SNAPSHOT ARTIKEL HUKUM BISNIS AGSS LAW – SACO AGUNGSS

11 Desember 2015

KEGADUHAN PENGALIHAN PERHATIAN MASALAH DIVESTASI 51 % VS 30 % dan Jaminan Perpanjangan KK

Kita bisa amati dari kegaduhan yang terjadi dengan adanya rekaman Transkript  dan  USB yang diserahkan oleh Dirut PT FI kepada SS, dimana DIRUT PT FI menyangkal penyerahan USB Rekaman oleh SS kepada MKD atas sepengetahun dari DIRUT PT FI, diLubang Ngangan Juga PT Freeport Indonesiamana ternyata pada perkembangannya Dirut PTFI menurut Instansi  Kejaksanaan tidak bersedia menyerahkan Asli Hand Phone Rekaman kepada Lembaga Majelis Kehormatan Dewan  (“MKD”) yang  menunjukan betapa berkuasanya Dirut PT FI  yang tentunya bertindak atas nama PT FI maupun sepengetahuan Prinsipal FX MacMoran, dimana   PT FI  terlihat  berusaha melakukan segala cara guna mendapat  JAMINAN KEPASTIAN Divestasi 30% sesuai PP No. 77 Tahun 2014 dan ” Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan 2 x 10 tahun setelah berakhirnya Masa Jangka Waktu KK PTFI yaitu 30 tahun semenjak ditandatanganinya KK PT FI tanggal 30 Desember 1991.

Yang menjadi pertanyaan besar kita adalah apa motivasi dari Dirut PT FI memblow –up Rekaman tersebut dengan menyerahkan kepada Menteri ESDM yaitu SS, yang kemudian oleh SS diserahkan kepada MKD untuk disidangkan secara terbuka;
Suatu fakta yang mengejutkan adalah bahwa setelah diperdengarkan Rekaman dari UBS di MKD secara terbuka, ternyata yang memunculkan Pencatutan Nama Pejabat Negara bukan dari SN melainkan oleh MR, bahkan nampak dari keterangan di TV, SS menyangkal menyatakan bahwa SN mencatut nama Pejabat Negara begitu juga MS menyatakan bahwa yang melontarkan hal tersebut adalah MR.

  1. Guna mendapatkan Gambaran yang menyeluruh sebaiknya kita berusaha untuk melihat Urutan Kronologis Masalah Kewajiban Divestasi PT FI maupun Perpanjangan Masa Berlakunya Hak melakukan Penambangan atau yang kini disebut dengan Izin Usaha Pertambangan sebagai berikut :
    Tanggal –Bulan – Tahun – Dasar Hukum Serta Peristiwa2.1) 7 April 1997  Semenjak Tahun 1967 melalui Contract Of Work (“COW – Kontrak Karya”) tertanggal 7 April 1967 antara Pemerintah Indonesia dan Freeport Indonesia Incorporated,

    {Pasal 16 – COW berlaku dari tanggal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 hingga expiration dari 30 Tahun semejak dumulainya Perioda Operasi sebagaimana tersebut dalam Pasal 3, subject to renewal for such term or terms as shall be determined by mutual agreement dari Menteri Pertambangan dan FI.

    It is understood and agreed that at least 2 (Two) Years prior to such expiration date, the Ministry of Mines will give sympathetic consideration to any request by FI to extend the term of this Agreement in recognition of the requirements for approriate economic recovery of ore from the Mining Area.  

    2)30 Desember 1991

    Pasal 24 Butir b Kontrak Karya PT FI       Setelah Divestasi dilakukan secara   bertahap, maka pada ujungnya Divestasi 51% KK PTFI paling lambat Ulang tahun 20 Tahun dari penandatangan KK (30 Des 1991 + 20 = 30 Des 2011),

 

3).    12 Januari 2009

Undang – Undang Minerba No.4 Tahun 2009 Ketentuan Divestasi terdapat dalam Pasal 112 dimana ditentukan Setelah 5 Tahun berproduksi, badan usaha asing wajib melakukan divestasi saham pada Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan usaha milik Negara, badan usaha miik Daerah dan Badan Usaha Swasta, “namun” pengaturan Kewajiban Tahapan Besar Persentage secara bertahap dalam kurun waktu tertentu hingga mencapai Divestasi 51% kepada Pemegang Saham Nasional “tidak diatur” alias “VACUM” atau bahasa Inggrisnya “Silence”, dimana dalam butir (2) dari Pasal 112 disebutkan bahwa Ketentuan lebih Lanjut mengenai Divestasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah .

4).    21 Februari  Tahun 2012

PP No. 24 Tahun 2012 Peraturan Perubahan atas PP No. 23 Tahun 2010 / Pasal 97 ditetapkan 21 Februari 2012 – Presiden Republik Indonesia  ttd. DR.H.Susilo Bambang Yudhoyono dan Diundangkan 21 Februari 2012 Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia ttd Amir Syamsudin

  • (1)  Pemegang IUP dan IUPK dalam rangka Penanaman Modal Asing setelah 5 (Lima) Tahun sejak berproduksi wajib melakukan Divestasi sahamnya secara bertahap, sehingga pada tahun ke (10) Sepuluh paling sedikit 51% (lima Puluh satu persen) dimiliki Peserta Indonesia (1a) …dalam setiap Tahun setelah akhir Tahun ke-5 Sejak produksi tidak boleh kurang dari presentase sbb:
  •  a Tahun Ke-6  – 20%
    Independend Consultant

    Merdeka Freedom Independent

     b.Tahun ke-7  – 30%
     C tahun ke – 8 –  37%
     Tahun ke 9- 44%
    Tahun ke-10 -51% dari Jumlah seluruh saham

  • Divestasi dilakukan kepada peserta Indonesia yang terdiri dari atas Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, atau Pemerintah daerah Kabupaten/kota, BUMN, BUMD. Atau Badan Usaha swasta Nasional
     Kalau ke BUMN, BUMD dilakukan dengan cara Lelang
     Kalau BUMN dan BUMD tidak bersedia kepada Badan Usaha Swasta Nasional dilaksanakan dengan cara Lelang

5). 14 Oktober Tahun 2014 –

PP No. 77 Tahun 2014

  • Perubahan Ketiga atas PP No 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Oktober 2014 ttd Presiden Republik Indonesia  ttd. DR.H.Susilo Bambang Yudhoyono diundangkan tanggal 14 Oktober 2014 oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Amir Syamsudin.

 1) Pemegang IUP dan IUPK dalam rangka Penanaman Modal Asing setelah 5 (Lima) Tahun sejak berproduksi wajib melakukan Divestasi sahamnya secara bertahap
 1a) Kewajiban divestasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bagi Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Produksi yang tidak melakukan sendiri kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian, setelah akhir tahun ke-5 sejak berproduksi paling sedikit sebagai berikut :

  • a. Tahun Ke-6 20% 
  • b.Tahun ke-7 30%
  • c Tahun Ke-8 37%
  • Tahun ke-9 44%
  • Tahun Ke-10 51% dari Jumlah Seluruh SahamPhoto PT FI di Highland

(1b) Kewajiban Divestasi Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi yang melakukan sendiri kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian, setelah akhir tahun Ke-5 sejak berproduksi paling sedikit sebagai berikut :

a. Tahun Ke-6 – 20%
b. Tahun ke-10 – 30% , dan
c. Tahun ke-Lima Belas 40% dari jumlah seluruh saham

  • (1c) Kewajiban Divestasi Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi yang melakukan kegiatan penambangan dengan metode penambang bawah Tanah, setelah akhir Tahun ke-5 sejak berproduksi paling sedikit sebagai berikut :
  • a. Tahun ke-6 -20%

  • b. Tahun Ke-10 – 25% dan

  • c. Tahun Ke-15 – 30% dari seluruh Jumlah saham

    (1d) Kewajiban Divestasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi yang melakukan kegiatan Penambangan dengan menggunakan metode bawah tanah dan penambangan terbuka setelah akhir tahun ke-5 sejak berproduksi  paling sedikit sebagai berikut :

    a) Tahun Ke-6 20%.

  • b) Tahun ke- 8 – 25%

  • c) Tahun ke 10 – 30% dari Jumlah Seluruh Saham

(1e) Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian dalam penanaman modal asing tidak wajib melaksanakan Divestasi SAHAM

(2) Pemegang IUP Operasi dan IUPK Operasi Produksi wajib melakukan penawaran divestasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat(1),ayat (1a) dan ayat (1b) kepada peserta Indonesia secara berjenjang kepada:

a.Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota setempat;

b.BUMN dan BUMD, dan

c.badan usaha swasta nasional

(2a) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi yang sahamnya telah terdaftar di bursa efek di Indonesia diakui sebagai peserta Indonesia paling banyak 20% dari jumlah seluruh saham

Pasal 112 D

Pemegang kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara :

1.yang telah berproduksi kurang dari 5(lima) tahun sebelum diundangkan Peraturan Pemerintah ini wajib mengikuti ketentuan divestasi saham sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini ; dan

2. yang telah berproduksi sekurang-kurangnya 5(lima) tahun sebelum diundangkan Peraturan Pemerintah ini wajib melaksanakan ketentuan divestasi saham :

a.sebesar 20% paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan ini diundangkan ; dan

b. sebesar persentase pada tahun berjalan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini paling lambat 5(lima) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

 

6). 8 Juni 2015 hingga sekarang

Terjadi 3 (Tiga Kali) Pertemuan  antara Dirut PT FI dengan SN

 Pertemuan Pertama di DPR;  Dimana dari keterangan SM di Sidang MKD terbuka atas nasehat dari MD salah satu Komisaris dari PTFI kepada SM sebaiknya mengadakan Courtesy call dengan Ketua MPR, Ketua DPR dan Ketua DPD.

Pertemuan Ketiga SN  dan MRC dengan Dirut PT FI MS  diluar  Gedung DPR yang dihebohkan, karena adanya Rekaman Transkript serta USB  dimana Dirut PT FI telah merekam  isi pertemuan tersebut,  yang kemudian Transkripts dan Rekaman USB  diserahkan  oleh MS kepada SS;

Menurut keterangan MS didepan Sidang MKD,   perekaman dilakukan karena merasa “risi” atas pembicaraan diantara MR dan SN ( Catatan : mungkin pembicaraan dalam Pertemuan Kedua),  karena MS  menjelaskan kepada MKD   berjaga-jaga “memproteksi diri”  agar pembicaraan dimaksud tidak sampai lebih dahulu ke Prinsipal, sebelum MS melaporkan ke Prinsipal  Fx McMoran ,  sehingga MS menjelaskan kepada MKD bahwa dalam pertemuan Ketiga  telah  membawa alat perekam “telephone Samsung” yang diletakan diatas meja,  guna dapat dijadikan bukti untuk memproteksi diri MS kepada Prinsipal.

Yang menjadi pertanyaan kita tentunya adalah :

kenapa MS mau menghadiri Pertemuan Ketiga yang diatur oleh MR untuk bertemu dengan SN, “diluar Gedung DPR” apalagi tanpa kehadiran dari Komisi VII yang membidangi masalah Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Alam;

Maka selain SN yang terindikasi melanggar “Etika Tata Cara Bertemu”  diluar Gedung DPR untuk bertemu dengan Dirut PT PMA -Kontraktor Pertambangan Umum di Luar Gedung DPR dan tanpa mengajak Komisi VII yang diatur oleh MR, maka sesuai dengan Tata Krama Pertemuan dengan Kepala DPR sebagai Lambang Negara, harusnya Dirut PT FI  “tidak   hadir dalam Pertemuan Ketiga” diluar Gedung DPR” dengan SN  (dimana Jabatan Ketua DPR ini tidak bisa lepas dari SN kemanapun SN pergi) maupun MR  ( yang tidak ada urusan “sama sekali” dengan masalah Divestasi dan Perpanjangan KK PTFI), yang  membicarakan masalah Divestasi maupun Perpanjangan (tanpa ada Komisi VII) ,  meskipun MS  menerangkan kepada anggota MKD, bahwa   tidak ada agenda yang jelas dalam Pertemuan Ketiga ini (sesuai keterangan MS di Sidang terbuka MKD).

Dengan demikian secara “Etika Tata Cara bertemu dengan Pimpinan /Ketua DPR ”  tindakan dari Dirut PT FI sebagai Pimpinan Tertinggi dari Perusahaan PT PMA yang melakukan Pengelolaan Penambangan Umum, untuk mau dan bersedia bertemu dengan “SN diluar Gedung DPR”  dan MR  untuk membicarakan masalah Divestasi dan Perpajangan KK PT FI   adalah juga tidak pantas dilakukan.    

7).  tgl 25 Juli 2015

ditandatangani MOU tahap ketiga yang memberikan perpanjangan izin eksport Konsentrat kepada PT Freeport Indonesia

8).  31 Agustus 2015

ada Surat Dirjen Minerba kepada PT FI bernomor 1507/30/DJB/2015.
Surat itu berisi teguran karena PT FI dinilai tidak beriktikad baik dan bermaksud tidak akan menyelesaikan amendemen KK . PT FI juga dinilai tidak taat pada Pasal 169 huruf b UU 4 Tahun 2009 http://economy.okezone.com/read/2015/12/11/320/1265880/soal-kontrak-manajemen-freeport-indonesia-dinilai-tak-beritikad-baik

9) 7 Oktober 2015

  • Puncaknya seakan-akan terindikasi sudah ada  janji sebelumnya, Menteri ESDM SS  mengirim Surat Balasan kepada Boss Freeport Mc Moran induk PT FI Surat tertanggal 7 Oktober 2015 – sama dengan tanggal Surat Moffet kepada Menteri ESDM dgn nomer 7522/13/MEM/2015

  • Terindikasi memberikan sinyal positif  adanya kepastian Investasi pasca berakhirnya KK di 2021.Pada point 4 surat ini Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memastikan keberlanjutan Investasi Asing di Indonesia.

  • Untuk itu perlu dilakukan penyesuaian peraturan di Indonesia

  • Ada Janji bahwa persetujuan perpanjangan KK PT FI akan diberikan segera setelah hasil penataan peraturan dan perundangan di bidang Minerba diterapkan

  • Adanya Janji Kepastian Perpanjangan KK dari Pemerintah dengan akan mengubah terlebih dahulu Peraturan dan Undang-undang agar sesuai dengan Keinginan PT FI bisa kita amati tentunya sebagai hal yang janggal .

  • Maka atas dasar latar belakang inilah,  PT FI menagih Janji Menteri ESDM  atas rencana perubahan Peraturan tersebut.

  • Hal ini disebabkan melalui perubahan peraturan tersebut PT FI dapat memperoleh Jaminan Kepastian Perpanjangan KK tahun ini serta bisa memberikan Kepastian atas Mekanisme Penawaran Divestasi 30% sesuai PP No., 77 Tahun 2014 dan bukan 51% sesuai KK PT FI.

 9 Oktober 2015  Siaran Pers ESDM
Press Release ESDM PT FI
 Terlihat adanya pemberitahuan dalam Siaran Pers PT Freeport Indonesia dan Pemerintah Indonesia Menyepakati Kelanjutan Operasi Komplek Pertambangan Grassber Pasca 2021 dalam Alinia Pertama :…….Saat ini Pemerintah sedang mengembangkan langkah-langkah stimulus ekonomi termasuk didalamnya revisi peraturan pertambangan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja…..  
 CATATAN  Kritis kita adalah : untuk kepentingan siapakah dilakukan revisi peraturan pertambangan ini….jika diumumkan terkait dengan adanya Pengumuman dari Freeport McMoran Inc. …yang mengumumkan bahwa PT Freeport Indonesia (PTFI) dan Pemerinath Indonesia telah menyepakati operasi jangka panjang dan rencana investasi PTFI ..……

ANALISA : PHOTO TAMBANG

Kewajiban Divestasi 51% KK PTFI paling lambat Ulang tahun 20 Tahun dari penandatangan KK (30 Des 1991 + 20 = 30 Des 2011), dimana tidak ada persyaratan bagaimana jika Smelter Pengolahan dan pemurnian dibangun sendiri, maupun persyaratan jika melakukan methode tambang bawah tanah maupun penambangan terbuka Divestasinya dari 51% menjadi 30 % seperti diatur dalam PP No. 17 tahun 2014.

  • Bahkan Kewajiban Pembangunan Smelter dalam KK ditentukan bahwa setelah 5 Tahun semenjak ditandatanganinya KK, belum juga ada Smelter di Indonesia atau yang sedang dibangun di Indonesia, maka      PT FI setuju untuk membangun smelter tersebut;  Lebih lanjut jika kita lihat dari photo-photo Kegiatan Penambangan terlihat bahwa sebelum PP No. 77 tahun 2014 di Undangkan, kegiatan penambangan dengan metode bawah tanah dan tanah terbuka sudah ada.

Kita  juga temukan bahwa UU Minerba No. 4 Tahun 2009

Mengatur Ketentuan Divestasi dalam Pasal 112 dimana ditentukan Setelah 5 Tahun berproduksi, badan usaha asing wajib melakukan divestasi saham pada Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan usaha milik Negara, badan usaha miik Daerah dan Badan Usaha Swasta;

Namun,  pengaturan Kewajiban Tahapan Besar Persentage secara bertahap dalam kurun waktu tertentu hingga mencapai Divestasi 51% kepada Pemegang Saham Nasional tidak diatur “ alias “VACUM” atau bahasa Inggrisnya “Silence”;

Selanjutnya dalam butir (2) dari Pasal 112 UU Minerba  disebutkan bahwa Ketentuan lebih Lanjut mengenai Divestasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dengan demikian Kewajiban Divestasi  sebesar 51% dalam KK PT FI yang telah dikonsultasikan dengan DPR pada tahun 1991, yang merupakan “Spirit” daripada “Pemberdayaan Pemegang Saham Nasional” secara bertahap tidak diatur dalam UU Minerba No. 4 Tahun 2009 yang merupakan Produk Legislatif (DPR) bersama dengan Eksekutif – Presiden, dan nampaknya oleh Pembuat Undang-Undang diserahkan kepada Level Peraturan Pemerintah yang tidak butuh Konsultasi dengan DPR ;

Apakah hal ini memang disengaja dilakukan oleh Pembentukan Undang-undang baik dari DPR maupun Eksekutif sewaktu membuat UU Minerba    No 4 tahun 2009 ini. 

Pada ketentuan Peralihan Psl 169 a. Kontrak Karya Tetap diperlakukan sampai jangka berakhir (masa berlaku 30 tahun jadi berakhir 2021).

Pada butir b. dari Pasal 169 UU Minerba No. 4 Tahun 2009  diatur bahwa Ketentuan dalam KK disesuaikan selambat2 nya 10 (sepuluh) tahun sejak UU diperlakukan (diundangkan 12 Jan 2009), “kecuali mengenai penerimaan negara”.

  • Pertanyaan besar bagaimana penyesuaian atas Kewajiban Divestasi 51% KK PT FI ….apakah karena “Vacum alias Engga Diatur” pada level UU Minerba No 4 Thn 2009 mengenai Besarnya Persentage  Kewajiban Divestasi 51% PT FI  Mayoritas menjadi “Hilang” dan diserahkan kepada keputusan Level Peraturan Pemerintah saja, tanpa konsultasi dengan DPR sebagai Perwakilan Rakyat yang mendelegasikan atau menguasakan kepada Negara atas Kekayaan Sumber Daya Alam yang harus dikelola untuk sebesar-besarnya kesejehateraan Rakyat Indonesia    .

Sebagaimana kita lihat diatas,  Pemerintah mengeluarkan PP no.24 thn 2012 yang beri Kewajiban Divestasi 51% namun kemudian oleh Pemerintah disunat dengan PP 77 tahun 2014 menjadi 30% untuk beberapa Kategori  yaitu :

  1. Pemegang IUP yang melakukan sendiri kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian, setelah akhir tahun Ke-5 sejak berproduksi paling sedikit sebagai berikut :
  • Tahun Ke-6 – 20% Tahun ke-10 – 30% , dan Tahun ke-Lima Belas 40% dari jumlah seluruh saham

2.) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi yang melakukan kegiatan penambangan dengan metode penambang bawah Tanah, setelah akhir Tahun ke-5 sejak berproduksi paling sedikit sebagai berikut :

Tahun ke-6 -20%
 Tahun Ke-10 – 25% dan
Tahun Ke-15 – 30% dari seluruh Jumlah saham

3) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi yang melakukan kegiatan Penambangan dengan menggunakan metode bawah tanah dan penambangan terbuka setelah paling sedikit sebagai berikut :

Tahun Ke-6 20%
Tahun ke- 8 – 25%
Tahun ke 10 – 30% dari Jumlah Seluruh Saham

Maka  Jika PT FI diminta untuk  tunduk pada ketentuan dalam PP N0. 77 Tahun 2014, dimana PP ini dikeluarkan tanpa konsultasi dengan DPR berarti  berkuranglah kesempatan Pemegang Saham Nasional  untuk mendapatkan 51 % Dividen PT FI , sehingga Pemegang Saham Nasional  berkurang 21% Dividen yang seharusnya dapat diperoleh Pemegang Saham Nasional Indonesia diatas 30% yang diperlakukan oleh PP No 77 tahun 2014   ( 51% –  30%) = 21%, dimana kesempatan mendapatkan 51% Dividen maupun menjadi Mayoritas Pengendali dari PT FI   yang semula  dapat diperoleh Pemegang Saham Nasional berdasarkan landasan Pasal 24  KK PTFI  30 Desember 1991 dimana  sebelum KK PT FI  ini ditandatangan Pemerintah harus terlebih dahulu konsultasi dgn DPR pada Bulan Desember Tahun 1991…..

Memang Renegosiasi  KK PT FI dilakukan oleh Pemerintah dan Kementerian ESDM,  dengan diperlakukannya UU Minerba No. 4 Tahun 2009, namun jika Renegosiasi KK PT FI ini  “lebih digunakan oleh PT FI untuk mengurangi Kewajiban Divestasi 51% menjadi 30% melalui terindikasi Undang-Undang Minerba No. 4 Tahun 2009 – tidak mengatur ketentuan besarnya Percentage Kewajiban Divestasi hingga mayoritas 51% dalam kurun waktu tertentu (dimana dalam hal PT FI ditentukan paling lambat 20 Tahun setelah Ulang Tahun tandatangan PT FI ) yang dikenakan terhadap  PT PMA Kontraktor Pertambangan, dandiserahkan oleh UU kepada pembuat PP tanpa Konsultasi dengan DPR, sehingga  mengurangi kesempatan bagi Pemegang Saham Indonesia untuk memperoleh 51% dari selruh saham yang dikeluarkan oleh PT FI, Pertanyaan Besar yang muncul adalah :

 Apakah ini tidak sangat merugikan secara Riil Pemegang Saham Nasional karena hilang dan berkurangnya opportunity 21% (51% – 30%) harusnya bisa dapat kesempatan ditawarkan Divestasi 51% dari seluruh saham yang dikeluarkan PTFI ( Pengendali PTFI di RUPS mapun Dewan Komisaris/Dewan Direksi) dan Dividen 51% tinggal 30% akibat kebijakan pembuat Perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah.

Hal ini jelas perlu Dipertanyakan kita bersama?  Ada apa di level tingkat pembuat UU Minerba maupun Peraturan Pemerintah?????

Apakah kekuatan Posisi atau “Leverage” negosiasi kita memang masih lemah seperti Tahun 1967 ?????? Kenapa sangat jelas terindikasi  bahwa dari Surat SS tertanggal 7 Oktober kepada Pimpinan Freeport McMoran seolah-olah akan dilakukan penyesuaian peraturan  agar sesuai dengan keinginan dari PT FI

Memang Level Kekuatan Renegosiasi  antara “national Interest” USA plus korporasi Asing Versus ” National Interest” Negara Indonesia plus Korporasi Pemegang Saham Nasional, akan terlihat Riil dari Hasil Renegosiasi KK PT FI setelah Perjalanan Pengelolaan Tambang di “Ertsberg…Grassberg dari Tahun 1967 Permulaan PT PMA berdasarkan Data Study Geologis Tahun 1936 yg diambil lagi dari Perpustakaan Berdebu di Belanda sewaktu Pendudukan Nazi di Belanda…..oleh Wilson …dari Freeport Sulfur….

Jakarta, 11 Desember 2015 – 12 – 15 – 29  Desember 2015

Agung Supomo Suleiman SH

Peduli dan Pengamat Hukum Pertambangan Umum dan Perminyakan

 

Iklan

27 Februari 2014

TIDAK ADA MAP ROAD TERUKUR UNTUK REALISASI NILAI TAMBAH EKSPOR ORE

Nampak, dari pengamatan Penulis dengan membaca berita- berita di Media Electronik akhir-akhir ini, ternyata banyak Pengusaha TAMBANG yang mengeluh dengan adanya Larangan Eskpor dari Pemerintah karena menurut mereka belum adanya Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian yang tersedia untuk mengolah  Bahan Mineral Tambang Ore Mentah mereka di dalam Negeri Indonesia,  termasuk keberatan dari Para Bupati /Kepala Daerah Provinsi  karena menurut mereka Pendapatan Asli Daerah (PAD)  mereka menjadi terganggu pemasukannya,  dengan adanya Larangan Ekspor Bahan Baku Mineral MENTAH TANPA DIOLAH tahun 2014.

  • Sebagaimana kita peroleh data dari Warta Minerba pemohon yang mengajukan Permohonanan Rencana Pembangunan Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian adalah sebanyak 185 ( seratus Delapan Puluh Lima) sedangkan yang Prospek yang berpotensi untuk dibangun dalam Tahapan Konstruksi   sebanyak 9 (sembilan) :
     http://www.minerba.esdm.go.id/library/content/file/28935-Publikasi/008f75e938deed453b91c2a3caa236a42013-11-08-20-03-45.pdf

 Terdapat :

  • ·          185  Pengajuan Rencana Pengajuan Rencana Pengolahan dan Pemurnian sebelum Permen ESDM No. 7/2012 dan Sesudah Permen ESDM No. 7/2012:

    Status Smelter

    Jumlah 

     

    Pengolahan & Pemurnian Telah Beroperasi 

     

     

    7

     

    Pengajuan Rencana Pengolahan dan Pemurnian sebelum Permen ESDM No. 7/2012

     

    24

    Pengajuan Rencana Pengolahan dan Pemurnian setelah Permen ESDM No. 7/2012

    154

    TOTAL

    185 

  •  ·         9 ( sembilan) fasilitas pengolahan dan pemurnian yang berpotensi untuk dibangun dengan diagaram sebagai berikut:

1

PT Aneka Tambang, Tbk

Halmahera Timur Buli) Malut

Bijih Nikel Fe

Ni

KONSSTRUKSI

2

.PT Bintang Delapan Mineral

Morowali, Sulteng

Bijih Nikel FeNi

Konstruksi

3.

PT Stargate Pasific Resources

Konawe Utara, Sultra

Bijih Nikel NPI

Konstruksi

4.

PT Putra Mekongga Sejahtera

Kolaka, Sutra

Bijih Nikel NPI

Konstruksi

5.

PT Meratus Jaya Iron Steel

Batu Licin, Kalse

Bijih Besi Pig Iron

Konstruksi

6

PT Indonesia Chemical Alumina

Tayan, Kalbar

Bauksit CGA

Konstruksi

7.

PT Sebuku Iron Lateritic Ore

Kotabaru, Kalsel

Bijih Besi

Konstruksi

8.

PT Kembar Emas Sultra

Konawe Utara, Sultra

Bijih Nikel NPI

Studi Kelayakan

9.

PT Delta Prima Steel

Tanah Laut, Kalsel

Bijih Besi Sponge Iron

Konstruksi

  • Adapun Perusahaan Tambang maupun Asosiasi Tambang Indonesia (IMA)  melalui Pengacara mereka juga mengajukan Uji Materi atas Peraturan Pelaksana yang melarang Ekspor Ore Mentah serta Menteri Keuangan yang mengenakan Beban Bea Keluar yang tinggi  kepada Mahkamah Konstitusi dengan alasan bahwa Ketentuan tersebut bertentangan dengan Kebijakan Pemerintah dalam Kontrak Karya yang tidak mengenakan Beban Keluar Bahan Mentah Mineral dengan Beban Progressif yang tinggi tersebut.

Sebagaimana kita ketahui Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan No.6/PMK.011/2011 No.6 yang dikeluarkan  pada Tahun 2014 yang merupakan Kebijakan dan Ketentuan pengenaan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar Barang Mineral ditentukan bahwa BEA KELUAR PROGRESSIF :PHOTO TAMBANG

    • tarif bea keluar untuk tembaga sebesar 25%,
    • sedangkan untuk komoditas mineral yang lainya hanya sebesar 20%.
    • pada semester pertama 2015 kenaikan bea keluar berlaku untuk tembaga dinaikkan menjadi sebesar 35%  dan
  • di semester kedua 2015 menjadi 40%.
    • untuk komoditas mineral lainnya, pada semester pertama 2015 dinaikkan menjadi 30% dan
    • di semester kedua 2015 sebesar 40%.
  • Kenaikan tarif pun terjadi  Tahun 2016 untuk seluruh komoditas mineral yakni di semester pertama menjadi 50% dan di semester kedua sebesar 60%.

bagi yang mengekspor Bahan Galian yang belum diolah hingga Tahun 2017 sebagai Batas Waktu dibuatnya Peleburan (Pengolahan) dan Pemurnian Bahan Galian Tambang di Wilayah  Tambang Indonesia.

  • Disini kita melihat bahwa banyak Stackholders yang mempunyai kepentingan-kepentingan,  baik (a) Pemerintah Daerah /Bupati/Gubernur yang mengharapkan adanya Jaminan Kesinambungan  Pendapat Asli Daerah  dari Iuran Exkspor  Hasil Ekspor Ore Mentah (Yang Belum Diolah)  tidak tergPENGERUK TAMBANGanggu,                       (b) Perusahaan Tambang yang tidak mempunyai Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian sendiri  yang juga  terganggu Cash-In dari Usaha Tambang Ekspor Bahan Ore Mentahnya yang sudah dilarang untuk diekspor pada tahn 2014, sedangkan (c) Perusahaan Tambang yang mempunyai Kontrak Karya dengan Pemerintah,   mengKlaim  telah dikenakan Bea Keluar Bahan Tambang yang “Lebih Tinggi”  dari Bea Keluar yang tertuang dalam Kontrak Karya yang telah disetujui oleh Pemerintah dan Kontraktor Tambang dan telah dikosultasikan dengan DPR pada saat ditandatangan.

Kita haruslah belajar dari Kebijakan Pemerintah dari Negara Asing mapun kesepakatan dari Para Expertise – Ahli yang memberikan Payung Hukum serta Insentif menarik agar Investor mereka dapat tertarik untuk Membangun Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian di negara wilayah mereka dengan memberikan peluang  “Jaminan” atas “Hak Mendapatkan Produk Tambang” yang diolah di Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian bagi  Pengusaha Hilir untuk mendapatkan Pendanaan baik dari Bursa Saham maupun Pembiayaan Fasiltas Pinjaman  dari Bank.

  • Penulis sewaktu bekerja sebagai In House Legal Counsel di PT Freeport Indonesia, dapat belajar dan sangat mengetahui bahwa Pemilik semula dari Freeport Fx Mac Moran yaitu Mc.Moffet berhasil menggalang dana dari Publik di bursa saham di New York  Stock, dimana Informasi Study Cadangan Gelologis atas Kandungan Tembaga dan Emas dapat dijadikan sumber dapat digalangnya Dana Publik dari Bursa Saham New York Stock Exchange. 

Begitu juga Freeport Fx Mac Moran atau PT Freeport  dapat memperoleh  Fasilitas  Kredit Pinjaman –  Sindication Loan dari “Beberapa Bank Besar” di Luar Negeri, dimana “Jaminan Pengembalian Pembayaran dari Pinjaman tersebut” adalah ” Hak PT Freeport memperoleh Hasil Produk melewati “Point Of Export”, yang telah dilunasi Iuran Export Bahan Kosntrat Tembaga dan Emas tersebut. 

Maka kita dapat ketahui bahwa Prospektus yang dikeluarkan oleh PT Freeport ataupun Fx Mac Moran selaku Emiten,  bagi Para Peminat Pembeli Saham Bursa Saham dapat  menunjukan bahwa pengalangan Dana dari Bursa Saham di Di New York Stock Exchange adalah di”back-up” oleh adanya “Perjanjian Kontrak Karya” yang telah ditanda-tangani oleh PT Freeport dan Pemerintah Indonesia yang telah pula dikonsultasikan dengan DPR,  yang memberikan “Hak Atas Hasil Produk Penambangan”  di “Point Of Export” setelah Iuran Royalti  atau Iuran produksi dari Bahan Tmabang telah dibayar oleh PT Freeport kepada Pemerintah.    

  • Begitu juga sewaktu ada Program Privatization dari Infrastruktur dari PT Freeport seperti Lapangan Terbang di Timika berikut Kapal Terbangnya dan Fasiltas Pelabuhan Khusus serta Tongkang2 nya untuk mengangkut Produk Hasil Tambang Kosentrasi Tembaga dan Emas untuk dibawah keluar Wilayah Indonesia, Pembeli dari Infrastruktur tersebut yaitu PT Airfast untuk Lapangan Terbang serta Pesawat Terbangnya dan P&O DeLoyd untuk membeli FasilItas Pelabuhan Laut serta Beberapa Tongkang tersebut mendapatkan Pinjaman dari Bank di Luar Negeri, dimana Jaminan Pengembalian dari Pinjaman dari Bank adalah adanya :
  • Master Services Agreement antara Pembeli Lapangan terbang dan Pesawat Terbang yaitu PT Airfast  dan PT Freeport sebagai Penjual dari Fasilitas Infrastruktur tersebut  yang akan  menerima Jasa Layanan Pengangkutan Pesawat Terbang dari PT Freeport sehingga ada Jaminan Pemasukan Cash-In dari Jasa Pengangkutan dengan Pesawat Terbang  untuk dapat dijadikan jaminan Pembayaran (Fiducia Account  Receiveables ) maupun Tanah/Gedung Lapangan Terbang ( Jaminan Hak Bangunan) serta  
  • Master Service Agreement antara Pembeli Fasilitas Pelabuhan Kapal dan Tongkang serta beberapa Kapal dan Tongkang yang akan menerima Jasa Layanan Pengangkutan Tongkang  dari PT Freeport yang menjual Fasiltas infrastruktur tersebut untuk dijadikan kepastian adanya Pembayaran (Fiduciary Account Receivable) maupun  Jaminan Hipotik dari Kapal Tongkong serta Jaminan Hak Bangunan Fasiltan Pelabuhan.

Berdasarkan contoh Financing Engineering diatas, maka seharusnya Pembangunan Fasilitas Pengolahan dan  Pemurnian di Hilir oleh Pengusaha Pengolahan dan Pemurnian harus ada semacam Master Service Agreement – dengan Perusahaan Tambang Hulu yang dapat ditunjukan kepada Bursa Saham di Indonesia maupun Bank di Indonesia sebagai “Jaminan adanya Pesanan atau Order Pengolahan dan Pemurnian, sehingga ada Kepastian Jaminan Pemasukan Cash In dari Perusahaan Tambang Hilir yang dapat dijadikan Jaminan Fiducia Account Receivables untuk pembayaran kembali Hutang Pinjaman atau Return Of Investment dari Investasi Para Pembeli Saham di Bursa Saham, dimana Payung Hukumnya adalah Kemudahan dan Dukungan Payung Hukum bagi Pengusaha Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian untuk dapat memperoleh Dana -Modal Pinjaman atau Dana dari Bursa Saham di Indonesia, dimana “Hasil Tambang Ore Mentah yang diolah tersebut “Juga Harus Dapat Dijadikan Jaminan Pengembalian Modal dari Bank” maupun Return Of Investment serta Keuntungan Dividend dari Bursa Saham.

  • Yang Jelas “Jika kita Bicara Mengenai Bahan Tambang di Indonesia”  selama masih di-Gerbang “Point Of  Sale” dan belum dibayar Iuran Royalty atau Iuran Ekspor oleh Perusahaan Penambang, maka  secara Teoritis Hukum Khususnya Pasal 33 (3) Undang-Undang Dasar 45, Bahan Tambang tersebut masih dimiliki oleh Rakyat.

Namun meskipun Kekayaan Alam tersebut adalah  milik Rakyat, kita juga harus dapat melakukan “TEROBOSAN CARA MEMBERDAYAKAN BANGSA” dengan mencari jalan keluar bagaimana ” Kekayaan Alam Riil tersebut”   harus dapat dijadikan “ASSET  atau Modal Awal” yang dapat digunakan  sebagai “Jaminan Hak Memperoleh Nilai Tambah” bagi Pemodal Indonesia baik di Hulu maupun Hilir untuk “dapat memperoleh Dana Awal Pembangunan Fasilitas Pengolahan dan pemurnian”  dan  Pengusaha Hilir harus juga diberikan Insentif selaDSC01031in Dis-insentif  kenaikan Progressif Bea Keluar oleh Pemerintah untuk dapat memberikan Keringanan dan Insentif bagi Pengusaha Hulu maupun Hilir maupun Dana Awal Pemabngunan Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian.

Kalau tidak ada “TEROBOSAN PEMBERDAYAAN“, maka kita hanya akan tetap STAGNASI berkhayal dan mengeluh mengapa Investor Luar baik dalam bidang Perusahaan Tambang Hulu  maupun Hilir   dapat Bersatu Membuat semacam ROAD MAP – Secara Intergrasi dan “TERUKUR”  dengan “Para Ahli Geologis – Reservoir” yang melakukan Study Penilaian Berapa Cadangan Tambang yang TERUKUR dengan membuat semacam “JORC” data “Maping atau Peta Data Cadangan Pertambangan  Yang Disepakati Keakuratan Bench marknya”   dari lintas batas Australia, Afrika Selatan, Canada untuk dapat dijadikan “Jaminan Pengembalian  Modal – Return Of Investment maupun Pengembalian Uang Pinjaman dari Bank,   sehingga harus dipikirkan pembuatan “Road Map Yang Terukur dan Terintegrasi” baik dari  Penambang Hulu maupun Pengusaha Tambang Hilir ( Pengolahan dan Pemurnian) – Yang Butuh Modal dan Dana Awal – serta PAYUNG Hukum yang terorganisasi -dan terintegrasi baik dari Otoritas Jasa Keuangan  (“OJK”), Perbankan Keuangan dan ESDM guna dapat Memberikan Jaminan Nilai Tambah Bagi Rakyat sebagai  pemilik yang dikaruniai ALLAH Bumi yang penuh dengan Kekayan ALAM yang tidak terbaharui … yang mengandalkan kepada Para Penyelengara Negara baik di Eksekutif dan Legislatif   

  • Sekian Tulisan ini dimana Penulis  bersyukur mempunyai pengalamanan Riil  dalam Kegiatan Penambangan dan Perminyakan /Gas sebagai Independend  Business  Lawyer.
  • Agung Supomo Suleiman SH. SACO LAW FIRM 
  • Jakarta 27 Februari 2014

15 Februari 2014

3 TAHUN DRASTIS PENINGKATAN EXPORT RAW ORE VERSUS DRASTIS BEBAN BEA KELUAR TINGGI RAW ORE

Dari pengamatan Penulis  3(tiga) Tahun semenjak Undang-Undang Minerba No.4 Tahun 2009 dikeluarkan, dimana terdapat  ketentuan kewajiban Pengusaha Tambang untuk melakukan Pengolahan dan Pemurnian “didalam negeri” serta Kewajiban membuat Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian 5 (lima) Tahun semenjak Undang-undang Minerba ini dikeluarkan, terlihat bahwa terjadi “PENINGKATAN  DRASTIS” atas Pengeksporan Mineral dalam keadaan Mentah-Raw  Ore Keluar Negeri dari Bumi Indonesia         

  • ekspor bijih nikel meningkat sebesar 800%,

·          Ekspor bijih besi meningkat 700%,

·         dan Ekspor bijih bauksit meningkat 500%.

Dengan melonjaknya secara Drastis  atas kenaikan Ekspor Mineral Raw atau mentah belum diolah oleh Para Penambang Mineral nampaknya Pemerintah Menjadi “panik” dan seperti “Kebakaran Jenggot”,

  • padahal Pemerintah Sendiri terkesan  “sangat lambat atau lama” didalam mengeluarkan Peraturan Pelaksananya atas ketentuan kewajiban Pengusaha Tambang melakukan Pengolahan dan Pemurnian “didalam negeri” serta Kewajiban membuat Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Didalam Negerisemenjak Undang-undang Minerba ini dikeluarkan.Dalam Undang-Undang Minerba khsusnya Pasal 103 tidak ada ketentuan mengenai Batas waktu Kapan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri wajib dilakukan. Ketentuan Pasal 103 Undang – Undang Minerba No.3 Tahun 2009 hanyalah berbunyi sebagai berikut :
    • Pasal 103

    1)      Pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri.

Mungkin karena tidak ada batas waktu tersebut,  maka nampaknya Pemerintah baru Tahun 2012 yaitu 3 (Tiga) Tahun setelah diundangkannya Undang-Undang Minerba No.4 Tahun 2009, mengeluarkan berbagai  Peraturan Pelaksana dari  beberapa Menteri terkait baru  dikeluarkan setelah melihat adanya Peningkatan Drastis Kegiatan Ekspor yang dilakukan oleh Para Inverstor penambangan yaitu oleh  :

        Menteri ESDM 

  •  pada tanggal 16 Februari 2012  diterbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 07 tahun 2012    tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral.
  • pada tanggal 16 Mei 2012 dilakukan perubahan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri ESDM No, 11 tahun 2012

Menteri Perdagangan .

  •  Penerbitan Peraturan Menteri ESDM tersebut diatas  ditindaklanjuti dengan Permendag Nomor: 29/M-DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Ekspor Pertambangan dan
    •  Menteri Keuangan:
  • Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.
  • Pengusaha Penambangan sebagaimana biasanya tentunya akan mencari segala kiat yang masih dalam batas rambu koridor ketentuan Pertambangan yang berlaku  bagaimana menekan ongkos Penambangan, dimana kalau diwajibkan untuk membuat Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian dalam negeri maupun dikenakan kewajiban untuk melakukan Pengolahan dan Pemurnian Dalam Negeri atas Bahan Ore dengan Kadar Mutu yang ditentukan Pemerintah, berarti secara jelas hal ini  akan menambah beban ongkos biaya pengeluaran untuk Investasi Fasilitas Pengelohan maupun Pemurnian Mineral maupun kewajiban untuk Pengolahan dan Pemurnian dalam negeri atas Bahan Ore  yang mereka tambang untuk kadar dan Mutu tertentu yang ditentukan Pemerintah, dimana juga membutuhkan fasilitas infrastuktur pelabuhan untuk dapat mengekspor Bahan Mineral yang telah diolah dan dimurnikan tersebut.  Photo PT FI di Highland

Kepastian Ketentuan peraturan pelaksana atas Undang-undang Minerba No. 4 Tahun 2009 diatas jelas ditunggu Investor Tambang guna dapat mengkalkulasi biaya  operasional mereka.

Namun disebabkan ternyata dalam 3 Tahun tersebut setelah Undang-Undang Minerba, Pemerintah “terlihat belum siap dengan peraturan pelaksananya”, maka terjadilah “suatu kesempatan waktuvacum Peraturan pelaksananya”  yang bagi Investor Tambang tentunya digunakan untuk mencari peluang tidak terkena Biaya  tambahan fasilitas maupun kewjiban pengolahan dan pemurnian tersebut, dengan menggencot “secara Drastis” Pengeksporan  Bahan Mineral tersebut secara Masive karena  mumpung belum ada Peraturan Pelaksananya dari Pemerintah atas UU Minerba tersebut yang terlihat dari peningkatan ekspor Raw Ore 500% hingga 800% keluar Wilayah Republik Indonesia.

  • Kita dapat amati bahwa secara dalam Undang-Undang Minerba tidak ditentukan sama sekali adanya batas waktu kapan kewajiban Pembuatan Pengelohan dan Pemurnian maupun kapan Perusahaan Tambang harus mulai melakukan Pengolahan dna Pemurnian dalam Negeri. Maka jelas kelihatan disini bahwa memang Pemerintah belum siap dengan perangkat Hukum Pelaksananya pada saat diterbitkannya Undang-Undang Minerba tersebut.

Terkait dengan aspek hukum Kontrak Karya dari PT Freeport Indonesia, kita bisa ketahui bahwa  sebenarnya keinginan dari Pemerintah bagi PT Freeport Indonesia untuk melakukan pembuatan Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian maupun Pengolahan dan pemurnian dari Bahan Konsentrat Tembagan dari PT Freeport sesuai dengan  Pasal 10 ayat 5  Kontrak Karya adalah  5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal  30 Desember 1991 sebagai  Tanggal ditandatanganinya Kontrak Karya dari Kontyrak Karya dengan Pemerintah RI yang telah dikonsultasi dengan DPR. Maka kita dapat melihat bahwa  5 (lima) tahun semenjak Tahun 1991 adalah tahun 1996.

  • Terkait dengan Kesepakatan ini, PT Freeport Indonesia melalui affiliasinya PT Smelting Gresik Smelter di Surabaya  telah membangun Fasilitas Smelter atau Pengolahan dan Pemurnian, dimana Mitsubishi Materials memiliki Saham 60.5% sedangkan  PT Freeport Indonesia Equity sahamnya sebesar 25% dan Nipppon Mining and Metals Co. sebesar 5.%

Adapun yang membangun Fasiltas Smelter ini adalah Chiyoda dengan Biaya Pembangunan Fasiltas USD 500 juta.Bayangkan Feedstock smelter adalah dikapalkan dari Freeport Grassberg yang berjarak 2,600 Kilomerter Lokasi Smelternya adalah dekat dengan Petrokimia Fresik, suatu Perusahaan Pemerintah Fertilizer, yang menggunakan smelter sufuric acid, hal ini yang menjadi pertimbangnn Utamanya mengapa lokasinya di Gresik   Website  PT Smelting Gresik,Smelter.

  • Pertanyaan mendasarnya kalau memang sudah dibangun Smelter diatas, kenapa PT Freeport Indonesia masih merasa berat dikenakan Bea Export yang Tinggi yaitu 50%   atas Bahan Mineral yang ditambangnya yang “masih Belum Diolah (Raw Ore-ore mentah),  dengan alasan Kontrak Karya yang telah mengatur masalah beban Bea Keluar atas Produk Mineral Tembaga dan Emas tidak setinggi seperti yang dikenakan oleh Menteri Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan No.6/PMK.011/2011 No.6 yang dikeluarkan  pada Tahun 2014 yang merupakan Kebijakan dan Ketentuan pengenaan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar Barang Mineral ditentukan bahwa BEA KELUAR PROGRESSIF :
    • tarif bea keluar untuk tembaga sebesar 25%,
    • sedangkan untuk komoditas mineral yang lainya hanya sebesar 20%.
    • pada semester pertama 2015 kenaikan bea keluar berlaku untuk tembaga dinaikkan menjadi sebesar 35%  dan
  • di semester kedua 2015 menjadi 40%.
    • Sedangkan untuk komoditas mineral lainnya, pada semester pertama 2015 dinaikkan menjadi 30% dan
    • di semester kedua 2015 sebesar 40%.
  • Kenaikan tarif pun terjadi  Tahun 2016 untuk seluruh komoditas mineral yakni di semester pertama menjadi 50% dan di semester kedua sebesar 60%.

bagi yang mengekspor Bahan Galian yang belum diolah hingga Tahun 2017 sebagai Batas Waktu dibuatnya Peleburan (Pengolahan) dan Pemurnian Bahan Galian Tambang di Wilayah  Tambang Indonesia. Lubang Ngangan Juga PT Freeport Indonesia

Kemungkinan yang bisa terjadi adalah bahwa PT Freeport Indonesia  nampaknya “belum Mengolah Konsentrat Tembaganya – dalam Jumlah Volume atau Kadar Batas Mutu yang ditentukan oleh Pemerintah – di Smelter Gresik Surabaya, karena Fasilitas ini “Nampaknya”  belum memadai atau pertanyaan yang mengeletik adalah : kenapa PT Freeport Indonesia  misalnya tidak membangun Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian di Papua yang dekat dengan Fasilitas Pelabuhan Laut dalam di low land.  

  • Pemerintah nampaknya Belum Membuat Ketentuan Yang Memaksa  terhadap Investor Hulu (Explorasi) maupun Investor Hilir (Pengolahan dan Pemurnian) untuk dibuatnya Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Bahan Mineral yang dapat memproses Batas Minimum Kadar atau Mutu Produk Konsentrat Tembaga Freeport yang ditambang di Wilayah Tambang Grassberg Papua Indonesia), sehingga PT Freeport merasakan tidak dipaksa untuk mengolah Bahan Konsentrat Tembaga di Indonesia  dengan Batas Mutu yang ditentukan oleh Pemerintah guna dapat segera memberikan Nilai Tambah atas Penambangan Bahan Galian Tembaga   – sebab sekarang kita “sudah memasuki tahun 2014” yaitu ( 2014 dikurangi 1991 adalah SUDAH LEWAT  23 (Dua puluh Tiga Tahun)  setelah ditandatanganinya perpanjangan Kontrak Karya PT Freeport atau
  • Pada kenyataannya sudah  “18 (Delapan) Tahun Lewat “ setelah   5 (lima) Tahun keinginan Pemerintah dibangunnya Fasilitas Pengolahan (Peleburan dan  Pemurnian) Konsentrat Tembaga  oleh PT Freeport, dan memang ketentuan dalam Pasal 10 ayat 5 dari Kontrak Karya ini tidaklah merupakan ketentuan yang dapat memaksa PT Freeport karena bunyi Klausula dari Pasal 10 ayat 5 juga tidak terlalu keras memberikan suatu kewajiban kepada PT Freeport untuk membangun Fasilitas Peleburan (Pengolahan) dan Pemurnian melainkan hanyalah suatu keinginan dari Pemerintah agar PT Freeport Indonesia membangun Fasilitas Peleburan dan pemurnian di dalam negeri, dimana ditentukan bahwa apabila PT Freeport belum membangun Fasilitas Peleburan dan pemurnian tersebut dalam 5 tahun setelah ditandatangani Kontrak Karya,  maka apabila Pemerintah meminta,  PT Freeport setuju untuk mengolah Konsentrat Tembaga di dalam Negeri Indonesia, ke suatu Fasilitas Peleburan (Pengolahan) dan Pemurnian  yang ditentukan PemerintahIMG_1588
  • Terkait dengan bagaimana dengan Konsentrat Emasnya, Penulis masih harus meneliti lebih jauh bagaimana pengaturannya di Kontrak Karya  antara   PT Freeport Indonesia dengan Pemerintah tanggal 30 Desember 1991.

Berdasarkan analisa Hukum diatas,  nampaknya Pemerintah tidak mau terlalu memberikan kewajiban kepada PT Freeport untuk Membangun Fasilitas  Pengolahan dan Pemurnian dari Konsentrat Tembaga dari  PT Freeport di Indonesia  di Indonesia dengan Batas Mutu Kadar Konsentrat yang ditentukan oleh Pemerintah,  guna dapat memberikan Nilai Tambah bagi Masyarakat Indonesia sesuai dengan amanah Pasal 33 (3) dari Undang-undang Dasar 1945, namun Pemerintah bisa meminta PT Freeport untuk mengolah Konsentrat Tembaga di didalam Negeri, jika ada suatu Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian didalam negeri yang dapat mengolah Konsentrat Tembaga yang berasal dari Wilayah Pertambangan PT Freeport sesuai dengan kadar yang ditentukan Pemerintah. 

  • Terkait dengan terjadinya Langkah dan Tindakan Kontraktor Pertambangan dalam 3 (Tiga) tahun setelah diundangkannya UU Minerba No. 4 Tahun 2009 untuk  mengekspor secara DRASTIS – 500 % hingga 800% KENAIKAN  EKSPOR BAHAN MINERAL RAW ORE  Yang Belum Diolah” yang berasal dari  Wilayah Pertambangan Indoneasia, Pemerintah nampaknya seperti “Kebakaran Jenggot” dan dipaksa harus melakukan suatu Kebijakan yang Drastis juga agar mencegah terjadinya pengurasan lebih jauh Bahan Mineral Mentah dari Bumi Indonesia bg_ag
  • Hal ini dapat terjadi karena Pemerintah memang belum mengeluarkan Peraturan Pelaksananya, sehingga Penambang Bahan Galian Mineral, jelas pada kenyataannya “Menggencot Mengekspor Bahan Ore Raw
  •  bijih nikel meningkat sebesar 800%,
  •  bijih besi meningkat 700%,
          • Bijih bauksit meningkat 500%.

o     yang belum di-Olah didalam Negeri sehingga terjadi reaksi dimana Pemerintah  mengambil Langkah “DRASTIS PULA” melalui Menteri Keuangan dengan Mengeluarkan “Ketentuan Pemaksaan” yaitu PENGENAAN suatu Bea Keluar Progressif  sebesar 50%  (sangat tinggi) hingga waktu  sampai Tahun 2017  yaitu Batas waktu Kewajiban Untuk Membuat Fasilitas Hilirisasi Pengolahan dan Pemurnian atas BAHAN Tambang dengan Batas Mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah, maupun Kewajiban  Pengolahan dan Pemurnian dan Batas Mutu yang ditentukan oleh Menteri ESDM atas Bahan Mentah Raw Ore guna dapat ” Memberikan Payung Yang Pasti ” kepada Masyarakat Indonesia Nilai Tambah Peningkatan Mutu Kesejahteraan Hidup yang diperoleh dari Nilai Tambah Bahan Tambang dengan Memenhuhi Mutu tertentu “.

  •     Hal ini jelas merupakan Strategi “ instrumen Hukum” untuk “Memaksa Investor Tambang untuk segera Menyelesaikan Fasililtas Pengolahan dan Pemurnian di Indonesia” demi memberikan Nilai Tambah kepada Kegiatan Penambangan di Indonesia bagi kesejahteraan Masyarakat Indonesia sesuai Undang-Undnag Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3.

      Namun demikian untuk memberikan Rasa Keseimbangan Bagi Inverstor Penambangan, tentunya Pemerintah juga harus memberikan Investor Tambang Hilir suatu “Ketentuan Insentif” selain Disinsentif, guna dapat memberikan Keringanan  Beban Biaya  dalam Periode Membangun Fasilitas Pengolahan – dan Pemurnian, maupun mengimbangi Beban Investor Tambang untuk memproses dan menambang di Fasilitas Pengolahan (Peleburan) dan Pemurnian yang dimiliki Perusahaan Hilir tersebut  .

 ·         Berdasarkan sumber dari Warta  Mineral dari Direktorat Pertambangan kita peroleh data bahwa hingga Januari 2013 terdapat :

·         http://www.minerba.esdm.go.id/library/content/file/28935-Publikasi/008f75e938deed453b91c2a3caa236a42013-11-08-20-03-45.pdf

 Terdapat :

  • ·          185  Pengajuan Rencana Pengajuan Rencana Pengolahan dan Pemurnian sebelum Permen ESDM No. 7/2012 dan Sesudah Permen ESDM No. 7/2012:

    Status Smelter

    Jumlah 

     

    Pengolahan & Pemurnian Telah Beroperasi 

     

     

    7

     

    Pengajuan Rencana Pengolahan dan Pemurnian sebelum Permen ESDM No. 7/2012

     

    24

    Pengajuan Rencana Pengolahan dan Pemurnian setelah Permen ESDM No. 7/2012

    154

    TOTAL

    185 

  •  ·         9 ( sembilan) fasilitas pengolahan dan pemurnian yang berpotensi untuk dibangun dengan diagaram sebagai berikut:

1

PT Aneka Tambang, Tbk

Halmahera Timur Buli) Malut

Bijih Nikel Fe

Ni

KONSSTRUKSI

2

.PT Bintang Delapan Mineral

Morowali, Sulteng

Bijih Nikel FeNi

Konstruksi

3.

PT Stargate Pasific Resources

Konawe Utara, Sultra

Bijih Nikel NPI

Konstruksi

4.

PT Putra Mekongga Sejahtera

Kolaka, Sutra

Bijih Nikel NPI

Konstruksi

5.

PT Meratus Jaya Iron Steel

Batu Licin, Kalse

Bijih Besi Pig Iron

Konstruksi

6

PT Indonesia Chemical Alumina

Tayan, Kalbar

Bauksit CGA

Konstruksi

7.

PT Sebuku Iron Lateritic Ore

Kotabaru, Kalsel

Bijih Besi

Konstruksi

8.

PT Kembar Emas Sultra

Konawe Utara, Sultra

Bijih Nikel NPI

Studi Kelayakan

9.

PT Delta Prima Steel

Tanah Laut, Kalsel

Bijih Besi Sponge Iron

Konstruksi

Demikianlah analisa Penulis terkait 3 TAHUN DRASTIS PENINGKATAN EXPORT  RAW ORE VERSUS DRASTIS BEBAN  BEA KELUAR TINGGI RAW ORE

Agung Supomo Suleiman

Independent Business Lawyer

Jakarta  15 Februari 2014

AGUNGSS BUSINESS LAWYER

SULEIMAN  AGUNG & CO ( SACO Law Firm)

11 Februari 2014

ASPEK HUKUM KONTRAK KARYA TERKAIT KEWAJIBAN PENGOLAHAN PEMURNIAN MINERAL

Penulis telah menulis  NUANSA YANG MELINGKUPI KONTRAK KARYA PERTAMBANGAN BERBEDA JAUH TAHUN 2014 DAN TAHUN 1967 di Indonesiayaitu 44 Tahun semenjak Penaman Modal Asing pertama kali di Undang Masuk ke Indonesiasudah jauh berbeda, dimana menurut Penulis PT Freeport  Indonesia secara Hukum Kontraktual adalah “TERIKAT” dan  sudah selayaknya “Patuh dan Menghormati” Kebijaksaan Pemerintah RI terkait Pengolahan PRODUK HASIL GALIAN TEMBAGA  dalam Negeri, sesuai dengan ketentuan dan kondisi yang telah disepakati baik oleh Pemerintah dan PT Freeport Indonesia dalam Kontrak Karya tertanggal 30 Desember 1991 khususnya  Pasal 10 Ayat 5 yang menentukan bahwa

  • Perusahaan (dalam hal ini PT Freeport Indonesia) menyadari Kebjaksanaan Pemerintah untuk mendorong pengolahan di dalam negeri semua kekayaan alamnya menjadi produk akhir apabila layak.

  • bg_agPerusahaan juga menyadari  keinginan Pemerintah agar Fasiltas Peleburan (Pengolahan)  dan Pemurnian Tembaga didirikan di Indonesia dan setuju bahwa Perusahaan akan menyediakan Konsentrat Tembaga yang dihasilkan dari Wilayah Kontrak untuk Fasiltas Peleburan (Pengolahan)  dan Pemurnian yang didirikan di Indonesia tersebut dengan ketentuan dibawah ini 

Selama suatu Jangka Waktu dimana fasilitas-fasilitas peleburan dan pemurnian untuk suatu produk tambang dari Perusahaan belum dibangun di Indonesia oleh atau atas nama Perusahaan, atau setiap subsidiari yang seluruhnya dimiliki Perusahaan, akan tetapi sudah dibangun di Indonesia oleh Badan lain, Perusahaan ( PT Freeport Indonesia “HARUS” apabila “diminta oleh Pemerintah” menjual produk-produk Tambang tersebut kepada Badan Lain dimaksud dengan :

  • “Harga dan Kondisi” yang tidak kurang menguntungkan bagi badan tersebut dibanding yang dapat diperoleh Perusahaan dari pembeli-pembeli lain

  • untuk jumlah dan mutu yang sama dan

  • pada waktu yang sama

  • serta tempat dan waktu penyerahan yang sama,

  • dengan ketentuan bahwa kondisi kontrak masing-masing dan kondisi-kondisi yang diberikan oleh Perusahaan kepada Badan Lain tersebut tidak akan kurang menguntungkan bagi Perusahaan.

IMG00209-20120429-1536Lebih Lanjut juga ada ketentuan bahwa Apabila dalam waktu 5(lima) tahun sejak ditandatanganinya Persetujuan (Kontrak Karya) ini, Fasilitas Peleburan (Pengolahan)  dan Pemurnian Tembaga yang berlokasi di Indonesia “Belum Dibangun” atau tidak dalam proses untuk dibangun oleh Badan Lain,

–> maka, tunduk kepada penilaian bersama oleh Pemerintah dan Perusahaan atas kelayakan ekonomi suatu Pabrik Peleburan dan Pemurnian,

Perusahaan”HARUS” melakukan atau menyebabkan dilakukannya pendirian Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Tembaga di Indonesia sesuai dengan Kebijaksanaan Pemerintah. Lubang Ngangan Juga PT Freeport Indonesia

  • Berdasarkan ketentuan diatas dalam Perjanjian Kontrak Karya  yang telah ditandatangani dan disetujui bersama oleh  kedua belah pihak yaitu PT Freeport Indonesia dan Pemerintah RI mengenai Pembangunan Peleburan (Pengolahan) dan Pemurnian Tembaga tersebut diatas,  maka PT Freeport Indonesia menuru Penulis secara Hukum Kontraktual adalah “SANGAT MENGETAHUI” adanya kebijaksanaan PEMERINTAH yang menghendaki agar :
  • Dibangunnya Fasilitas Peleburan (Pengolahan) dan Pemurnian atas Produk Bahan Galian Tambang di Indonesia, maupun

  • keharusan PT Freeport  Indonesia untuk menjual Hasil Bahan Galian yang ditambang dari Wilayah Tambang di Irian Barat atau Papua sesuai dengan Batas Wilayah yang tersebut dalam Kontrak Karya diatas, sesuai dengan permintaan dari Pemerintah.

Dengan demikian terkait dengan Opini dari Hikmanto Juwana di Koran Kompas hari Sabtu tanggal 8 Februari 2014 dibagian Opini halaman 7 dengan Judul Freeport dan Newmont, yang di dunia Maya internet juga dapat kita temukan pada Blog FREEPORT DAN NEWMONT (HIKMANTO YUWANA) GURU BESAR UI dimana terindikasi bahwa  CEO Freeport -McMoran Copper & Gold. Inc. Richard C.Adkerson telah terbang dari New York ke Jakarta menemui sejumlah Menteri terkait kebijakan Bea Keluar yang dikenakan Pemerintah RI melalui Permenkeu No. 6/ PMK.011/2014 (“PMK 6”), dimana Freeport maupun Newmont menyatakan keberatan dengan dikenakan Bea Keluar oleh Pemerintah yang tinggi apabila pengolahan belum sampai ketingkat yang diharapkan dengan ancaman akan membawa Pemerintah ke Arbitrasi Internasional, menurut hemat Penulis Rasa Keberatan dari Freeport  atas Kebijaksanaan Perintah RI – Menteri Keuangan PMK 6 ,  perlu kita amati dari Aspek Hukum Kontrak Karya terkait kewajiban Pengolahan dan Pemurnian Mineral Dalam Negeri mengingat secara Hukum Perjanjian,  PT Freeport Indonesia,  sesuai dengan Ketentuan Pasal 10 ayat 5 dari Kontrak Karya tersebut diatas,  telah setuju dan terikat untuk :

a) Membuat Fasiltas Peleburan (Pengolahan) dan Pemurnian atas Bahan Galian Tambang Tembaga di wilayah Indonesia, maupun

b) Keharusan PT Freeport Indonesia atas permintaan Pemerintah untuk menjual Bahan Galian Tambang Tembaga tersebut kepada Badan yang membuat Peleburan(Pengolahan) dan Pemurnian tersebut. 

IMG_1588Selanjutnya sesuai dengan pengamatan Penulis,  pada Pasal 11 Ayat 2 dari Perjanjian Kontrak Karya antara      PT Freeport Indonesian  dan Pemerintah Indonesia tanggal 30 Desember tahun 1991 tersebut diatas, PT Freeport Indonesia juga telah menyetujui  dan terikat pada  ketentuan bahwa:

  • “Pemerintah mempunyai hak atas dasar yang berlaku umum dan tidak mendiskriminasi terhadap Perusahaan(PT Freeport Indonesia Company) untuk “Melarang Penjualan atau Ekspor mineral-mineral atau Produk apabila penjualan atau ekspor tersebut akan “Bertentangan  dengan kewajiban-kewajiban International dari Pemerintah atau menurut pertimbangan politik luar negeri akan mempengaruhi “kepentingan Nasional Indonesia” .

  • Penulis juga mengetahui sewaktu Penulis bekerja sebagai Inhouse di PT Freeport Indonesia, bahwa PT Freeport Indonesia melalui affiliasinya yaitu  PT Smelting, Gresik Smelter telah membuat Fasilitas Peleburan (Pengolahan) atau Smelter di Surabaya, namun Penulis maupun kita masih perlu mengamati  lebih lanjut berapa bagian dari Hasil Produk Tambang Galian PT Freeport Indonesia yang dilebur atau diolah di PT Smelting, Gresik Smelter di Surabaya tersebut dan berapa bagian dari Bahan Galian tambang dari PT Freeport Indonesia yang diolah diluar Wilayah  Indonesia, mengingat pertanyaan mendasar “Mengapa Freeport keberatan dengan ketentuan PMK 6 diatas sebagaimana diindikasikan dalam Opini Hikmanto Yuwana  tersebut diatas.

  • Dari data Internet websitenya PT Smelting, Gresik Smelter Penulis mendapatkan data sebagai Berikut:
  • berikut ini dari Website PT Smelting, Gresik Smelter :

  • QUOTE – BAGIAN Yang Di Cut Paste dari Website :

    http://www.mmc.co.jp/sren/Gresik.htm

     

    Description: http://www.mmc.co.jp/sren/return.gifReturn to Menu

    P.T. SMELTING, GRESIK SMELTER

PT Smelting (PTS)’s Gresik Copper Smelter and Refinery is located 30 kilometers north of the city of Surabaya, East Java major port.  PTS equity partners are Mitsubishi Materials with 60.5%, PT. Freeport Indonesia with 25%, Mitsubishi Corporation with 9.5%, and Nippon Mining and Metals Co. Ltd. with 5.0%.

The entire smelter feedstock comes by ship from Freeport Grasberg mine on West Papua, some 2,600 kilometers to the East.

The smelter is adjacent to Petrokimia Gresik, a government owned fertilizer company, which utilizes all of the smelter sulfuric acid.

This was a prime reason for selecting the Gresik location. 

UNQUOTE – Selesai Bagian yang di Cut Paste dari Website  PT Smelting Gresik,Smelter

Berdasarkan data diatas terindikasi bahwa PT Freeport Indonesia melalui Affiliasinya PT Smelting,  Gresik Smelter

dimana PT Freeport Indonesia memiliki Saham sebesar  25% di  perusahaan PT Smelting,  Gresik Smelter telah membuat Fasilitas Pengolahan ( Smelter) sebagaimana terurai dari Data Website diatas.

Bahwa  Pemerintah pada Tahun 2014 ini, telah  membuat Kebijaksanaan dan Ketentuan melalui

  • Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2014 yang mengadakan perubahan atas Ketentuan Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan batubara, diubah antara Pasal 112B dan Pasal 113 disisipkan 1(satu) Pasal yakni Pasal 112C sehingga 

  • Intisarinya KEWAJIBAN Pengolahan dan Pemurnian Dalam Negeri  :

  • terkait Kontrak Karya

  • angka 1) Pemegang Kontrak Karya sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 170 Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara wajib melakukan permurnian hasil pertambangan didalam Negeri.

  • angka 3) Pemegang Kontrak Karya sebagaimana dimaksud dalam angka 1 diatas  yang melakukan kegiatan pemurnian dapat melakukan penjualan ke luar negeri dalam Jumlah tertentu.

  • Ketentuan Lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Pengolahan dan Pemurnian serta Batasan Minimum Pengolahan dan Pemurnian diatur dengan Peraturan Menteri.
  • melalui PMK 6 Kebijaksanaan dan Ketentuan pengenaan Bea Keluar yang tinggi bagi yang mengekspor Bahan Galian yang belum diolah hingga Tahun 2017 sebagai Batas Waktu dibuatnya Peleburan(Pengolahan) dan Pemurnian Bahan Galian Tambang di Wilayah  Tambang Indonesia

  • merupakan Kebijaksanaan Pemerintah untuk  “Kepentingan Nasional”  dalam rangka menjamin terciptanya Kepastian Hukum didalam memberikan “Nilai Tambah” atas Hasil Tambang kepada Kesejateraan Masyarakat Indonesia  sebagai amanah pelaksanaan Pasal 33 (3) Undang-Undang Dasar 1945. 

  • Maka sudah Saatnya PEMERINTAH Indonesia Benar-benar Harus Mempunyai Kemauan Politik dan Landasan PAYUNG Hukum yang kuat untuk membuat Landasan Payung yang jelas dalam mempertahankan Kebijasanaan yang telah dibuat tersebut,  guna dapat lebih memberikan “Kepastian Pemberian Jaminan kesejahteraan kepada Masyarakat Indonesia”  yang berjumlah 240 Juta,  sesuai dengan Pasal 33 (3) Undang-Undang Dasar Indonesia, karena memang “KEDUDUDUKAN DAN KEKUATAN PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA beserta semua Profesional AHlinya dalam Bidang Pertambangan serta Pengusaha Indonesia dalam Pertambangan Di Indonesia  kesiapannya sudah  “Jauh Berbeda dengan keadaan pada Tahun 1967 atau 44 Tahun yang lalu, meskipun tentunya ada aspek external  terkait keuangan Global maupun Domestik .

  • Sebagaimana kita ketahui PT Freeport maupun Perusahaan Tambang Asing, senantiasa akan mendalilkan bahwa “Kontrak Karya” yang telah ditandatangani Pemerintah melalui Menteri Pertambangan dan Energi, dan telah dikonsultasikan  dengan DPR atau MPR, akan berusaha mendalilkan bahwa Kontrak Karya berlaku Lex Spesialis Derogat Lex Generalis  terhadap Peraturan Pemerintah  No. 1 Tahun 1914 maupun PMK 6 tersebut  atau Kontrak Karya adalah Peraturan Khusus yang Mengesampingkan Peraturan Umum. 

  • Penulis mengetahui bahwa sewaktu Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1994 mengenai ketentuan umum adanya Pelonggaran Kewajiban Divestasi – Pemegang Saham Asing  dimana  Pemegang Asing diperusahaan umum akan tetap dapat mempertahankan Mayoritas 95% Saham dan yang diwajibkan di- Divestasi hanyalah 5% saja menjadi Pemegang Saham Nasional atau Lokal, maka PT Freeport Indonesia Company berkeinginan untuk menikmati perlonggaran Divestasi tersebut.

  • Kita mengetahui bahwa dalam Kontrak Karya PT Freeport Indonesia Company dan Pemerintah Indonesia tertanggal 30 Desember 1991,  pada Pasal 24  ayat 2 butir b …

    • ditentukan Perusahaan “diharuskan” menjual atau berusaha menjual pada penawaran umum di Bursa Effek Jakarta, atau  dengan cara lain kepada Pihak Nasional Indonesia dengan saham-saham yang cukup untuk jumlah yaitu 51% (lima puluh satu persen) dari modal saham Perusahaan yang diterbitkan, tidak lebih lambat dari ulang tahun ke 20(duapuluh) tanggal ditandatanganinya Persetujuan (Perjanjian Kontrak Karya ini), sampai mencapai yang dikendekai oleh Pemerintah sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku …..

    Oleh karenanya kita melihat bahwa sesuai ketentuan Divestasi diatas maka 20 Tahun setelah 30 Desember 1991 yaitu 30 Desember 2006 – Saham Pemodal Asing Harus  ter- divestasi  menjadi 49% dari seluruh saham yang diterbitkan oleh PT Freeport Indonesia Company dan Pemegang Shama Nasional menjadi 51% dari seluruh saham yang diterbitkan PT Freeport Indonesia Company; 

Terkait dengan hal ini  PT Freeport  Indonesia Company berusaha untuk dapat menikmati ketentuan Pelonggaran Divestasi yang diberikan di Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1994 tersebut, dengan demikian PT Freeport Indonesia Company pada saat itu, mencoba mengusulkan agar konsep Lex Spesilais Derogat Lex Generalis “tidak diperlakukan” terhadap Kontrak Karya  PT Freeport, disebabkan PT Freeport ingin menikmati Kelonggaran Kewajiban Diverstasi yuang diberikan oleh Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1994. 

Berdasarkan uraian Analisa Hukum diatas dimana Penulis menggunakan isi ketentuan Dasar Hukum Kontrak Karya yang memang telah disetujui dan ditandatangani oleh PT Freeport Indonesia maupun Pemerintah RI, maka Penulis dapat memahami  Opini dari Hikmanto Yuwana sebagaimana dimuat dalam Harian Kompas, hari Sabtu tanggal 8 Februari 2014 – Bagian Opini judul Freeport dan Newmont – halaman 7  maupun yang tertuang dalam Blog FREEPORT DAN NEWMONT(HIKMANTO YUWANA) GURU BESAR UI 

namun dengan Catatan Penulis bahwa nampaknya  PT Freeport Indonesia melalui Affiliasinya PT Smelting, Gresik Smelter telah melaksanakan kewajiban Pembuatan Fasilitas Pengolahan Bahan Galian dari Grasberg  di Papua, namun kemungkinan tujuannnya adalah lebih untuk memenuhi kebutuhan Hasil Olahan kepada Petrokimia Gresik, suatu Perusahaan Fertilizer dari Pemerintah yang menggunakan semua smelter sulfuric acid sebagaimana terurai diatas.

Adapun yang perlu kita amati apakah Perusahaan Smelter yang 25% sahamnya dimiliki oleh PT Freeport Indonesia adalah dalam rangka Pelaksanaan PT Freeport untuk membangun Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Konsentrat Tembaga sebagaimana disepakati oleh PT Freeport Indonesia dan Pemerintah RI dalam Pasal 10 Ayat 5 dari Kontrak Karya diatas; 

Kalau ketentuan Kebijakan dari Peraturan Menteri Keuangan No. 6 tersebut diatas, nampaknya adalah  pengenaan Bea Keluar lebih tinggi atau Progresif sampai 2017 yang dimaksudkan oleh Pemerintah atau Menteri Keuangan untuk memberikan “Semacam Tekanan” kepada Investor Tambang untuk mempercepat pembuatan Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian atas Bahan Tambang yang ditentukan Batasannya Minumum wajib diolah dan dimurnikan didalam Negeri. 

Demikian tulisan  Penulis AGUNG DI MINYAK

Jakarta, 10 Februari 2014  direvisi 11 Februari 2014 direvisi 6 Juli 2014

Agung Supomo Suleiman

 SACO LAW FIRM Suleiman Agung & Co) 

Blog di WordPress.com.

PELANGI

Pelangi menjadi salah satu bukti keagungan Tuhan YME..

Angwie on Blog

No one else...just you and me...

Purwatiwidiastuti's Blog

Mari nikmati indahnya berbagi

Un2kmU

semuanya hanya untukmu...

PELANGI

Pelangi menjadi salah satu bukti keagungan Tuhan YME..

Angwie on Blog

No one else...just you and me...

Purwatiwidiastuti's Blog

Mari nikmati indahnya berbagi

Un2kmU

semuanya hanya untukmu...

%d blogger menyukai ini: