SNAPSHOT ARTIKEL HUKUM BISNIS AgsS LAW – SACO AgungsS

30 Januari 2014

WORKSHOP PEMBERDAYAAN PERUSAHAAN TAMBANG /MINYAK INDONESIA

Seminar / Workshop  :

JUDUL dan TEMA :

WORKSHOP :

PEMBERDAYAAN KEGIATAN PERUSAHAAN TAMBANG /MINYAK INDONESIA

Dari PAYUNG HUKUM DAN KEBIJAKAN

Diskripsi/Pendahuluan

PENYELENGGARA dari Workshop ini  merasakan perlunya penyadaran kepada   stakeholders dari Kegiatan Pertambangan di Indonesia apakah kita mempunyai Vision Mission serta Map Road  terkait dengan PEMBERDAYAAN KEGIATAN PERUSAHAAN TAMBANG INDONESIA dari Aspek Managemen, Vision, Mision, Mitigasi Risiko,  Hukum dan Kebijakan;  Sebagaimana kita ketahui  dialam Demokrasi dan Reformasi serta Era Globalisasi  kita sebagai bangsa dengan Wilayah yang luas  yang mengandung banyak kekayaan alam Bahan galian Tambang 

perlu mengkaji  ulang dan mengevaluasi apakah sudah saatnya  Investor Indonesia maupun Profesional  Manpower  Indonesia  setelah:

  • 67 tahun  Indonesia Merdeka tahun 1945 dan
  • 47 Tahun terhitung  semenjak Indonesia   pertama kali membuka Penamaman Modal Asing ke Indonesia tahun 1965 dibidang Pertambangan Umum,

kini  membuat     Road Map yang Jelas

                                    dan

Visi serta Misi yang jelas dan terukur bagaimana mengaktualkan  PEMBERDAYAAN KEGIATAN  PERUSAHAAN TAMBANG /MINYAK  INDONESIA, mengingat :

  • sudah banyak Investor atau Pemodal  Indonesia  yang muncul di Indonesia, serta
  •  Banyak Professional  Indonesia baik dalam bidang :
    • Management, Teknik Pertambangan, image005Ahli Keuangan, Finance,  Profesional Hukum, Accounting, Tax, Audit, Hukum Lingkungan, Human Resources, Logistic, Asuransi .

dalam bidang Pertambangan yang menguasai Knowledge dan Know How baik :

  • Tekhnical Know How, Engineering Know How,  Management Know How, Financing Know How,  Audit Know How, Legal Know How, Envorimental Law Know How, Human Resources Know How, Tax Know How,  Asuransi Know How, Logistic Know How

Sebagaimana kita ketahui  yang sering dihadapi oleh Investor Indonesia adalah :

Permodalan, dimana Permodalaan ini bisa kita dapat :

dari Investor Yang Membawa Modal Sendiri, atau dari Bursa Saham  maupun Pembiayaan dari Bank;

Berkaitan dengan hal-hal diatas, dan dalam rangka mencapai Pemberdayaan Perusahaan Tambang?MINYAK  di Indonesia, Indonesia memerlukan

PAYUNG  HUKUM

untuk dapat memulihkan dan mengangkat posisi kedudukan dari

PEMBERDAYAAN KEGIATAN PERUSAHAAN MINYAK / TAMBANG INDONESIA.

Oleh karenanya kita  kita perlu pertanyakan secara serius dan sungguh2 :

  • Bagaimana Dukungan Peraturan Perundangan maupun Kebijakan   untuk dapat meningkatkan  PEMBERDAYAAN  Kegiatan PERMINYAKAN / PERTAMBANGAN  oleh Perusahaan PERMINYAKAN/PENAMBANGAN Indonesia maupun Perusahaan Jasa PERMINYAKAN/ PENAMBANGAN,
  • apakah KENDALA  dan RISIKO KEUANGAN  yang bisa dihadapi baik oleh Para Investor maupun Penyandang Dana,  Bursa Saham maupun Bank yang hendak membiayai  para pengusaha dalam kegiatan Penambangan Umum di  Indonesia;
  • Jika memang ada Dukungan keuangan baik dari Investor,  Bursa Saham dan Perbankan apakah Pengusaha Indonesia dalam Pertamnbangan Umum sudah Siap baik secara Mental Enterpreuner, Teknologi, Management, Daya Saing maupun Pengoperasian untuk   menjadi Pemain Andal dalam Kegiatan PERMINYAKAN/ PERTAMBANGAN di Indonesia ?

Guna menjawab tantangan ini maka

 

           AgsS Law –   SACO (Suleiman Agung &Co)  

mempunyai ILUSI 

mengadakan

Workshop Hukum PERTAMBANGAN /PERMINYAKAN ,

                          dimana  kami  akan  memberikan  Judul dan Tema :

WORKSHOP :

PEMBERDAYAAN KEGIATAN PERUSAHAAN TAMBANG /MINYAK INDONESIA

PAYUNG HUKUM DAN KEBIJAKAN

bg_ag

Iklan

4 Januari 2010

Apa Fungsi Bisnis Lawyer ?

Yah banyak dari kita di Indonesia masih mempertanyakan Apa Fungsi Bisnis Lawyer ? Apakah kita perlu memakai jasa Bisnis Lawyer.  Apa gunanya memakai Bisnis Lawye r ?

Pertanyaan ini jelas sangat wajar dikemukakan mengingat di Indonesia biasanya bisnis dilakukan begitu saja dan jika kita memakai Bisnis Lawyer dianggap akan menambah ongkos biaya saja dari Perusahaan. Toh bisnis  bisa berjalan lancar saja tuh tanpa adanya keterlibatan dari Bisnis Lawyer.

Perusahaan Berafiliasi ke Pemegang Saham USA

Adapun jika perusahaan tersebut berafiliasi ke perusahaan USA atau Amerika Serikat, karena Penulis pernah menjadi In-House Legal Counsel di- 2  perusahaan yang dimiliki oleh Pemegang Saham dari USA masing-masing Vico ( semula bernama Huffco) yang bergerak dalam minyak dan gas di Kalimantan serta di PT Freeport Indonesia Company perusahaan tambang yang beroperasi di Irian, selama masing-masing 5 ( lima)  tahun,  maka Penulis sadar bahwa kebutuhan seorang In House Counsel sangat dirasakan penting.

Hal ini disebabkan penasehat Hukum atau In House Legal Counsel di Perusahaan yang berafiliasi dengan Pemegang Saham USA akan senantiasa  melapor  kepada Management, dimana management tidak akan  menandatangani  Perjanjian, dokumen korporasi atau dokumen apapun  yang mengikat Perusahaan,  tanpa terlebih  dahulu  ada pembubuhan Initial dari In-House Legal Counsel, sebagai tanda telah diperiksa dan disetujui oleh Bisnis Lawyer. Kebiasaan ini merupakan budaya korporasi dari perusahaan USA yang memang sangat membutuhkan adanya jaminan telah direview dan disetujuinya dokumen Perjanjian maupun dokumen korporasi yang mengikat Perusahaan  oleh In-House Legal Counsel tersebut.

Sejarah Budaya Perusahaan Indonesia terkait Kebutuhan Bisnis Lawyer

Adapun budaya perusahaan Indonesia, terindikasi merasakan diperlukannya  advis hukum atau pemeriksaan dokumen Perjanjian maupun Korporasi dari Perusahaan oleh Penasehat Hukum,  adalah setelah terjadinya banyak  kasus hukum yang muncul di Media Masa. Pemberitaan di Media Masa atas Perusahaan yang pemilik sahamnya adalah  Indonesia biasanya  terkait masalah Tindak Pidana yang menyangkut Pucuk Pimpinan Perusahaan yang terlibat tindak pidana korupsi sehingga harus berurusan dengan Gedung  Bundar alias Kejaksaan Agung. Hal ini biasanya terkait dengan adanya penyimpangan dana Proyek yang berasal dari Anggaran Belanja Negara sehingga terlibat adanya dana milik Negara yang dikorupsi.

Dengan demikian proses kesadaran pentingnya dirasakan melibatkan Bisnis Lawyer di perusahaan yang dimiliki oleh Pemegang Saham Indonesia terindikasi  prosesnya berbeda dengan dibutuhkan Bisnis Lawyer oleh Perusahaan asing khususnya Perusahaan yang berafiliasi pemegang saham dari USA yang beroperasi di Indonesia.

Kesadaran Pentingnya melibatkan Bisnis Lawyer oleh Perusahaan

Apapun prosesnya dan latar belakangnya,  nampaknya kesadaran akan penting dan perlunya pemeriksaan dan review atas Dokumen Perjanjian, Dokumen Korporasi maupun Perjanjian Pinjaman atau Restrukturisasi Hutang oleh Bisnis Lawyer yang biasanya dilakukan baik oleh In-House Legal Counsel maupun berkoordinasi dengan Bisnis Lawyer dari luar Perusahaan semakin meningkat. Hal ini adalah  guna memberikan kepastian bahwa Perusahaan maupun Management Perusahaan dapat merasa aman dan nyaman karena segala tindakan Korporasi Perusahaan dengan pihak ketiga khususnya jika melibatkan uang atau Dana Budget Negara dari aspek hukum telah dirasakan memadai dan melindungi kepentingan management khususnya jajaran Direksi, pemegang saham sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Jakarta

3 Desember 2010

Agung Supomo Suleiman

Partner

Suleiman Agung & Co

Blog di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: