengeluaran model Cost Recovery” seperti di Kegiatan  Operasi  Migas di Indonesia.

Namun dalam perkembangan kebijakan Pemerintah khususnya dalam  kegiatan Perminyakan Gas di Indonesia, kini diperlakukan Schema Gross Split dimana,  terindikasi  juga tidak ada lagi “Elemen penerapan Cost Recovery” atau pergantian Biaya Ongkos Capital Expenditure maupun Operational Expenditure oleh Pemerintah / SKKMIGAS, sehingga Pengelolaan Pengeluaran biaya Operasi diserahkan sepenuhnya kepada Perusahaan Migas tersebut untuk mengatur pengeluaran Capex dan (Capital Expenditure) dan Opex (Operation Expenditure). Hal ini terindikasi akibat Pemerintah curiga bahwa Perusahaan Migas di Indonesia “berusaha untuk mengambil keuntungan dari Cost Recovery”, padahal menurut hemat Penulis, mana ada Perusahaan yang mau  melakukan pemborosan Pengeluaran Biayanya Bisnisnya yang tentunya  bisa mengakibatkan tidak  efesiensi dan jelas mengurangi profit dari perusahaan tersebut.

Kembali kepada masalah PT Freeport Indonesia, menurut pengamatan  Penulis, pada kenyataan “keseriusan Pemerintah Indonesia” untuk mempersiapkan penerimaan Posisi sebagai “Pemegang Saham Mayoritas”  yang seharusnya  didukung dengan Rencana    Persiapan    Management dan     Teknologi     berskala magnitude sebesar   PT Freeport, nampaknya  mengalami kendala,  dengan fakta bukti bahwa Divestasi menjadi Mayoritas Pemegang Saham, yang seharusnya sudah ditagih oleh Pemerintah semenjak tahun 2011, karena “batasan Waktu Divestasi”  di   Kontrak Karya  (COW) PT Freeport  adalah   paling lambat 20 tahun secara bertahap dari 30 Desember 1991 sebagai  tanggal  Penandatangan  Pembaharuan  Kontrak  Karya  PT Freeport Indonesia.

Menurut pengamatan Penulis,  yang pernah berada didalam organisasi PT Freeport sebagai In House Legal Counsel,  nampak sekali bahwa FCX sendiri,   sebagai  Investor USA,  mempunyai “Budaya Corporate”  untuk senantiasa berusaha dengan segala cara Ingin Tetap Mempertahankan Kendali” atas Kegiatan Operasi Pertambangan Umum di PT Freeport,  dimana sebagai contoh Konkrit yang Penulis ketahui dan mengalami sendiri, adalah pada saat timbul  Peraturan Pemerintah No 20 tahun 1994, sewaktu Penulis masih bekerja sebagai In House Legal Counsel di PT Freeport Indonesia, Penulis diminta oleh Boss Penulis untuk  mendekati personel di DPR,  agar PT Freeport Indonesia dapat menikmati “relaksasi diperbolehkannya” perusahaan Asing memiliki saham hingga 100% dengan kewajiban Divestasi hanya 5% saja, sehingga mengharapkan diterapkan kepada Kontrak Karya PT Freeport .

Penulis sebagai In – House Legal Counsel di PT Freeport,   tentunya agak bengong, karena selama Penulis berada di PT Freeport, management dari PT Freeport senantiasa mengemborkan bahwa Kontrak Karya bersifat “Lex Spesialis Derogat Lex Generalis” dengan pengertian misalnya untuk Pembebanan Pajak jika ada Ketentuan Perundangan Pajak yang tarifya atau beban pajaknya lebih dari yang ditentukan dalam Kontrak Karya, maka ketentuan Kontrak Karya yang akan tetap berlaku, dengan dalih Kontrak Karya levelnya adalah seperti Undang-undang karena selain ditandatangani oleh Pemerintah sebagai Eksekutif juga telah dikonsultasikan dengan DPR ( Legislatif ) sebelum ditandatangani.

Nah, berdasarkan attitude dari PT Freeport tersebut, tentunya Penulis meragukan keseriusan FCX untuk  “melaksanaan Divestasi”,  sesuai kesepakatan Ketentuan Divestasi dalam Kontrak Karya, sehingga terlihat FCX berusaha mengulur terus kewajiban Divestasinya, karena memang disisi lain,  Pemerintah sebagai Pihak dalam Perjanjian Kontrak Karya,  tidak terlihat serius mempersiapkan dapat terwujudnya Divestasi tersebut dengan suatu “Road Map yang jelas”, namun Pemerintah Indonesia cukup puas dengan  telah   menikmati hasil Royalty 1 – 3% ( Iuran Produksi),  Tarif Iuran Explorasi, Exploitasi, PBB dan Pajak Perseroan PT Freeport, Pajak dari Sub Kotraktornya,  tanpa mempunyai atau membuat suatu  Rencana Jelas dan Konkrit, untuk menaikan kemampuan menaikan Percetage Saham di PT Freeport Indonesia, yang memang merupakan Hak dari Pemerintah sebagai Pihak dalam Konrak Karya,  yang diberikan dan disetujui oleh FCX, untuk dilaksanakannya Divestasi oleh FCX kepada Pemegang Saham Nasional (bisa Pemerintah, BUMN maupun Perusahaan Swasta Nasional) sesuai ketentuan Divestasi di  Pasal 24 Kontrak Karya  PT. Freeport Indonesia.

Kalau tenaga Management, maupun Teknis, Keuangan, serta Personnel di PT Freeport memang terjadi, namun lebih kearah agar ketrampilan mereka adalah untuk bersikap  setia kepada Management PT Freeport yang dikendalikan oleh FCX. Dengan menerima Fasilitas Perumahan yang mewah untuk pribadi sebagai Eksekutif, dirasakan memadai dan mencukupi, sedangkan usaha dari Pemerintah maupun Perusahaan BUMN maupun Swasta Nasional untuk dapat menggantikan kedudukan dari Management dan Personil dari FCX,  sama sekali tidak ada program yang Konkrit dari Pemerintah Indonesia maupun Swasta Indonesia sebagai Pemegang Nasioal  Indonesia Inc.

Nah, dengan ke “Vakuman Road Map” pemberdayaan Persiapan Managemen BUMN atau Swasta Nasional untuk bisa siap menerima Hasil Divestasi 51% dari Pelaksanaan tawaran FCX, maka pada Era Masa Pemerintahan Jokowi, terlihat adanya kesungguhan dan  keseriusan untuk menagih FCX untuk melaksanakan Divestasi ini, karena memang dalam setiap masa Pipres/ Capres, issue Divestasi dari PT Freeport Indonesia ini merupakan “Dagangan Yang Hangat” untuk memancing “Rasa Nasionalisme” kepada para Voters, untuk meyakinkan para Voters untuk  memilih Capres yang mengangkat issue ini, bersama dengan tuntutan dari calon anggota Legislatif  DPR . 

Kita amati bahwa Pemerintahan, maupun Desakan DPR,  sebelumnya, terkait keinginan untuk menagih Divestasi dari PT Freeport ini hanya berani  hingga “30 %” sehingga tidak Mayoritas, sesuai    MOU yang ditandatangani oleh Menteri ESDM dengan FCX, yang Penulis sudah mempersoalkan hal ini dalam tulisan di Blog Snapshot ini dengan Judul :

Mengapa MOU Pemerintah Indonesia dan PT Freeport Indonesia mengurangi Divestasi dari 51% menjadi 30%: https://agungssuleiman.wordpress.com/2014/09/10/mengapa-mou-pemerintah-indonesia-dan-pt-freeport-indonesia-mengurangi-implementasi-divestasi-dari-51-menjadi-30/

Maka keseriusan dan keteguhan  dari Presiden Jokowi, yang menugaskan Tim Menteri ESDM, Menteri Keuangan dan Menteri BUMN untuk menangani permintaan kepada FCX,  melaksanakan Divestasi 51% ini, ditambah Menteri Lingkungan menangani masalah Liabilities atas aspek dampak ekosistim lingkungan yang menurut Audit BPK yang berjumlah Rp.185 Trilliun  yang marak beritanya baik didalam negeri maupun luar negeri termasuk dalam Laporan Audit di New York Stock Exchange karena FCX listed di Bursa NYSE.

Pertarungan Negosiasi yang alot dengan FCX inilah yang terjadi, dimana FCX senantiasa menunjukan attidude untuk “tidak mau melepaskan saham” dengan Harga wajar, padahal situasi keuangan FCX secara konsolidasi di Laporan Keuangan NY Stock Exchange, menunjukkan sedang mengalami kesulitan keuangan, sehingga harusnya Harga Penawaran Sahamnya tidak setinggi seperti yang ngotot ditawarkan oleh FCX.

Nah, peluang yang dilihat Menteri ESDM, adalah adanya keinginan Rio Tinto untuk tidak terlibat “lebih dalam” dan “berlarut-larut” dalam kekisruhan / kealotan negosiasi antara Tim Pemerintah dengan FCX, dimana FCX malah mengklaim akan  mengajukan tuntutan ke Arbitrasi Internasional, sehingga membuat PT Rio Tinto berpikir  untuk melepaskan dirinya sebagai pemegang Hak Partsipasi Interest, untuk mengantisipasi jika terjadi Dead Lock dalam perundungian antara Tim Pemerintah dan Tim FCX.

Maka keinginan memperjuangkan Divestasi Mayoritas 51% ini, dilakukan Menteri ESDM melalui pendekatan dengan PT Rio Tinto, untuk mendapat Harga Penawaran yang lebih rendah dari yang ditawarkan  FCX, namun ternyata harganya masih dirasakan oleh Masyarakat sebagai terlalu tinggi yaitu USD 3.85 Milyar atau sekitar Rp 56 trilliun serta USD 350 untuk membeli saham FCX di PT Indocopper Investama yang mempunyai saham 9.36% di PT Freeport.

Pertanyaannya muncul kenapa tidak menunggu sampai akhir  tahun 2021, dengan tidak memberikan persetujuan permohonan perpanjangan dari FCX, dengan alasan FCX menawarkan Harga Saham untuk Divestasi terlalu tinggi dan tidak wajar, sesuai hak yang diberikan untuk tidak memperpanjang, jika memang harga penawaran FCX tidak wajar.

Nampaknya pada ujung pergulatannya,  Menteri ESDM dan timnya, tentunya dengan keterlibatan Presiden Jokowi, tidak mau mengambil langkah menunggu sampai akhir tahun 2021, dengan menghindari tidak memberikan Permohonan Perpanjangan kepada FC dengan alasan Penawaran FCX atas Harga Saham Divestasi Tidak Wajar,  karena fakta kenyataannya,  tidak ada BUMN maupun Perusahaan Swasta Nasional yang berani dan mampu mengambil langkah ini,  mengingat  memang “Tidak Pernah ada Rencana Persiapan Road Map  Plan” yang memadai berkesinambungan yang seharusnya dipersiapkan oleh Pemerintah berkelanjutan, sebagai Pihak Penandatangan Kontrak Karya, sehingga lebih memilih untuk tetap mengandeng FCX,  yang telah jelas berpengalaman dalam menangani Kegiatan Penambangan di Papua,  khususnya dalam Tahapan Pengeplorasian dan Pengeploitasian Deep Zone, dengan risiko harus Meminjam Uang USD 3.85 Milyar dan USD 350 juta melalui Global Bond untuk membeli  Hak Partisipasi Rio Tinto yang bisa dikonversi jadi Saham di PT FI dan saham FCX di PT  Freeport. 

Menurut hemat Penulis,  langkah ini kemungkinan besar diambil oleh Pemerintah Jokowi maupun Tim Divestasi –  Menteri ESDM, Menteri Keuangan, Menteri BUMUN, agar “Tidak Kehilangan Momentum”  untuk ” Dapat Segera Merealisasi Terwujud  dan Terlaksananya Divestasi 51%  Mayoritas di PT Freeport, tanpa harus menghadapi risiko Tuntutan Gugatan dari FCX, yang tidak jelas,  akan memakan waktu berapa lama, sehingga Putusan Jokowi dengan Tim Divestasinya adalah “Suatu Pengambilan Keputusan Managemen Nasional”,  “Untuk Memberikan Kepastian Terwujudnya Divestasi 51% PT Freeport”  mumpung masih memegang “Tampuk Pimpinan Eksekutif”,  dengan segala Risiko Kritikan maupun kemungkinan terjerat dalam “Hutang Yang Besar” dari Pemegang Global Bond, serta kemungkinan Harga Tembaga Jatuh atau tidak mendapatkan pengembalian Modal dan Keuntungan yang diharapkan. 

Namun, dalam ke Vacuman Pengalaman Sebagai Mayoritas PT Freeport Indonesia,  setidak-tidaknya, PT Inalum,  dapat mengandalkan  “Partner FCX”,  yang sudah berpengalaman dalam menjalankan Kegiatan Pertambangan Umum Tembaga dan Emas, di Papua ini,  dimana FCX, juga merasa “Posisinya tidak terlalu Kuat Untuk Ngotot mempertahankan Mayoritas”, karena,  adanya Faktor Rio Tinto yang menawarkan Hak 40% Participant Interest  kepada PT Inalum dengan harga yang lebih rendah dari yang ditawarkan oleh FCX.

 Momentum inilah yang  tidak akan dapat diulang atau datang 2 (Dua) kali dalam masa pengakhiran Periode Jokowi tahun 2018 ini, sehingga Kesempatan Peluang atau “Momentum” untuk Merealisasikan Terwujudnya Menaikan Porsi saham 9 % menjadi Mayoritas 51%, hanyalah saat ini, yaitu menjelang Akhir masa Kepimpinan Tahun 2018, untuk diambil oleh Jokowi dengan Tim Menteri ESDM, Menteri Keuangan dan Menteri BUMN, serta Menteri Lingkungan Hidup, dengan setuju Membeli Hak Partisipasi Rio Tinto 40% atas Peningkatan Produksi dengan Hak dapat diKonversi menjadi Saham pada tahun 2022,  dengan     Harga      USD 3.85 Milyar atau sekitar 56 Trilliun serta USD 350 Juta untuk membeli saham FCX di PT Indocopper dan tambahan saham untuk mencapai 51% atau 51.2% Mayoritas di PT Freeport, melalui Pinjaman Global Bond,  sehingga Berita ini menjadi Head Line di Berita Financial Dunia bahwa The Battle is Over between FCX and the Government of Indonesia dengan status “Win – Win”.    

  • Pertanyaan mendasar yang akan muncul, mengingat Pembelian diatas, Dananya berasal dari Global Bond (Surat Utang) yang sangat besar Nilainya yaitu  USD 3.85 Milyar atau sekitar 56 Trilliun serta USD 350 Juta, yang harus ditanggung oleh PT Inalum yang merupakan Holding dari Beberapa BUMN, yang seharusnya bagian Hukum dari Time ESDM maupun TIM FCX sudah melakukan penelitian, sebelum mengambil Putusan diatas,  antara lain : 
a) Apakah dibutuhkan persetujuan atau Konsultasi dengan DPR,
b) Apakah memang PT Inalum berwenang untuk mencari DANA sendiri diluar APBN, dan
c) Apakah DANA perolehan PT Inalum dari Global Bond (“Surat Utang”) merupakan bagian Bentuk Dana yang harus dipertanggungung jawabkan di DPR karena penggalangan DANA nya bukan diambil dari dana APBN
d Apakah mekanisme Pengembalian oleh PT Inalum, sebagai Holding beberapa BUMN, untuk membayar Global Bond tersebut menjadi Beban Negara, karena PT Inalum sendiri terindikasi dapat mendapatkan Pinjaman Global Bond tanpa melalui persetujuan atau Konsultasi dengan DPR.

Demikianlah sajian Ringkas dari Penulis, yang mengamati  dari pandangan “keberanian”/ “keteguhan” / Kesungguhan dari  seorang yang “Memegang Tampung Pimpinan Tertinggi di Negara ini: untuk  “TIDAK KEHILANGAN MOMENTUM MEWUJUDKAN  Divestasi 51% PT FI,  dengan segala reaksi Pro dan Con, serta kritikan, karena  memang banyak sekali sudut pandangan  yang bisa dilihat, dari segala aspek  yang berbeda untuk mencapai suatu Tujuan yang sama yaitu Mensejahterakan Rakyat Indonesia dari Kekayaan Alam Tembaga dan Emas yang dikarunia oleh ALLAH kepada Bangsa Indonesia.

Jakarta, 27 Desember 2018547130_4018003258398_132607727_n diEdit 28 Desember 2018

Agung Supomo Suleiman                

25 Desember 2018

AJANG KAMPANYE POLITIS Terkait DIVESTASI PT Freeport Kubu Pertahana Versus Penantang

Karena bulan Desember 2018 ini adalah bulan Politik, maka kita bisa melihat munculnya Pro dan Con atas Pelunasan Pembayaran oleh PT Inalum sebesar USD 3,85 Milyar untuk mencapai 51.23 % atau Mayoritas atas seluruh saham yang dikeluarkan oleh PT FI, yang menjadi ajang kampanye diantara Kedua Kubu Pertahana Capres RI Versus Kubu Penantang Calon Pres/Wapres baru untuk Pilpres tanggal 17 April 2019

Sebagai Penulis yang Independent – Merdeka – dan Non – Partial, yang berprofesi lebih dari 15 Tahun sebagai Inhouse Legal  Counsel maupun 20 Tahun sebagai Independent Business Lawyer – Self Employed, yang dari dahulu memang senang menuangkan tulisan analisa Artikel hukum dalam Blog Penulis yang berjudul “Snapshot Artikle Hukum Bisnis”, yang tidak ada kaitannya dengan issue Politik, melainkan meneropong dari “kacamata pandangan seorang Independent Business Lawyer, yang berusaha “Bebas Mandiri – Merdeka – Non Partisan” termasuk penulisan terkait Kewajiban Implementasi Divestasi 51% yang diwajibkan kepada FCX sebagai Pemegang Saham Asing di PT Freeport Indonesia untuk menawarkan kepada Pemegang Saham Nasional, secara bertahap dengan batas waktu paling lambat 20 Tahun sejak 30 Desember 1991 (20 tahun + 1991= 2011), sesuai ketentuan Divestasi dalam Kontrak Karya yang ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia, yang diwakili oleh Menteri Pertambangan dan Energi;
 
Adapun jangka waktu dari Kontrak Karya PT Freeport Indonesia adalah 30 Tahun semenjak 30 Desember 1991, sehingga akan berakhir (30 tahun + 30 Desember 1991 = 2021) dimana FCX dapat mengajukan perpanjangan 2 x 10 Tahun, dengan persetujuan dari Pemerintah Indonesia, dimana Pemerintah tidak akan menolak memberikan persetujuan perpanjangan, kecuali jika ada “alasan yang wajar” untuk tidak menyetujui permohonan perpanjangan dimaksud.
 
Mengingat Penulis semula sempat 5 (lima) Tahun bekerja sebagai In-House Legal Counsel di PT Freeport Indonesia yaitu lebih kurang sejak tahun 1993 hingga 1 Juni 1998, maka merupakan suatu daya tarik tersendiri bagi Penulis untuk mengamati dan melihat pelaksanaan FCX atas kewajiban pelaksanaan Divestasi, maupun keseriusan Pemerintah Indonesia untuk menagih janji dari FCX atas pelaksanaan kewajiban Divestasi dari FCX, sebagai Pemegang Saham Asing kepada Pemegang Saham Nasional, sesuai yang ditentukan bersama di ketentuan Kontrak Karya dimaksud.
 

Disebabkan akhir bulan Desember 2018, adalah masa Kampanye bagi kedua Kubu Pertahana dan Kubu Penantang, yang sedang bersaing untuk memenangkan masing-masing Capres /Wapres tanggal 17 April 2019, maka ada fenomena yang “terlihat lucu sekali” dari kacamata Hukum Bisnis Pertambangan Umum yang berlaku di Indonesia diantara Kedua Kubu yang sedang bersaing ini, dimana baik Kubu Pertahana maupun Kubu yang Mencalonkan Capres/Wapres baru, keduanya menggunakan kata-kata “bombastis” membawa-bawa dan memancing Emosi “Rasa Nasionalis”, dalam kiatnya untuk menggalang rasa “lebih Nasionalis” diantara Kedua Kubu ini, padahal kita ketahui bersama secara Hukum Perjanjian Bisnis Pertambangan Umum di Indonesia – Klausula Divestasi dalam Bidang Usaha Pertambangan Umum adalah “Klausula Standard”, yang dapat kita temui dalam beberapa kali tahapan Generasi Kontrak Karya Pertambangan Umum di Indonesia, sebagai hasil dari Putusan dan Kebijakan Produk Politis – Eksekutif (Pemerintah) dan Legislatif (DPR) setelah mendapatkan input masukan dari berbagai pihak masyarakat termasuk para Akademis, yang kemudian menjadi Undang-undang Pertambangan Umum yang berlaku di Indonesia;

 
Disatu Sisi “Kubu Petahana” – yang mewakili Pro Calon Capres Pertahana, yang Penulis gunakan dalam tulisan ringkas ini guna memudahkan penyerapan bagi pembaca) mengklaim bahwa : seolah-olah “Pemerintah Lama” yang menandatangani Kontrak Karya (yang pada fakta kenyataannya telah berkonsultasi terlebih dahulu dengan DPR, sebelum Menteri Pertambangan dan Energi atas nama Pemerintah Mendatangani Kontrak Karya ini) dituduh “telah menyerahkan kedaulatan” Wilayah Pertambangan Tembaga dan Emas pada tahun 1967 maupun Pembaharuan Kontrak Karya Tahun 1991, kepada Pihak Asing.
Padahal kita ketahui bersama bahwa secara Hukum Pertambangan Umum yang berlaku di Indonesia, Perjanjian Kontrak Karya (“Contract Of Work”) adalah “Suatu Perjanjian Kontrak Karya” antara {Pemerintah Indonesia dan FCX) yang kemudian, wadah pihak Asing ini berubah menjadi sebuah PT Penanaman Modal Asing – bernama PT Freeport Indonesia) dalam usaha Pemerintah (Eksekutif) dan DPR (Perwakilan Rakyat), melakukan kegiatan eksplorasi, eksploitasi, produksi Kekayaan Alam Bahan Tambang Tembaga dan Emas, yang terdapat dikandungan Cadangan Deposit Tembaga dan Emas di Wilayah Kontrak Karya, yang dipercayakan kepada perusahaan perseroan terbatas Penanaman Modal Asing PT Freeport Indonesia, atau Perusahaan Joint Venture dengan Penanam Modal Asing pertama, tahun 1967, setelah diperkenalkan Undang Undang Penaman Modal Asing di Indonesia, guna melaksanakan Amanah Pasal 33 ayat 3 Undang-undang 1945 yaitu Mensejahterakan Masayarakat Umum di Indonesia pada umumnya.
 

Kita ketahui bahwa pada Tahun 1967. Pemerintah dan MPRS membuka kebijakan Penanaman Modal Asing dalam melakukan Investasi di Indonesia, sesuai Ketentuan Perundangan-undangan dan Ketentuaan Peraturan berlaku pada saat Kontrak Karya ditandatangani baik tahun 1967 maupun pembaharuan Kontrak Karya Tahun 1991, setelah semula sebelumnya Kebijakan Pemerintah yang terdahulu di Era Presiden Sukarno, masih gencarnya menerapkan Kebijakan Pembangunan dengan “Moto” dan prinsip “Mandiri atau berdiri diatas kaki sendiri”, setelah Indonesia berhasil membebaskan diri dari masa Penjajahan Kolonial, namun dalam perjalanannya, mengalami krisis keuangan, dimana kita ketahui bersama pada tahun 1960-an banyak masyarakat Indonesia yang harus mengantri Panjang untuk membeli susu, minyak tanah, beras maupun kebutuhan Primer sehari-hari, termasuk memakan nasi campur jagung, dan diminta oleh Pemerintah untuk menanam “Jagung” dihalaman rumah masing-masing untuk bisa swasembada kebutuhan makanan pokok kita;

 
Berdasarkan latar belakang diatas, terbitlah Putusan MPRS tahun 1996 No.XXIII/MPRS/1996 terkait “dibutuhkannya segera” dikeluarkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing pada saat itu, mengingat “keadaan krisis ekonomi” yang malah mendekati “kebangkrutan” sebagaimana tertera dalam isi Putusan MPRS tahun 1996 No.XXIII/MPRS /1996, dimana disebutkan bahwa “Modal Dalam Negeri masih terbatas” sehingga sangat mendesak untuk dibuatkan Payung Hukum Undang Undang Penaman Modal Asing yang melahirkan Undang-Undang Penaman Modal No.1 Tahun 1967.
 
Berdasarkan ketentuan Undang – Undang Penaman Modal Asing No.1 Tahun 1967 inilah, maka Kontrak Karya Pertambangan Pertama dibuat dan ditandatangani antara Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Pertambangan RI dan Freeport Indonesia, Incorporated pada tanggal 7 April 1967, dimana disebutkan bahwa semua Kekayaan Mineral (all mineral Resources) yang terletak di Wilayah Teritory Irian Barat adalah merupakan bagian dari Wilayah Republik Indonesia dan semua Mineral Resources adalah asset nasional dibawah Kontrol Pemerintah Indonesia.
 
Di Contract Of Work atau Kontrak Karya ini dalam bagian Pertimbangan Mengingat / Witnesseth – nya, disebutkan antara lain :
 
Bahwa Erstberg telah diexplore, dipetakan dan sampled oleh Freeport Sulfur Company pada tahun 1960, sesuai Izin Explorasi yang telah diberikan Pemerintah Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.
 
Bahwa Republic Indonesia : desires to advance the economic development of the people of the Territory, and to that end desires to encourage and promote the further exploration of the Ertsberg, and, if, an ore deposit of commercial grade and quantity to exist there, to take all appropriate measures, consistent with the needs of the people of the Territory and the requirements of the Republic of Indonesia, to facilitate the development of such ore deposit and the operation of a mining enterprise in connection therewith.
 
Bahwa FI has or has access to the information, knowledge, technical ability and resources to undertake such further exploration development and operation and is ready, willing and able to do so.
 
Disebabkan Freeport Sulfur Company telah menyelesaikan investigasi awal dari Erstberg, maka FI akan melakukan program explorasi, development, construction dan operasi yang dibagi dalam 3 Tahapan yaitu Periode Explorasi, Periode Konstruksi dan Periode Operasi.
 
Bahwa Pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1967 tertanggal January 10,1967 terkait dengan Penaman Modal Asing dan Perjanjian COW ini dilakukan sesuai dengan Undang-Undang tersebut.
 
KONKLUSI :
 
Undang Undang No 1 Tahun 1967 dikeluarkan sebagai implementasi dari salah satu Butir di Ketetapan MPRS tahun 1996 No.XXIII/MPRS/1996 terkait dengan dibutuhkannya untuk segera dikeluarkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing pada saat itu, mengingat “keadaan krisis ekonomi pada tahun 1967 malah mendekati kebangkrutan sebagaimana tertera dalam isi Putusan MPRS tahun 1996 No.XXIII/MPRS /1996, dimana disebutkan bahwa “Modal Dalam Negeri masih terbatas” sehingga sangat mendesak untuk dibuatkan Payung Hukum Undang Undang Penaman Modal Asing yang melahirkan Undang-Undang Penaman Modal No.1 Tahun 1967 tersebut;
 
Begitulah suasana dan NUANSA dan pertimbangan dibuat dan ditandatanganinya Kontrak Karya Generasi pertama tersebut di Indonesia tahun 1967.
 
Dengan Latar Belakang Sejarah ditandatangani Kontra Karya tahun 1967, diatas maka Jelaslah bahwa pernyataan “Bombastis dari Kubu Pertahana” diberbagai Medsos yang menyebutkan bahwa Pemerintahan Lama telah menyerahkan Kekayaan Tembaga dan Emas kepada Pihak Asing adalah pernyataan Politis Propaganda yang sangat menyimpang dari Spirit pelaksanaan Amanah Putusan MPRS tahun 1996 No.XXIII/MPRS/1996 terkait dibutuhkannya untuk segera dikeluarkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing pada saat itu, mengingat “keadaan krisis ekonomi” malah mendekati “kebangkrutan” sebagaimana tertera dalam isi Putusan MPRS tahun 1996 No.XXIII/MPRS /1996, dimana disebutkan bahwa “Modal Dalam Negeri masih terbatas” sehingga sangat mendesak untuk dibuatkan Payung Hukum Undang Undang Penaman Modal Asing yang melahirkan Undang-Undang Penaman Modal No.1/Tahun 1967.
 
Kini setelah lebih dari 51 Tahun setelah tahun 1967, sudah banyak Para Ahli Indonesia dalam Managemen, Reservoir Engineering, Geologis Indonesia, Teknik Pertambangan, Perbankan, Keuangan, Ahli Hukum, Lingkungan, Asuransi, Logistik, Pajak dibidang Pertambangan Umum, namun nampaknya untuk mengerjakan Pertambangan Umum Pertambangan Berskala dengan “Magnitude sebesar Operasi Pertambangan Umum Tembaga dan Emas seperti PT FI”, maka nampaknya Pemerintah Indonesia saat ini, melalui Menteri ESDM pernah menjelaskan, bahwa BUMN Indonesia, belum mempunyai Pengalaman berskala besar seperti PT FI, sehingga terindikasi mencari jalan Win-Win, dengan Pihak FCX, sehingga “tidak mengunakan Alasan Tidak Wajar dari FCX” dalam melakukan penawaran Harga Pembelian Divestasi, untuk tidak memperpanjang Jangka Waktu Kontrak Karya yang berakhir tahun 2021, disebabkan FCX masih tetap ngotot untuk menawarkan dengan Harga yang dianggap tidak wajar oleh Pemerintah.
 
Dengan demikian Pemerintah Indonesia, terindikasi mencari cara mendapatkan harga penawaran harga yang lebih rendah untuk membeli Saham yang dikeluarkan oleh PT Freeport Indonesia, bukan dari porsi saham yang dipegang oleh Pemegang Saham FCX, melainkan dari PT Rio Tinto, yang merupakan Investor yang turut terlibat berpartisipasi meningkat Produksi Hasil Tambang Tembaga dan Emas dengan PT FI, dengan schema dari :
 
Peningkatan 115 K atau 115 Ton Per Hari menjadi “190 Ton” Per hari, dimana terindikasi PT Rio Tinto telah menyuntikan Dana sebesar USD 400 juta dengan Schema “Bagi Hasil atas Bagian Peningkatan Produksi Level tertentu – Ton Per Hari dari 115 K menjadi – 190 K Per hari, dengan Pembagian Porsi 40 % dari Hasil Peningkatan Produksi diatas 115 Ton Perhari untuk PT RIO Tinto dan 60% untuk PT Freeport Indonesia, dimana diakhir masa Kontrak tahun 2021 Rio Tinto berhak untuk mengkonversi Percentage Produksi 40%, dengan saham yang disepakati bersama antara PT FI dan PT Rio Tinto ini.
 
  • Pertanyaan mendasar kita adalah Apakah Nilai Harga Saham yang ditawarkan FCX kepada PT Inalum adalah wajar dengan pengertian :
 
senilai dengan Sisa Cadangan Deposit yang dapat di Produksi PT Freeport hingga tahun 2021, dan “Bukan Cadangan Hingga Tahun 2044 ( Periode Perpanjangan 2 x 10 setelah 2021)} atau sebagaimana yang tersebut dalam Laporan FCX di Stock Exchange mengingat FCX tercatat sebagai Perusahaan Go Publik di Bursa Saham Stock Exchange di New York .
 
Kita amati bahwa : “Harga Hak Penjualan” “Hak 40% atas Peningkatan Produksi diatas 115K (Ton Per Hari) dari PT Rio Tinto yang dijual kepada PT Inalum adalah Transaksi senilai USD 3,85 Milyar atau sekitar Rp. 56 Trillun, yang sebenarnya adalah :
 
“Transaksi Penjualan Diluar Ketentuan Divestasi 51% yang harus dilaksanakan oleh FCX sesuai pasal 24 d Kontrak Karya”, karena Pembelian dari PT Inalum adalah pembelian Hak Produksi 40% dari Bagian Peningkatan Produksi Level tertentu yang lebih dari 115 K / Ton Per hari, yang dimiliki oleh PT Rio Tinto yang berhak di Konversi menjadi Saham yang dikeluarkan oleh PT FI, setelah tahun 2021, sesuai Perjanjian antara PT Rio Tinto dan PT Freeport Indonesia, sewaktu PT Rio Tinto setuju mendanai Capex dan Opex sebesar USD 400 juta ditambah USD 200 Juta Bunga Libor untuk Peningkatan Produksi dari 115 Ton Per Hari menjadi Target 190 Ton Per Hari.
 
Selanjutnya PT Inalum, setuju mengeluarkan uang USD 350 Juta untuk Pembelian 100% Saham yang dipegang oleh FCX di PT Indocopper Investama yang memiliki 9,36% Saham di PT. Freeport Indonesia. Untuk hal ini diiperkirakan, PT Inalum akan melakukan penyuntikan dana “Untuk Tambahan Saham” yang akan dikeluarkan oleh PT Freeport untuk menutupi kekurangan jumlah saham agar dapat mencapai “Mayoritas Divestasi 51%” sebagaimana diinginkan oleh Pemerintah Melalui 3 Menteri yaitu Menteri ESDM, Menteri Keuangan dan Menteri BUMN.
 
  • PERKEMBANGAN TERAKHIR
 
Kita melihat bahwa perkembangannya PT Inalum dalam memperoleh Dana tersebut diatas, telah memperoleh dana dari Global Bond, yang dikelola oleh 4 Underwriter bond global yang ditunjuk sebagai koordinator adalah BNP Paribas (Perancis), Citigroup (AS), Maybank (Malaysia), SMBC Nikko (Jepang), Standar Chartered Bank (Inggris).
 
Untuk hal ini terindikasi PT Inalum melalui Underwriternya telah mengadakan Road Show kebeberapa Negara, dan berhasil mendapatkan DANA sebelum masa Pilpres bulan April 2019, karena, memang jika dalam waktu akhir Desember 2018 belum berhasil terkumpul Dana yang memadai untuk membeli Saham senilai saham menjadi 51% saham yang dikeluarkan oleh PT Freeport, tentunya ke 4 Underwriter tersebut yang akan menalangi terlebih dahulu, sebagaimana yang kita sering alami dalam Praktek penggalangan Dana yang dibutuhkan oleh PT Inalum sebagai Penerbit dari Global Bond ( Surat Utang) yang bantu dilakukan oleh Underwriter, melalui Bursa Stock Bond di Pasar Bursa Luar Negeri termasuk di New York, sesuai dengan Perjanjian Underwriter Agreement antara PT Inalum dan ke 4 Underwriter tersebut .
 
Dari berita di media kita melihat bahwa PT Inalum, mendapatkan Dana dari Penerbitan Surat Utang Global Bond sebesar USD 4 Milliar yang digunakan untuk membeli Hak Produksi Peningkatan 40% dari PT Rio Tinto sebesar 3,85 Milyar USD dan USD 350 juta untuk untuk Pembelian 100% Saham yang dipegang oleh FCX di PT Indocopper Investama yang memiliki 9,36% Saham di PT. Freeport Indonesia. Untuk hal ini diiperkirakan, PT Inalum akan melakukan penyuntikan dana “Untuk Tambahan Saham” yang akan dikeluarkan oleh PT Freeport untuk menutupi kekurangan jumlah saham agar dapat mencapai “Mayoritas Divestasi 51%” sebagaimana diinginkan oleh Pemerintah Melalui 3 Menteri yaitu Menteri ESDM, Menteri Keuangan dan Menteri BUMN.
 
Tenor dari Global Bond ( Surat Utang) terindikasi sebagai berikut :
 
Masa Jatuh Tempo dari Global Bond ( Surat Utang ) terbagi 4 Masa Jatuh Tempo – Tenor yaitu :
 
Pertama : Obligasi Global senilai 1 Milyar USD untuk masa Jatuh Tempo Pembayaran /Tenor 2018 – 2021 ( 3 Tahun) dengan Kupon 5.99%.
Kedua Obligasi Global senilai 1, 25 Miliar USD untuk Jatuh Tempo Tenor 2018 – 2023 (5 Tahun dengan Kupon 5.71%
Ketiga, Obligasi Global senilai 1 miliar USD untuk tenor 2018-2028 (10 tahun) dengan kupon 6. 53%.
Keempat, Obligasi Global senilai 750 juta USD untuk tenor 2018 – 2048 (30 Tahun) dengan kupon 6.75%.
Perlu dicatat bahwa Pemegang dari Global Bond, bukanlah pemegang saham dari Saham yang dikeluarkan oleh PT Freeport, melainkan “mempunyai Hak Tagih” atas Dana Hutang yang diberikan oleh Pemegang Global Bond (Surat Utang) kepada PT Inalum sebagai Pihak yang menerbitkan Global Bond tersebut, dimana PT Inalum akan menggunakan Dana yang diperoleh dari Penerbitan Global Bond untuk membeli Hak Partisipasi 40% Hasil Peningkatan Produksi dari PT Rio Tinto yang nantinya pada tahun 2021 berhak untuk dikonversi menjadi Saham yang dikeluarkan oleh PT Freeport, ditambah dengan pembelian oleh PT Inalum dari FCX atas 100% saham Indocopper yang memiliki saham lebih kurang 9.36% saham yang dikeluarkan PT Freeport, ditambah Tambahan Modal dari Penambahan Modal Saham akan menjadikan PT Inalum menjadi 51 % (realissasinya menjadi 51.23% saham yang dikeluarkan oleh PT Freeport.
 
Kita tidak mengetahui apakah Global Bond ini memberikan hak untuk mengkonversi Bondnya dengan Saham jikalau, opsi tersebut diberikan sebagaimana yang dikenal dengan Convertible Bond. Namun terindikasi bahwa jika tidak ada larangan bagi FCX atau affiliasinya membeli Global Bond tersebut, tentunya tidak bisa dicegah adanya kemungkinan penguasaan Control oleh FCX dikemudian hari melalui Global Bond tersebut sebesar nilai percetange dari Global Bond yang dibeli dan dipegang oleh FCX atau affiliasinya, semuanya tergantung dari ketentuan yang berlau ditempat Bursa Bond dimana Global Bond tersebut dicatatkan .
 
Hal yang menarik adalah bahwa dari berita yang ada maka CEO dari atau Pimpinan Tertinggi dari PT Freeport Indonesia yang nantinya 51.23 % Mayoritas kepemilikannya Sahamnya dimiliki oleh PT Inalum termasuk didalamnya Joint Venture antara PT Inalum dengan BUMD Papua yang memiliki 10% dari 51% tersebut, adalah pihak yang dicalonkan dari FCX, sehingga terindikasi bahwa Pengurusan atau Operatership Management atas PT Freeport, adalah tetap berada ditangan FCX, guna menjamin kesinambungan operasi berskala sebesar PT Freeport Indonesia.
 
Versus Pandangan Kubu Penantang Capres/Wapres.
 
Nampaknya terindikasi di Medsos bahwa Kubu Penantang Capres /Wapres, sebagai propaganda kampanyenya, Kubu Penantang ini menjanjikan akan merombak Perjanjian Pembelian Hak Partisipasi 40 % peningkatan Produksi dari PT Rio Tito yang dikonversi menjadi Saham tahun 2021 dengan Nilai USD 4 Milliar yang digunakan untuk membeli Hak Produksi Peningkatan 40% dari PT Rio Tinto sebesar 3,85 Milyar USD dan USD 350 juta untuk Pembelian 100% Saham yang dipegang oleh FCX di PT Indocopper Investama yang memiliki 9,36% Saham di PT. Freeport Indonesia, maupun tambahan modal, untuk mencapai 51%, dengan alasan Pemerintah yang saat ini berkuasa, seharusnya tidak menyetujui Perpanjangan Kontrak PT Freeport yang akan berakhir pada tahun 2021, mengingat bahwa Harga Pembelian Divestasi diatas adalah Terlalu Tinggi dan Tidak Wajar, sehingga memilih untuk tidak memperpanjang Perjanjian Kontrak Karya maupun IUPK kepada PT Freeport Indonesia, yang berakhir tahun 2021, sehingga harusnya Pemegang Saham Nasional atau Pemerintah bisa mendapatkan Wilayah Pertambangan di Papua ini dengan tanpa mengeluarkan Uang sebesar 3,85 Milyar USD dengan berakhirnya Kontrak Karya tersebut, pada tahun 2021 dengan alasan FCX tidak melakukan penawaran yang wajar sesuai ketentuan Pasal 24 b. Kontrak Karya.
 
Kesimpulan:
 
Karena Masalah Kompleksitias diatas adalah sangat kompleks terkait Pengambilan Keputusan Management Skala Nasional, tentunya hal diatas terpulang dari sudut pandangan mana kita akan mendekatinya, khususnya bagi Pemegang Kekuasaan baik di Level Eksekutif dan Legislatif (DPR), karena masing-masing ada pendukung Pro dan Kontra-nya, di Negara Demokrasi di Indonesia ini yang sedang berproses mencari dan memposisikan Jati Dirinya di Kancah Perpolitikan dan Pembangunan Kelanjutan dari Negeri kita tercinta ini yang merupakan milik dan tanggung – jawab kita bersama dalam rangka mensejahterakan dan meningkatan Kwalitas Taraf Hidup Berbangsa dan Bernegara.
 
Wasalamu alaikum Wr. WB. – Salam Sejahtera
 
Jakarta 25 Desember 2018 – Jelang Akhir Tahun 2018

547130_4018003258398_132607727_n

 

 

 

21 November 2018

REJEKI KESEMPATAN BERMANFAAT DARI ARAH YANG TAK DISANGKA

ALhamdulillah akhirnya dengan izin dan pertolongan ALLAH, Closing perjanjian Pengalihan Piutang atau Cessie telah berlangsung dan ditandatangani dihadapan Notaris, setelah lebih dari 3 bulan Penulis dengan Izin ALLAH terlibat membuat Drafting Perjanjian tersebut  bersama dengan Klien maupun Bank terkait dan terakhir dengan bantuan Notaris.

Memang rejeki maupun kesempatan bermanfaat bagi lingkungan kita,  datangnya bisa dari arah yang kita tidak disangka-sangka,  sesuai  firman ALLAH dalam Kitab Suci AL Quran, dalam hal jika kita berusaha untuk bertaqwa dengan mematuhi perintah ALLAH dan menjauhi larangan NYA. cropped-peta-1.jpg

Penulis yang berprofesi sebagai Independent Business Lawyer,  maka Insya ALLAH,  karunia dan kesempatan untuk berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi lingkungan bisnis kita,   dari ALLAH, adalah  tidak jauh dari ke-ahlian yang diberikan oleh ALLAH kepada kita untuk mencari dan menjemput karunia rejeki dari ALLAH dimaksud.

Klien, maupun para Bank sebagai Stack Holder serta Investor,  yang membutuhkan jasa hukum dari kitapun,   mungkin tidak menduga bahwa kita bisa dipertemukan oleh ALLAH untuk menyelesaikan kemelut yang dihadapi didalam menjalankan dan berusaha untuk mempertahankan bisnisnya.  Memang waktu itu berlalu dengan cepatnya tanpa kita sadari dari hari ke hari. Jika kita mempunyai niat yang baik didalam menjalankan kehidupan nyata didunia ini,  maka ALLAH akan mempertemukan kita dengan lingkungan yang dapat saling melengkapi.

Memang tidak mudah untuk bertindak dan berusaha untuk jujur, profesional, sesuai keahlian yang diberikan kesempatan oleh ALLAH,  kepada kita,  dan yang kita senangi, mempunyai Passion  dan geluti, namun jika kita niatnya baik,  maka ALLAH akan memberikan kesempatan dan jalan keluar bagi kita untuk dapat  bermanfaat memberikan jasa keahlian kita, guna memecahkan kemelut  masalah  yang dihadapi oleh lingkungan bisnis kita sepelik apapun masalah yang dihadapi oleh para stacke holder yang berkepentingan.

Dari pengalaman Penulis sebagai Independent Business Lawyer, maka kita sebagai  manusia yang menjalankan profesi, pekerjaan maupun enterpreneur, serta keahlian bidangnya masing-masing,  harus mempunyai suatu pegangan yang kuat agar tidak terombang-ambing didalam menjalankan kehidupan di dunia yang nyata ini, dimana bagi  Penulis sebagai penganut Muslim, bersyukur mempunyai  pegangan yang sangat kuat yang diberikan oleh ALLAH,  yang tidak dapat putus,  kita harus (i) beriman kepada ALLAH dan (ii) berserah diri kepada ALLAH dan (iii) berbuat kebaikan,   sesuai Firman ALLAH dalam Kitab Suci AL Quran Surat Al Baqarah 256 dan Surat Lukman ayat 22 .  

Untuk hal ini Penulis telah Mengkopi – Cut Paste Kedua Surat Penting tersebut, yang merupakan pegangan bagi setiap penganut Muslim  sebagai berikut :

“SALIN” 

Surat Al Baqarah ayat 256, Allah Ta’ala berfirman :

لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ لاَ انفِصَامَ لَهَا وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ  (سورة البقرة: 256)

“ Tidak ada paksaan dalam ( menganut ) Agama ( Islam ). Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barangsiapa yang ingkar kepada Taghut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh kepada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS Al Baqarah: 256)

Yang kedua, terdapat pada Surat Luqman ayat 22, Allah Ta’ala berfirman :

وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ(سورة لقمان: 22)

“Dan barangsiapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang teguh kepada buhul tali yang kokoh. Dan hanya kepada Allah lah  kesudahan segala urusan ” (QS Surat: Luqman (22).

“Selesai SALIN”

Maka,  dengan berpegang kepada Firman ALLAH diatas, kita sebagai penganut muslim tidak pernah berputus asa akan datang Pertolongan dari ALLAH atas masalah yang kita hadapi didalam kehidupan kita sehari-hari apapun pekerjaan maupun profesi kita. 

 

Memang pada fakta kenyataan kehidupan itu tidak senantiasa mulus jalannya melainkan banyak sekali jalan terjal yang harus kita lalui, yang memang merupakan cobaan dari ALLAH kepada kita semua, untuk dapat meningkatkan kwalitas kehidupan kita ini, sebagaimana seringkali diperingatkan oleh ALLAH kepada kita baik dalam Kitab Suci AL Quran maupun Hadist Rasulullah.

Namun percayalah bahwa dengan kita banyak berdzikir kepada ALLAH didalam menjalankan tugas profesi maupun pekerjaaan dalam kehidupan kita sehari-hari,  dengan pengertian kita senantiasa berusaha untuk ingat kepada ALLAH, maka Insya ALLAH dengan kesabaran dan ketabahan kita serta senantiasa ber-Syukur kepada ALLAH,  maka Insya ALLAH, ALLAH  akan memberikan jalan keluar dari arah yang tidak kita sangka-sangka, asalkan dengan syarat kita berusaha berdoa dan berikhtiar serta mengikuti perintah ALLAH dan menjauhi larangan ALLAH serta bersyukur kepada ALLAH dan bertobat serta sabar, dan membaca Kitab Suci AL Quran serta Sholat sesuai perintah ALLAH.    

Jakarta, 21 November 2018

Agung Supomo Suleiman SH.

AgsS

20 Oktober 2018

Siklus Kehidupan

Filed under: Siklus Kehidupan — agungssuleiman @ 12:11 am
Tags:

Wah sudah lama juga ya tidak menulis di Blogku ini, karena Alhamdulillah sedang sibuk banget dengan pekerjaan Jasa Hukum,  kepada beberapa Klien yang membutuhkan Jasa Hukum membuat Transaksi Business,  terkait Restrukturisi baik Penyertaan Modal  kombinasi dengan Restrukturisasi Pembiayaan, serta yang bermaksud bekerjasama dengan Investor dalam Investasi di Indonesia, baik di Hulu maupun Hilir.

Syukur ALhamdulillah,  ALLAH masih memberikan kehidupan serta Karunia pekerjaan untuk membantu Klien, sehingga terasa Alhamdulillah, bisa bermanfaat dapat menyalurkan karunia dari ALLAH, sebagai Independent Business Lawyer dalam mendraft berbagai Perjanjian Transaksi Business, dari Aspek Hukum Business guna melindungi kepentingan business Klien yang berusaha bertahan dalam bidang bisnisnya masing-masing yang digeluti.

  Hal ini memberikan inspirasi dan semangat bagi Penulis yang juga berusaha Survive dalam Bidang Profesi Business Lawyer yang telah ditekuni dan dipraktekan selama ini dengan izin dari ALLAH, sehingga terasa sibuk sekali pada beberapa bulan ini.

Memang jika kita percaya dan fokus kepada bidang yang kita tekuni, tentunya dengan ikhtiar usaha dan dengan izin dan pertolongan ALLAH, maka Insya ALLAH kita bisa diberikan kesempatan oleh ALLAH untuk dapat surive sesuai dengan Pasion, bakat, takaran rezeki, yang dijatahkan kepada kita, dimana kita tidak akan mengetahui rejeki apa lagi yang akan diberikan ALLAH didepan kita, karena memang sesuai dengan Firman ALLAH dalam Al Quran Surat Gua,   bagi penganut Muslim, kita diwajibkan untuk menyatakan Insya Allah atas kejadian atau apapun yang terjadi besok hari.

Dalam ukuran 12 Bulan berjalan setiap tahun akan ada masa Pacekelik atau Seret, bagi kita masing sebagai individu maupun kelompok manusia, yang kemudian disusul dengan  masa dipenuhi dengan jatah karunia rejeki dari ALLAH sesuai dengan Qadar, kita masing-masing  dimana kita sebagai manusia haruslah berikhtiar sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, dengan Doa dan Berikhtiar..

Kehidupan itu memang siklus perputaran ada masanya naik ada masanya turun, silih bergantian dari masa ke masa dan dari generasi kegenerasi. Yang jelas kita harus senantiasa ingat kepada ALLAH agar kita tidak terjebak dengan bujuk rayuan Syetan maupun hawa nafsu kita sendiri, baik terkait materi, jabatan, kedudukan, karier, kesehatan, dimana hukum silih pergantian ini merupakan Hukum SUNATULLAH dari ALLAH yang berlaku bagi kita semua tanpa terkecuali, baik kita beriman atau tidak beriman.

Dengan kita senantiasa berusaha untuk mengambil makna dari siklus perputaran kehidupan dengan berusaha mengikuti perintah ALLAH dan menjauhi larangannya, istilah populerya dalam agama Islam disebut  “Bertaqwa” sesuai dengan Iman atau Keyakinan kepada ALLAH dengan berpedoman pada Kitab Suci AL Quran bagi penganut Muslim dan Hadist Rasul,  Insya ALLAH kita sesuai Firman ALLAH akan berpegangan kepada tali yang kuat dan tidak akan putus, dalam siklus roda kehidupan ini baik Mikro Cosmos  maupun Makro Cosmos,   sesuai Firman ALLAH dalam Kitab Suci NYA.

Wah sekian dahulu tulisan pagi ini mau olahraga jalan kaki disekitar Kompleks rumahku ya.

Salam hangat,

Agung S.Suleiman

AgsS

 

6 Agustus 2018

SIASAT JITU PEROLEH 51% SAHAM PT FI DILUAR JALUR DIVESTASI 51% FCX

Sorotan Protes Para Pengamat / Kalangan Masyarakat atas Tingginya Nilai Akuisi Pembelian sebesar USD 3,85 atau Rp. 56 Trilliun.
Mengingat besarnya Nilai Pembelian USD 3,85 Milyar atau Rp 56 Trilliun atas 40% Hak Partisipasi PT Rio Tinto atas Bagian Pengingkatan Produksi diatas 115 K Ton Per Hari, yang dapat ditukar dengan Saham, maka “Jumlah Nilai Akuisisi Mana” mendapatkan banyak Soroton, Tanggapan, kritikan dari Para Pengamat maupun Kalangan Masyarakat luas, dimana banyak yang bertanya kenapa tidak menungu saja berakhirnya 30 Tahun masa Kontrak Karya yang akan berakhir tanggal 30 Desember 2021.
HAK Perpanjangan dari PT Freeport Indonesia Company dalam COW /KONTRAK KARYA) :
Perlu diketahui bahwa secara Hukum Kontraktual – Kontrak Karya 30 Desember 1991, Pasal 31 :
menentukan
Article 31
Term
1, This Agreement shall become effective on the date of the Signing of this Agreement.
2. Subject to the provisions herein contained, this Agreement shall have an initial term of 30 Years from the date of the signing of this Agreement; provided that the Company shall be entitled to apply for two successive ten year extensions of such term, subject to Government approval. The Government will not unreasonably withhold or delay such approval. Such application by Company may be made at any time during the term of this Agreement, including any prior extension.
CATATAN :
Berdasarkan ketentuan Pasal 31 dari Kontrak Karya diatas, PT Freeport berhak mengajukan Perpanjangan 2 X 10 Tahun, dengan persyaratan disetujui oleh Pemerintah.
Pemerintah tidak akan menahan atau menunda persetujuan tersebut secara “tidak wajar”. Permohonan perpanjangan diatas oleh Perusahaan dapat diajukan setiap saat selama jangka waktu pada masa periode COW ini.
Berdasarkan ketentuan Pasal 31 COW diatas, Pemerintah berhak untuk menahan atau menunda persetujuan permohonan Perpanjang kontrak dari PT Freeport Indonesia, jika Pemerintah mempunyai alasan “yang Wajar”
Pertanyaan Mendasar Secara Hukum Kontraktual adalah :
Apakah jika Harga Akuisi atau Pembelian dari Hak Partisipasi Hasil Produksi PT Rio Tinto, yang nantinya berhak di Konversi atau ditukar menjadi Saham yang dikeluarkan oleh PT Freeport adalah terlalu tinggi, dapat dijadikan dasar alasan hukum oleh Pemerintah untuk menahan atau menunda Permohonan Perpanjangan dari PT Freeport dengan alasan harga Akuisi terlalu tinggi sehingga tidak wajar ?
ANALISA JAWABAN :
Penulis amati bahwa PT Rio Tinto sebenarnya merupakan Pihak lain yang tidak terdapat dalam Perjanjian Kontrak Karya (COW) 30 Desember 1991 yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Menteri Pertambangan dan Energi dengan Freeport -McMoran Copper & Gold Inc.
Terindikasi di Media bahwa Pemerintah tahun 2016, mengakui adanya Hak Partisipasi Hasil Produksi 40% dari PT Rio Tinto atas Bagian Peningkatan Produksi diatas 115 Ton Per Hari (“115K“) yang ditandatangani oleh PT Rio Tinto dengan dengan PT Freeport Indonesia.
Namun secara Hukum Kontraktual, Perjanjian Kontrak Karya 30 Desember 1991 antara PT Freeport dan Pemerintah, terkait Kewajiban Divestasi 51% oleh FCX kepada Pemegang Saham Nasional, adalah hanya mengikat PT Freeport dan Pemerintah Indonesia, dan bukan dengan PT Rio Tinto.
Maka Harga USD 3,85 Milyar yang disepakati oleh PT Rio Tinto dan PT Inalum atas “Pembelian Hak 40% atas Bagian Peningkatan Produksi diatas 115 K” yang berhak di Konversi menjadi saham yang dikeluarkan PT Freeport Indonesia, bukan merupakan implementasi pelaksanakan Harga Divestasi dari Saham FCX yang yang diatur dalam Pasal 24 ayat b dari COW, dimana ditentukan secara Rinci sebagai berikut (Terjemahan Text Bahasa Indonesia – dimana KONTRAK Karya dibuat dalam 2 Bahasa – Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia) yang terbaca dalam :
Pasal 24 b.Kontrak Karya (COW) :
“SALIN”
Selama Periode 12 Bulan Pertama setelah Ulang Tahun ke 10 tanggal ditandatanganinya COW dan setiap periode 12 bulan setelah itu untuk sebanyak 10 periode, sepanjang diminta oleh Pemerintah untuk memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan sepanjang kondisi pasar modal di Indonesia pada saat memungkinkan saham-saham dijual sesuai dengan permintaan pasar dengan harga yang wajar di Bursa Efek Jakarta, atau dengan cara lain kepada “Pihak Nasional Indonesia” sejumlah saham melalui penjualan tersebut, baik langsung maupun tidak langsung sebesar 2 1/2 persen dari Modal saham Perusahaan yang diterbitkan sampai pada satu saat dimana jumlah keseluruhan saham yang dijual sesuai Pasal 24 ayat 4 COW akan mencapai jumlah, langsung atau tidak langsung,setelah semua hasil penjualan terebut dan setiap saham yang sekarang atau selanjutnya dimiliki Pemerintah 45% dari Modal Saham Perusahaan yang diterbitkan;
dengan ketentuan bahwa sekurang-kurangnya 20% dari Modal saham yang diterbitkan tersebut harus dijual di Bursa Efek Jakarta, dan untuk selanjutnya bila 20% dari saham tersebut tidak di di Bursa Efek Jakarta, Perusahaan diharuskan menjual atau berusaha untuk menjual pada penawaran umum di Bursa Efek Jakarta, atau
dengan cara lain kepada Pihak Nasional Indonesia dengan saham-saham yang cukup untuk mencapai suatu jumlah yaitu 51% dari Modal Saham Persahaan yang diterbitkan, tidak lebih lambat dari Ulang Tahun ke- 20 tanggal ditandatanganinya Kontrak Karya ini, sampai mencapai yang dikehendaki oleh Pemerintah, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan sepanjang kondisi pasar modal di Indonesia pada saat itu memungkinkan saham dijual “sesuai dengan permintaan pasar dengan harga yang wajar”.
“SELESAI SALIN”
CATATAN:
Kita lihat bahwa pada butir d Pasal 24 ayat 2 – COW, menentukan bahwa jika setelah penandatangan Persetujuan (Kontrak Karya/COW) ini Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku atau kebijaksanaan – kebijaksanaan atau tindakan-tindakan Pemerintah memberlakukan ketentuan pengalihan saham yang lebih ringan dari ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal ini, ketentuan pengalihan saham yang lebih ringan tersebut yang akan berlaku bagi pihak-pihak dalam Perjanjian Kontrak Karya ini.

Dengan uraian dasar ketentuan Kontrak Karya diatas, seharusnya jika Pemerintah hendak tidak memberikan Permohonan Perpanjangan dari Kontrak Karya, maka mengingat Ketentuan Peraturan Pemerintah no 1 Tahun 2017, menentukan Divestasi adalah 51%, maka kemungkinan langkah yang dapat digunakan oleh Pemerintah untuk tidak memperpanjang Permohonan PT Freeport untuk memperpanjang 2 x 10 Tahun setelah tahun 2021, adalah dengan “Alasan Harga Akuisi yang diajukan oleh Freeport McMoran (FCX) “tidak wajar” sesuai Pasal 24 b diatas.

 

 

Menurut Penulis alasan “tidak wajar” yang dapat dipakai sebagai alasan dasar hukum adalah :
Harga Saham dari PT Freeport adalah untuk Sisa Aset Cadangan Deposit didalam Wilayah Pertambangan Umum PT Freeport yang tinggal 3 – 4 Tahun dari Tahun Ditandatangani Perjanjian Divestasi, dimana Pertanyaan mendasarnya adalah :
Apakah Nilai Harga Saham yang ditawarkan FCX kepada PT Inalum adalah :
senilai dengan Sisa Cadangan Deposit yang dapat di Produksi PT Freeport hingga tahun 2021, dan Bukan Cadangan Hingga Tahun 2044 ( Periode Perpanjangan 2 x10 setelah 2021).
Namun kita amati bahwa : “Harga Hak Penjualan” Hak Produksi 40% atas Bagian Peningkatan diatas 115K (Ton Per Hari) dari PT Rio Tinto yang dijual kepada PT Inalum adalah Transaksi senilai USD 3,85 Milyar atau Rp. 56 Trillun, adalah :
Transaksi Penjualan Diluar Ketentuan Divestasi 51% yang harus dilaksanakan oleh FCX sesuai pasal 24 d Kontrak Karya”, sehingga tidak dapat dipergunakan Pemerintah Indonesia untuk tidak memperpanjang Permohonan PT Freeport Indonesia, karena memang PT Rio Tinto bukan Pihak yag mengadakan Perjanjian Kontrak Karya 30 Desember 1991 dengan Pemerintah.
Maka terlihat bahwa Pengalihan Hak atas 40% atas Bagian Peningkatan Produksi, secara Hukum Kontraktual “bukanlah” implementasi 51% Divestasi dari saham FCX yang dibeli oleh PT Inalum dari PT Rio Tinto, dengan Harga USD 3,85 Milyar atau Rp.56 Trilliun,
melainkan adalah Hak Partisipasi Interest 40% BAGIAN Peningkatan Produksi diatas 115 K dari PT Rio Tinto yang dibeli oleh PT Inalum, dimana nantinya pada tahun 2022, dapat di – Konversi / ditukar menjadi Saham atas Saham yang dikeluarkan oleh PT Freeport Indonesia, sesuai Perjanjian antara PT Rio Tinto dan PT Freeport Indonesia, sewaktu PT Rio Tinto setuju mendanai Capex dan Opex sebesar USD 400 juta untuk Peningkatan Produksi dari 115 Ton Per Hari menjadi Target 190 Ton Per Hari.
Selanjutnya PT Inalum, juga setuju mengeluarkan uang USD 350 Juta untuk Pembelian 100% Saham yang dipegang oleh FCX di PT Indocopper Investama yang memiliki 9,36% Saham di PT. Freeport Indonesia.
Diperkirakan, PT Inalum akan melakukan penyuntikan dana “Untuk Tambahan Saham” yang akan dikeluarkan oleh PT Freeport untuk menutupi kekurangan jumlah saham agar dapat mencapai “Mayoritas Divestasi 51%” sebagaimana diinginkan oleh Pemerintah Melalui 3 Menteri yaitu Menteri ESDM, Menteri Keuangan dan Menteri BUMN.
  • KESIMPULAN :
PT INALUM TAK MEMBELI SAHAM DARI FCX dalam Kerangka Kewajiban 51% Divestasi oleh FCX, sesuai Pasal 24 b dari Kontrak Karya 30 Desember 1991.
Dari uraian ringkas diatas, dapat kita simpulkan bahwa terindikasi PT Inalum, tidaklah membeli saham dari FCX, dalam rangka PELAKSANAAN DIVESTASI 51% OLEH FCX, sesuai Pasal 24 b dari COW, karena Harga Saham yang ditawarkan oleh FCX, dirasakan terlalu tinggi oleh Pemerintah dan tidak Wajar, melainkan merupakan :
Siasat atau Kiat Jitu” Pemerintah dan PT Inalum untuk TETAP dapat memperoleh Saham 51% dari seluruh saham yang dikeluarkan oleh PT Freeport, tanpa melalui Implementasi Kewajiban FCX untuk Divestasi 51% Sahamnya kepada Pemegang Saham Nasional, sesuai Pasal 24 B – COW, melainkan dengan cara lain yaitu :
(a) melakukan perundingan dengan PT Inalum untuk “Hak Partisipasi 40% Bagian Peningkatan Produksi diatas 115 K (Ton Per Hari) , yang dibeli oleh PT Inalum dari PT Rio Tinto, mengingat PT Rio Tinto, juga sedang berusaha melakukan Opsi untuk menjual Hak Partisipasi 40%, sebagai akibat PT Rio Tinto tidak mau terlibat dalam “ketidak Pastian” akibat Potensi Terjadinya “Dead Lock” dalam renegosiasi Kontrak Karya 31 Desember 1991, antara Pemerintah dan FCX, yang berlarut-larut, dimana FCX telah mengancam untuk mengajukan tuntutan ke Arbitrasi Internasional terhadap Pemerintah Indonesia, dimana terindikasi tercapai kesepakatan Harga Partisipasi 40% PT Rio dengan Harga USD 3, 85 Milyar atau Rp 56 Trilliun, dimana Pemebelian Hak Partisipasi Interest 40% dari Rio Tinto, pada tahun 2022, berhak di Konversi menjadi Saham yang dikeluarkan oleh PT Freeport, yang nilainya seharga Nilai Pencapaian Peningkatan Produksi diatas 115 K (Ton Per Hari); dan
(b) PT Inalum membeli 100% saham FCX di PT Indocopper Investama yang memiliki 9, 36% Saham yang dikeluarkan oleh PT Freeport Indonesia dengan harga USD 350 juta (Note : dimana Saham ini semula di Buy Back oleh FCX dari Group Bakrie) .
(c) membeli Saham Pemerintah yang memang telah dimiliki di PT Freeport sebesar sekitar 9 % – 10%, serta
(d) beberapa “saham baru” yang akan dikeluarkan dari Portepel atau saham yang belum dikeluarkan dari Modal Dasar PT Freeport Indonesia, guna dapat terpenuhinya 51% Saham dari seluruh Saham yang dikeluarkan oleh PT Freeport,
Sehingga Komposisi Perbandingan Saham antara PT Inalum dan FXC atas saham yang dikeluarkan oleh PT Freeport adalah :
PT Inalum :    51% 
     dan
FCX  :            49%.
Terlihat, bahwa dengan disepakatinya Head Of Agreement (HOA), maka dapat kta indikasikan bahwa :
Pemerintah  tidak menempuh jalur untuk mencari Alasan Yang Wajar untuk  menunda atau tidak memberikan persetujuan atas Permohonan PT Freeport untuk memperpanjang masa Hak Pengelolaan Penambangan Tembaga dan Emas sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Kontrak Karya, meskipun FCX telah menawarkan Harga Divestasi yang tinggi dan tidak wajar,  melainkan Pemerintah  dengan Cara Lain berusaha mencari  :
Siasat dan Kiat Jitu  guna dapat  mencapai  TARGET kepemilikan Saham 51 %  atas saham yang dikeluarkan oleh PT Freeport, melalui :

 

  • Pembelian Hak Partisipasi 40 % atas Bagian Peningkatan Produksi diatas 115 K – Ton Per Hari (yang tentunya harus lebih murah dari Harga Divestasi 51% yang ditawarkan oleh FCX)

  • Pembelian 100% Saham FCX di PT Indocooper Investama yang memiliki 9,36 %  di  PT Freeport , 
  • ditambah saham Pemerintah yang telah ada antara 9 – 10%, 

dan

  • Tambahan Saham Baru dari Portepel ( atau saham yang belum dikeluarkan dari Modal Dasar PT Freeport Indonesia,

sebagaimana diuraikan secara ringkas diatas.

PERSOALAN YANG MASIH KRUSIAL dari Masyarakat dan Pengamat adalah :
Mengapa Harga dari Pembelian HAK PARTISIPASI 40% PT Rio Tinto atas Bagian Peningkatan Hasil Produksi diatas 115 Ton Perhari adalah USD 3,85 Milyar atau Sekitar Rp56 Trilliun, dan tidak memperpanjang Masa IUPK atau Kontrak Karya 30 Desember 1991 yang berakhir tahun 2021.
Untuk menganalisa hal ini,  maka Penulis akan mencoba menulis dalam tulisan lanjutan terkait liku-liku PT Inalum maupun Pemerintah terkait Kewajiban Divestasi 51% Saham di PT Freeport Indonesia, dimana sesuai nasehat kawan Penulis, Penulis akan mengecek :

Reserve Deposit Cadangan Tembaga dan Emas dari PT Freeport atau FCX yang termuat dalam : 

Laporan  Freeport McMoran (“FCX”)  di  SEC  (“Security And Exchange Commision”) untuk Fiscal Year Ended December 31, 2017

yang dapat kita telusuri  di Website, mengingat  Freeport MacMoran adalah      Perusahaan Go Public di USA, sehingga ada kewajiban dari Perusahaan Public untuk membuat Laporan untuk diajukan ke SEC.  

Agung Supomo Suleiman

6 Agustus 2018 di edit 8 Agustus 2018

23 Juli 2018

BAGAIMANA KELANJUTAN Head Of Agreement (HOA) DIVESTASI 51% PT Freeport Indonesia ?

Bagaimana kelanjutan dari Head of Agreement yang menurut Menteri BUMN serta Menteri Keuangan dalam Konferensi Pers tanggal 12 Juli 2018, telah  ditandatangani oleh PT Inalum, PT Freeport, Freeport MacMoran, PT Rio Tinto ?

Menurut Pengamatan Penulis yang berprofesi sebagai Independent Business Lawyer, maka Head Of Agreement dalam dunia bisnis memang sering dibuat oleh Para Pihak yang hendak menjejaki suatu kerjasama bisnis maupun investasi,  dimana dimuat Pokok Pokok  Butir –  awal pengertian dan persamaan maksud yang  selanjutnya akan dilanjutkan dengan negosiasi oleh Para Pihak  untuk membuat Perjanjian lebih rinci terkait maksud dan kesepakatan diantara Para Pihak  didalam menjejaki suatu transaksi bisnis tersebut.

Penulis amati di Media antara lain Media Reuter,  dimana kita ketahui bahwa terdapat perbedaan pandangan terkait deng:an “Kekuatan Hukum” atau “Legal Binding” dari Head Of Agreement (“HOA”), dimana menurut Menteri BUMN,  HOA dianggap mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atau “Legal Binding”,  sedangkan  Rio Tinto  maupun Freeport,  menurut Media Reuter  berpandangan bahwa HOA dimaksud belum mengikat atau binding.

 

Sebagaimana kita ketahui,  sesuai keinginan  Pemerintah maupun DPR, maupun para pengamat,  berdasarkan pengalaman yang dialami oleh Pemerintah khususnya di forum Arbitrasi Internasional,  jika terjadi perselisihan di Badan Arbitrasi,  maka Pemerintah  tidak berkeinginan lagi untuk  berada dalam kedudukan yang sejajar dengan Pihak Pengusaha Kontraktor Pertambangan Umum dan Mineral.

Maka, pada tahun 2009, melalui Undang-Undang Minerba tahun 2009, sistim Kontrak Karya, dimana Pemerintah dalam hal ini Menteri Pertambangan turut mendatangani Kontrak Karya sebagai Pihak dalam Perjanjian,  selama lebih dari 50 tahun diperlakukan dalam kegiatan Pengelolaan Pertambangan Umum dan Mineral termasuk Batu Bara,  telah dirubah menjadi sistim pemberian Izin Usaha Pertambangan,  maupun IUPK,  dimana Pemerintah baik pada tingkat Pusat Menteri maupun dilevel Kabupaten/Provinsi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Minerba tahun 2009,  diberikan wewenang untuk mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan Umum IUP  maupun Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) kepada Kontraktor Pertambangan Umum, Mineral maupun Batubara, tergantung letak lokasi Wilayah Pertambangan Umum Mineral dan Batu Bara itu berada.

Tentunya ada masa transisi tenggang waktu  dari Kontrak Karya untuk dirubah menjadi IUP atau IUPK.

Pada awal dari diterapkannya IUP dan IUPK dimana tidak ada lagi Perjanjian Kontrak Karya antara Para Pihak, maka terjadi protest atau keberatan dari Para Investor terutama Investor Penanam Modal Asing,  dengan alasan bahwa tanpa adanya Perjanjian yang ditandatangani oleh Para Pihak akan memberikan “ketidak pastian hukum”, mengingat mereka belum menaruh kepercayaan kepada Sistim Hukum maupun Penyelesaian Hukum yang berlaku dan dipraktekkan di Indonesia.  Namun  Pemerintah  tetap bersikukuh bahwa sistim Izin Usaha Pertambangan akan tetap diberlakukan dalam Pengelolaan Pertambangan Umum di Indonesia,  dimana ketentuan Persyaratan kepada Investor terkait Penambangan,   akan dilampirkan dalam IUP maupun IUPK yang akan dikeluarkan oleh Pejabat Yang Berwenang dalam Pertambangan Umum di Wilayah Pertambangan Umum di Indonesia, sesuai ketentuan Undang-Undang Minerba Tahun 2009.

Pada perkembangannya, khususnya terkait dengan Renegosiasi antara Pemerintah dan PT Freeport, kita  amati  Pemerintah mempunyai kebijakan, yang berpandangan bahwa sebaiknya BUMN,  yang akan menggantikan kedudukan sebagai Pihak dalam kepemilikan Pemegang Saham yang mendapatkan IUPK untuk Pengelolaan Penambangan Berskala Besar seperti Wilayah Pertambangan yang diberikan kepada     PT Freeport.

Maka sejalan dengan kebijakan  ini,  guna dapat lebih memperkuat keadaan keuangan dari Perusahaan BUMN,  Pemerintah yang diwakili oleh Menteri BUMN yang berkordinasi dengan Menteri Keuangan dan Menteri ESDM, cenderung  membentuk suatu Perusahaan Holding dari beberapa Perusahaan BUMN yang bergerak dalam Pertambangan Umum,  dimana sebagai langkah implementasi ditunjuk PT Inalum sebagai Holding dari beberapa perusahaan BUMN yaitu PT Timah, PT Aneka Tambang, PT Bukit Asam, dan PT Indonesia Asahan Inalum (Inalum), hal mana akan di tuangkan dan diatur dengan ketentuan agar mempunyai landasan Hukum. 

Terkait  implementasi Divestasi 51% Saham PT Freeport, maka  telah diambil  keputusan  kebijakan oleh Menteri BUMN bahwa  PT Inalum  yang  akan  melakukan  Joint Venture dengan Freeport MacMoran melalui   Pembelian 40%  Hak  Partisipasi  dari Rio Tinto yang mempunyai Perjanjian Partisipasi dengan PT Freeport, dimana Rio Tinto setuju untuk menalangi Dana  USD 400 juta, untuk keperluan Peningkatan Produksi Tambang Tembaga dan Emas PT Freeport dari 115 K atau 115 Ton Per hari menjadi 190 K Ton Per Hari pada sekitar tahun 1995 – 1996.

Terindikasi  Bagian Peningkatan Hasil Produksi Tambang Tembaga dan Emas diatas  115 K,  PT Freeport mendapatkan 60 % dan PT Rio Tinto mendapatkan 40% dari Hasil Tambang Tembaga dan Emas tersebut, sedangkan Hasil Produksi sampai 115 K Ton Per Hari tidak merupakan bagian Hasil Produksi yang dibagi hasil antara PT Freeport dengan PT Rio Tinto .

Mengingat Penulis juga seringkali terlibat dalam Pembuatan Kontrak di Kegiatan Perminyakan di Indoneia, maka Schema ini “hampir mirip” dengan Schema “Enhance Oil Recovery” (EOR) atau Peningkatan Produksi Migas  dalam Schema Perminyakan dan Gas, dimana atas Tingkat Produksi Minyak yang sudah bisa dihasilkan oleh Pertamina merupakan “Unshare-able Oil”, sedangkan atas Bagian Produksi yang bisa ditingkatkan akan dibagi Hasil oleh Pertamina dan Pihak Kontraktor yang diajak untuk berinvestasi “meningkatkan Produksi  Minyak-gas” dimana Bagian Yang Bisa Ditingkatkan Produksinya menjadi “Shareable Oil” atau Bagian yang Dapat di Bagi -Hasil.   

Penulis amati dari data di Website, terindikasi Rio Tinto pada akhir tahun 2021, atau tahun 2022, akan berhak menukar Hak Partisipasi Hasil Produk schema ini  dengan Saham,  namun berapa Nilai dan Jumlah Saham yang dapat ditukar dengan Hak Partisipasi 40% dengan Batasan diatas  115K, tergantung berapa Pencapaian Peningkatan Kenaikan Produksi yang dapat dicapai dengan jumlah DANA USD 400 juta tesebut oleh PT Freeport.

Hak Partisipasi 40 % Schema dan Struktur diataslah,  yang  akan diambil dan dibeli oleh PT Inalum,  dengan harga USD 3, 85 Milliar atau Rp. 56 Trilliun, sesuai  Press Release Menteri BUMN,   yang banyak mendapat tanggapan dan kritikan di Media,  khususnya  atas Nilai Pembelian Divestasi  yang dianggap terlalu tinggi.

Secara Hukum Kontraktual dan Hukum Korporasi, terdapat perbedaan yang nyata  antara Hak Partisipasi dan Hak Pemegang Saham yaitu bahwa Hak Partisipasi tidak memberikan Hak Suara dalam Rapat Pemegang Saham PT Freeport, sehingga kendali pengontrolan managemen atas  PT Freeport adalah  tetap dipegang oleh PT Freeport,  tanpa campur tangan dari PT Rio Tinto sebagai Pemegang Hak Partisipasi 40% Hasil Produksi Tembaga dan Emas.

Selain PT Rio Tinto berkedudukan sebagai Pemegang Hak Produksi 40 % diatas 115 K Ton Per Hari, terindikasi PT Rio Tinto berkedudukan sebagai Pemberi Dana Capex (Capital Expenditure / Pengeluaran Kapital) dan Opex (Operation Expenditure / Biaya Operasi) untuk menaikan Tingkat Produksi dari 115 K menjadi 190 K Per Hari sebagaimana terindikasi disepakati  oleh PT Freeport / FCX dan PT Rio Tinto.

Namun setelah tahun 2022,  PT Rio Tinto berhak untuk menukar Hak Partisipasi  menjadi Hak Pemegang Saham,  sehingga PT.Rio Tinto nantinya berhak mempunyai “Hak Suara” di RUPS  sebagai Pemegang Saham PT Freeport, maupun mendapatkan Dividen atas keuntungan dari PT Freeport Indonesia, sesuai percentage Saham yang disepakati untuk  ditukar dari 40% Hak Partsipasi diatas Bagian Produksi 115K tersebut.

 

 

 

 

 

 

PERJANJIAN JOINT VENTURE   dan Perjanjian Jual Beli Saham.

Penulis mengamati  bahwa  karena PT Inalum nantinya akan menjadi pemegang saham di PT Freeport Indonesia, maka  dalam praktek lazimnya akan dibuat Perjanjian Joint Venture maupun Perjanjian Pemegang Saham (Shareholders Agreement), serta Perjanjian Jual Beli Saham (Shares Sales Purchase Agreement) antara Para Pihak yaitu  Freeport MacMoran, dan PT Inalum yang menggantikan kedudukan dari PT Rio Tinto sebagai Pemegang Saham, maupun PT Rio Tinto.

Adapun untuk mencapai Porsi 51% Saham  atas  seluruh  saham  yang  dikeluarkan          PT Freeport, maka   PT Inalum selain dari Penukaran 40% Hak Partisipasi diatas dengan sejumlah Saham yang akan di appraise penilaian oleh Independent Appraisal, juga akan didapat dari Saham yang dipegang oleh PT Indocooper Investama yang disebut Menteri BUMN bernilai USD 350 juta, maupun saham baru yang dikeluarkan dari Portepel    untuk mencapai Porsi 51%.

  • FREEPORT McMoran MENGHARAPKAN KEPASTIAN.   

Tentunya Freeport McMoran (FCX)  berusaha agar kelanjutan dari Operasi Pengelolaan dan Produksi dari PT Freeport tidak terganggu dengan Pelaksanaan Implementasi Divestasi 51%, sehingga didalam Perjanjian Joint Venture,  nampaknya akan terjadi  negosiasi yang cukup alot antara PT Inalum  dan Freeport MacMoran (“FCX”) atas issue  kepastian Jaminan Kelancaran Operasional dari Pengelolaan Explorasi, Exploitasi dan Produksi dari PT Freeport, dimana terindikasi FCX meskipun tidak mayoritas akan berusaha untuk tetap turut serta “berhak mengendalikan” Operasional, sebelum FCX menyuntik Cash Call Kontribusi 49% Dana Capex dan Opex. Begitu juga FCX menginginkan adanya kepastian atas Beban Pajak, Royalti serta Beban  Iuran lainnya yang tetap berlaku sebagaimana disepakati,  apabila terjadi pergantian Pemerintahan dimasa kepanjangan 2 x 10 dari IUPK. 

  • PEMERINTAH MENGHARAPKAN PEMASUKAN AGGREGATE ( AKUMULASI -KUMPULAN) NEGARA LEBIH BESAR ANTARA IUPK SETELAH DIVESTASI DIBANDINGKAN DENGAN KONTRAK KARYA.

Dilain Pihak Pemerintahan Indonesia melalui  Menteri ESDM, Menteri BUMN dan Menteri Keuangan maupun Menteri KLH sebagai Eksekutif Pemerintahan  akan memastikan bahwa :

  • Aggregate Penerimaan Negara dengan sistim IUPK maupun setelah terjadinya Divestasi melalui Pemebelian Saham dan Paralel Pembelian Hak Partisipasi 40% dari PT Rio Tinto diatas Metal Strip 115 K Ton Per Hari Saham, haruslah  lebih besar dari pada sebelum IUPK maupun sebelum Divestasi dilaksanakan.
  • Selain itu Pemerintah juga menekankan harus terlaksananya  Pembangunan Smelter dalam waktu 5 Tahun semenjak tahun 2021 benar bisa dilaksanakan, guna menjamin adanya Nilai Tambah dari Barang Tembaga dan Emas didalam negeri. 

  Tentunya Pemerintah juga akan mengusahakan agar “Pengadaan Dana Pinjaman” baik untuk Pembelian Pelaksanaan Divestasi 51% oleh PT Inalum,  lewat Schema Struktur Pembelian Saham paralel dengan Hak Partisipasi Rio Tinto 40% dari Bagian diatas 115K,  yang berhak ditukar menjadi saham  dimaksud,  dapat diperoleh, dimana kemungkinan Pinjaman berasal dari Bank BUMN maupun Swasta Indonesia dikombinasikan dengan Bank Asing agar tekanan terhadap Cadangan Devisa Dalam Negeri bisa ditekan.

IUPK

Terkait Kontrak Karya PT Freeport,  maka Kontrak Karya ini, nantinya tidak berlaku lagi   dan akan digantikan dengan IUPK, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Minerba Tahun 2009,  dimana  segala Pokok Persyaratan Penting yang telah disepakati Para Pihak, termasuk Kewajiban Pembangunan Smelter maupun Jaminan Pengendalian Lingkungan Hidup akan ditaati dituangkan dalam Lampiran IUPK untuk ditaati  PT Freeport yang 51% saham akan  dimiliki oleh PT Inalum dan 49% Freeport MacMoran (FCX).

Jakarta, 23 Juli 2018  di-edit  6 Agustus 2018

Agung Supomo Suleiman

Independent Business Lawyer 

 

 

 

   

 

Laman Berikutnya »

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.

The Signs

Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang yakin, dan (juga) pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tiada memperhatikan?’ (adz-Dzariyat: 20)

The Signs

Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang yakin, dan (juga) pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tiada memperhatikan?’ (adz-Dzariyat: 20)

%d blogger menyukai ini: