SNAPSHOT ARTIKEL HUKUM BISNIS AGSS LAW – SACO AGUNGSS

28 Januari 2017

BRAND NAME “AgsS Law” – Saco Law

Penulis sebagai Independent Business Lawyer  sadar perlunya Brand Name, untuk identifikasi jati diri, karakter dan keunikan setiap kontributor Jasa Hukum Bisnis.

Belajar dari perjalanan jatuh bangun merintis usaha pemberian Jasa Hukum Bisnis sebagai Independent Business Lawyer,  Penulis  merasakan Label Brand  name  “AgsS Law – Independent Business Lawyer (“AgsS Law”)  – paralel dengan “SACO LAW” Insya ALLAH cocok dan berkah,  melalui suatu proses jatuh bangun – gagal dan bangkit kembali dengan izin dan pertolongan ALLAH Yang Maha Kuasa.

  • Semua proses jatuh bangun ini   adalah  pengenalan Jati Diri – Unik  Diferensiasi atas diri Penulis yang dengan izin ALLAH dapat Survive selama lebih dari 18 Tahun semenjak 1 Juni 1998,  menjalankan praktisi professi pemberian jasa hukum secara “self-employed” setelah sebelumnya diberikan kesempatan oleh ALLAH untuk mempunyai pengalaman akumulatif bekerja sebagai Lawyer – Inhouse Legal Counsel di Kantor Adnan Buyung Nasution & Associates ( 5 Tahun), VICO ( Huffco Indonesia ) Perusahaan MIGAS Asing ( 5 Tahun, di PT Freeport Indonesia Company (perusahaan Tembaga dan Emas PT PMA Asing dan Indonesia) (5 Tahun), dan 2 Tahun Partner di Delma Juzar & Wiriadinata  karena diminta Merger sewaktu Penulis sempat membuat Kantor Law Firm sendiri kemudian bersama Partner lain sama2 berpengalaman di Perusahaan MIGAS.

 

Dengan kecepatan bergeraknya trend arus IT dan Era Applikasi, termasuk untuk Jasa Hukum Bisnis, maka Penulis  merasa cocok dan fit berkarya dalam profesi sebagai Independent Business Lawyer, guna  membantu para Stack holder yang terlibat didalam usaha mencari karunia ALLAH,  dari Sumber Kekayaan Alam

  • Minyak Gas (MIGAS) yang terbuat dari Plankton Manusia, Binatang, Tanaman yang dipendam dalam Bumi selama 350 Juta tahun menurut Geologis dengan Tekanan dan Panas dalam Perut Bumi –
  • Bahan Tambang Batuan– Logam – Tembaga, Emas, Besi,
  • Batubara
  • Panas Bumi yang berasal dari Air Hujan yang disimpan dan di-Panaskan  diperut Bumi yang terdapat  Magma – yang Panasnya jika mencapai 270 derajat dapat Menggerakan Turbine untuk menghasilkan Energy Listrik

    Proses alamiah diatas adalah merupakan proses yang diciptakan – melalui Proses – Alamiah yang di Ciptakan dan Disempurnakan oleh ALLAH Yang Maha Kuasa Pencipta Dunia untuk manusia selama berada hidup dibumi, sehingga membutuhkan manusia yang diberi akal dan kemauan untuk hidup, maju dan meningkatkan kwalitas kehidupan manusia; 

Maka kita manusia selain berilmu pengetahuan juga Harus Senantiasa mencari Kebenaran guna dapat menjawab :

Pertanyaan Mendasar :

Kenapa Manusia lahir, tumbuh dari janin, berkembang menjadi bayi dalam rahim ibunya, Insya lahir, tumbuh dari bayi, anak, dewasa, bekerja, kemudian akan menua sehingga setiap manusia tidak terkecuali  hidup didunia hanya untuk sementara waktu, karena setiap manusia akan menua dan mati meninggalkan dunia yang fana ini.

  •  Motto yang diambil dari Kitab Suci Al Quran :  “janganlah membuat kerusakan didunia” “selalu berusaha  berbuat  kebaikan untuk kemasalahatan, manfaat,  bagi segenap para penghuni didunia ini.
  • Profesi Penulis adalah Independent Business Lawyer
  • JAKARTA, 28 Januari 2017
  • Agung Supomo Suleiman
  • AgsS Law – Independent Business Lawyer
  • AGUNGSS Experimental Blog
Iklan

27 Februari 2014

TIDAK ADA MAP ROAD TERUKUR UNTUK REALISASI NILAI TAMBAH EKSPOR ORE

Nampak, dari pengamatan Penulis dengan membaca berita- berita di Media Electronik akhir-akhir ini, ternyata banyak Pengusaha TAMBANG yang mengeluh dengan adanya Larangan Eskpor dari Pemerintah karena menurut mereka belum adanya Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian yang tersedia untuk mengolah  Bahan Mineral Tambang Ore Mentah mereka di dalam Negeri Indonesia,  termasuk keberatan dari Para Bupati /Kepala Daerah Provinsi  karena menurut mereka Pendapatan Asli Daerah (PAD)  mereka menjadi terganggu pemasukannya,  dengan adanya Larangan Ekspor Bahan Baku Mineral MENTAH TANPA DIOLAH tahun 2014.

  • Sebagaimana kita peroleh data dari Warta Minerba pemohon yang mengajukan Permohonanan Rencana Pembangunan Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian adalah sebanyak 185 ( seratus Delapan Puluh Lima) sedangkan yang Prospek yang berpotensi untuk dibangun dalam Tahapan Konstruksi   sebanyak 9 (sembilan) :
     http://www.minerba.esdm.go.id/library/content/file/28935-Publikasi/008f75e938deed453b91c2a3caa236a42013-11-08-20-03-45.pdf

 Terdapat :

  • ·          185  Pengajuan Rencana Pengajuan Rencana Pengolahan dan Pemurnian sebelum Permen ESDM No. 7/2012 dan Sesudah Permen ESDM No. 7/2012:

    Status Smelter

    Jumlah 

     

    Pengolahan & Pemurnian Telah Beroperasi 

     

     

    7

     

    Pengajuan Rencana Pengolahan dan Pemurnian sebelum Permen ESDM No. 7/2012

     

    24

    Pengajuan Rencana Pengolahan dan Pemurnian setelah Permen ESDM No. 7/2012

    154

    TOTAL

    185 

  •  ·         9 ( sembilan) fasilitas pengolahan dan pemurnian yang berpotensi untuk dibangun dengan diagaram sebagai berikut:

1

PT Aneka Tambang, Tbk

Halmahera Timur Buli) Malut

Bijih Nikel Fe

Ni

KONSSTRUKSI

2

.PT Bintang Delapan Mineral

Morowali, Sulteng

Bijih Nikel FeNi

Konstruksi

3.

PT Stargate Pasific Resources

Konawe Utara, Sultra

Bijih Nikel NPI

Konstruksi

4.

PT Putra Mekongga Sejahtera

Kolaka, Sutra

Bijih Nikel NPI

Konstruksi

5.

PT Meratus Jaya Iron Steel

Batu Licin, Kalse

Bijih Besi Pig Iron

Konstruksi

6

PT Indonesia Chemical Alumina

Tayan, Kalbar

Bauksit CGA

Konstruksi

7.

PT Sebuku Iron Lateritic Ore

Kotabaru, Kalsel

Bijih Besi

Konstruksi

8.

PT Kembar Emas Sultra

Konawe Utara, Sultra

Bijih Nikel NPI

Studi Kelayakan

9.

PT Delta Prima Steel

Tanah Laut, Kalsel

Bijih Besi Sponge Iron

Konstruksi

  • Adapun Perusahaan Tambang maupun Asosiasi Tambang Indonesia (IMA)  melalui Pengacara mereka juga mengajukan Uji Materi atas Peraturan Pelaksana yang melarang Ekspor Ore Mentah serta Menteri Keuangan yang mengenakan Beban Bea Keluar yang tinggi  kepada Mahkamah Konstitusi dengan alasan bahwa Ketentuan tersebut bertentangan dengan Kebijakan Pemerintah dalam Kontrak Karya yang tidak mengenakan Beban Keluar Bahan Mentah Mineral dengan Beban Progressif yang tinggi tersebut.

Sebagaimana kita ketahui Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan No.6/PMK.011/2011 No.6 yang dikeluarkan  pada Tahun 2014 yang merupakan Kebijakan dan Ketentuan pengenaan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar Barang Mineral ditentukan bahwa BEA KELUAR PROGRESSIF :PHOTO TAMBANG

    • tarif bea keluar untuk tembaga sebesar 25%,
    • sedangkan untuk komoditas mineral yang lainya hanya sebesar 20%.
    • pada semester pertama 2015 kenaikan bea keluar berlaku untuk tembaga dinaikkan menjadi sebesar 35%  dan
  • di semester kedua 2015 menjadi 40%.
    • untuk komoditas mineral lainnya, pada semester pertama 2015 dinaikkan menjadi 30% dan
    • di semester kedua 2015 sebesar 40%.
  • Kenaikan tarif pun terjadi  Tahun 2016 untuk seluruh komoditas mineral yakni di semester pertama menjadi 50% dan di semester kedua sebesar 60%.

bagi yang mengekspor Bahan Galian yang belum diolah hingga Tahun 2017 sebagai Batas Waktu dibuatnya Peleburan (Pengolahan) dan Pemurnian Bahan Galian Tambang di Wilayah  Tambang Indonesia.

  • Disini kita melihat bahwa banyak Stackholders yang mempunyai kepentingan-kepentingan,  baik (a) Pemerintah Daerah /Bupati/Gubernur yang mengharapkan adanya Jaminan Kesinambungan  Pendapat Asli Daerah  dari Iuran Exkspor  Hasil Ekspor Ore Mentah (Yang Belum Diolah)  tidak tergPENGERUK TAMBANGanggu,                       (b) Perusahaan Tambang yang tidak mempunyai Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian sendiri  yang juga  terganggu Cash-In dari Usaha Tambang Ekspor Bahan Ore Mentahnya yang sudah dilarang untuk diekspor pada tahn 2014, sedangkan (c) Perusahaan Tambang yang mempunyai Kontrak Karya dengan Pemerintah,   mengKlaim  telah dikenakan Bea Keluar Bahan Tambang yang “Lebih Tinggi”  dari Bea Keluar yang tertuang dalam Kontrak Karya yang telah disetujui oleh Pemerintah dan Kontraktor Tambang dan telah dikosultasikan dengan DPR pada saat ditandatangan.

Kita haruslah belajar dari Kebijakan Pemerintah dari Negara Asing mapun kesepakatan dari Para Expertise – Ahli yang memberikan Payung Hukum serta Insentif menarik agar Investor mereka dapat tertarik untuk Membangun Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian di negara wilayah mereka dengan memberikan peluang  “Jaminan” atas “Hak Mendapatkan Produk Tambang” yang diolah di Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian bagi  Pengusaha Hilir untuk mendapatkan Pendanaan baik dari Bursa Saham maupun Pembiayaan Fasiltas Pinjaman  dari Bank.

  • Penulis sewaktu bekerja sebagai In House Legal Counsel di PT Freeport Indonesia, dapat belajar dan sangat mengetahui bahwa Pemilik semula dari Freeport Fx Mac Moran yaitu Mc.Moffet berhasil menggalang dana dari Publik di bursa saham di New York  Stock, dimana Informasi Study Cadangan Gelologis atas Kandungan Tembaga dan Emas dapat dijadikan sumber dapat digalangnya Dana Publik dari Bursa Saham New York Stock Exchange. 

Begitu juga Freeport Fx Mac Moran atau PT Freeport  dapat memperoleh  Fasilitas  Kredit Pinjaman –  Sindication Loan dari “Beberapa Bank Besar” di Luar Negeri, dimana “Jaminan Pengembalian Pembayaran dari Pinjaman tersebut” adalah ” Hak PT Freeport memperoleh Hasil Produk melewati “Point Of Export”, yang telah dilunasi Iuran Export Bahan Kosntrat Tembaga dan Emas tersebut. 

Maka kita dapat ketahui bahwa Prospektus yang dikeluarkan oleh PT Freeport ataupun Fx Mac Moran selaku Emiten,  bagi Para Peminat Pembeli Saham Bursa Saham dapat  menunjukan bahwa pengalangan Dana dari Bursa Saham di Di New York Stock Exchange adalah di”back-up” oleh adanya “Perjanjian Kontrak Karya” yang telah ditanda-tangani oleh PT Freeport dan Pemerintah Indonesia yang telah pula dikonsultasikan dengan DPR,  yang memberikan “Hak Atas Hasil Produk Penambangan”  di “Point Of Export” setelah Iuran Royalti  atau Iuran produksi dari Bahan Tmabang telah dibayar oleh PT Freeport kepada Pemerintah.    

  • Begitu juga sewaktu ada Program Privatization dari Infrastruktur dari PT Freeport seperti Lapangan Terbang di Timika berikut Kapal Terbangnya dan Fasiltas Pelabuhan Khusus serta Tongkang2 nya untuk mengangkut Produk Hasil Tambang Kosentrasi Tembaga dan Emas untuk dibawah keluar Wilayah Indonesia, Pembeli dari Infrastruktur tersebut yaitu PT Airfast untuk Lapangan Terbang serta Pesawat Terbangnya dan P&O DeLoyd untuk membeli FasilItas Pelabuhan Laut serta Beberapa Tongkang tersebut mendapatkan Pinjaman dari Bank di Luar Negeri, dimana Jaminan Pengembalian dari Pinjaman dari Bank adalah adanya :
  • Master Services Agreement antara Pembeli Lapangan terbang dan Pesawat Terbang yaitu PT Airfast  dan PT Freeport sebagai Penjual dari Fasilitas Infrastruktur tersebut  yang akan  menerima Jasa Layanan Pengangkutan Pesawat Terbang dari PT Freeport sehingga ada Jaminan Pemasukan Cash-In dari Jasa Pengangkutan dengan Pesawat Terbang  untuk dapat dijadikan jaminan Pembayaran (Fiducia Account  Receiveables ) maupun Tanah/Gedung Lapangan Terbang ( Jaminan Hak Bangunan) serta  
  • Master Service Agreement antara Pembeli Fasilitas Pelabuhan Kapal dan Tongkang serta beberapa Kapal dan Tongkang yang akan menerima Jasa Layanan Pengangkutan Tongkang  dari PT Freeport yang menjual Fasiltas infrastruktur tersebut untuk dijadikan kepastian adanya Pembayaran (Fiduciary Account Receivable) maupun  Jaminan Hipotik dari Kapal Tongkong serta Jaminan Hak Bangunan Fasiltan Pelabuhan.

Berdasarkan contoh Financing Engineering diatas, maka seharusnya Pembangunan Fasilitas Pengolahan dan  Pemurnian di Hilir oleh Pengusaha Pengolahan dan Pemurnian harus ada semacam Master Service Agreement – dengan Perusahaan Tambang Hulu yang dapat ditunjukan kepada Bursa Saham di Indonesia maupun Bank di Indonesia sebagai “Jaminan adanya Pesanan atau Order Pengolahan dan Pemurnian, sehingga ada Kepastian Jaminan Pemasukan Cash In dari Perusahaan Tambang Hilir yang dapat dijadikan Jaminan Fiducia Account Receivables untuk pembayaran kembali Hutang Pinjaman atau Return Of Investment dari Investasi Para Pembeli Saham di Bursa Saham, dimana Payung Hukumnya adalah Kemudahan dan Dukungan Payung Hukum bagi Pengusaha Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian untuk dapat memperoleh Dana -Modal Pinjaman atau Dana dari Bursa Saham di Indonesia, dimana “Hasil Tambang Ore Mentah yang diolah tersebut “Juga Harus Dapat Dijadikan Jaminan Pengembalian Modal dari Bank” maupun Return Of Investment serta Keuntungan Dividend dari Bursa Saham.

  • Yang Jelas “Jika kita Bicara Mengenai Bahan Tambang di Indonesia”  selama masih di-Gerbang “Point Of  Sale” dan belum dibayar Iuran Royalty atau Iuran Ekspor oleh Perusahaan Penambang, maka  secara Teoritis Hukum Khususnya Pasal 33 (3) Undang-Undang Dasar 45, Bahan Tambang tersebut masih dimiliki oleh Rakyat.

Namun meskipun Kekayaan Alam tersebut adalah  milik Rakyat, kita juga harus dapat melakukan “TEROBOSAN CARA MEMBERDAYAKAN BANGSA” dengan mencari jalan keluar bagaimana ” Kekayaan Alam Riil tersebut”   harus dapat dijadikan “ASSET  atau Modal Awal” yang dapat digunakan  sebagai “Jaminan Hak Memperoleh Nilai Tambah” bagi Pemodal Indonesia baik di Hulu maupun Hilir untuk “dapat memperoleh Dana Awal Pembangunan Fasilitas Pengolahan dan pemurnian”  dan  Pengusaha Hilir harus juga diberikan Insentif selaDSC01031in Dis-insentif  kenaikan Progressif Bea Keluar oleh Pemerintah untuk dapat memberikan Keringanan dan Insentif bagi Pengusaha Hulu maupun Hilir maupun Dana Awal Pemabngunan Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian.

Kalau tidak ada “TEROBOSAN PEMBERDAYAAN“, maka kita hanya akan tetap STAGNASI berkhayal dan mengeluh mengapa Investor Luar baik dalam bidang Perusahaan Tambang Hulu  maupun Hilir   dapat Bersatu Membuat semacam ROAD MAP – Secara Intergrasi dan “TERUKUR”  dengan “Para Ahli Geologis – Reservoir” yang melakukan Study Penilaian Berapa Cadangan Tambang yang TERUKUR dengan membuat semacam “JORC” data “Maping atau Peta Data Cadangan Pertambangan  Yang Disepakati Keakuratan Bench marknya”   dari lintas batas Australia, Afrika Selatan, Canada untuk dapat dijadikan “Jaminan Pengembalian  Modal – Return Of Investment maupun Pengembalian Uang Pinjaman dari Bank,   sehingga harus dipikirkan pembuatan “Road Map Yang Terukur dan Terintegrasi” baik dari  Penambang Hulu maupun Pengusaha Tambang Hilir ( Pengolahan dan Pemurnian) – Yang Butuh Modal dan Dana Awal – serta PAYUNG Hukum yang terorganisasi -dan terintegrasi baik dari Otoritas Jasa Keuangan  (“OJK”), Perbankan Keuangan dan ESDM guna dapat Memberikan Jaminan Nilai Tambah Bagi Rakyat sebagai  pemilik yang dikaruniai ALLAH Bumi yang penuh dengan Kekayan ALAM yang tidak terbaharui … yang mengandalkan kepada Para Penyelengara Negara baik di Eksekutif dan Legislatif   

  • Sekian Tulisan ini dimana Penulis  bersyukur mempunyai pengalamanan Riil  dalam Kegiatan Penambangan dan Perminyakan /Gas sebagai Independend  Business  Lawyer.
  • Agung Supomo Suleiman SH. SACO LAW FIRM 
  • Jakarta 27 Februari 2014

11 Februari 2014

ASPEK HUKUM KONTRAK KARYA TERKAIT KEWAJIBAN PENGOLAHAN PEMURNIAN MINERAL

Penulis telah menulis  NUANSA YANG MELINGKUPI KONTRAK KARYA PERTAMBANGAN BERBEDA JAUH TAHUN 2014 DAN TAHUN 1967 di Indonesiayaitu 44 Tahun semenjak Penaman Modal Asing pertama kali di Undang Masuk ke Indonesiasudah jauh berbeda, dimana menurut Penulis PT Freeport  Indonesia secara Hukum Kontraktual adalah “TERIKAT” dan  sudah selayaknya “Patuh dan Menghormati” Kebijaksaan Pemerintah RI terkait Pengolahan PRODUK HASIL GALIAN TEMBAGA  dalam Negeri, sesuai dengan ketentuan dan kondisi yang telah disepakati baik oleh Pemerintah dan PT Freeport Indonesia dalam Kontrak Karya tertanggal 30 Desember 1991 khususnya  Pasal 10 Ayat 5 yang menentukan bahwa

  • Perusahaan (dalam hal ini PT Freeport Indonesia) menyadari Kebjaksanaan Pemerintah untuk mendorong pengolahan di dalam negeri semua kekayaan alamnya menjadi produk akhir apabila layak.

  • bg_agPerusahaan juga menyadari  keinginan Pemerintah agar Fasiltas Peleburan (Pengolahan)  dan Pemurnian Tembaga didirikan di Indonesia dan setuju bahwa Perusahaan akan menyediakan Konsentrat Tembaga yang dihasilkan dari Wilayah Kontrak untuk Fasiltas Peleburan (Pengolahan)  dan Pemurnian yang didirikan di Indonesia tersebut dengan ketentuan dibawah ini 

Selama suatu Jangka Waktu dimana fasilitas-fasilitas peleburan dan pemurnian untuk suatu produk tambang dari Perusahaan belum dibangun di Indonesia oleh atau atas nama Perusahaan, atau setiap subsidiari yang seluruhnya dimiliki Perusahaan, akan tetapi sudah dibangun di Indonesia oleh Badan lain, Perusahaan ( PT Freeport Indonesia “HARUS” apabila “diminta oleh Pemerintah” menjual produk-produk Tambang tersebut kepada Badan Lain dimaksud dengan :

  • “Harga dan Kondisi” yang tidak kurang menguntungkan bagi badan tersebut dibanding yang dapat diperoleh Perusahaan dari pembeli-pembeli lain

  • untuk jumlah dan mutu yang sama dan

  • pada waktu yang sama

  • serta tempat dan waktu penyerahan yang sama,

  • dengan ketentuan bahwa kondisi kontrak masing-masing dan kondisi-kondisi yang diberikan oleh Perusahaan kepada Badan Lain tersebut tidak akan kurang menguntungkan bagi Perusahaan.

IMG00209-20120429-1536Lebih Lanjut juga ada ketentuan bahwa Apabila dalam waktu 5(lima) tahun sejak ditandatanganinya Persetujuan (Kontrak Karya) ini, Fasilitas Peleburan (Pengolahan)  dan Pemurnian Tembaga yang berlokasi di Indonesia “Belum Dibangun” atau tidak dalam proses untuk dibangun oleh Badan Lain,

–> maka, tunduk kepada penilaian bersama oleh Pemerintah dan Perusahaan atas kelayakan ekonomi suatu Pabrik Peleburan dan Pemurnian,

Perusahaan”HARUS” melakukan atau menyebabkan dilakukannya pendirian Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Tembaga di Indonesia sesuai dengan Kebijaksanaan Pemerintah. Lubang Ngangan Juga PT Freeport Indonesia

  • Berdasarkan ketentuan diatas dalam Perjanjian Kontrak Karya  yang telah ditandatangani dan disetujui bersama oleh  kedua belah pihak yaitu PT Freeport Indonesia dan Pemerintah RI mengenai Pembangunan Peleburan (Pengolahan) dan Pemurnian Tembaga tersebut diatas,  maka PT Freeport Indonesia menuru Penulis secara Hukum Kontraktual adalah “SANGAT MENGETAHUI” adanya kebijaksanaan PEMERINTAH yang menghendaki agar :
  • Dibangunnya Fasilitas Peleburan (Pengolahan) dan Pemurnian atas Produk Bahan Galian Tambang di Indonesia, maupun

  • keharusan PT Freeport  Indonesia untuk menjual Hasil Bahan Galian yang ditambang dari Wilayah Tambang di Irian Barat atau Papua sesuai dengan Batas Wilayah yang tersebut dalam Kontrak Karya diatas, sesuai dengan permintaan dari Pemerintah.

Dengan demikian terkait dengan Opini dari Hikmanto Juwana di Koran Kompas hari Sabtu tanggal 8 Februari 2014 dibagian Opini halaman 7 dengan Judul Freeport dan Newmont, yang di dunia Maya internet juga dapat kita temukan pada Blog FREEPORT DAN NEWMONT (HIKMANTO YUWANA) GURU BESAR UI dimana terindikasi bahwa  CEO Freeport -McMoran Copper & Gold. Inc. Richard C.Adkerson telah terbang dari New York ke Jakarta menemui sejumlah Menteri terkait kebijakan Bea Keluar yang dikenakan Pemerintah RI melalui Permenkeu No. 6/ PMK.011/2014 (“PMK 6”), dimana Freeport maupun Newmont menyatakan keberatan dengan dikenakan Bea Keluar oleh Pemerintah yang tinggi apabila pengolahan belum sampai ketingkat yang diharapkan dengan ancaman akan membawa Pemerintah ke Arbitrasi Internasional, menurut hemat Penulis Rasa Keberatan dari Freeport  atas Kebijaksanaan Perintah RI – Menteri Keuangan PMK 6 ,  perlu kita amati dari Aspek Hukum Kontrak Karya terkait kewajiban Pengolahan dan Pemurnian Mineral Dalam Negeri mengingat secara Hukum Perjanjian,  PT Freeport Indonesia,  sesuai dengan Ketentuan Pasal 10 ayat 5 dari Kontrak Karya tersebut diatas,  telah setuju dan terikat untuk :

a) Membuat Fasiltas Peleburan (Pengolahan) dan Pemurnian atas Bahan Galian Tambang Tembaga di wilayah Indonesia, maupun

b) Keharusan PT Freeport Indonesia atas permintaan Pemerintah untuk menjual Bahan Galian Tambang Tembaga tersebut kepada Badan yang membuat Peleburan(Pengolahan) dan Pemurnian tersebut. 

IMG_1588Selanjutnya sesuai dengan pengamatan Penulis,  pada Pasal 11 Ayat 2 dari Perjanjian Kontrak Karya antara      PT Freeport Indonesian  dan Pemerintah Indonesia tanggal 30 Desember tahun 1991 tersebut diatas, PT Freeport Indonesia juga telah menyetujui  dan terikat pada  ketentuan bahwa:

  • “Pemerintah mempunyai hak atas dasar yang berlaku umum dan tidak mendiskriminasi terhadap Perusahaan(PT Freeport Indonesia Company) untuk “Melarang Penjualan atau Ekspor mineral-mineral atau Produk apabila penjualan atau ekspor tersebut akan “Bertentangan  dengan kewajiban-kewajiban International dari Pemerintah atau menurut pertimbangan politik luar negeri akan mempengaruhi “kepentingan Nasional Indonesia” .

  • Penulis juga mengetahui sewaktu Penulis bekerja sebagai Inhouse di PT Freeport Indonesia, bahwa PT Freeport Indonesia melalui affiliasinya yaitu  PT Smelting, Gresik Smelter telah membuat Fasilitas Peleburan (Pengolahan) atau Smelter di Surabaya, namun Penulis maupun kita masih perlu mengamati  lebih lanjut berapa bagian dari Hasil Produk Tambang Galian PT Freeport Indonesia yang dilebur atau diolah di PT Smelting, Gresik Smelter di Surabaya tersebut dan berapa bagian dari Bahan Galian tambang dari PT Freeport Indonesia yang diolah diluar Wilayah  Indonesia, mengingat pertanyaan mendasar “Mengapa Freeport keberatan dengan ketentuan PMK 6 diatas sebagaimana diindikasikan dalam Opini Hikmanto Yuwana  tersebut diatas.

  • Dari data Internet websitenya PT Smelting, Gresik Smelter Penulis mendapatkan data sebagai Berikut:
  • berikut ini dari Website PT Smelting, Gresik Smelter :

  • QUOTE – BAGIAN Yang Di Cut Paste dari Website :

    http://www.mmc.co.jp/sren/Gresik.htm

     

    Description: http://www.mmc.co.jp/sren/return.gifReturn to Menu

    P.T. SMELTING, GRESIK SMELTER

PT Smelting (PTS)’s Gresik Copper Smelter and Refinery is located 30 kilometers north of the city of Surabaya, East Java major port.  PTS equity partners are Mitsubishi Materials with 60.5%, PT. Freeport Indonesia with 25%, Mitsubishi Corporation with 9.5%, and Nippon Mining and Metals Co. Ltd. with 5.0%.

The entire smelter feedstock comes by ship from Freeport Grasberg mine on West Papua, some 2,600 kilometers to the East.

The smelter is adjacent to Petrokimia Gresik, a government owned fertilizer company, which utilizes all of the smelter sulfuric acid.

This was a prime reason for selecting the Gresik location. 

UNQUOTE – Selesai Bagian yang di Cut Paste dari Website  PT Smelting Gresik,Smelter

Berdasarkan data diatas terindikasi bahwa PT Freeport Indonesia melalui Affiliasinya PT Smelting,  Gresik Smelter

dimana PT Freeport Indonesia memiliki Saham sebesar  25% di  perusahaan PT Smelting,  Gresik Smelter telah membuat Fasilitas Pengolahan ( Smelter) sebagaimana terurai dari Data Website diatas.

Bahwa  Pemerintah pada Tahun 2014 ini, telah  membuat Kebijaksanaan dan Ketentuan melalui

  • Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2014 yang mengadakan perubahan atas Ketentuan Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan batubara, diubah antara Pasal 112B dan Pasal 113 disisipkan 1(satu) Pasal yakni Pasal 112C sehingga 

  • Intisarinya KEWAJIBAN Pengolahan dan Pemurnian Dalam Negeri  :

  • terkait Kontrak Karya

  • angka 1) Pemegang Kontrak Karya sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 170 Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara wajib melakukan permurnian hasil pertambangan didalam Negeri.

  • angka 3) Pemegang Kontrak Karya sebagaimana dimaksud dalam angka 1 diatas  yang melakukan kegiatan pemurnian dapat melakukan penjualan ke luar negeri dalam Jumlah tertentu.

  • Ketentuan Lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Pengolahan dan Pemurnian serta Batasan Minimum Pengolahan dan Pemurnian diatur dengan Peraturan Menteri.
  • melalui PMK 6 Kebijaksanaan dan Ketentuan pengenaan Bea Keluar yang tinggi bagi yang mengekspor Bahan Galian yang belum diolah hingga Tahun 2017 sebagai Batas Waktu dibuatnya Peleburan(Pengolahan) dan Pemurnian Bahan Galian Tambang di Wilayah  Tambang Indonesia

  • merupakan Kebijaksanaan Pemerintah untuk  “Kepentingan Nasional”  dalam rangka menjamin terciptanya Kepastian Hukum didalam memberikan “Nilai Tambah” atas Hasil Tambang kepada Kesejateraan Masyarakat Indonesia  sebagai amanah pelaksanaan Pasal 33 (3) Undang-Undang Dasar 1945. 

  • Maka sudah Saatnya PEMERINTAH Indonesia Benar-benar Harus Mempunyai Kemauan Politik dan Landasan PAYUNG Hukum yang kuat untuk membuat Landasan Payung yang jelas dalam mempertahankan Kebijasanaan yang telah dibuat tersebut,  guna dapat lebih memberikan “Kepastian Pemberian Jaminan kesejahteraan kepada Masyarakat Indonesia”  yang berjumlah 240 Juta,  sesuai dengan Pasal 33 (3) Undang-Undang Dasar Indonesia, karena memang “KEDUDUDUKAN DAN KEKUATAN PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA beserta semua Profesional AHlinya dalam Bidang Pertambangan serta Pengusaha Indonesia dalam Pertambangan Di Indonesia  kesiapannya sudah  “Jauh Berbeda dengan keadaan pada Tahun 1967 atau 44 Tahun yang lalu, meskipun tentunya ada aspek external  terkait keuangan Global maupun Domestik .

  • Sebagaimana kita ketahui PT Freeport maupun Perusahaan Tambang Asing, senantiasa akan mendalilkan bahwa “Kontrak Karya” yang telah ditandatangani Pemerintah melalui Menteri Pertambangan dan Energi, dan telah dikonsultasikan  dengan DPR atau MPR, akan berusaha mendalilkan bahwa Kontrak Karya berlaku Lex Spesialis Derogat Lex Generalis  terhadap Peraturan Pemerintah  No. 1 Tahun 1914 maupun PMK 6 tersebut  atau Kontrak Karya adalah Peraturan Khusus yang Mengesampingkan Peraturan Umum. 

  • Penulis mengetahui bahwa sewaktu Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1994 mengenai ketentuan umum adanya Pelonggaran Kewajiban Divestasi – Pemegang Saham Asing  dimana  Pemegang Asing diperusahaan umum akan tetap dapat mempertahankan Mayoritas 95% Saham dan yang diwajibkan di- Divestasi hanyalah 5% saja menjadi Pemegang Saham Nasional atau Lokal, maka PT Freeport Indonesia Company berkeinginan untuk menikmati perlonggaran Divestasi tersebut.

  • Kita mengetahui bahwa dalam Kontrak Karya PT Freeport Indonesia Company dan Pemerintah Indonesia tertanggal 30 Desember 1991,  pada Pasal 24  ayat 2 butir b …

    • ditentukan Perusahaan “diharuskan” menjual atau berusaha menjual pada penawaran umum di Bursa Effek Jakarta, atau  dengan cara lain kepada Pihak Nasional Indonesia dengan saham-saham yang cukup untuk jumlah yaitu 51% (lima puluh satu persen) dari modal saham Perusahaan yang diterbitkan, tidak lebih lambat dari ulang tahun ke 20(duapuluh) tanggal ditandatanganinya Persetujuan (Perjanjian Kontrak Karya ini), sampai mencapai yang dikendekai oleh Pemerintah sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku …..

    Oleh karenanya kita melihat bahwa sesuai ketentuan Divestasi diatas maka 20 Tahun setelah 30 Desember 1991 yaitu 30 Desember 2006 – Saham Pemodal Asing Harus  ter- divestasi  menjadi 49% dari seluruh saham yang diterbitkan oleh PT Freeport Indonesia Company dan Pemegang Shama Nasional menjadi 51% dari seluruh saham yang diterbitkan PT Freeport Indonesia Company; 

Terkait dengan hal ini  PT Freeport  Indonesia Company berusaha untuk dapat menikmati ketentuan Pelonggaran Divestasi yang diberikan di Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1994 tersebut, dengan demikian PT Freeport Indonesia Company pada saat itu, mencoba mengusulkan agar konsep Lex Spesilais Derogat Lex Generalis “tidak diperlakukan” terhadap Kontrak Karya  PT Freeport, disebabkan PT Freeport ingin menikmati Kelonggaran Kewajiban Diverstasi yuang diberikan oleh Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1994. 

Berdasarkan uraian Analisa Hukum diatas dimana Penulis menggunakan isi ketentuan Dasar Hukum Kontrak Karya yang memang telah disetujui dan ditandatangani oleh PT Freeport Indonesia maupun Pemerintah RI, maka Penulis dapat memahami  Opini dari Hikmanto Yuwana sebagaimana dimuat dalam Harian Kompas, hari Sabtu tanggal 8 Februari 2014 – Bagian Opini judul Freeport dan Newmont – halaman 7  maupun yang tertuang dalam Blog FREEPORT DAN NEWMONT(HIKMANTO YUWANA) GURU BESAR UI 

namun dengan Catatan Penulis bahwa nampaknya  PT Freeport Indonesia melalui Affiliasinya PT Smelting, Gresik Smelter telah melaksanakan kewajiban Pembuatan Fasilitas Pengolahan Bahan Galian dari Grasberg  di Papua, namun kemungkinan tujuannnya adalah lebih untuk memenuhi kebutuhan Hasil Olahan kepada Petrokimia Gresik, suatu Perusahaan Fertilizer dari Pemerintah yang menggunakan semua smelter sulfuric acid sebagaimana terurai diatas.

Adapun yang perlu kita amati apakah Perusahaan Smelter yang 25% sahamnya dimiliki oleh PT Freeport Indonesia adalah dalam rangka Pelaksanaan PT Freeport untuk membangun Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Konsentrat Tembaga sebagaimana disepakati oleh PT Freeport Indonesia dan Pemerintah RI dalam Pasal 10 Ayat 5 dari Kontrak Karya diatas; 

Kalau ketentuan Kebijakan dari Peraturan Menteri Keuangan No. 6 tersebut diatas, nampaknya adalah  pengenaan Bea Keluar lebih tinggi atau Progresif sampai 2017 yang dimaksudkan oleh Pemerintah atau Menteri Keuangan untuk memberikan “Semacam Tekanan” kepada Investor Tambang untuk mempercepat pembuatan Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian atas Bahan Tambang yang ditentukan Batasannya Minumum wajib diolah dan dimurnikan didalam Negeri. 

Demikian tulisan  Penulis AGUNG DI MINYAK

Jakarta, 10 Februari 2014  direvisi 11 Februari 2014 direvisi 6 Juli 2014

Agung Supomo Suleiman

 SACO LAW FIRM Suleiman Agung & Co) 

8 Februari 2014

NUANSA YANG MELINGKUPI KONTRAK KARYA PERTAMBANGAN BERBEDA JAUH TAHUN 2014 DAN TAHUN 1967 di Indonesia

NUANSA YANG MELINGKUPI KONTRAK KARYA PERTAMBANGAN BERBEDA JAUH TAHUN 2014 DAN TAHUN 1967 di Indonesia yaitu 44 Tahun semenjak Penaman Modal Asing pertama kali di Undang Masuk ke Indonesia sudah jauh berbeda.

  • Pemerintah Indonesia harus lebih cakap didalam menyikapi tanggapan atau reaksi dari Investor Asing terkait  Kebijakan Pemerintah untuk “dapat lebih memperoleh keuntungan dan manfaat dari Nilai Tambah Bahan Galian yang di Explorasi, Exploitasi, Produksi maupun boleh dibawa keluar dari Batas Wilayah Teritory Indonesia; 

Keadaan Perekonomian di Indonesia sudah “Tidak dalam keadaan kesulitan ekonomi dan keuangan apalagi Kebangkrutan” seperti yang dialami bangsa Indonesia 44 Tahun Yang Lalu yaitu tahun 1967, dimana Kontrak Karya Pertambangan Pertama dibuat dan ditandatangani antara Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Pertambangan RI dan  Freeport Indonesia, Incorporated  pada tanggal 7 April 1967, dimana disebutkan bahwa semua Kekayaan Mineral (all mineral Resources) yang terletak di Wilayah Teritory Irian Barat adalah merupakan bagian dari Wilayah Republik Indonesia dan semua Mineral Resources adalah asset nasional dibawah Kontrol Pemerintah Indonesia.Undang-Undang Penaman Modal No.1/Tahun 1967  dimana Undang-undang Penanaman Modal ini lahir dari Amanah Putusan MPRS tahun 1996 No.XXIII/MPRS/1996 terkait dengan dibutuhkannya untuk segera dikeluarkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing pada saat itu,  mengingat keadaan krisis ekonomi  malah mendekati kebangkrutan sebagaiman tertera dalam isi Putusan MPRS tahun 1996 No.XXIII/MPRS /1996, dimana disebutkan bahwa “Modal Dalam Negeri masih terbatas” sehingga sangat mendesak untuk dibuatkan Payung Hukum Undang Undang Penaman Modal Asing yang melahirkan Undang-Undang Penaman Modal No.1/Tahun 1967 tersebut;

  • Disebutkan dalam Contract Of Work tersebut dalam  bagian Witnessethnya bahwa :

Erstberg telah diexplore, dipetakan dan sampled oleh Freeport Sulfur Company pada tahAGUNGSS AT MINING SITEun 1960 sesuai dengan Izin Explorasi yang telah diberikan  Pemerintah Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bahwa Republic Indonesia : desires to advance the economic development of the people of the Territory, and to that end desires to encourage and promote the further exploration of the Ertsberg, and, if, an ore deposit of commercial grade and quantity to exist there, to take all appropriate measures, consistent with the needs of the people of the Territory and the requirements of the Republic of Indonesia, to facilitate the development of such ore deposit and the operation of a mining enterprise in connection therewith.

  • Disebutkan juga bahwa FI has or has access to the information, knowledge, technical ability and resources to undertake such further exploration development and operation and is ready, willing and able to do so on sesuai dengan ketentuan yang akan disebut dalam Perjanjian COW ini.

Disebabkan Freeport Sulfur Company telah menyelesaikan investigasi awal dari Erstberg, maka FI akan melakukan program explorasi, development, construction dan operasi yang dibagi dalam 3 Tahapan yaitu Periode Explorasi, Periode Konstruksi dan Periode Operasi. Juga disebutkan dalam pertimbangan bagian depan Witnesseth dalam Perjanjian COW,  bahwa Pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1967 tertanggal January 10,1967 terkait dengan Penaman Modal Asing dan Perjanjian COW ini dilakukan sesuai dengan Undang-Undang tersebut.

  • Kita mengetahui bahwa Undang  Undang No 1 Tahun 1967 dikeluarkan sebagai implementasi dari salah satu Butir di Ketetapan MPRS tahun 1996 No.XXIII/MPRS/1996 terkait dengan dibutuhkannya untuk segera dikeluarkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing pada saat itu,  mengingat “keadaan krisis ekonomi  pada tahun 1967 malah mendekati kebangkrutan sebagaiman tertera dalam isi Putusan MPRS tahun 1996 No.XXIII/MPRS /1996, dimana disebutkan bahwa “Modal Dalam Negeri masih terbatas” sehingga sangat mendesak untuk dibuatkan Payung Hukum Undang Undang Penaman Modal Asing yang melahirkan Undang-Undang Penaman Modal No.1/Tahun 1967 tersebut;    

Begitulah suasana dan NUANSA dan pertimbangan dibuat dan ditandatanganinya Kontrak Karya Generasi pertama tersebut di Indonesia tahun 1967.

Kini sudah banyak Para Ahli Indonesia dalam Managemen, Reservoir Engineering, Geologis Indonesia, Teknik Pertambangan, Perbankan, Keuangan, Ahli Hukum, Lingkungan, Asuransi, Logistik, Pajak dibidang Pertambangan Umum termasuk “Penanaman Modal Dalam Negeri sudah tidak lagi terbatas” khususnya untuk melanjutkan Amanah Pasal 33 ( 3) dari Undang -Undang Dasar 1945 untuk mensejahterakan Rakyat Indonesia dimana  Pemerintah atas nama Negara selaku penerima Kuasa Pertambangan Umum  melakukan Kegiatan Pertambangan Umum di Wilayah Teritory Pertambangan di Indonesia dengan mengadakan Perjanjian Kontrak Karya dengan Para Investor Tambang baik Asing maupun Dalam Negeri.  IMBung Karno Sihanok

Maka dengan  telah dikeluarkannya  ketentuan  Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2014 yang “kewajiban Pemegang Kontrak Karya  untuk melakukan Pemurnian Dalam Negeri” dimana Pemegang Kontrak Karya yang melakukan kegiatan penambangan mineral logam dan telah melakukan pemurnian dapat melakukan Penjualan ke Luar Negeri dalam Jumlah tertentu dimana ketentuan Batasan Minimum Penglohan dan Pemurnian akan diatur dengan Peraturan Menteri,

Kebikan ini merupakan langkah yang tepat dari Pemerintah, dan menunjukkan “Kekuatan dan Kemauan Politik Pemerintah” untuk mewjajibkan Investor Asing untuk membuat Pengelohan atas Bahan Galian di Wilayah Indonesia, sehingga dilarang bagi Pelaku Tambang untuk Langsung Mengekspor Bahan Galian Tambang dalam keadaan Belum Diolah di Indonesia untuk batasan tertentu yang akan ditentukan oleh Peraturan Menteri ESDM.

  • Menurut Pengamatan Penulis sebenarnya Investor Asing didalam Kontrak Karya “sudah sangat mengetahui” bahwa Pemerintah  menghendaki “pada suatu saat”   Investor Pertambangan diwajibkan untuk membuat “Smelter” atau “Tempat pengolahan Bahan Galian Tambang untuk dilakukan di  Indonesia”,  sehingga “bukanlah” merupakan suatu Hal Yang Mengagetkan Investor Asing jika pada saat ini Pemerintah Mengeluarkan “Peraturan dan  Kebijakan” untuk Memaksa Investor Tambang maupun Investor yang memang Ahli dalam melakukan Pengolahan Bahan Galian   untuk Mengolah BAHAN GALIAN tersebut guna dapat memberikan “Nilai Tambah” dari Hasil Bahan Galian dilakukan di Indonesia oleh Para Investor Tambang maupun Investor Pengolahan Tambang,   demi memberikan Nilai Tambah kepada Kesejahteraan Rakyat Indonesia  sesuai dengan amanah dari ketentuan Pasal 33 (3) Undang-undang Dasar 1945.
  • Dalam Pasal 10 ayat 5 Periode Operasi dari Kontrak Karya yang ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia dan PT Freeport Indonesia Company tertanggal 30 Desember 1991 (Kontrak Karya Generasi V) ditentukan :
    • Perusahaan (dalam hal ini PT Freeport Indonesia) menyadari Kebjaksanaan Pemerintah untuk mendorong pengolahan di dalam negeri semua kekayaan alamnya menjadi produk akhir apabila layak. Perusahaan juga menyadari  keinginan Pemerintah agar Pabrik Peleburan dan Pemurnian Tembaga didirikan di Indonesia dan setuju bahwa Perusahaan akan menyediakan Konsentrat Tembaga yang dihasilkan dari Wilayah Kontrak untuk Pabrik Peleburan dan Pemurnian yang didirikan di Indonesia tersebut dengan ketentuan dibawah ini  : 
      • Selama suatu Jangka Waktu dimana fasilitas-fasilitas peleburan dan pemurnian untuk suatu produk tambang dari Perusahaan belum dibangun di Indonesia oleh atau atas nama Perusahaan, atau setiap subsidiari yang seluriuhnya dimiliki Perusahaan, akan tetapi sudah dibangun di Indonesia oleh Badan lain, Persusahaan “HARUS” apabila diminta oleh Pemerintah menjual produk-produk Tambang tersebut kepada Badan Lain dimaksud dengan Harga dan Kondisi yang tidak kurang menguntungkan bagi badan tersebut dibanding yang dapat diperoleh Perusahaan dari pembeli-pembeli lain untuk jumlah dan mutu yang sama dan pada waktu yang sama serta tempat dan waktu penyerahan yang sama, dengan ketentuan bahwa kondisi kontrak masing-masing dan kondisi-kondisi yang diberikan oleh Perusahaan kepada Badan Lain tersebut tidak akan kurang menguntungkan bagi Perusahaan.
      • Lebih Lanjut juga ada ketentuan bahwa Apabila dalam waktu 5(lima) tahun sejak ditandatnganinya Persetujuan ini, Fasilitas Peleburan dan Pemurnian Tembaga yang berlokasi di Indonesia “Belum Dibangun” atau tidak dalam proses untuk dibangun oleh Badan Lain, maka, tunduk kepada penilaian bersama oleh Pemerintah dan Perusahaan atas kelayakan ekonomi suatu Pabrik Peleburan dan Pemurnian, Perusahaan “HARUS” melakukan atau menyebabkan dilakukannya pendirian Pabrik Pengolahan dan Pemurnian Tembaga di Indonesia sesuai dengan Kebijaksanaan Pemerintah. Berdasarkan salah satu contoh Pasal Ketentuan mengenai Pembangunan Pengolahan dan Pemurnian Tembaga tersebut diatas, maka sebenarnya Investor Pertambangan di Indonesia “SANGAT MENGETAHUI” adanya kebijaksanaan PEMRINTAH tersebut sehingga sudah Saatnya PEMERINTAH Indonesia  berani membuat Kebijakan Politik Yang Lebih Mengungtungkan Kepastian Pemberian Jaminan kesejahteraan kepada Masyarakat Indonesia sesuai dengan Pasal 33 (3) Undang-Undang Dasar Indonesia, karena memang “KEDUDUDUKAN DAN KEKUATAN PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA beserta semua Profesional AHlinya dalam Bidang Pertambangan serta Pengusaha Indonesia dalam Pertambangan Di Indonesia  kesiapannya sudah harus “Jauh Berbeda dengan keadaa pada Tahun 1967 atau 44 Tahun yang lalu.
  • Tentunya kiat dan strategy yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia  dari suatu Negara Berdaulat seperti Indonesia, menjelang Pemilu Tahun 2014, adalah    memberikan “Tekanan” kepada Para Investor Asing untuk secara sungguh-sunguh melakukan Ketentuan ini, melalui Instrumen Hukum lain, misalnya mengenakan sanksi konkrit dan nyata secara komersial terhadap Investor yang melanggar ketentuan Larangan Export Bahan Galian yang belum sama sekali diolah di Wilayah Indonesia dalam batas waktu sampai tahun 1917 termasuk telah dikeluarkannya Peraturan  Menteri  Keuangan No.6/PMK/011/2014 yang merupakan rangkaian kebijakan Pemerintah untuk “mengenakan Bea Keluar Atas Bahan Tambang yang lebih tinggi” apabila pengolahan dan pemurnian Hasil Penambangan dari Bahan galian Tambang ini  belum sampai tingkat yang diharapkan.

Dapat pula kita amati adanya Pasal 11 Ayat 2 dari Perjanjian Kontrak Karya antara PT Freeport Indonesian Company dan Pemerintah Indonesia tanggal 30 Desember tahun 1991 dimana ditentukan bahwa:

“Pemerintah mempunyai hak atas dasar yang berlaku umum dan tidak mendiskriminasi terhadap Perusahaan(PT Freeport Indonesia Company) untuk “Melarang Penjualan atau Ekspor mineral-mineral atau Produk apabila penjualan atau ekspor tersebut akan “Bertentangan  dengan kewajiban-kewajiban International dari Pemerintah atau menurut pertimbangan politik luar negeri akan mempengaruhi “kepentingan Nasional Indonesia” .

Sebagaimana kita ketahui kini Tahun 2014, dimana “Rakyat Indonesia”   melalui Demokrasi Politik berhak dan dapat bersuara karena Rakyat Indonesia sudah banyak yang Cerdas, Pintar Sadar akan “Hak Mereka”  untuk menentukan dan mengawasi “Tindakan Pemerintah Maupun DPR”  terkait Langkah Tindakan mana yang Benar-benar”  mewakili kepentingan men-sejahterakan Rakyat Indonesia, termasuk Hak Rakyat untuk  Mengawasi Kegiatan Pertambangan Umum oleh Investor yang dilaksanakan melalui ketentuan dalam Kontrak Karya, Kuasa Pertambangan, Idzin Pertambangan dan kini IUP berdasarkan Undang-Undang Minerba No.4 Tahun 2009 agar Negara Indonesia tidak hanya Sekedar Mengekspor Bahan Galian yang belum Diolah, melainkan Bahan Galian tersebut harus telah Diolah oleh Investor Pertambangan sebelum di Ekspor  untuk mendapatkan Nilai Tambah Atas Pengolahan Bahan Galian Pertambangan  guna dapat meberikan ksejahteraan bagi  Rakyat Indonesia.

  • Penulis sebagai Business Lawyer  yang  memang sudah lama berkecimpung dan mengamati serta berpraktek sebagai Business Lawyer Perminyakan dan Pertambangan menyadari benar bahwa Kontrak Karya sebagai implementasi dari ketentuan Peraturan Perundangan Pertambangan di Indonesia haruslah memberikan landasan “Mensejahterakan Masyarakat Indonesia” dan Konteks serta Nuansa pada Tahun 2014 sudah Sangat Berbeda Jauh dengan  Nuansa tahun 1967.
  • Penulis sangat mengetahui bahwa Investor didunia Pertambangan selalu hendak memakai alasan bahwa Kontrak Karya merupakan “Lex Spesialis Derogat Generalis”, namun pada saat Peraturan Pemerintah No.20 Tahun 1994 mengenai Pelonggaran Kewajiban Divestasi  bagi Investor Asing dapat  tetap 95% bagian Investor Asing dan 5 % Investor Lokal, Penulis yang pada saat itu Inhouse Legal Cpounsel dari PT Freeport Indonesia telah diminta untuk  berdiskusi dengan Anggota DPR, agar PT FI yang telah terikat dan mendatangani Kontrak Karya dengan kenetuan Divestasi dalam 10-15 Tahun mendivestasi Kememilikan Saham Asing dari mayoritas menjadi 49% Pemegang Saham Asing dan 51% Pemegang Saham Nasional,  dapat menikmati  Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1994 tersebut.  

Dengan demikian Ketentuan dari Peraturan Menkeu Nomor 6 /PMK.O11 /2014 yang merupakan rangkaian dari PP No.1/2012  sudah merupakan Hak dan Wewenang dari Pemerintah yang harus berlaku dan dipatuhi oleh Investor Asing, apalagi kewajiban Pembuatan Pengolahan dan Pemurnian dari Bahan Galian dalam Kontrak Karya maupun Hak Pemerintah untuk Melarang Ekspor Baha Galian yang masih belum di Olah  demi Kepentingan Nasional Indonesia juga telah disepakati oleh PT Freeport Indonesia dala Pasal-Pasal yang terurai diatas. 

Sekian Tulisan dan Paparan Penulis  untuk pagi ini karena sudah ada Adzan Subuh di Mesjid Kompleks Depleu Cipete.AGUNG DI MINYAK

30 Januari 2014

WORKSHOP PEMBERDAYAAN PERUSAHAAN TAMBANG /MINYAK INDONESIA

Seminar / Workshop  :

JUDUL dan TEMA :

WORKSHOP :

PEMBERDAYAAN KEGIATAN PERUSAHAAN TAMBANG /MINYAK INDONESIA

Dari PAYUNG HUKUM DAN KEBIJAKAN

Diskripsi/Pendahuluan

PENYELENGGARA dari Workshop ini  merasakan perlunya penyadaran kepada   stakeholders dari Kegiatan Pertambangan di Indonesia apakah kita mempunyai Vision Mission serta Map Road  terkait dengan PEMBERDAYAAN KEGIATAN PERUSAHAAN TAMBANG INDONESIA dari Aspek Managemen, Vision, Mision, Mitigasi Risiko,  Hukum dan Kebijakan;  Sebagaimana kita ketahui  dialam Demokrasi dan Reformasi serta Era Globalisasi  kita sebagai bangsa dengan Wilayah yang luas  yang mengandung banyak kekayaan alam Bahan galian Tambang 

perlu mengkaji  ulang dan mengevaluasi apakah sudah saatnya  Investor Indonesia maupun Profesional  Manpower  Indonesia  setelah:

  • 67 tahun  Indonesia Merdeka tahun 1945 dan
  • 47 Tahun terhitung  semenjak Indonesia   pertama kali membuka Penamaman Modal Asing ke Indonesia tahun 1965 dibidang Pertambangan Umum,

kini  membuat     Road Map yang Jelas

                                    dan

Visi serta Misi yang jelas dan terukur bagaimana mengaktualkan  PEMBERDAYAAN KEGIATAN  PERUSAHAAN TAMBANG /MINYAK  INDONESIA, mengingat :

  • sudah banyak Investor atau Pemodal  Indonesia  yang muncul di Indonesia, serta
  •  Banyak Professional  Indonesia baik dalam bidang :
    • Management, Teknik Pertambangan, image005Ahli Keuangan, Finance,  Profesional Hukum, Accounting, Tax, Audit, Hukum Lingkungan, Human Resources, Logistic, Asuransi .

dalam bidang Pertambangan yang menguasai Knowledge dan Know How baik :

  • Tekhnical Know How, Engineering Know How,  Management Know How, Financing Know How,  Audit Know How, Legal Know How, Envorimental Law Know How, Human Resources Know How, Tax Know How,  Asuransi Know How, Logistic Know How

Sebagaimana kita ketahui  yang sering dihadapi oleh Investor Indonesia adalah :

Permodalan, dimana Permodalaan ini bisa kita dapat :

dari Investor Yang Membawa Modal Sendiri, atau dari Bursa Saham  maupun Pembiayaan dari Bank;

Berkaitan dengan hal-hal diatas, dan dalam rangka mencapai Pemberdayaan Perusahaan Tambang?MINYAK  di Indonesia, Indonesia memerlukan

PAYUNG  HUKUM

untuk dapat memulihkan dan mengangkat posisi kedudukan dari

PEMBERDAYAAN KEGIATAN PERUSAHAAN MINYAK / TAMBANG INDONESIA.

Oleh karenanya kita  kita perlu pertanyakan secara serius dan sungguh2 :

  • Bagaimana Dukungan Peraturan Perundangan maupun Kebijakan   untuk dapat meningkatkan  PEMBERDAYAAN  Kegiatan PERMINYAKAN / PERTAMBANGAN  oleh Perusahaan PERMINYAKAN/PENAMBANGAN Indonesia maupun Perusahaan Jasa PERMINYAKAN/ PENAMBANGAN,
  • apakah KENDALA  dan RISIKO KEUANGAN  yang bisa dihadapi baik oleh Para Investor maupun Penyandang Dana,  Bursa Saham maupun Bank yang hendak membiayai  para pengusaha dalam kegiatan Penambangan Umum di  Indonesia;
  • Jika memang ada Dukungan keuangan baik dari Investor,  Bursa Saham dan Perbankan apakah Pengusaha Indonesia dalam Pertamnbangan Umum sudah Siap baik secara Mental Enterpreuner, Teknologi, Management, Daya Saing maupun Pengoperasian untuk   menjadi Pemain Andal dalam Kegiatan PERMINYAKAN/ PERTAMBANGAN di Indonesia ?

Guna menjawab tantangan ini maka

 

           AgsS Law –   SACO (Suleiman Agung &Co)  

mempunyai ILUSI 

mengadakan

Workshop Hukum PERTAMBANGAN /PERMINYAKAN ,

                          dimana  kami  akan  memberikan  Judul dan Tema :

WORKSHOP :

PEMBERDAYAAN KEGIATAN PERUSAHAAN TAMBANG /MINYAK INDONESIA

PAYUNG HUKUM DAN KEBIJAKAN

bg_ag

3 Juni 2013

15 TAHUN BERKIPRAH Suleiman Agung & Co (SACO LAW FIRM)

IMG_0477Setelah 15 Tahun diizinkan ALLAH untuk dapat survive, Wadah Suleiman Agung & Co ( SACO LAW FIRM) dengan perkenanan dan pertolongan ALLAH harus  lebih cakap, smart  dan siap  didalam menjalankan fungsinya.

  • Operatornya – Foundernya adalah Penulis sendiri yaitu  Agung S.Suleiman SH, yang kini sudah berumur 61 tahun menuju 62 tahun dimana sudah bersyukur kepada ALLAH dapat menerbangkan pesawat Suleiman Agung & Co ( SACO LAW FIRM),selama 15 Tahun dengan jam terbang yang tinggi dalam bidang memberikan Konsultasi Hukum Bisnis kepada para Klien yang berusaha  bisnis mereka  dari segala aspek hukum bisnis  terlindungi secara optimal termasuk yang diatur dalam Perjanjian dan transaksi bisnis untuk  kepastian hak dan kewajiban dari Para Pihak yang tertuang didalam Perjanjian Bisnis tersebut.

Komoditi yang diberikan dalam pemberian Jasa Bisnis Hukum oleh Suleiman Agung & Co ( SACO LAW FIRM),  pada umumnya adalah  berbentuk Pemberian  Nasehat Hukum ( Legal Opinion), Legal Due Diligence,  mendampingi Negosiasi Klien dengan Counter Bisnis Partnernya, membuat segala macam bentuk Perjanjian mulai dari Letter Of Intent, MOU hingga membuat draft Perjanjian Kerjasama Operasi, Perjanjian Joint Ventures, Perjanjian Patungan, Perjanjian Shareholders Agreement, Perjanjian Participant Agreement, Perjanjian Joint Operating Agreement, Perjanjian Pinjaman atau Loan Agreement maupun membuat Restrukturisasi Loan Agreement, Perjanjian Equity Swap dimana Loan diconvert menjadi Saham maupun Obligasi diconvert menjadi Equity, dan berbagai macam Perjanjian Minyak dan Gas, Perjanjian Akuisisi, Merger dan transaksi bisnis lainnya.

Tentunya kita harus belajar untuk mengetahui Pangsa Pasar kita karena keahlian yang ada pada Penulis sebagai Founder secara pengalaman dalam Bisnis Lawyer lumayan banyak, sehingga secara network dari Perusahaan-preusahaan yang pernah merasakan Jasa Legal Services seharusnya dapat Penulis  masukan sebagai List Contact.

Adapun Track Record dari Klien dari  Suleiman Agung & Co ( SACO LAW FIRM),  selama 15 Tahun  berkiprah sebagai wadah professional Independen Business Lawyer didalam memberikan Jasa Hukum  antara lain :

Perusahaan Minyak dan Gas Bumi : 

  • Kodeco Energy, Unocal Indonesia,  Unocal Geothermal,  PT Medco Energi International Tbk.,  PT Expand Nusantara (Affiliates of Medco Group),   PT Energy Timur Jauh,  (Holding of Bakrie Oil and gas Sector Companies),  Kondur Petroleum SA, T.A.C. Pertamina – PT Binawahana Petrindo Meruap, TAC Pertamina –    PT Patrindo Persadamaju, TAC Intermega Sabaku Pte.Ltd., PT Radiance Energy, Kodeco Energy, PT Golden Spike, JOB- Pertamina  – Golden Spike, PT Asiabumipetroleo,  PT Sumatera Persada Energi; PT Aman Resources Indonesia, PT Promatcon Tepatguna,  PT Jeska Pandu Resources.
  •  PT Sarku Enjinering Utama ( in colaboration with Law Firm Aji Wijaya, Sunarto Yudo & CO)       
Perusahaan Tambang Umum Emas dan Batubara   :
  • PT Indo Multi Niaga (IMN), Noble Coal International Inc., PT Dasa Eka Jasatama having Coal Mining Contracts with PT Pama Persada Nusantara
Perusahaan Besi :
  •  PT Bhirawa Steel

HOTEL  :

  • Hotel Sahid Internasional,

Rumah Sakit :

  • Grand Sahid Memorial Hospital   

Berdasarkan Track Record pemberian Jasa Hukum Bisnis diatas, maka  kantor kami  Suleiman Agung & Co (SACO LAW FIRM), bermaksud untuk meneruskan kiprah kami didalam berkontribusi pemberian Jasa Hukum Bisnis di  Indonesia  demi kemajuan dan peningkatan mutu professioIMG_0713nalisme pemberian Jasa Hukum Bisnis yang professional dan berkwalitas.

Jakarta, 3 Juni 2013 

Agung S.Suleiman 

Partner and Founder dari Suleiman Agung & Co (SACO LAW FIRM),

22 Desember 2012

SELAMAT TAHUN BARU 2013 PEMBERITAHUAN ALAMAT BARU Suleiman Agung & Co ( SACO LAW FIRM) LAW FIRM

Suleiman Agung & Co

(“SACO LAW FIRM”) 

 

IMG00209-20120429-1536

bersama ini mengucapkan

Selamat  Tahun Baru 2013

Semoga di Tahun 2013

diberikan ALLAH

  tekad baru

semangat baru,  kesejahteraan

kemakmuran, rejeki yang berkah,

cash flow dan cash-in yang

lancar, kesehatan,

berkontribusi  menjadikan Dunia

menjadi tempat yang lebih baik, aman,bersih, tertib.

Kami bersama ini  juga

Memberitahukan

Suleiman Agung & Co

(“SACO LAW FIRM),

salam  hangat,

Agung S.Suleiman

 

 

8 September 2012

ASPEK HUKUM MENARIK DALAM REPOSISI KEDUDUKAN PEMAIN TAMBANG LOKAL INDONESIA

Penulis sedang mengamati terjadinya “kecenderungan atau trend” perubahan mendasar dari keinginan pemain tambang Indonesia yang  bukan hanya ingin  menjadi  Pemegang Izin IUP, dan selanjutnya  menggantungkan pada dana, teknologi, know how  semata2 dari  Pemain Tambang Asing,  yang seringkali  dirasakan  hanya bermaksud menggalang dana dari Bursa dan tidak secara serius hendak memulai melakukan kegiatan Produksi Bahan Tambang, dimana hasil study dari kandungan core atau bahan galian logam  yang dapat menghasilkan dana (“Bankable”) baik dari Bursa dan Bank,  tidak diberikan oleh Pemain Tambang Asing kepada Pemain Tambang Lokal yang memiliki IUP; 

  • Pemilik IUP atau semula KP, dari suatu wilayah Tambang, seringkali  merasa diperlakukan tidak adil dan tidak seimbang baik secara klausula aturan hak dan kewajiban dalam perjanjian yang telah dibuat, dimana “jelas terlihat secara kasat mata”  tidak seimbang sama sekali, karena misalnya Penambang Asing yang menjadi Penyandang Dana  yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan Explorasi, menentukan dalam Perjanjian mereka untuk dapat sewaktu2 dan  kapan saja setiap saat menghentikan pemberian Dana yang dibutuhkan maupun menghentikan Perjanjian secara sepihak, tanpa dikenakan  sanksi kerugian komersial maupun waktu  yang diderita oleh Pemilik IUP,  sehingga tidak ada sama sekali “Kepastian Jaminan mendapatkan Dana” bagi Pemain Tambang Indonesia Pemegang IUP, dimana pada pihak lain,  Pemilik dari IUP  dalam Perjanjian  tidak mempunyai hak sama sekali untuk menghentikan Perjanjian maupun transaksi yang dibuat diantara Pemilik IUP denganPenyandang Dana tersebut;

Penulis yang juga adalah Bisnis Lawyer khususnya dalam bidang Pertambangan Umum dan Migas, mengobservasi bahwa dengan   Dana yang digalang Pemain Asing dari Bursa Stock Exhange diluar Negeri, Pemain Tambang Asing telah menetapkan dalam Perjanjian merkea dengan Lokal Partner Indonesia Pemegang IUP  , bahwa kontribusi DANA  ini  di” Trade Off” atau ditukar dengan “Kepentingan Ekonomi” yaitu Hasil Tambang, bahkan dicoba untuk digunakan  sebagai “Inbreng” mendapatkan Equity atau saham dalam PT  dari  Pemegang  Saham  yang memegang IUP Explorasi dan IUP Operasi Produksi dari suatu Wilayah Pertambangan di Indonesia;

  • Kita  melihat bahwa DANA ini   diperoleh oleh Pemain Tambang Asing dari Bursa Saham di luar Negeri, dimana  data Geologinya adalah Data Batuan -Logam-Core yang berasal dari Wilayah Tambang dari IUP atau semula KP yang secara Hukum dipegang syah  oleh Penambangan Lokal Indonesia tersebut.

Penulis mengamati bahwa “Hasil Study atas Kekayaan Kandungan Geologi” sama sekali tidak diberikan oleh Penyandang Dana Asing kepada Pemegang IUP, sehingga jelas sekali  “Tidak Seimbang Kedudukan antara Penyandang Dana Asing dengan Pemegang IUP tersebut;

  • Hal ini secara hukum “Jelas dan Nyata ”  membuat  kejadian  “Tersanderanya Pemegang IUP” dalam kedudukan ;posisi yang sangat lemah karena  sama sekali tidak mempunyai posisi dan kapasitas untuk  dapat menggunakan Hasil Study dari Geologi tersebut  untuk menggalang dana dari Bursa maupun bank bagi kepentingan Pemain Tambang Lokal Indonesia yang memegang IUP Explorasi maupun IUP Operasi Produksi.

Penulis mengamati bahwa  pemain Pemula Penambang Indonesia yang memiliki IUP tersebut dengan sendirinya berusaha dan berjuang untuk mencari suatu kiat dan cara untuk  dapat mengimbangi dan menaikan posisi bargainingnya dengan cara  berkolaborasi  dengan Pemain Lokal Indonesia, yang telah mempunyai Modal Awal karena  telah mempunyai berbagai pengalam bisnis lain termasuk didalam dunia Pertambangan;

  • Maka dengan cara kiat ini Pemain Lokal pemegang IUP dapat  secara nyata  dan Riil, terbantu untuk memperbaiki dan menaikan posisi kekuatannya  dengan counter part  Pemain Asing yang dirasakan tidak  memberikan kesempatan kepada Pemain Awal Pemain Tambang lokal  tersebut untuk memperdayakan dirinya berkembang menjadi Pemain Tambang yang handal; Memang pada fakta kenyataannya kita juga tidak dapat menjamin bahwa berkolaborasi antara Pemain Tambang Awal dengan Pemain Lokal Tambang yang telah berpengelaman dan mempunyai modal awal akan dapat memperbaiki posisi Pemain Tambang Lokal Awal dibandingkan berkolaborasi dengan Pemain Tambang Asing;

Karena sudah merasa lama sekali tidak diperlakukan secara adil oleh Pemain Tambang Asing tersebut,  maka Pemain Awal Penambang ini telah mencoba untuk  menawarkan adanya struktur kerjasama yang berbeda dengan Penambang Asing tersebut , dengan ketentuan persyaratan bahwa IUP  tetapi dimiliki oleh Pemain Lokal, untuk menjaga supaya tidak terdilusi dalam Equity pada PT  yang memegang IUP  dan berusaha untuk  menawarkan Hasil Tambangnya saja yang dijadikan point Trade off  atas  Dana yang telah di galang dari Bursa dan digunakan untuk kegiatan Explorasi;

  • Namun tawaran ini nampaknya  tidak dapat diterima sama sekali oleh Pemain Tambang Asing yang telah berhasil menggalang dana dari Bursa distock Exchange diluar Negeri, sehingga nampaknya pada perkembangan terakhir tidak ada jalan lain dari Pemegang Lokal IUP tersebut,  melainkan untuk meningkatkan  level atau tingkat kolaborasi dengan affiliasi dari Pemain Tambang yang telah memiliki modal awal diatas untuk melakukan tindakan corporate action, dengan menawarkan sebahagian   Equitynya dalam PT kepada Pemain Tambang Lokal Berpengalaman yang telah mempunyai modal maupun pengalaman bisnis lain termasuk dalam pertambangan, dimana  menurut versi mereka didukung dengan Dasar Hukum Korporasi maupun ketentuan Peruandangan Minerba yang berlaku di Indonesia ;

Berdasarkan pengamatan diatas, kita dapat  melihat “ kecenderungan” atau “Trend”  nyata dari  Pemain Tambang di Indonesia untuk dapat menaikan posisi mereka  dengan kiat, ber kolaborasi dengan Pemain Tambang Lokal Indonesia lainnya yang telah mempunyai track rekor serta telah mempunyia kapital awal  untuk tahap awal ezplorasi , dimana kedudukan dari PT pemegang IUP tersebut dapat meningkatkan posisi kedudukan mereka, sehingga dengan dukungan dari Pemain Tambang Lokal lainnya, terlihat  mempunyai Nyali untuk berhadapan dengan Pemain Penambang Asing di Indonesia dan melakukan corporate Action yang mereka rasakan perlu  dalam rangka  untuk mensejajarkan dirinya dengan Pemain Penambang Asing di Indonesia.

Jakarta, 8 September 2012

Penulis : Agung S.Suleiman

AGUNGSS BUSINESS LAWYER NOTE

4 Juni 2012

Bersyukur 14 Tahun Perjalanan SACO LAW FIRM

Yah, aku sangat bersyukur kepada ALLAH Yang Maha Pengasih yang memberikan izin wadahku SACO LAW FIRM  untuk berjalan dengan selamat selama 14 Tahun semenjak aku keluar sebagai Inhouse Legal Counsel di PT Freeport Indonesia pada tanggal 1 Juni 1998 hingga tanggal 1 Juni 2012 ini.  Tentunya perjalanannya adalah jatuh bangun dengan segala suka dan duka, baik dengan beberapa kali berganti partner maupun pegawai, maupun dengan segala seluk beluk macam pekerjaan jasa hukum yang ditangani yang dapat terlihat pada track record pada Blog SACO LAW Firm ; 

Yang tidak kalah menarik dalam menjalankan wadah Law Firm ini adalah, jatuh bangunnya Cash Flow, yang tentunya membuat sport jantung baik pada wadah ini maupun cash flow dapur dirumah; Rasanya kadangkala seperti puasa Senin – Kamis, kadangkala ada cash ini kadangkala puasa cash ini. Namun dalam perjalanan 14 tahun tersebut, yang jelas dan tidak dapat dihindari adalah kepastian adanya 12 Bulan Kalendar Penanggalan setiap Tahun Berjalan , dimana cash-innya kadangkala ada diujung awal  tahun berjalan, kadangkala ditengah tahun, kadangkala diakhir tahun, jadi tidak menentu;

  • Malah kadangkala rasanya diujung tanduk, dimana mungkin Kliennya sedang langka atau sepi, atau bayaran Legal Feenya dari Klien ditunda2 tergantung dari keadaan cash-flow dari Klien, yang kadangakala, terasa menerima Jasa Hukum dari kami, namun bayaran Legal Feenya ditunda misalnya 2 atau 3 bulan setelah menerima Jasa Hukum kami; Dengan demikian kita bisa mengenal adanya Corporate Culture atau budaya dari Klien kita yang berbagai ragam gayanya; Salah satu tips bagi Bisnis Lawyer yang hendak mencoba membuat wadah Law Firm, adalah kesabaran, ketekunan, siap mental tahan banting untuk dapat bertahan dan survive; Bagi diriku aku rasakan perlunya dukungan keluarga khususnya isteri kita, karena pada kenyataannya kita sebagai manusia tidak dapat berdiri sendiri melainkan haruslah mendapatkan support dan pengertian serta dukungan moral dari isteri kita;

              Yang paling penting bagi diriku, dalam perjalanan 14 Tahun wadahku, yang mungkin bersifat lebih subjektif,  adalah kita harus membangun suatu komitmen serta keyakinan kepada sesuatu yang Maha Kuat yang bagiku sebagai penganut Muslim adalah percaya dan menaruh harapan kepada ALLAH Yang Maha Kuasa Yang Menciptakan kehidupan ini dan tidak boleh putus asa kepada adanya Pertolongan dan Berkah dari ALLAH Yang Maha Kuasa dalam menjalankan perjalanan kehidupan kita ini, dimana untuk diriku AlhamduliLLAH aku diberikan kesenangan untuk memilih dan berkecimpung dalam professi Hukum Bisnis, untuk mencari Karunia ALLAH, dimana jika lebih fokus lagi bagiku adalah  pada angkor atau Jangkar Aspek  Hukum Perminyakan Gas dan Pertambahangan Umum atau aspek hukum dari kegiatan pemanfaatan kekayaan alam yang diciptakan oleh ALLAH untuk kemasalahatan kita sebagai manusia yang diciptakan oleh ALLAH Yang Maha Kuasa;

Agung S.Suleiman

Jakarta, 4 Juni 2012 siang hari

AGUNGSS BUSINESS LAWYER NOTE

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.

PELANGI

Pelangi menjadi salah satu bukti keagungan Tuhan YME..

Angwie on Blog

No one else...just you and me...

Purwatiwidiastuti's Blog

Mari nikmati indahnya berbagi

Un2kmU

semuanya hanya untukmu...

PELANGI

Pelangi menjadi salah satu bukti keagungan Tuhan YME..

Angwie on Blog

No one else...just you and me...

Purwatiwidiastuti's Blog

Mari nikmati indahnya berbagi

Un2kmU

semuanya hanya untukmu...

%d blogger menyukai ini: