SNAPSHOT ARTIKEL HUKUM BISNIS AgsS LAW – SACO AgungsS

27 Februari 2014

TIDAK ADA MAP ROAD TERUKUR UNTUK REALISASI NILAI TAMBAH EKSPOR ORE

Nampak, dari pengamatan Penulis dengan membaca berita- berita di Media Electronik akhir-akhir ini, ternyata banyak Pengusaha TAMBANG yang mengeluh dengan adanya Larangan Eskpor dari Pemerintah karena menurut mereka belum adanya Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian yang tersedia untuk mengolah  Bahan Mineral Tambang Ore Mentah mereka di dalam Negeri Indonesia,  termasuk keberatan dari Para Bupati /Kepala Daerah Provinsi  karena menurut mereka Pendapatan Asli Daerah (PAD)  mereka menjadi terganggu pemasukannya,  dengan adanya Larangan Ekspor Bahan Baku Mineral MENTAH TANPA DIOLAH tahun 2014.

  • Sebagaimana kita peroleh data dari Warta Minerba pemohon yang mengajukan Permohonanan Rencana Pembangunan Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian adalah sebanyak 185 ( seratus Delapan Puluh Lima) sedangkan yang Prospek yang berpotensi untuk dibangun dalam Tahapan Konstruksi   sebanyak 9 (sembilan) :
     http://www.minerba.esdm.go.id/library/content/file/28935-Publikasi/008f75e938deed453b91c2a3caa236a42013-11-08-20-03-45.pdf

 Terdapat :

  • ·          185  Pengajuan Rencana Pengajuan Rencana Pengolahan dan Pemurnian sebelum Permen ESDM No. 7/2012 dan Sesudah Permen ESDM No. 7/2012:

    Status Smelter

    Jumlah 

     

    Pengolahan & Pemurnian Telah Beroperasi 

     

     

    7

     

    Pengajuan Rencana Pengolahan dan Pemurnian sebelum Permen ESDM No. 7/2012

     

    24

    Pengajuan Rencana Pengolahan dan Pemurnian setelah Permen ESDM No. 7/2012

    154

    TOTAL

    185 

  •  ·         9 ( sembilan) fasilitas pengolahan dan pemurnian yang berpotensi untuk dibangun dengan diagaram sebagai berikut:

1

PT Aneka Tambang, Tbk

Halmahera Timur Buli) Malut

Bijih Nikel Fe

Ni

KONSSTRUKSI

2

.PT Bintang Delapan Mineral

Morowali, Sulteng

Bijih Nikel FeNi

Konstruksi

3.

PT Stargate Pasific Resources

Konawe Utara, Sultra

Bijih Nikel NPI

Konstruksi

4.

PT Putra Mekongga Sejahtera

Kolaka, Sutra

Bijih Nikel NPI

Konstruksi

5.

PT Meratus Jaya Iron Steel

Batu Licin, Kalse

Bijih Besi Pig Iron

Konstruksi

6

PT Indonesia Chemical Alumina

Tayan, Kalbar

Bauksit CGA

Konstruksi

7.

PT Sebuku Iron Lateritic Ore

Kotabaru, Kalsel

Bijih Besi

Konstruksi

8.

PT Kembar Emas Sultra

Konawe Utara, Sultra

Bijih Nikel NPI

Studi Kelayakan

9.

PT Delta Prima Steel

Tanah Laut, Kalsel

Bijih Besi Sponge Iron

Konstruksi

  • Adapun Perusahaan Tambang maupun Asosiasi Tambang Indonesia (IMA)  melalui Pengacara mereka juga mengajukan Uji Materi atas Peraturan Pelaksana yang melarang Ekspor Ore Mentah serta Menteri Keuangan yang mengenakan Beban Bea Keluar yang tinggi  kepada Mahkamah Konstitusi dengan alasan bahwa Ketentuan tersebut bertentangan dengan Kebijakan Pemerintah dalam Kontrak Karya yang tidak mengenakan Beban Keluar Bahan Mentah Mineral dengan Beban Progressif yang tinggi tersebut.

Sebagaimana kita ketahui Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan No.6/PMK.011/2011 No.6 yang dikeluarkan  pada Tahun 2014 yang merupakan Kebijakan dan Ketentuan pengenaan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar Barang Mineral ditentukan bahwa BEA KELUAR PROGRESSIF :PHOTO TAMBANG

    • tarif bea keluar untuk tembaga sebesar 25%,
    • sedangkan untuk komoditas mineral yang lainya hanya sebesar 20%.
    • pada semester pertama 2015 kenaikan bea keluar berlaku untuk tembaga dinaikkan menjadi sebesar 35%  dan
  • di semester kedua 2015 menjadi 40%.
    • untuk komoditas mineral lainnya, pada semester pertama 2015 dinaikkan menjadi 30% dan
    • di semester kedua 2015 sebesar 40%.
  • Kenaikan tarif pun terjadi  Tahun 2016 untuk seluruh komoditas mineral yakni di semester pertama menjadi 50% dan di semester kedua sebesar 60%.

bagi yang mengekspor Bahan Galian yang belum diolah hingga Tahun 2017 sebagai Batas Waktu dibuatnya Peleburan (Pengolahan) dan Pemurnian Bahan Galian Tambang di Wilayah  Tambang Indonesia.

  • Disini kita melihat bahwa banyak Stackholders yang mempunyai kepentingan-kepentingan,  baik (a) Pemerintah Daerah /Bupati/Gubernur yang mengharapkan adanya Jaminan Kesinambungan  Pendapat Asli Daerah  dari Iuran Exkspor  Hasil Ekspor Ore Mentah (Yang Belum Diolah)  tidak tergPENGERUK TAMBANGanggu,                       (b) Perusahaan Tambang yang tidak mempunyai Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian sendiri  yang juga  terganggu Cash-In dari Usaha Tambang Ekspor Bahan Ore Mentahnya yang sudah dilarang untuk diekspor pada tahn 2014, sedangkan (c) Perusahaan Tambang yang mempunyai Kontrak Karya dengan Pemerintah,   mengKlaim  telah dikenakan Bea Keluar Bahan Tambang yang “Lebih Tinggi”  dari Bea Keluar yang tertuang dalam Kontrak Karya yang telah disetujui oleh Pemerintah dan Kontraktor Tambang dan telah dikosultasikan dengan DPR pada saat ditandatangan.

Kita haruslah belajar dari Kebijakan Pemerintah dari Negara Asing mapun kesepakatan dari Para Expertise – Ahli yang memberikan Payung Hukum serta Insentif menarik agar Investor mereka dapat tertarik untuk Membangun Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian di negara wilayah mereka dengan memberikan peluang  “Jaminan” atas “Hak Mendapatkan Produk Tambang” yang diolah di Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian bagi  Pengusaha Hilir untuk mendapatkan Pendanaan baik dari Bursa Saham maupun Pembiayaan Fasiltas Pinjaman  dari Bank.

  • Penulis sewaktu bekerja sebagai In House Legal Counsel di PT Freeport Indonesia, dapat belajar dan sangat mengetahui bahwa Pemilik semula dari Freeport Fx Mac Moran yaitu Mc.Moffet berhasil menggalang dana dari Publik di bursa saham di New York  Stock, dimana Informasi Study Cadangan Gelologis atas Kandungan Tembaga dan Emas dapat dijadikan sumber dapat digalangnya Dana Publik dari Bursa Saham New York Stock Exchange. 

Begitu juga Freeport Fx Mac Moran atau PT Freeport  dapat memperoleh  Fasilitas  Kredit Pinjaman –  Sindication Loan dari “Beberapa Bank Besar” di Luar Negeri, dimana “Jaminan Pengembalian Pembayaran dari Pinjaman tersebut” adalah ” Hak PT Freeport memperoleh Hasil Produk melewati “Point Of Export”, yang telah dilunasi Iuran Export Bahan Kosntrat Tembaga dan Emas tersebut. 

Maka kita dapat ketahui bahwa Prospektus yang dikeluarkan oleh PT Freeport ataupun Fx Mac Moran selaku Emiten,  bagi Para Peminat Pembeli Saham Bursa Saham dapat  menunjukan bahwa pengalangan Dana dari Bursa Saham di Di New York Stock Exchange adalah di”back-up” oleh adanya “Perjanjian Kontrak Karya” yang telah ditanda-tangani oleh PT Freeport dan Pemerintah Indonesia yang telah pula dikonsultasikan dengan DPR,  yang memberikan “Hak Atas Hasil Produk Penambangan”  di “Point Of Export” setelah Iuran Royalti  atau Iuran produksi dari Bahan Tmabang telah dibayar oleh PT Freeport kepada Pemerintah.    

  • Begitu juga sewaktu ada Program Privatization dari Infrastruktur dari PT Freeport seperti Lapangan Terbang di Timika berikut Kapal Terbangnya dan Fasiltas Pelabuhan Khusus serta Tongkang2 nya untuk mengangkut Produk Hasil Tambang Kosentrasi Tembaga dan Emas untuk dibawah keluar Wilayah Indonesia, Pembeli dari Infrastruktur tersebut yaitu PT Airfast untuk Lapangan Terbang serta Pesawat Terbangnya dan P&O DeLoyd untuk membeli FasilItas Pelabuhan Laut serta Beberapa Tongkang tersebut mendapatkan Pinjaman dari Bank di Luar Negeri, dimana Jaminan Pengembalian dari Pinjaman dari Bank adalah adanya :
  • Master Services Agreement antara Pembeli Lapangan terbang dan Pesawat Terbang yaitu PT Airfast  dan PT Freeport sebagai Penjual dari Fasilitas Infrastruktur tersebut  yang akan  menerima Jasa Layanan Pengangkutan Pesawat Terbang dari PT Freeport sehingga ada Jaminan Pemasukan Cash-In dari Jasa Pengangkutan dengan Pesawat Terbang  untuk dapat dijadikan jaminan Pembayaran (Fiducia Account  Receiveables ) maupun Tanah/Gedung Lapangan Terbang ( Jaminan Hak Bangunan) serta  
  • Master Service Agreement antara Pembeli Fasilitas Pelabuhan Kapal dan Tongkang serta beberapa Kapal dan Tongkang yang akan menerima Jasa Layanan Pengangkutan Tongkang  dari PT Freeport yang menjual Fasiltas infrastruktur tersebut untuk dijadikan kepastian adanya Pembayaran (Fiduciary Account Receivable) maupun  Jaminan Hipotik dari Kapal Tongkong serta Jaminan Hak Bangunan Fasiltan Pelabuhan.

Berdasarkan contoh Financing Engineering diatas, maka seharusnya Pembangunan Fasilitas Pengolahan dan  Pemurnian di Hilir oleh Pengusaha Pengolahan dan Pemurnian harus ada semacam Master Service Agreement – dengan Perusahaan Tambang Hulu yang dapat ditunjukan kepada Bursa Saham di Indonesia maupun Bank di Indonesia sebagai “Jaminan adanya Pesanan atau Order Pengolahan dan Pemurnian, sehingga ada Kepastian Jaminan Pemasukan Cash In dari Perusahaan Tambang Hilir yang dapat dijadikan Jaminan Fiducia Account Receivables untuk pembayaran kembali Hutang Pinjaman atau Return Of Investment dari Investasi Para Pembeli Saham di Bursa Saham, dimana Payung Hukumnya adalah Kemudahan dan Dukungan Payung Hukum bagi Pengusaha Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian untuk dapat memperoleh Dana -Modal Pinjaman atau Dana dari Bursa Saham di Indonesia, dimana “Hasil Tambang Ore Mentah yang diolah tersebut “Juga Harus Dapat Dijadikan Jaminan Pengembalian Modal dari Bank” maupun Return Of Investment serta Keuntungan Dividend dari Bursa Saham.

  • Yang Jelas “Jika kita Bicara Mengenai Bahan Tambang di Indonesia”  selama masih di-Gerbang “Point Of  Sale” dan belum dibayar Iuran Royalty atau Iuran Ekspor oleh Perusahaan Penambang, maka  secara Teoritis Hukum Khususnya Pasal 33 (3) Undang-Undang Dasar 45, Bahan Tambang tersebut masih dimiliki oleh Rakyat.

Namun meskipun Kekayaan Alam tersebut adalah  milik Rakyat, kita juga harus dapat melakukan “TEROBOSAN CARA MEMBERDAYAKAN BANGSA” dengan mencari jalan keluar bagaimana ” Kekayaan Alam Riil tersebut”   harus dapat dijadikan “ASSET  atau Modal Awal” yang dapat digunakan  sebagai “Jaminan Hak Memperoleh Nilai Tambah” bagi Pemodal Indonesia baik di Hulu maupun Hilir untuk “dapat memperoleh Dana Awal Pembangunan Fasilitas Pengolahan dan pemurnian”  dan  Pengusaha Hilir harus juga diberikan Insentif selaDSC01031in Dis-insentif  kenaikan Progressif Bea Keluar oleh Pemerintah untuk dapat memberikan Keringanan dan Insentif bagi Pengusaha Hulu maupun Hilir maupun Dana Awal Pemabngunan Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian.

Kalau tidak ada “TEROBOSAN PEMBERDAYAAN“, maka kita hanya akan tetap STAGNASI berkhayal dan mengeluh mengapa Investor Luar baik dalam bidang Perusahaan Tambang Hulu  maupun Hilir   dapat Bersatu Membuat semacam ROAD MAP – Secara Intergrasi dan “TERUKUR”  dengan “Para Ahli Geologis – Reservoir” yang melakukan Study Penilaian Berapa Cadangan Tambang yang TERUKUR dengan membuat semacam “JORC” data “Maping atau Peta Data Cadangan Pertambangan  Yang Disepakati Keakuratan Bench marknya”   dari lintas batas Australia, Afrika Selatan, Canada untuk dapat dijadikan “Jaminan Pengembalian  Modal – Return Of Investment maupun Pengembalian Uang Pinjaman dari Bank,   sehingga harus dipikirkan pembuatan “Road Map Yang Terukur dan Terintegrasi” baik dari  Penambang Hulu maupun Pengusaha Tambang Hilir ( Pengolahan dan Pemurnian) – Yang Butuh Modal dan Dana Awal – serta PAYUNG Hukum yang terorganisasi -dan terintegrasi baik dari Otoritas Jasa Keuangan  (“OJK”), Perbankan Keuangan dan ESDM guna dapat Memberikan Jaminan Nilai Tambah Bagi Rakyat sebagai  pemilik yang dikaruniai ALLAH Bumi yang penuh dengan Kekayan ALAM yang tidak terbaharui … yang mengandalkan kepada Para Penyelengara Negara baik di Eksekutif dan Legislatif   

  • Sekian Tulisan ini dimana Penulis  bersyukur mempunyai pengalamanan Riil  dalam Kegiatan Penambangan dan Perminyakan /Gas sebagai Independend  Business  Lawyer.
  • Agung Supomo Suleiman SH. SACO LAW FIRM 
  • Jakarta 27 Februari 2014
Iklan

8 Februari 2014

NUANSA YANG MELINGKUPI KONTRAK KARYA PERTAMBANGAN BERBEDA JAUH TAHUN 2014 DAN TAHUN 1967 di Indonesia

NUANSA YANG MELINGKUPI KONTRAK KARYA PERTAMBANGAN BERBEDA JAUH TAHUN 2014 DAN TAHUN 1967 di Indonesia yaitu 44 Tahun semenjak Penaman Modal Asing pertama kali di Undang Masuk ke Indonesia sudah jauh berbeda.

  • Pemerintah Indonesia harus lebih cakap didalam menyikapi tanggapan atau reaksi dari Investor Asing terkait  Kebijakan Pemerintah untuk “dapat lebih memperoleh keuntungan dan manfaat dari Nilai Tambah Bahan Galian yang di Explorasi, Exploitasi, Produksi maupun boleh dibawa keluar dari Batas Wilayah Teritory Indonesia; 

Keadaan Perekonomian di Indonesia sudah “Tidak dalam keadaan kesulitan ekonomi dan keuangan apalagi Kebangkrutan” seperti yang dialami bangsa Indonesia 44 Tahun Yang Lalu yaitu tahun 1967, dimana Kontrak Karya Pertambangan Pertama dibuat dan ditandatangani antara Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Pertambangan RI dan  Freeport Indonesia, Incorporated  pada tanggal 7 April 1967, dimana disebutkan bahwa semua Kekayaan Mineral (all mineral Resources) yang terletak di Wilayah Teritory Irian Barat adalah merupakan bagian dari Wilayah Republik Indonesia dan semua Mineral Resources adalah asset nasional dibawah Kontrol Pemerintah Indonesia.Undang-Undang Penaman Modal No.1/Tahun 1967  dimana Undang-undang Penanaman Modal ini lahir dari Amanah Putusan MPRS tahun 1996 No.XXIII/MPRS/1996 terkait dengan dibutuhkannya untuk segera dikeluarkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing pada saat itu,  mengingat keadaan krisis ekonomi  malah mendekati kebangkrutan sebagaiman tertera dalam isi Putusan MPRS tahun 1996 No.XXIII/MPRS /1996, dimana disebutkan bahwa “Modal Dalam Negeri masih terbatas” sehingga sangat mendesak untuk dibuatkan Payung Hukum Undang Undang Penaman Modal Asing yang melahirkan Undang-Undang Penaman Modal No.1/Tahun 1967 tersebut;

  • Disebutkan dalam Contract Of Work tersebut dalam  bagian Witnessethnya bahwa :

Erstberg telah diexplore, dipetakan dan sampled oleh Freeport Sulfur Company pada tahAGUNGSS AT MINING SITEun 1960 sesuai dengan Izin Explorasi yang telah diberikan  Pemerintah Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bahwa Republic Indonesia : desires to advance the economic development of the people of the Territory, and to that end desires to encourage and promote the further exploration of the Ertsberg, and, if, an ore deposit of commercial grade and quantity to exist there, to take all appropriate measures, consistent with the needs of the people of the Territory and the requirements of the Republic of Indonesia, to facilitate the development of such ore deposit and the operation of a mining enterprise in connection therewith.

  • Disebutkan juga bahwa FI has or has access to the information, knowledge, technical ability and resources to undertake such further exploration development and operation and is ready, willing and able to do so on sesuai dengan ketentuan yang akan disebut dalam Perjanjian COW ini.

Disebabkan Freeport Sulfur Company telah menyelesaikan investigasi awal dari Erstberg, maka FI akan melakukan program explorasi, development, construction dan operasi yang dibagi dalam 3 Tahapan yaitu Periode Explorasi, Periode Konstruksi dan Periode Operasi. Juga disebutkan dalam pertimbangan bagian depan Witnesseth dalam Perjanjian COW,  bahwa Pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1967 tertanggal January 10,1967 terkait dengan Penaman Modal Asing dan Perjanjian COW ini dilakukan sesuai dengan Undang-Undang tersebut.

  • Kita mengetahui bahwa Undang  Undang No 1 Tahun 1967 dikeluarkan sebagai implementasi dari salah satu Butir di Ketetapan MPRS tahun 1996 No.XXIII/MPRS/1996 terkait dengan dibutuhkannya untuk segera dikeluarkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing pada saat itu,  mengingat “keadaan krisis ekonomi  pada tahun 1967 malah mendekati kebangkrutan sebagaiman tertera dalam isi Putusan MPRS tahun 1996 No.XXIII/MPRS /1996, dimana disebutkan bahwa “Modal Dalam Negeri masih terbatas” sehingga sangat mendesak untuk dibuatkan Payung Hukum Undang Undang Penaman Modal Asing yang melahirkan Undang-Undang Penaman Modal No.1/Tahun 1967 tersebut;    

Begitulah suasana dan NUANSA dan pertimbangan dibuat dan ditandatanganinya Kontrak Karya Generasi pertama tersebut di Indonesia tahun 1967.

Kini sudah banyak Para Ahli Indonesia dalam Managemen, Reservoir Engineering, Geologis Indonesia, Teknik Pertambangan, Perbankan, Keuangan, Ahli Hukum, Lingkungan, Asuransi, Logistik, Pajak dibidang Pertambangan Umum termasuk “Penanaman Modal Dalam Negeri sudah tidak lagi terbatas” khususnya untuk melanjutkan Amanah Pasal 33 ( 3) dari Undang -Undang Dasar 1945 untuk mensejahterakan Rakyat Indonesia dimana  Pemerintah atas nama Negara selaku penerima Kuasa Pertambangan Umum  melakukan Kegiatan Pertambangan Umum di Wilayah Teritory Pertambangan di Indonesia dengan mengadakan Perjanjian Kontrak Karya dengan Para Investor Tambang baik Asing maupun Dalam Negeri.  IMBung Karno Sihanok

Maka dengan  telah dikeluarkannya  ketentuan  Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2014 yang “kewajiban Pemegang Kontrak Karya  untuk melakukan Pemurnian Dalam Negeri” dimana Pemegang Kontrak Karya yang melakukan kegiatan penambangan mineral logam dan telah melakukan pemurnian dapat melakukan Penjualan ke Luar Negeri dalam Jumlah tertentu dimana ketentuan Batasan Minimum Penglohan dan Pemurnian akan diatur dengan Peraturan Menteri,

Kebikan ini merupakan langkah yang tepat dari Pemerintah, dan menunjukkan “Kekuatan dan Kemauan Politik Pemerintah” untuk mewjajibkan Investor Asing untuk membuat Pengelohan atas Bahan Galian di Wilayah Indonesia, sehingga dilarang bagi Pelaku Tambang untuk Langsung Mengekspor Bahan Galian Tambang dalam keadaan Belum Diolah di Indonesia untuk batasan tertentu yang akan ditentukan oleh Peraturan Menteri ESDM.

  • Menurut Pengamatan Penulis sebenarnya Investor Asing didalam Kontrak Karya “sudah sangat mengetahui” bahwa Pemerintah  menghendaki “pada suatu saat”   Investor Pertambangan diwajibkan untuk membuat “Smelter” atau “Tempat pengolahan Bahan Galian Tambang untuk dilakukan di  Indonesia”,  sehingga “bukanlah” merupakan suatu Hal Yang Mengagetkan Investor Asing jika pada saat ini Pemerintah Mengeluarkan “Peraturan dan  Kebijakan” untuk Memaksa Investor Tambang maupun Investor yang memang Ahli dalam melakukan Pengolahan Bahan Galian   untuk Mengolah BAHAN GALIAN tersebut guna dapat memberikan “Nilai Tambah” dari Hasil Bahan Galian dilakukan di Indonesia oleh Para Investor Tambang maupun Investor Pengolahan Tambang,   demi memberikan Nilai Tambah kepada Kesejahteraan Rakyat Indonesia  sesuai dengan amanah dari ketentuan Pasal 33 (3) Undang-undang Dasar 1945.
  • Dalam Pasal 10 ayat 5 Periode Operasi dari Kontrak Karya yang ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia dan PT Freeport Indonesia Company tertanggal 30 Desember 1991 (Kontrak Karya Generasi V) ditentukan :
    • Perusahaan (dalam hal ini PT Freeport Indonesia) menyadari Kebjaksanaan Pemerintah untuk mendorong pengolahan di dalam negeri semua kekayaan alamnya menjadi produk akhir apabila layak. Perusahaan juga menyadari  keinginan Pemerintah agar Pabrik Peleburan dan Pemurnian Tembaga didirikan di Indonesia dan setuju bahwa Perusahaan akan menyediakan Konsentrat Tembaga yang dihasilkan dari Wilayah Kontrak untuk Pabrik Peleburan dan Pemurnian yang didirikan di Indonesia tersebut dengan ketentuan dibawah ini  : 
      • Selama suatu Jangka Waktu dimana fasilitas-fasilitas peleburan dan pemurnian untuk suatu produk tambang dari Perusahaan belum dibangun di Indonesia oleh atau atas nama Perusahaan, atau setiap subsidiari yang seluriuhnya dimiliki Perusahaan, akan tetapi sudah dibangun di Indonesia oleh Badan lain, Persusahaan “HARUS” apabila diminta oleh Pemerintah menjual produk-produk Tambang tersebut kepada Badan Lain dimaksud dengan Harga dan Kondisi yang tidak kurang menguntungkan bagi badan tersebut dibanding yang dapat diperoleh Perusahaan dari pembeli-pembeli lain untuk jumlah dan mutu yang sama dan pada waktu yang sama serta tempat dan waktu penyerahan yang sama, dengan ketentuan bahwa kondisi kontrak masing-masing dan kondisi-kondisi yang diberikan oleh Perusahaan kepada Badan Lain tersebut tidak akan kurang menguntungkan bagi Perusahaan.
      • Lebih Lanjut juga ada ketentuan bahwa Apabila dalam waktu 5(lima) tahun sejak ditandatnganinya Persetujuan ini, Fasilitas Peleburan dan Pemurnian Tembaga yang berlokasi di Indonesia “Belum Dibangun” atau tidak dalam proses untuk dibangun oleh Badan Lain, maka, tunduk kepada penilaian bersama oleh Pemerintah dan Perusahaan atas kelayakan ekonomi suatu Pabrik Peleburan dan Pemurnian, Perusahaan “HARUS” melakukan atau menyebabkan dilakukannya pendirian Pabrik Pengolahan dan Pemurnian Tembaga di Indonesia sesuai dengan Kebijaksanaan Pemerintah. Berdasarkan salah satu contoh Pasal Ketentuan mengenai Pembangunan Pengolahan dan Pemurnian Tembaga tersebut diatas, maka sebenarnya Investor Pertambangan di Indonesia “SANGAT MENGETAHUI” adanya kebijaksanaan PEMRINTAH tersebut sehingga sudah Saatnya PEMERINTAH Indonesia  berani membuat Kebijakan Politik Yang Lebih Mengungtungkan Kepastian Pemberian Jaminan kesejahteraan kepada Masyarakat Indonesia sesuai dengan Pasal 33 (3) Undang-Undang Dasar Indonesia, karena memang “KEDUDUDUKAN DAN KEKUATAN PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA beserta semua Profesional AHlinya dalam Bidang Pertambangan serta Pengusaha Indonesia dalam Pertambangan Di Indonesia  kesiapannya sudah harus “Jauh Berbeda dengan keadaa pada Tahun 1967 atau 44 Tahun yang lalu.
  • Tentunya kiat dan strategy yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia  dari suatu Negara Berdaulat seperti Indonesia, menjelang Pemilu Tahun 2014, adalah    memberikan “Tekanan” kepada Para Investor Asing untuk secara sungguh-sunguh melakukan Ketentuan ini, melalui Instrumen Hukum lain, misalnya mengenakan sanksi konkrit dan nyata secara komersial terhadap Investor yang melanggar ketentuan Larangan Export Bahan Galian yang belum sama sekali diolah di Wilayah Indonesia dalam batas waktu sampai tahun 1917 termasuk telah dikeluarkannya Peraturan  Menteri  Keuangan No.6/PMK/011/2014 yang merupakan rangkaian kebijakan Pemerintah untuk “mengenakan Bea Keluar Atas Bahan Tambang yang lebih tinggi” apabila pengolahan dan pemurnian Hasil Penambangan dari Bahan galian Tambang ini  belum sampai tingkat yang diharapkan.

Dapat pula kita amati adanya Pasal 11 Ayat 2 dari Perjanjian Kontrak Karya antara PT Freeport Indonesian Company dan Pemerintah Indonesia tanggal 30 Desember tahun 1991 dimana ditentukan bahwa:

“Pemerintah mempunyai hak atas dasar yang berlaku umum dan tidak mendiskriminasi terhadap Perusahaan(PT Freeport Indonesia Company) untuk “Melarang Penjualan atau Ekspor mineral-mineral atau Produk apabila penjualan atau ekspor tersebut akan “Bertentangan  dengan kewajiban-kewajiban International dari Pemerintah atau menurut pertimbangan politik luar negeri akan mempengaruhi “kepentingan Nasional Indonesia” .

Sebagaimana kita ketahui kini Tahun 2014, dimana “Rakyat Indonesia”   melalui Demokrasi Politik berhak dan dapat bersuara karena Rakyat Indonesia sudah banyak yang Cerdas, Pintar Sadar akan “Hak Mereka”  untuk menentukan dan mengawasi “Tindakan Pemerintah Maupun DPR”  terkait Langkah Tindakan mana yang Benar-benar”  mewakili kepentingan men-sejahterakan Rakyat Indonesia, termasuk Hak Rakyat untuk  Mengawasi Kegiatan Pertambangan Umum oleh Investor yang dilaksanakan melalui ketentuan dalam Kontrak Karya, Kuasa Pertambangan, Idzin Pertambangan dan kini IUP berdasarkan Undang-Undang Minerba No.4 Tahun 2009 agar Negara Indonesia tidak hanya Sekedar Mengekspor Bahan Galian yang belum Diolah, melainkan Bahan Galian tersebut harus telah Diolah oleh Investor Pertambangan sebelum di Ekspor  untuk mendapatkan Nilai Tambah Atas Pengolahan Bahan Galian Pertambangan  guna dapat meberikan ksejahteraan bagi  Rakyat Indonesia.

  • Penulis sebagai Business Lawyer  yang  memang sudah lama berkecimpung dan mengamati serta berpraktek sebagai Business Lawyer Perminyakan dan Pertambangan menyadari benar bahwa Kontrak Karya sebagai implementasi dari ketentuan Peraturan Perundangan Pertambangan di Indonesia haruslah memberikan landasan “Mensejahterakan Masyarakat Indonesia” dan Konteks serta Nuansa pada Tahun 2014 sudah Sangat Berbeda Jauh dengan  Nuansa tahun 1967.
  • Penulis sangat mengetahui bahwa Investor didunia Pertambangan selalu hendak memakai alasan bahwa Kontrak Karya merupakan “Lex Spesialis Derogat Generalis”, namun pada saat Peraturan Pemerintah No.20 Tahun 1994 mengenai Pelonggaran Kewajiban Divestasi  bagi Investor Asing dapat  tetap 95% bagian Investor Asing dan 5 % Investor Lokal, Penulis yang pada saat itu Inhouse Legal Cpounsel dari PT Freeport Indonesia telah diminta untuk  berdiskusi dengan Anggota DPR, agar PT FI yang telah terikat dan mendatangani Kontrak Karya dengan kenetuan Divestasi dalam 10-15 Tahun mendivestasi Kememilikan Saham Asing dari mayoritas menjadi 49% Pemegang Saham Asing dan 51% Pemegang Saham Nasional,  dapat menikmati  Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1994 tersebut.  

Dengan demikian Ketentuan dari Peraturan Menkeu Nomor 6 /PMK.O11 /2014 yang merupakan rangkaian dari PP No.1/2012  sudah merupakan Hak dan Wewenang dari Pemerintah yang harus berlaku dan dipatuhi oleh Investor Asing, apalagi kewajiban Pembuatan Pengolahan dan Pemurnian dari Bahan Galian dalam Kontrak Karya maupun Hak Pemerintah untuk Melarang Ekspor Baha Galian yang masih belum di Olah  demi Kepentingan Nasional Indonesia juga telah disepakati oleh PT Freeport Indonesia dala Pasal-Pasal yang terurai diatas. 

Sekian Tulisan dan Paparan Penulis  untuk pagi ini karena sudah ada Adzan Subuh di Mesjid Kompleks Depleu Cipete.AGUNG DI MINYAK

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: