SNAPSHOT ARTIKEL HUKUM BISNIS AGSS LAW – SACO AGUNGSS

4 Juli 2017

GEOPOLITIK MIGAS – Pemasangan Pipa Gas Iran Versus Pipa Gas Qatar

Penulis Blog Snapshot Tulisan Artikel Hukum Bisnis Minyak Gas, Pertambangan Umum maupun Sumber Kekayaan Alam lainnya, ALHAMDULILLAH dengan Izin ALLAH –  berprofesi sebagai Freelance Independent Business Lawyer  (Kombinasi  Company Man (15 Tahun) – Self – Employed (18 Tahun) , dimana sewaktu Kuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, mengambil Jurusan Hukum Internasional,  dengan Salah Satu Mata KuliahHubungan Internasional.

Kombinasi :

(i) Pengalaman Berkarya –  Independent Business Lawyer – dengan fokus Aspek Hukum Minyak dan Gas, Pertambangan Umum dan Sumber Kekayaan Alam lain – dan

(ii) Pendidikan Mata Kuliah Hubungan Internasional,

membuat Penulis, yang diizinkan ALLAH, kini berumur lebih dari 65 Tahun,  tertarik  mengamati “Perkembangan yang terjadi di Belahan Dunia Timur Tengah, terkait issue Hangat yaitu :

Geopolitik  Pasokan Gas di Belahan Eropah dari Russia dan Timur Tengah,  dimana Russia melalui Perusahaan Negara Russia yaitu   Gazprom  berkontribusi   80% Pemasok Gas, untuk  dijual ke Eropa, sehingga Russia  sangat berkepentingan agar Market – Pangsa Pasar ini,  tidak terganggu oleh Rencana Eropa yang berusaha mencari Alternatif Pasokan Gas selain dari Russia,  karena akan mempengaruhi Income Pendapatan dan Budget Negara Russia yang mengandalkan dari Export Gas ke Eropah.

 

Kerangka Dasar Penulisan;

  • Secara Pandangan Ahli Geologi :

Menurut Ahli Geologi proses pembuatan Minyak dan Gas mencapai lebih kurang 350 Juta tahun melalui Plankton  yaitu tanaman, segala macam jenis binatang dan manusia, yang sudah tertanam dan terpedam dalam perut Bumi, dengan tekanan yang sangat tinggi dan Suhu Panas yang tinggi,  dikedalam beribu meter di Perut Bumi, sehingga menjadi Minyak dan Gas, yang kita gunakan sebagai Energi untuk menggerakan mesin Pembangkit Listrik, maupun bahan bakar Mobil, Pesawat Terbang, Kapal Laut maupun keperluan alat berat lain serta Industri dan Pabrikan yang membutuhkan Energi. 

  • Proses Fenomena Alam yang di Rancang oleh ALLAH atas terbentuknya Migas :

Kita tentunya sebagai orang yang beriman, harus sadar bahwa proses pembentukan Minyak dan Gas tersebut merupakan suatu sistem proses hukum fenomena alam yang di rancang dan ciptakan oleh ALLAH,  dimana ALLAH  yang menciptakan segala macam jenis Tanaman, segala jenis binatang baik didarat, laut maupun yang dilangit, yang telah mati dan  terpendam diperut kedalam bumi,   dengan Tekanan Yang Keras dan Temperatur Suhu Tinggi, dimana pada akhirnya menjadi Minyak dan Gas, yang terjebak dalam cekungan dan patahan lapisan batuan dibawah lapisan-lapisan bumi, guna  diditeksi oleh Ahli Geologi, serta Ahli Perminyakan, untuk selanjutnya jika dari hasil explorasi diketemukan Cadangan Deposit Yang Komersial akan diberikan POD (Plan Of Development)  oleh SKKMIGAS  guna diekploitasi, dibangun semua Fasilitas Produksi, Refinery, diproduksi dan dipasarkan di Pasar Minyak dan Gas didunia untuk kebutuhan dan manfaat kita semua, termasuk di Belahan Eropa yang memubutuhkan pasokan Gas untuk kebutuhan pemanas, masak, fuel – bahan bakar bensin, solar untuk  kendaraan, Industri,  khusus untuk keperluan Energy;

  • Pandai Bersyukur atas Nikmat ALLAH :

Kita  diperingatkan oleh ALLAH untuk pandai bersyukur dan senantiasa mengingat akan Nikmat ALLAH tersebut;

  • Peringatan adanya Hari Akhirat :

ALLAH memperingatkan adanya Hari Akhirat dimana setiap manusia tidak terkecuali akan diminta pertanggung-jawaban oleh ALLAH, sehingga cara memproses Tahapan untuk mendapatkan Migas melalui penyelidikan umum,exploirasi, pembangunan Kilang, Refinery, pemasangan pipa,  expolitasi, produksi dan hingga dipasarkan dijual kepada  ke Para Pembeli Migas dan Gas,  tidak boleh dengan cara Merusak Lingkungan Hidup, termasuk tidak boleh mengambilnya dengan cara yang tidak di Ridhoi oleh ALLAH, karena nanti akan menjadi laknat dan bukan berkah, baik di dunia dan akhirat.   

  • Manusia butuh Petunjuk ALLAH :

Pada fakta kenyataannya, kita sebagai manusia, dalam kehidupan dan kesibukan,  sering lupa dan diliputi kekurangan, sehingga kita membutuhkan Petunjuk dari ALLAH, guna “Mengisi atau Men-Charge “Rohani Qalbu” dan Otak Pikiran kita dengan mendengarkan melalui telinga, melihat melalui mata, membaca dengan Qalbu  (mata hati kita), karena sesuai Firman ALLAH dalam Kitab Suci dari ALLAH termasuk Al Quran, kita manusia di alam Roh sebelum ditiupkan Roh  kedalam Tubuh Jasad kita oleh ALLAH, telah mengadakan :

  • ALLAH mengambil Kesaksian di Alam Roh  terhadap Jiwa manusia :

dan bersaksi adanya ALLAH yang menciptakan kita sebagaimana Firman ALLAH dalam Kitab Suci AL Quran Surat Al A’raaf 7 ayat 172 ( terjemahan Bahasa Indonesia- nya) :

Dan (ingatlah), ketika Tuhan mu mengeluarkan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan ALLAH mengambil kesaksian terjadap jiwa mereka (seraya berfirman) : “Bukankah AKU ini Tuhanmu?”  mereka menjawab : “Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi. (Kami lakukan demikian itu) agar pada Hari Kiamat kamu tidak mengatakan : “Sesungguhnya kami (Bani Adam) adalah  orang yang lengah terhadap ini.

Kitab Suci Al Quran Surat Hadid 57 ayat Ayat 8 yang berbunyi (terjemahan Bahasa Indonesianya:

  • ALLAH telah mengambil Perjanjian dengan Manusia :

Dan mengapa kamu tidak beriman kepada ALLAH padahal Rasul menyeru  kamu supaya kamu beriman kepada Tuhanmu. Dan sesungguhnya DIA (ALLAH) “telah mengambil perjanjianmu”, jika kamu adalah  orang  yang beriman.

Memang Informasi dari ALLAH  Sang Maha Pencipta, sudah diberikan ALLAH kepada para Rasul dan Nabi untuk disampaikan kepada kita manusia, sehingga kita sebagai orang yang diberikan rasa keimanan oleh ALLAH, harus benar-benar berterima kasih dan bersyukur kepada ALLAH yang telah memberikan kita Hidayah dan Petunjuk serta kemauan untuk membaca isi Kitab Suci Al Quran, sebagai Cahaya Nur Ilahi untuk mengeluarkan kita manusia dari kegelapan menuju penerangan, sesuai ayat berikutnya dari Surat Hadid (Surat Besi) ayat 9 dari Al Quran yang berbunyi : ( terjemahan Bahasa Indonesianya)

Dialah yang menurunkan kepada hamba NYA  ayat-ayat yang terang (Al Quran) supaya DIA mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada Cahaya. Dan sesungguhnya ALLAH benar-benar Maha Penyantun lagi Maha Penyayang terhadpmu.

Berdasarkan Firman dari ALLAH dalam Surat Hadid (Besi) 57 ayat 8 dan 9 tersebut diatas, maka Penulis sebagai Independent Business Lawyer, yang pekerjaan kesehariannya seringkali terlibat masalah “Perjanjian”, benar- benar, diberikan Kesadaran Awal,  karena :

ALLAH telah memberitahukan kita sejak di alam Roh,  yaitu  sebelum Roh kita ditiupkan oleh ALLAH kedalam Tubuh Jasa kita yang diciptakan oleh ALLAH dari Tanah (melalui proses produksi antara orang tua kita masing-masing),  ALLAH telah mengadakan “Kesaksian dan Perjanjian” antara :              

(i) setiap Roh yang diciptakan oleh ALLAH  dengan (ii) ALLAH sebagai Pencipta  Roh akan kesaksian adanya ALLAH sebagai Tuhan kita,  agar di Hari Kiamat kita tidak dapat lengah dan menyatakan kita tidak pernah bersaksi (adanya ALLAH). 

Oleh karenanya,  kita sebagai Manusia diminta ALLAH :

untuk hanya Menyembah dan Tunduk dan Taat kepada ALLAH Yang Maha Esa dan Para Rasul,  serta ajaran dan Petunjuk NYA untuk hanya mengabdi kepada ALLAH, dimana di Hari Akhirat kita semua tanpa terkecuali akan dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan kita selama didunia, termasuk bagaimana kita membuat Undang-undang dan Peraturan serta Kebijakan didalam pengelolaan Migas selama didunia ini.      

IMPLEMENTASI  KESEHARIAN  DIDUNIA  NYATA :

Geopolitik – Migas – Perebutan Pengaruh Kepentingan – Pasokan Gas Alam ke Eropah melalui Pipa – Pipeline Gas  Iran  Versus Pipa Gas Qatar yang keduanya melintas Syria.

Dalam implementasi keseharian kita didunia nyata, adalah tugas Manusia untuk mengelola dunia beserta semua kekayaan alam sebagai karunia ALLAH baik didarat, laut, udara dengan syarat “tidak boleh membuat kerusakan didunia”, dan harus menggunakan akal, qalbu kita, serta “tidak boleh merampas hak orang lain”, termasuk Karunia Kekayaan alam yang diberikan oleh ALLAH,  diberbagai hamparan belahan didunia ini;

Penulis mencopy Cut Paste Peta Jalur Pipa di Timur Tengah dari Website : http://www.antaranews.com/berita/585522/geopolitik-dan-perang-dunia-terselubung-di-suriah

Pasokan Gas ALAM   di Timur Tengah

ULASAN  Ringkas :  

Kita ketahui bahwa Produksi Minyak dan Gas dari Belahan Timur Tengah  merupakan Pasokan Produksi lebih kurang 60%  dari Produksi Migas Dunia, yang kini menjadi ajang Perebutan Kekuasaan Pengaruh maupun Perebutan Jalur Pipa Gas ALAM antara berbagai Kepentingan Negara Adi Daya di dunia, termasuk yang berkepentingan adalah “Eropa yang tidak mau menggantungkan diri pada pasokan Gas Alam dari Rusia“, serta  Iran yang acapkali di Embargo oleh Amerika, dimana Poros Iran – Rezim Assad- Rusia akan berhadapan dengan Poros Saudi Arab – yang dianggap dekat dengan Amerika Serikat, UAE maupun para Investor-Investor  Migas Asing.

Photo di Copy Cut  Paste : dari http://cdn.newsapi.com.au/image/v1/335809bc5a4500918ff797c8a540c039

Russia kini men-supply Eropa 1/4 gas yang dipakai untuk pemanasan, memasak, fuel bahan bakar dan kegiatan lainnya.

Pada Faktanya 80% Gas yang diproduksi oleh Perusahaan Negara Russia Gazprom dijual ke Eropah, sehingga Rusia berkepentingan untuk mempertahankan pasar ini.

Namun sebaliknya Eropa tidak senang atas ketergantungan Pasokan Gas dari Rusia. Dimana jika terjadi konflik, Russia akan menggunakan kekuatan ini untuk menekan Eropah.  Dengan demikian jika Eropah bisa mendapatkan alternatif pasokan Gas selain dari Russia,  tentunya langkah ini disenangi oleh Amerika Serikat karena akan berakibat mengurangi Pengaruh Russia di Eropa.

Selain itu Russia dan Cina  mempunyai kepentingan Investasi Proyek Pemasangan Pipa Migas di Belahan Dunia Timur Tengah ini.

Persaingan terjadi atas pemasangan Pipa Gas Alam dari Qatar menuju Eropah serta Pipa Alam Gas dari Iran ke Eropah, dimana Qatar dan Iran  adalah Pengekspor dan Penyalur Gas Alam (Natural Gas) ke Eropah, sebagaimana dapat kita ketahui  dari sumber Website : https://www.foreignaffairs.com/articles/syria/2015-10-14/putins-gas-attack , dimana Rencana Jalur Pipa Gas Alam ini akan melewati Wilayah Syria. Disini kita lihat Letak Syria yang strategis untuk menghubungkan kebutuhan Pemasukan Pipa Gas dari Qatar dan Iran ke Eropah.

Dari sumber diatas, kita dapat ketahui bahwa pada Tahun 1989 Qatar dan Iran memulai membangun South Pars/North Dome Field, yang berada dan ditanam 3000 meter dibawah dasar lantai Persian Gulf.south pars

Dengan adanya ditemukannya atau Discovery Cadangan 51 Trilliun Cubic Meter Gas dan 50 Juta Cubic meter dari Liquid Condensate, maka hal ini  merupakan lapangan Natural Gas atau Gas alam terbesar didunia, dimana diperkirakan  lebih kurang 1/3 kekayaannya terletak di Perairan Iran dan 2/3  terletak di  Perairan Qatar.

Dasar Nara Sumber nya : yang Penulis Copy dan Cut Paste dari Website  :    https://www.foreignaffairs.com/articles/syria/2015-10-14/putins-gas-attack

Quote

POWER LINES

In 1989, Qatar and Iran began to develop the South Pars/North Dome field, which is buried 3,000 meters below the floor of the Persian Gulf. With 51 trillion cubic meters of gas and 50 billion cubic meters of liquid condensates, it is the largest natural gas field in the world. Approximately one-third of its riches lie in Iranian waters and two-thirds in Qatari ones.

Unquote

Dengan ditemukannya LNG tersebut, Qatar telah melakukan Investasi besar di LNG, dengan membangun LNG Plant dan terminal agar dapat mengapalkan LNG ke belahan dunia. Namun dengan jatuhnya harga Migas dan meningkatnya harga Kapal  Transportasi, maka Qatar tidak bisa bersaing dengan Rusia yang menjadi Pemasok Gas terbesar ke Eropah, sehingga membutuhkan dibangunnya Jalur Pipa Gas  pada tahun 2009 melalui Saudi Arabia, Yordania, Syria ke Turki dimana Investasi Milyaran Dollar harus dilakukan dimuka untuk mengurangi Biaya Ongkos Transportasi jangka panjang.

Photo Copy Cut Paste dari : http://cdn.newsapi.com.au/image/v1/094d5929f2a7da0ec47855659dcc8df8

The proposed gas pipeline from Qatar via Saudi Arabia, Jordan, Syria and Turkey to Europe.Source:Supplied

Picture Pipeline Qatar n Iran

The proposed gas pipeline from Qatar via Saudi Arabia, Jordan, Syria and Turkey to Europe.Source:Supplied

Nampaknya Syria, Presiden Basyar Al Asaad menolak mendatangani Rencana Proyek Pemasangan Pipa Gas ini, dimana  tentunya Russia berkepentingan untuk juga mencegah terjadinya Jalur Pipa oleh Qatar lewat Syria ini. Disinilah terjadinya perebutan pertarungan Pengaruh Kekuatan Geopolitik yang semakin kompleks, diantara kekuatan Adidaya terkait dengan Pasokan Gas dan LNG ini.

Pada saat yang bersamaan Iran  melihat peluang ini, dimana infrastruktur untuk meng- export gasnya, masih langka,  sehingga untuk dapat mengekspor Reserve Gasnya yang besar ini,  Iran mengajukan  proposal Pemasangan Pipa alternative Iran – Iraq– Syria Pipeline yang sangat didukung oleh Russia, yang meyakini bahwa Russia akan lebih mudah untuk melakukan Deal dengan Iran dibadingkan Qatar yang jauh dari Basis Amerika Serikat) untuk mengontrol import gas ke Eropah dari Iran, Laut Caspian, dan  Asia Tengah.Rance Investasi Pipelinenya adalah $10 Milliar ke Eropah nelalui Iraq dan Syria dan dibawah Laut Mediterinian.

Pipeline Iran

Pengumuman atas Proyek Pipa ini dilaksanakan Tahun 2011,  dimana Para Pihak telah mendatangani Dokumen Proyek pada bulan July Tahun 2012.  Rencana penyelesaian Konstruksi Pemasangan Pipa Gas ini adalah Tahun 2016, namun Revolusi Arab Spring  dan perang Chaos yang berkecamuk di Syria telah mencegah  schedule Penyelesaian Konstrukis Pemasangan Pipa Gas Iran ini.

Kita ketahui bahwa  Turki letaknya adalah berbatasan dengan Syria, namun seringkali menghadapi  “masalah domestik dengan Suku Kurdi”.

Kita amati bahwa perkembangan diatas, menjadi masalah kompleks dari Pandangan Geopolitik yang menggunakan Pasokan Minyak dan Gas sebagai Instrumen kekuatan maupun kelemahan, untuk berunding maupun memperkuat Posisi keuangan maupun keberdayaannya ;

Misalnya Rusia akan sangat terkena dampak turunnya Pendapatan dan Budget,   jika Eropah mendapatkan alternatif sumber lain Gas selain dari Russia, yang dapat menyebabkan turunnya pendapatan Budget Rusia dari penjualan Gas ke Eropah.  

Minyak dan Gas juga menjadi sumber energi kekuatan perekonomian maupun perlengkapan persenjataan Negara Adi Daya, termasuk untuk Kapal Induk serta Pesawat Terbangnya yang sangat membutuhkan kepastian Pasokan Migas untuk menunjang kekuatan perekonomian, militer,   dan ke Adidayaan dari negara-negara tersebut.   Kita ketahui Syria menghubungkan 3 Benua yaitu Eropah, Asia dan Afrika.  

 Dengan demikian untuk tetap menjaminnya masukan pasokan Minyak dan Gas, bagi negara-Negara di Eropah, maupun Amerika Serikat serta terjaminnya Iran dari tekanan Amerika Serikat dan Eropah, maka Iran membutuhkan kolaborasi dengan Russia, maupun kekuatan Hisbulah serta Rezim yang berkuasa di Syria yaitu Basyir Assad. Di Amerika Serikat sebenarnya telah ditemukan banyak Shale Oil maupun Gas, namun membutuhkan waktu yang lama untuk di ekspor ke Eropah.

Dengan gambaran sekilas latar belakang diatas,  maka  guna dapat tetap terjaminnya pasokan serta exploitasi Kekayaan Alam Migas tersebut, maka masing-masing Kekuatan Adidaya akan membuat strategi dan langkah untuk dapat menguasai Jalur Pipa Minyak dan Gas, maupun mengamankan Investasi atas Proyek Jalur Pipa serta  Ladang Minyak dan Gas,  sebagaimana kita lihat sedang terjadi dibelahan Timur Tengah, dimana sedang berlangsung perebutan Pengaruh Kepentingan Geopolitik kekuatan beberapa Negara Adi Daya tersebut, berikut Modal Besar, serta dukungan Kekuatan Militernya,  sehingga menyebabkan ketidak stabilan keamanan serta pecahnya perang saudara antara sesama warga penduduk di Timur Tengah, yang dimulai  dengan tumbangnya Pimpinan Sadam Husein di Iraq, dari Partai Sosialis Bath,  dengan alasan adanya Senjata Pemusnah Masal, yang ternyata tidak terbukti ada, dan menjalar pergolakan yang dikenal dengan Arab Spring, mulai dari Tunisia, Libya, termasuk sebelumnya Tahun 1980-an, adanya bantuan kepada Kelompok Muhajidin di Afghanistan, oleh Negara Adi Daya Amerika Serikat,  terkait  perlawanan melawan Kekuatan Rusia;

Kita amati bahwa rezim berkuasa di Syria, Basyir Asad, yang semula hendak dijatuhkan karena proses domino demokrasi Arab Spring, ternyata kini telah dibantu oleh Iran, maupun Russia dengan pesawat tempurnya, dimana dipihak lain  Negara Adi Daya Amerika Serikat, diakui oleh para Pimpinan Negaranya jika kita lihat dari berita di Media Internet,   terlibat membantu membiayai Gerakan Pemberontakan terhadap Rezim Asad,  sehingga pada akhirnya terjadi dan berkecamuk Perang Saudara di Syria, sehingga tidak jelas siapa lagi yang berkepentingan, untuk menjadi lawan maupun kawan, yang berakibat banyak sekali korban nyawa serta terjadinya Pengungsian Warga penduduk sipil dalam “Skala Besar” untuk lari dan  keluar dari Daerah Konflik perang Saudara di Iraq, Suriah, dan daerah Timur Tengah lainnya;

Hal diatas jelas berakibat terjadinya pelanggaran atas Hak Kedamaian dan Kenyamanan dari masyarakat yang berada diwilayah yang dikarunia ALLAH dengan kekayaan alam tersebut, untuk dapat memperoleh kesejahteraan dan kemakmuran serta  rasa kedamaian, keamanan dan ketentraman.  

Kalau kita tarik ke Bumi Nusantara terkait dengan Migas  ini :

Kini Pemerintah yang berwenang dalam Migas yaitu ESDM, sedang membuat suatu Schema alternatif yang dikenal dengan Gross Split Minyak dan Gas, yang berbeda dengan Perjanjian Bagi Hasil yang selama ini diterapkan diproses kegiatan pengusahaan Migas di Indonesia

Untuk hal ini kita perlu amati dan pelajari Shema Gross Spilt MIGAS ini, dan mengadakan perbandingan dengan Perjanjian Bagi Hasil atau PSC maupun, TAC, JOB, EOR yang telah ada, apakah telah memberikan Kesimbangan Hak dan Kewjiban antara Pengusaha Produsen Migas, Pemerintah, Pembeli Migas misalnya PLN yang Energynya dibutuhkan untuk Pembangkit Listrik, maupun Industri usaha, termasuk masyarakat yang membutuhkan bensin dan gas rumah tangga bagi kelangsungan hidup sehar-hari. 

Kita juga perlu mengamati apakah Pengusaha Migas Nasional diberikan akses untuk mendapatkan kemudahan Dana Awal dalam Tahapan Explorasi, dimana pada Tahapan ini  belum ada pemasukan dari penjualan produksi  migas, dimana  Study Geology yang dibuat oleh Para Ahlinya, harus Kredible guna dapat di percaya oleh Perbankan, Pasar Modal untuk mendapatkan dana Awal melakukan kegiatan Explorasi dimana risiko Singking Fund adalah Risiko dari Pengusaha Migas, jika ternyata tidak ditemukan Discocery Cadangan Migas yang Komersial.

Kita perlu juga mengamati apakah Hasil Produksi maupun Pendapatan Budget Negara  yang diperoleh dari Hasil Bagian Migas oleh  Pemerintah, oleh  para Elit Politik baik di Eksekutif, Legislatif,  telah membuat ketentuan dan kebijakan yang  memaksimalkan peruntukannya untuk  Kesejahteraan dan Kemakmuran Masyarakat, sesuai dengan Amanah Konstitusi termasuk Pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945.

Perlu pula diamati  apakah dalam dunia Perminyakan Gas serta Penunjang Perminyakan dan Gas telah  memberikan  keadilan, kemudahan mendapatkan akses dan kesempatan yang luas dan sama, tanpa diskriminasi,   untuk memperoleh antara lain :

pengetahuan, pendidikan dapat mengakses Informasi, dan kesempatan luas memberdayakan diri baik secara Permodalan, Teknology, Keuangan,  Pendidikan yang terjangkau untuk rakyat Banyak, serta berusaha mandiri dengan tidak dikenakan beban Pajak yang terlalu berat bagi masyarakat umum pemula, guna dapat memberdayakan kekuatan Lokal. 

Adapun Hasil Pendapatan dan Budget oleh Pemerintah yang diperoleh oleh   Pemerintah haruslah digunakan untuk Kemakmuran dan Kesejahteraan Masyarakat Umum yaitu antara lain :

  • Kemudahan mendapatkan Pendidikan yang terjangkau dan Beas Siswa dari Taman Kanak hingga jenjang Universitas, Akademi  Kejuruan termasuk untuk jurusan Migas dan kesadaran Bersih Lingkungan dan  Bebas  Polusi  Udara.
  • Pelayanan Rumah Sakit Umum yang terjangkau dan memadai,
  • Memperoleh sandang,  pangan dan papan tempat tinggal yang murah dan terjangkau bagi Rakyat Banyak,
  • Mendapatkan Listrik yang murah, dan kontinui bagi semua Masyarakat diseluruh penjuru Bumi Nusantara.
  • Transportasi Publik yang aman, nyaman, terjangkau, dan cepat serta tepat waktu
  • Akses mendapatkan udara yang bebas dari Polusi pencemaran emisi, sehingga mobil dan semua kendaraan umum harus memenuhi persyaratan yang tidak membuat Polusi dan Pencemaran Udara.
  • Ketersediaan mendapatkan kemudahan Pelayanan Umum baik kemudahan mendapatkan E-KTP, maupun segalam macam Izin yang tidak dipersulit maupun tidak terlalu banyak dan berbelit,
  • Memperoleh Air bersih yang sehat untuk dapat diminum dalam Kwalitas, Kwantitas dan Konstinuitas (K3),
  • Bebas banjir dan bebas dari kemacetan Lalulintas yang bertambah parah, baik di Jalan Umum mapun Jalan Tol,
  • Dibuat Taman untuk Rekreasi di setiap Wilayah Kota, sehingga orang bisa menikmati udara serta tempat bermain yang bersih, nyaman dan tertib

Sekian Dahulu Rubrik Tulisan  Kilas Siang Hari ini, semoga bermanfaat.

Jakarta, 4 Juli 2017

Agung Supomo Suleiman 

    AGUNGSS INDEPENDENT BUSINESS LAWYER

AGUNGSS BUSINESS LAWYER NOTE

Iklan

11 Desember 2015

KEGADUHAN PENGALIHAN PERHATIAN MASALAH DIVESTASI 51 % VS 30 % dan Jaminan Perpanjangan KK

Kita bisa amati dari kegaduhan yang terjadi dengan adanya rekaman Transkript  dan  USB yang diserahkan oleh Dirut PT FI kepada SS, dimana DIRUT PT FI menyangkal penyerahan USB Rekaman oleh SS kepada MKD atas sepengetahun dari DIRUT PT FI, diLubang Ngangan Juga PT Freeport Indonesiamana ternyata pada perkembangannya Dirut PTFI menurut Instansi  Kejaksanaan tidak bersedia menyerahkan Asli Hand Phone Rekaman kepada Lembaga Majelis Kehormatan Dewan  (“MKD”) yang  menunjukan betapa berkuasanya Dirut PT FI  yang tentunya bertindak atas nama PT FI maupun sepengetahuan Prinsipal FX MacMoran, dimana   PT FI  terlihat  berusaha melakukan segala cara guna mendapat  JAMINAN KEPASTIAN Divestasi 30% sesuai PP No. 77 Tahun 2014 dan ” Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan 2 x 10 tahun setelah berakhirnya Masa Jangka Waktu KK PTFI yaitu 30 tahun semenjak ditandatanganinya KK PT FI tanggal 30 Desember 1991.

Yang menjadi pertanyaan besar kita adalah apa motivasi dari Dirut PT FI memblow –up Rekaman tersebut dengan menyerahkan kepada Menteri ESDM yaitu SS, yang kemudian oleh SS diserahkan kepada MKD untuk disidangkan secara terbuka;
Suatu fakta yang mengejutkan adalah bahwa setelah diperdengarkan Rekaman dari UBS di MKD secara terbuka, ternyata yang memunculkan Pencatutan Nama Pejabat Negara bukan dari SN melainkan oleh MR, bahkan nampak dari keterangan di TV, SS menyangkal menyatakan bahwa SN mencatut nama Pejabat Negara begitu juga MS menyatakan bahwa yang melontarkan hal tersebut adalah MR.

  1. Guna mendapatkan Gambaran yang menyeluruh sebaiknya kita berusaha untuk melihat Urutan Kronologis Masalah Kewajiban Divestasi PT FI maupun Perpanjangan Masa Berlakunya Hak melakukan Penambangan atau yang kini disebut dengan Izin Usaha Pertambangan sebagai berikut :
    Tanggal –Bulan – Tahun – Dasar Hukum Serta Peristiwa2.1) 7 April 1997  Semenjak Tahun 1967 melalui Contract Of Work (“COW – Kontrak Karya”) tertanggal 7 April 1967 antara Pemerintah Indonesia dan Freeport Indonesia Incorporated,

    {Pasal 16 – COW berlaku dari tanggal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 hingga expiration dari 30 Tahun semejak dumulainya Perioda Operasi sebagaimana tersebut dalam Pasal 3, subject to renewal for such term or terms as shall be determined by mutual agreement dari Menteri Pertambangan dan FI.

    It is understood and agreed that at least 2 (Two) Years prior to such expiration date, the Ministry of Mines will give sympathetic consideration to any request by FI to extend the term of this Agreement in recognition of the requirements for approriate economic recovery of ore from the Mining Area.  

    2)30 Desember 1991

    Pasal 24 Butir b Kontrak Karya PT FI       Setelah Divestasi dilakukan secara   bertahap, maka pada ujungnya Divestasi 51% KK PTFI paling lambat Ulang tahun 20 Tahun dari penandatangan KK (30 Des 1991 + 20 = 30 Des 2011),

 

3).    12 Januari 2009

Undang – Undang Minerba No.4 Tahun 2009 Ketentuan Divestasi terdapat dalam Pasal 112 dimana ditentukan Setelah 5 Tahun berproduksi, badan usaha asing wajib melakukan divestasi saham pada Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan usaha milik Negara, badan usaha miik Daerah dan Badan Usaha Swasta, “namun” pengaturan Kewajiban Tahapan Besar Persentage secara bertahap dalam kurun waktu tertentu hingga mencapai Divestasi 51% kepada Pemegang Saham Nasional “tidak diatur” alias “VACUM” atau bahasa Inggrisnya “Silence”, dimana dalam butir (2) dari Pasal 112 disebutkan bahwa Ketentuan lebih Lanjut mengenai Divestasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah .

4).    21 Februari  Tahun 2012

PP No. 24 Tahun 2012 Peraturan Perubahan atas PP No. 23 Tahun 2010 / Pasal 97 ditetapkan 21 Februari 2012 – Presiden Republik Indonesia  ttd. DR.H.Susilo Bambang Yudhoyono dan Diundangkan 21 Februari 2012 Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia ttd Amir Syamsudin

  • (1)  Pemegang IUP dan IUPK dalam rangka Penanaman Modal Asing setelah 5 (Lima) Tahun sejak berproduksi wajib melakukan Divestasi sahamnya secara bertahap, sehingga pada tahun ke (10) Sepuluh paling sedikit 51% (lima Puluh satu persen) dimiliki Peserta Indonesia (1a) …dalam setiap Tahun setelah akhir Tahun ke-5 Sejak produksi tidak boleh kurang dari presentase sbb:
  •  a Tahun Ke-6  – 20%
    Independend Consultant

    Merdeka Freedom Independent

     b.Tahun ke-7  – 30%
     C tahun ke – 8 –  37%
     Tahun ke 9- 44%
    Tahun ke-10 -51% dari Jumlah seluruh saham

  • Divestasi dilakukan kepada peserta Indonesia yang terdiri dari atas Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, atau Pemerintah daerah Kabupaten/kota, BUMN, BUMD. Atau Badan Usaha swasta Nasional
     Kalau ke BUMN, BUMD dilakukan dengan cara Lelang
     Kalau BUMN dan BUMD tidak bersedia kepada Badan Usaha Swasta Nasional dilaksanakan dengan cara Lelang

5). 14 Oktober Tahun 2014 –

PP No. 77 Tahun 2014

  • Perubahan Ketiga atas PP No 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Oktober 2014 ttd Presiden Republik Indonesia  ttd. DR.H.Susilo Bambang Yudhoyono diundangkan tanggal 14 Oktober 2014 oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Amir Syamsudin.

 1) Pemegang IUP dan IUPK dalam rangka Penanaman Modal Asing setelah 5 (Lima) Tahun sejak berproduksi wajib melakukan Divestasi sahamnya secara bertahap
 1a) Kewajiban divestasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bagi Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Produksi yang tidak melakukan sendiri kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian, setelah akhir tahun ke-5 sejak berproduksi paling sedikit sebagai berikut :

  • a. Tahun Ke-6 20% 
  • b.Tahun ke-7 30%
  • c Tahun Ke-8 37%
  • Tahun ke-9 44%
  • Tahun Ke-10 51% dari Jumlah Seluruh SahamPhoto PT FI di Highland

(1b) Kewajiban Divestasi Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi yang melakukan sendiri kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian, setelah akhir tahun Ke-5 sejak berproduksi paling sedikit sebagai berikut :

a. Tahun Ke-6 – 20%
b. Tahun ke-10 – 30% , dan
c. Tahun ke-Lima Belas 40% dari jumlah seluruh saham

  • (1c) Kewajiban Divestasi Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi yang melakukan kegiatan penambangan dengan metode penambang bawah Tanah, setelah akhir Tahun ke-5 sejak berproduksi paling sedikit sebagai berikut :
  • a. Tahun ke-6 -20%

  • b. Tahun Ke-10 – 25% dan

  • c. Tahun Ke-15 – 30% dari seluruh Jumlah saham

    (1d) Kewajiban Divestasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi yang melakukan kegiatan Penambangan dengan menggunakan metode bawah tanah dan penambangan terbuka setelah akhir tahun ke-5 sejak berproduksi  paling sedikit sebagai berikut :

    a) Tahun Ke-6 20%.

  • b) Tahun ke- 8 – 25%

  • c) Tahun ke 10 – 30% dari Jumlah Seluruh Saham

(1e) Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian dalam penanaman modal asing tidak wajib melaksanakan Divestasi SAHAM

(2) Pemegang IUP Operasi dan IUPK Operasi Produksi wajib melakukan penawaran divestasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat(1),ayat (1a) dan ayat (1b) kepada peserta Indonesia secara berjenjang kepada:

a.Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota setempat;

b.BUMN dan BUMD, dan

c.badan usaha swasta nasional

(2a) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi yang sahamnya telah terdaftar di bursa efek di Indonesia diakui sebagai peserta Indonesia paling banyak 20% dari jumlah seluruh saham

Pasal 112 D

Pemegang kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara :

1.yang telah berproduksi kurang dari 5(lima) tahun sebelum diundangkan Peraturan Pemerintah ini wajib mengikuti ketentuan divestasi saham sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini ; dan

2. yang telah berproduksi sekurang-kurangnya 5(lima) tahun sebelum diundangkan Peraturan Pemerintah ini wajib melaksanakan ketentuan divestasi saham :

a.sebesar 20% paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan ini diundangkan ; dan

b. sebesar persentase pada tahun berjalan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini paling lambat 5(lima) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

 

6). 8 Juni 2015 hingga sekarang

Terjadi 3 (Tiga Kali) Pertemuan  antara Dirut PT FI dengan SN

 Pertemuan Pertama di DPR;  Dimana dari keterangan SM di Sidang MKD terbuka atas nasehat dari MD salah satu Komisaris dari PTFI kepada SM sebaiknya mengadakan Courtesy call dengan Ketua MPR, Ketua DPR dan Ketua DPD.

Pertemuan Ketiga SN  dan MRC dengan Dirut PT FI MS  diluar  Gedung DPR yang dihebohkan, karena adanya Rekaman Transkript serta USB  dimana Dirut PT FI telah merekam  isi pertemuan tersebut,  yang kemudian Transkripts dan Rekaman USB  diserahkan  oleh MS kepada SS;

Menurut keterangan MS didepan Sidang MKD,   perekaman dilakukan karena merasa “risi” atas pembicaraan diantara MR dan SN ( Catatan : mungkin pembicaraan dalam Pertemuan Kedua),  karena MS  menjelaskan kepada MKD   berjaga-jaga “memproteksi diri”  agar pembicaraan dimaksud tidak sampai lebih dahulu ke Prinsipal, sebelum MS melaporkan ke Prinsipal  Fx McMoran ,  sehingga MS menjelaskan kepada MKD bahwa dalam pertemuan Ketiga  telah  membawa alat perekam “telephone Samsung” yang diletakan diatas meja,  guna dapat dijadikan bukti untuk memproteksi diri MS kepada Prinsipal.

Yang menjadi pertanyaan kita tentunya adalah :

kenapa MS mau menghadiri Pertemuan Ketiga yang diatur oleh MR untuk bertemu dengan SN, “diluar Gedung DPR” apalagi tanpa kehadiran dari Komisi VII yang membidangi masalah Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Alam;

Maka selain SN yang terindikasi melanggar “Etika Tata Cara Bertemu”  diluar Gedung DPR untuk bertemu dengan Dirut PT PMA -Kontraktor Pertambangan Umum di Luar Gedung DPR dan tanpa mengajak Komisi VII yang diatur oleh MR, maka sesuai dengan Tata Krama Pertemuan dengan Kepala DPR sebagai Lambang Negara, harusnya Dirut PT FI  “tidak   hadir dalam Pertemuan Ketiga” diluar Gedung DPR” dengan SN  (dimana Jabatan Ketua DPR ini tidak bisa lepas dari SN kemanapun SN pergi) maupun MR  ( yang tidak ada urusan “sama sekali” dengan masalah Divestasi dan Perpanjangan KK PTFI), yang  membicarakan masalah Divestasi maupun Perpanjangan (tanpa ada Komisi VII) ,  meskipun MS  menerangkan kepada anggota MKD, bahwa   tidak ada agenda yang jelas dalam Pertemuan Ketiga ini (sesuai keterangan MS di Sidang terbuka MKD).

Dengan demikian secara “Etika Tata Cara bertemu dengan Pimpinan /Ketua DPR ”  tindakan dari Dirut PT FI sebagai Pimpinan Tertinggi dari Perusahaan PT PMA yang melakukan Pengelolaan Penambangan Umum, untuk mau dan bersedia bertemu dengan “SN diluar Gedung DPR”  dan MR  untuk membicarakan masalah Divestasi dan Perpajangan KK PT FI   adalah juga tidak pantas dilakukan.    

7).  tgl 25 Juli 2015

ditandatangani MOU tahap ketiga yang memberikan perpanjangan izin eksport Konsentrat kepada PT Freeport Indonesia

8).  31 Agustus 2015

ada Surat Dirjen Minerba kepada PT FI bernomor 1507/30/DJB/2015.
Surat itu berisi teguran karena PT FI dinilai tidak beriktikad baik dan bermaksud tidak akan menyelesaikan amendemen KK . PT FI juga dinilai tidak taat pada Pasal 169 huruf b UU 4 Tahun 2009 http://economy.okezone.com/read/2015/12/11/320/1265880/soal-kontrak-manajemen-freeport-indonesia-dinilai-tak-beritikad-baik

9) 7 Oktober 2015

  • Puncaknya seakan-akan terindikasi sudah ada  janji sebelumnya, Menteri ESDM SS  mengirim Surat Balasan kepada Boss Freeport Mc Moran induk PT FI Surat tertanggal 7 Oktober 2015 – sama dengan tanggal Surat Moffet kepada Menteri ESDM dgn nomer 7522/13/MEM/2015

  • Terindikasi memberikan sinyal positif  adanya kepastian Investasi pasca berakhirnya KK di 2021.Pada point 4 surat ini Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memastikan keberlanjutan Investasi Asing di Indonesia.

  • Untuk itu perlu dilakukan penyesuaian peraturan di Indonesia

  • Ada Janji bahwa persetujuan perpanjangan KK PT FI akan diberikan segera setelah hasil penataan peraturan dan perundangan di bidang Minerba diterapkan

  • Adanya Janji Kepastian Perpanjangan KK dari Pemerintah dengan akan mengubah terlebih dahulu Peraturan dan Undang-undang agar sesuai dengan Keinginan PT FI bisa kita amati tentunya sebagai hal yang janggal .

  • Maka atas dasar latar belakang inilah,  PT FI menagih Janji Menteri ESDM  atas rencana perubahan Peraturan tersebut.

  • Hal ini disebabkan melalui perubahan peraturan tersebut PT FI dapat memperoleh Jaminan Kepastian Perpanjangan KK tahun ini serta bisa memberikan Kepastian atas Mekanisme Penawaran Divestasi 30% sesuai PP No., 77 Tahun 2014 dan bukan 51% sesuai KK PT FI.

 9 Oktober 2015  Siaran Pers ESDM
Press Release ESDM PT FI
 Terlihat adanya pemberitahuan dalam Siaran Pers PT Freeport Indonesia dan Pemerintah Indonesia Menyepakati Kelanjutan Operasi Komplek Pertambangan Grassber Pasca 2021 dalam Alinia Pertama :…….Saat ini Pemerintah sedang mengembangkan langkah-langkah stimulus ekonomi termasuk didalamnya revisi peraturan pertambangan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja…..  
 CATATAN  Kritis kita adalah : untuk kepentingan siapakah dilakukan revisi peraturan pertambangan ini….jika diumumkan terkait dengan adanya Pengumuman dari Freeport McMoran Inc. …yang mengumumkan bahwa PT Freeport Indonesia (PTFI) dan Pemerinath Indonesia telah menyepakati operasi jangka panjang dan rencana investasi PTFI ..……

ANALISA : PHOTO TAMBANG

Kewajiban Divestasi 51% KK PTFI paling lambat Ulang tahun 20 Tahun dari penandatangan KK (30 Des 1991 + 20 = 30 Des 2011), dimana tidak ada persyaratan bagaimana jika Smelter Pengolahan dan pemurnian dibangun sendiri, maupun persyaratan jika melakukan methode tambang bawah tanah maupun penambangan terbuka Divestasinya dari 51% menjadi 30 % seperti diatur dalam PP No. 17 tahun 2014.

  • Bahkan Kewajiban Pembangunan Smelter dalam KK ditentukan bahwa setelah 5 Tahun semenjak ditandatanganinya KK, belum juga ada Smelter di Indonesia atau yang sedang dibangun di Indonesia, maka      PT FI setuju untuk membangun smelter tersebut;  Lebih lanjut jika kita lihat dari photo-photo Kegiatan Penambangan terlihat bahwa sebelum PP No. 77 tahun 2014 di Undangkan, kegiatan penambangan dengan metode bawah tanah dan tanah terbuka sudah ada.

Kita  juga temukan bahwa UU Minerba No. 4 Tahun 2009

Mengatur Ketentuan Divestasi dalam Pasal 112 dimana ditentukan Setelah 5 Tahun berproduksi, badan usaha asing wajib melakukan divestasi saham pada Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan usaha milik Negara, badan usaha miik Daerah dan Badan Usaha Swasta;

Namun,  pengaturan Kewajiban Tahapan Besar Persentage secara bertahap dalam kurun waktu tertentu hingga mencapai Divestasi 51% kepada Pemegang Saham Nasional tidak diatur “ alias “VACUM” atau bahasa Inggrisnya “Silence”;

Selanjutnya dalam butir (2) dari Pasal 112 UU Minerba  disebutkan bahwa Ketentuan lebih Lanjut mengenai Divestasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dengan demikian Kewajiban Divestasi  sebesar 51% dalam KK PT FI yang telah dikonsultasikan dengan DPR pada tahun 1991, yang merupakan “Spirit” daripada “Pemberdayaan Pemegang Saham Nasional” secara bertahap tidak diatur dalam UU Minerba No. 4 Tahun 2009 yang merupakan Produk Legislatif (DPR) bersama dengan Eksekutif – Presiden, dan nampaknya oleh Pembuat Undang-Undang diserahkan kepada Level Peraturan Pemerintah yang tidak butuh Konsultasi dengan DPR ;

Apakah hal ini memang disengaja dilakukan oleh Pembentukan Undang-undang baik dari DPR maupun Eksekutif sewaktu membuat UU Minerba    No 4 tahun 2009 ini. 

Pada ketentuan Peralihan Psl 169 a. Kontrak Karya Tetap diperlakukan sampai jangka berakhir (masa berlaku 30 tahun jadi berakhir 2021).

Pada butir b. dari Pasal 169 UU Minerba No. 4 Tahun 2009  diatur bahwa Ketentuan dalam KK disesuaikan selambat2 nya 10 (sepuluh) tahun sejak UU diperlakukan (diundangkan 12 Jan 2009), “kecuali mengenai penerimaan negara”.

  • Pertanyaan besar bagaimana penyesuaian atas Kewajiban Divestasi 51% KK PT FI ….apakah karena “Vacum alias Engga Diatur” pada level UU Minerba No 4 Thn 2009 mengenai Besarnya Persentage  Kewajiban Divestasi 51% PT FI  Mayoritas menjadi “Hilang” dan diserahkan kepada keputusan Level Peraturan Pemerintah saja, tanpa konsultasi dengan DPR sebagai Perwakilan Rakyat yang mendelegasikan atau menguasakan kepada Negara atas Kekayaan Sumber Daya Alam yang harus dikelola untuk sebesar-besarnya kesejehateraan Rakyat Indonesia    .

Sebagaimana kita lihat diatas,  Pemerintah mengeluarkan PP no.24 thn 2012 yang beri Kewajiban Divestasi 51% namun kemudian oleh Pemerintah disunat dengan PP 77 tahun 2014 menjadi 30% untuk beberapa Kategori  yaitu :

  1. Pemegang IUP yang melakukan sendiri kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian, setelah akhir tahun Ke-5 sejak berproduksi paling sedikit sebagai berikut :
  • Tahun Ke-6 – 20% Tahun ke-10 – 30% , dan Tahun ke-Lima Belas 40% dari jumlah seluruh saham

2.) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi yang melakukan kegiatan penambangan dengan metode penambang bawah Tanah, setelah akhir Tahun ke-5 sejak berproduksi paling sedikit sebagai berikut :

Tahun ke-6 -20%
 Tahun Ke-10 – 25% dan
Tahun Ke-15 – 30% dari seluruh Jumlah saham

3) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi yang melakukan kegiatan Penambangan dengan menggunakan metode bawah tanah dan penambangan terbuka setelah paling sedikit sebagai berikut :

Tahun Ke-6 20%
Tahun ke- 8 – 25%
Tahun ke 10 – 30% dari Jumlah Seluruh Saham

Maka  Jika PT FI diminta untuk  tunduk pada ketentuan dalam PP N0. 77 Tahun 2014, dimana PP ini dikeluarkan tanpa konsultasi dengan DPR berarti  berkuranglah kesempatan Pemegang Saham Nasional  untuk mendapatkan 51 % Dividen PT FI , sehingga Pemegang Saham Nasional  berkurang 21% Dividen yang seharusnya dapat diperoleh Pemegang Saham Nasional Indonesia diatas 30% yang diperlakukan oleh PP No 77 tahun 2014   ( 51% –  30%) = 21%, dimana kesempatan mendapatkan 51% Dividen maupun menjadi Mayoritas Pengendali dari PT FI   yang semula  dapat diperoleh Pemegang Saham Nasional berdasarkan landasan Pasal 24  KK PTFI  30 Desember 1991 dimana  sebelum KK PT FI  ini ditandatangan Pemerintah harus terlebih dahulu konsultasi dgn DPR pada Bulan Desember Tahun 1991…..

Memang Renegosiasi  KK PT FI dilakukan oleh Pemerintah dan Kementerian ESDM,  dengan diperlakukannya UU Minerba No. 4 Tahun 2009, namun jika Renegosiasi KK PT FI ini  “lebih digunakan oleh PT FI untuk mengurangi Kewajiban Divestasi 51% menjadi 30% melalui terindikasi Undang-Undang Minerba No. 4 Tahun 2009 – tidak mengatur ketentuan besarnya Percentage Kewajiban Divestasi hingga mayoritas 51% dalam kurun waktu tertentu (dimana dalam hal PT FI ditentukan paling lambat 20 Tahun setelah Ulang Tahun tandatangan PT FI ) yang dikenakan terhadap  PT PMA Kontraktor Pertambangan, dandiserahkan oleh UU kepada pembuat PP tanpa Konsultasi dengan DPR, sehingga  mengurangi kesempatan bagi Pemegang Saham Indonesia untuk memperoleh 51% dari selruh saham yang dikeluarkan oleh PT FI, Pertanyaan Besar yang muncul adalah :

 Apakah ini tidak sangat merugikan secara Riil Pemegang Saham Nasional karena hilang dan berkurangnya opportunity 21% (51% – 30%) harusnya bisa dapat kesempatan ditawarkan Divestasi 51% dari seluruh saham yang dikeluarkan PTFI ( Pengendali PTFI di RUPS mapun Dewan Komisaris/Dewan Direksi) dan Dividen 51% tinggal 30% akibat kebijakan pembuat Perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah.

Hal ini jelas perlu Dipertanyakan kita bersama?  Ada apa di level tingkat pembuat UU Minerba maupun Peraturan Pemerintah?????

Apakah kekuatan Posisi atau “Leverage” negosiasi kita memang masih lemah seperti Tahun 1967 ?????? Kenapa sangat jelas terindikasi  bahwa dari Surat SS tertanggal 7 Oktober kepada Pimpinan Freeport McMoran seolah-olah akan dilakukan penyesuaian peraturan  agar sesuai dengan keinginan dari PT FI

Memang Level Kekuatan Renegosiasi  antara “national Interest” USA plus korporasi Asing Versus ” National Interest” Negara Indonesia plus Korporasi Pemegang Saham Nasional, akan terlihat Riil dari Hasil Renegosiasi KK PT FI setelah Perjalanan Pengelolaan Tambang di “Ertsberg…Grassberg dari Tahun 1967 Permulaan PT PMA berdasarkan Data Study Geologis Tahun 1936 yg diambil lagi dari Perpustakaan Berdebu di Belanda sewaktu Pendudukan Nazi di Belanda…..oleh Wilson …dari Freeport Sulfur….

Jakarta, 11 Desember 2015 – 12 – 15 – 29  Desember 2015

Agung Supomo Suleiman SH

Peduli dan Pengamat Hukum Pertambangan Umum dan Perminyakan

 

21 November 2014

MENJAGA INDEPENDENSI BUSINESS LAWYER

peta-1Menjaga Independensi Business lawyer memang tidak mudah, karena jelas akan mempengaruhi keadaan cash flow dari Penulis berprofesi  Independensi Business Lawyer. Namun jika Penulis berusaha  mempunyai patokan bahwa Kehidupan didunia  adalah dengan  Nara Sumber Kitab Suci Al Quran, maka Penulis Insya ALLAH yakin  mempunyai Pegangan Tali Hidup yang sangat kuat dan tidak terputus, karena berpedoman pada Janji ALLAH sebagai Dzat Pencipta Kehidupan yang Maha Kekal Maha Hidup Maha Pencipta Kehidupan Dunia dan AKhirat sepanjangan Masa Baik Dunia dan Akhirat.

  • Untuk dapat mengenal Dzat ALLAH yang Maha Kekal ini memang harus melalui proses jatuh bangun dalam kehidupan nyata didunia ini,  dimana Penulis telah dikarunia ALLAH terjun dalam  profesi Hukum Business, yang semula ingin menjadi Diplomat namun pada kenyataan dan fakta hidup telah menggeluti Profesi Hukum Bisnis selama lebih dari 30 tahun lebih. Nah, sebagai manusia yang dipengaruhi dengan pengalaman profesi Business Lawyer, Penulis  harus bersyukur dan tidak berhenti untuk mencari kebenaran yang Kekal dan tidak lapuk digerus jaman, karena moral kebenaran yang bersumber dari ALLAH dari Kitab-2 Suci yang diturunkan ALLAH kepada para para Nabinya akan tetap abadi dan Kekal dan tidak akan berubah sepanjang zaman.

Penulis merasakan bahwa jika kita sudah diberikan ALLAH Taufik hidayah untuk mengenaAGUNG DI MINYAKl ALLAH dengan berpegangan kepada Kitab Suci AL Quran dimana Ketauhidan atau Ke Maha Esaan dari ALLAH yang merupakan dasar Abadi dari ajaran Kitab Suci dari ALLAH, maka  dalam perjalanan kehidupan ini,   kita sabagai hamba ALLAH yang mencari kebenaran yang abadi dari ALLAH, akan   pada suatu saat  Insya ALLAH diberikan Keyakinan yang tidak meragukan lagi untuk Insya ALLAH mengenal dan hanya menggantungkan diri semata-mata kepada ALLAH Yang Maha Esa dan Maha Tunggal ini.  

  • Keyakinan ini harus dibangun dan dirasakan oleh kita sebagai makhluk ciptaan ALLAH  dengan menggunakan Qalbu serta Akal Pikiran kita sesuai  tuntunan dari ALLAH atau Rob  Yang Maha Baik Pengasih Penyayang didalam memberikan Petunjuk Informasi mengenai Ke-Esaan dan Kemaha Tunggalan dari ALLAH Yang Maha Pemberi Petunjuk.

Penulis merasakan terbantu untuk memperoleh keyakinan keimanan ini, setelah melalui proses panjang dari masa kecil hingga masa kerja di wadah dan institusi orabg_agng lain atau perusahaan orang lain, termasuk  membuka wadah sendiri atau Self – Employed,   karena dipaksa oleh keadaan perjalanan hidup untuk mengambil sikap Independensi serta self employed atau bekerja sendiri semenjak bulan Juni 1998, disebabkan Penulis merasa kecewa dan keluar dari suatu perusahaan besar      PT Freeport Indonesia, karena pada saat terjadi  pergantian Boss dalam suatu organisasi, akan senantiasa sama  simptomnya,  dimana  akan senantiasa terjadi perubahan sistem yang berpengaruh pada nasib  masa depan kita termasuk Penulis.

  • Berdasarkan perjalan terjal dari Penulis inilah, pada akhirnya membawa Penulis untuk harus memaksakan diri   mempunyai suatu pegangan hidup yang pasti dan tidak tergoyahkan,  dimana bagi Penulis apalagi dikala umur Penulis telah diizinkan  oleh ALLAH untuk    berada didunia  63 Tahun, dengan stamina phisiknya mulai menurun, sehingga  Penulis  harus meningkatkan keyakinan spiritual keimanan,   guna Insya ALLAH dapat memperoleh ketenangan  bathin dan pikiran maupun kepastian pegangan hidup untuk dapat  survive.

Untuk hal ini, Penulis merasakan sekali bahwa jika Penulis memaksakan diri untuk menjauhkan dari dari larangan ALLAH dan berusaha untuk membaca Kitab Suci Al Quran sebagai  pedoman hidup untuk mendapatkan suatu kepastian yang tidak diragukan lagi, Penulis merasakan bahwa Dzat ALLAH adalah Hak dan merupakan suatu Kepastian yang tidak diragukan dan bahwa Kitab Suci Al Quran adalah Hak dan Benar dan segala Informasi dan Janji dari ALLAH dalam Kitab Suci Al Quran adalah suatu “Kebenaran Mutlak”  yang tidak ada keraguan sama sekali merupakan informasi dan Firman  dan  petunjuk  dari ALLAH Yang Maha Kuasa, Maha Hidup, Maha Kekal. 547130_4018003258398_132607727_n

Penulis merasakan sangat bersyukur untuk diberikan oleh ALLAH Pemahaman ini, dengan harus senantiasa berdoa kepada ALLAH untuk memohon  tetap ditanamkan  keyakinan keimanan  Islam ini dalam Qalbu Penulis, guna kita  Insya ALLAH,   harus memaksakan diri untuk  “rajin dan menyisihkan waktu” untuk peduli dan mau membaca isi dari AL Quran tersebut, untuk dapat memperkuat kejiwaan dan keyakinan keimanan dari Penulis, guna  dapat tetap survive didalam kehidupan dunia yang seringkali terasa banyak sekali kerancuan  dan double standard serta rekat sekali dengan kepentingan Vested Interest sesaat, dan tidak abadi serta tergerus dengan perjalanan kehidupan ini. Demikianlah tulisan dari Penulis ini pada hari Jumat ini

  • Jakarta 21 November 2014

28 Mei 2014

KIAT INDEPEND BUSINESS LAWYER MERDEKA

Yah, untuk menjadi Independen Business Lawyer yang Merdeka, adalah suatu seni dan kiat  sendiri didalam kehidupan manusia yang telah memilih profesi Bisnis Lawyer untuk menggeluti kehidupannya didunia ini. Sudah hampir 16 Tahun semenjak Penulis memutuskan untuk self- employed tanggal 1 Juni 1998  dan terjun bebas menjadi Business Lawyer yang Independ dan self -employed dengan pengertian tidak ada gajian atau Fixed – Income.  Bagi kita yang memberanikan diri  pada satu saat untuk terjun bebas masuk kedunia  “Ketidak Pastian – Uncertainty” didalam mendapatkan Income Bulanan yang tetap, adalah tidak mudah, karena secara jelas dan Nyata,  Income bagi kita tidak ada Lagi kepastian mendapatkan  “Masukan Bulanan”  dari suatu Organisasi atau Perusahaan, namun disisi lain kita bisa menikmati Rasa Merdeka didalam menentukan dan mengendalikan Diri Sendiri tanpa ditentukan oleh kekuasaan orang lain.IMG00209-20120429-1536

  • Sekarang Penulis sudah berumur lebih dari 62 tahun, dimana Wadah Penulis masih Relatif muda berumur hampir 16 Tahun, dengan beberapa kali berganti nama serta berganti Partner, dan kini Karier Penulis lebih bersifat “bersolo Karier” sebagai Business Lawyer yang Merdeka dan Independend yang kadangakala Penulis menggunakan Wadah SACO LAW FIRM, namun ada kalanya juga tenaga ahli sebagai Lawyer pribadi karena memang Lisensi atau Izin yang melekat pada Advokat adalah Pribadi sendiri.

Tidak terasa sudah hampir 16 Tahun semenjak tanggal 1 Juni 1998, Penulis bergelut secara Self-Employed dimana adakalanya ada Proyek dan kadangkala juga belum atau tidak ada Proyek yang digarap. Yang jelas apapun asset, pengalaman yang telah dapat dikumpulkan oleh Penulis, pada masa 16 tahun ini, semuanya adalah merupakan suatu pengalaman yang “sangat menarik dan berharga” untuk mental ketangguhan Penulis, dimana tidak ada sekolah yang mengajarkan melainkan, kita haruslah Berani untuk langsung terjun sendiri ke alam “Keluar Kotak Kejenuhan”  dan melompat keluar untuk terjun bebas menikmati kemerdekaan sebagai Manusia yang lebih memilih untuk keluar dari Kotak Gajian Tetap  dan berani terjun ke “Alam Bebas untuk Merdeka”  Yang Tidak Terikat oleh ketidak Pastian masa Depan guna mencari Karunia dan rejeki yang terbentang Luas di alam Luar Kotak tersebut untuk dapat  menghidupi diri sendiri maupun keluarga,  dengan memohon pertolongan dan Karunia serta Idzin dari ALLAH Yang Maha Kuasa dan Maha Pemberi Rejeki.peta-1

  • Saat ini Penulis sih sudah berumur lebih dari 62 Tahun sehingga teman-teman dari Penulis yang seumur sudah banyak yang menginjak masa Pensiun, sedangkan  Penulis masih diberikan Izin oleh ALLAH untuk mempunyai wadah maupun keahlian sebagai Independend Professional Hukum Bisnis  dimana Penulis berusaha seimbang untuk melaksanakan Profesi ini maupun concern dengan saudara kandung Penulis dengan bersilaturahmi dan mengunjungi mereka serta juga menyediakan waktu untuk membaca Kitab Suci Al Quran sebagai pedoman yang diberikan oleh ALLAH kepada kita umat manusia untuk dikeluarkan dari kegelapan menuju Cahaya Penerangan pedoman cara hidup yang mulai baik didunia dan akhirat. 

Dengan umur senja ini,  Penulis haruslah belajar  bagaimana memanage kesehatan phisik dari Penulis untuk dapat tetap survive, dengan tidak usah terlalu ngoyo melainkan harus seimbang antara mencari rejeki, istirahat, olah raga, pola makan sehat, pola tidur, pola ibadah, berkunjung dan peduli dengan keadaan  saudara kandung ring 1 sesuai dengan pedoman Al Quran dan berusaha untuk menghindarkan diri untuk tidak terjebak dalam alam stress melainkan harus lebih bersyukur atas apa yang telah dicapai oleh Penulis  khususnya untuk berani terjun dialam Bebas Merdeka menentukan Nasib dan Masa Depan sendiri melalui gaya dan cara Pilihan Hidup yang Self – Employed yang hingga hari ini bersyukur dapat tetap Survive. 

Jakarta, 28 Mei 2014 direvisi 27 Juni 2014

 Agung Supomo Suleiman

 

27 Februari 2014

TIDAK ADA MAP ROAD TERUKUR UNTUK REALISASI NILAI TAMBAH EKSPOR ORE

Nampak, dari pengamatan Penulis dengan membaca berita- berita di Media Electronik akhir-akhir ini, ternyata banyak Pengusaha TAMBANG yang mengeluh dengan adanya Larangan Eskpor dari Pemerintah karena menurut mereka belum adanya Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian yang tersedia untuk mengolah  Bahan Mineral Tambang Ore Mentah mereka di dalam Negeri Indonesia,  termasuk keberatan dari Para Bupati /Kepala Daerah Provinsi  karena menurut mereka Pendapatan Asli Daerah (PAD)  mereka menjadi terganggu pemasukannya,  dengan adanya Larangan Ekspor Bahan Baku Mineral MENTAH TANPA DIOLAH tahun 2014.

  • Sebagaimana kita peroleh data dari Warta Minerba pemohon yang mengajukan Permohonanan Rencana Pembangunan Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian adalah sebanyak 185 ( seratus Delapan Puluh Lima) sedangkan yang Prospek yang berpotensi untuk dibangun dalam Tahapan Konstruksi   sebanyak 9 (sembilan) :
     http://www.minerba.esdm.go.id/library/content/file/28935-Publikasi/008f75e938deed453b91c2a3caa236a42013-11-08-20-03-45.pdf

 Terdapat :

  • ·          185  Pengajuan Rencana Pengajuan Rencana Pengolahan dan Pemurnian sebelum Permen ESDM No. 7/2012 dan Sesudah Permen ESDM No. 7/2012:

    Status Smelter

    Jumlah 

     

    Pengolahan & Pemurnian Telah Beroperasi 

     

     

    7

     

    Pengajuan Rencana Pengolahan dan Pemurnian sebelum Permen ESDM No. 7/2012

     

    24

    Pengajuan Rencana Pengolahan dan Pemurnian setelah Permen ESDM No. 7/2012

    154

    TOTAL

    185 

  •  ·         9 ( sembilan) fasilitas pengolahan dan pemurnian yang berpotensi untuk dibangun dengan diagaram sebagai berikut:

1

PT Aneka Tambang, Tbk

Halmahera Timur Buli) Malut

Bijih Nikel Fe

Ni

KONSSTRUKSI

2

.PT Bintang Delapan Mineral

Morowali, Sulteng

Bijih Nikel FeNi

Konstruksi

3.

PT Stargate Pasific Resources

Konawe Utara, Sultra

Bijih Nikel NPI

Konstruksi

4.

PT Putra Mekongga Sejahtera

Kolaka, Sutra

Bijih Nikel NPI

Konstruksi

5.

PT Meratus Jaya Iron Steel

Batu Licin, Kalse

Bijih Besi Pig Iron

Konstruksi

6

PT Indonesia Chemical Alumina

Tayan, Kalbar

Bauksit CGA

Konstruksi

7.

PT Sebuku Iron Lateritic Ore

Kotabaru, Kalsel

Bijih Besi

Konstruksi

8.

PT Kembar Emas Sultra

Konawe Utara, Sultra

Bijih Nikel NPI

Studi Kelayakan

9.

PT Delta Prima Steel

Tanah Laut, Kalsel

Bijih Besi Sponge Iron

Konstruksi

  • Adapun Perusahaan Tambang maupun Asosiasi Tambang Indonesia (IMA)  melalui Pengacara mereka juga mengajukan Uji Materi atas Peraturan Pelaksana yang melarang Ekspor Ore Mentah serta Menteri Keuangan yang mengenakan Beban Bea Keluar yang tinggi  kepada Mahkamah Konstitusi dengan alasan bahwa Ketentuan tersebut bertentangan dengan Kebijakan Pemerintah dalam Kontrak Karya yang tidak mengenakan Beban Keluar Bahan Mentah Mineral dengan Beban Progressif yang tinggi tersebut.

Sebagaimana kita ketahui Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan No.6/PMK.011/2011 No.6 yang dikeluarkan  pada Tahun 2014 yang merupakan Kebijakan dan Ketentuan pengenaan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar Barang Mineral ditentukan bahwa BEA KELUAR PROGRESSIF :PHOTO TAMBANG

    • tarif bea keluar untuk tembaga sebesar 25%,
    • sedangkan untuk komoditas mineral yang lainya hanya sebesar 20%.
    • pada semester pertama 2015 kenaikan bea keluar berlaku untuk tembaga dinaikkan menjadi sebesar 35%  dan
  • di semester kedua 2015 menjadi 40%.
    • untuk komoditas mineral lainnya, pada semester pertama 2015 dinaikkan menjadi 30% dan
    • di semester kedua 2015 sebesar 40%.
  • Kenaikan tarif pun terjadi  Tahun 2016 untuk seluruh komoditas mineral yakni di semester pertama menjadi 50% dan di semester kedua sebesar 60%.

bagi yang mengekspor Bahan Galian yang belum diolah hingga Tahun 2017 sebagai Batas Waktu dibuatnya Peleburan (Pengolahan) dan Pemurnian Bahan Galian Tambang di Wilayah  Tambang Indonesia.

  • Disini kita melihat bahwa banyak Stackholders yang mempunyai kepentingan-kepentingan,  baik (a) Pemerintah Daerah /Bupati/Gubernur yang mengharapkan adanya Jaminan Kesinambungan  Pendapat Asli Daerah  dari Iuran Exkspor  Hasil Ekspor Ore Mentah (Yang Belum Diolah)  tidak tergPENGERUK TAMBANGanggu,                       (b) Perusahaan Tambang yang tidak mempunyai Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian sendiri  yang juga  terganggu Cash-In dari Usaha Tambang Ekspor Bahan Ore Mentahnya yang sudah dilarang untuk diekspor pada tahn 2014, sedangkan (c) Perusahaan Tambang yang mempunyai Kontrak Karya dengan Pemerintah,   mengKlaim  telah dikenakan Bea Keluar Bahan Tambang yang “Lebih Tinggi”  dari Bea Keluar yang tertuang dalam Kontrak Karya yang telah disetujui oleh Pemerintah dan Kontraktor Tambang dan telah dikosultasikan dengan DPR pada saat ditandatangan.

Kita haruslah belajar dari Kebijakan Pemerintah dari Negara Asing mapun kesepakatan dari Para Expertise – Ahli yang memberikan Payung Hukum serta Insentif menarik agar Investor mereka dapat tertarik untuk Membangun Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian di negara wilayah mereka dengan memberikan peluang  “Jaminan” atas “Hak Mendapatkan Produk Tambang” yang diolah di Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian bagi  Pengusaha Hilir untuk mendapatkan Pendanaan baik dari Bursa Saham maupun Pembiayaan Fasiltas Pinjaman  dari Bank.

  • Penulis sewaktu bekerja sebagai In House Legal Counsel di PT Freeport Indonesia, dapat belajar dan sangat mengetahui bahwa Pemilik semula dari Freeport Fx Mac Moran yaitu Mc.Moffet berhasil menggalang dana dari Publik di bursa saham di New York  Stock, dimana Informasi Study Cadangan Gelologis atas Kandungan Tembaga dan Emas dapat dijadikan sumber dapat digalangnya Dana Publik dari Bursa Saham New York Stock Exchange. 

Begitu juga Freeport Fx Mac Moran atau PT Freeport  dapat memperoleh  Fasilitas  Kredit Pinjaman –  Sindication Loan dari “Beberapa Bank Besar” di Luar Negeri, dimana “Jaminan Pengembalian Pembayaran dari Pinjaman tersebut” adalah ” Hak PT Freeport memperoleh Hasil Produk melewati “Point Of Export”, yang telah dilunasi Iuran Export Bahan Kosntrat Tembaga dan Emas tersebut. 

Maka kita dapat ketahui bahwa Prospektus yang dikeluarkan oleh PT Freeport ataupun Fx Mac Moran selaku Emiten,  bagi Para Peminat Pembeli Saham Bursa Saham dapat  menunjukan bahwa pengalangan Dana dari Bursa Saham di Di New York Stock Exchange adalah di”back-up” oleh adanya “Perjanjian Kontrak Karya” yang telah ditanda-tangani oleh PT Freeport dan Pemerintah Indonesia yang telah pula dikonsultasikan dengan DPR,  yang memberikan “Hak Atas Hasil Produk Penambangan”  di “Point Of Export” setelah Iuran Royalti  atau Iuran produksi dari Bahan Tmabang telah dibayar oleh PT Freeport kepada Pemerintah.    

  • Begitu juga sewaktu ada Program Privatization dari Infrastruktur dari PT Freeport seperti Lapangan Terbang di Timika berikut Kapal Terbangnya dan Fasiltas Pelabuhan Khusus serta Tongkang2 nya untuk mengangkut Produk Hasil Tambang Kosentrasi Tembaga dan Emas untuk dibawah keluar Wilayah Indonesia, Pembeli dari Infrastruktur tersebut yaitu PT Airfast untuk Lapangan Terbang serta Pesawat Terbangnya dan P&O DeLoyd untuk membeli FasilItas Pelabuhan Laut serta Beberapa Tongkang tersebut mendapatkan Pinjaman dari Bank di Luar Negeri, dimana Jaminan Pengembalian dari Pinjaman dari Bank adalah adanya :
  • Master Services Agreement antara Pembeli Lapangan terbang dan Pesawat Terbang yaitu PT Airfast  dan PT Freeport sebagai Penjual dari Fasilitas Infrastruktur tersebut  yang akan  menerima Jasa Layanan Pengangkutan Pesawat Terbang dari PT Freeport sehingga ada Jaminan Pemasukan Cash-In dari Jasa Pengangkutan dengan Pesawat Terbang  untuk dapat dijadikan jaminan Pembayaran (Fiducia Account  Receiveables ) maupun Tanah/Gedung Lapangan Terbang ( Jaminan Hak Bangunan) serta  
  • Master Service Agreement antara Pembeli Fasilitas Pelabuhan Kapal dan Tongkang serta beberapa Kapal dan Tongkang yang akan menerima Jasa Layanan Pengangkutan Tongkang  dari PT Freeport yang menjual Fasiltas infrastruktur tersebut untuk dijadikan kepastian adanya Pembayaran (Fiduciary Account Receivable) maupun  Jaminan Hipotik dari Kapal Tongkong serta Jaminan Hak Bangunan Fasiltan Pelabuhan.

Berdasarkan contoh Financing Engineering diatas, maka seharusnya Pembangunan Fasilitas Pengolahan dan  Pemurnian di Hilir oleh Pengusaha Pengolahan dan Pemurnian harus ada semacam Master Service Agreement – dengan Perusahaan Tambang Hulu yang dapat ditunjukan kepada Bursa Saham di Indonesia maupun Bank di Indonesia sebagai “Jaminan adanya Pesanan atau Order Pengolahan dan Pemurnian, sehingga ada Kepastian Jaminan Pemasukan Cash In dari Perusahaan Tambang Hilir yang dapat dijadikan Jaminan Fiducia Account Receivables untuk pembayaran kembali Hutang Pinjaman atau Return Of Investment dari Investasi Para Pembeli Saham di Bursa Saham, dimana Payung Hukumnya adalah Kemudahan dan Dukungan Payung Hukum bagi Pengusaha Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian untuk dapat memperoleh Dana -Modal Pinjaman atau Dana dari Bursa Saham di Indonesia, dimana “Hasil Tambang Ore Mentah yang diolah tersebut “Juga Harus Dapat Dijadikan Jaminan Pengembalian Modal dari Bank” maupun Return Of Investment serta Keuntungan Dividend dari Bursa Saham.

  • Yang Jelas “Jika kita Bicara Mengenai Bahan Tambang di Indonesia”  selama masih di-Gerbang “Point Of  Sale” dan belum dibayar Iuran Royalty atau Iuran Ekspor oleh Perusahaan Penambang, maka  secara Teoritis Hukum Khususnya Pasal 33 (3) Undang-Undang Dasar 45, Bahan Tambang tersebut masih dimiliki oleh Rakyat.

Namun meskipun Kekayaan Alam tersebut adalah  milik Rakyat, kita juga harus dapat melakukan “TEROBOSAN CARA MEMBERDAYAKAN BANGSA” dengan mencari jalan keluar bagaimana ” Kekayaan Alam Riil tersebut”   harus dapat dijadikan “ASSET  atau Modal Awal” yang dapat digunakan  sebagai “Jaminan Hak Memperoleh Nilai Tambah” bagi Pemodal Indonesia baik di Hulu maupun Hilir untuk “dapat memperoleh Dana Awal Pembangunan Fasilitas Pengolahan dan pemurnian”  dan  Pengusaha Hilir harus juga diberikan Insentif selaDSC01031in Dis-insentif  kenaikan Progressif Bea Keluar oleh Pemerintah untuk dapat memberikan Keringanan dan Insentif bagi Pengusaha Hulu maupun Hilir maupun Dana Awal Pemabngunan Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian.

Kalau tidak ada “TEROBOSAN PEMBERDAYAAN“, maka kita hanya akan tetap STAGNASI berkhayal dan mengeluh mengapa Investor Luar baik dalam bidang Perusahaan Tambang Hulu  maupun Hilir   dapat Bersatu Membuat semacam ROAD MAP – Secara Intergrasi dan “TERUKUR”  dengan “Para Ahli Geologis – Reservoir” yang melakukan Study Penilaian Berapa Cadangan Tambang yang TERUKUR dengan membuat semacam “JORC” data “Maping atau Peta Data Cadangan Pertambangan  Yang Disepakati Keakuratan Bench marknya”   dari lintas batas Australia, Afrika Selatan, Canada untuk dapat dijadikan “Jaminan Pengembalian  Modal – Return Of Investment maupun Pengembalian Uang Pinjaman dari Bank,   sehingga harus dipikirkan pembuatan “Road Map Yang Terukur dan Terintegrasi” baik dari  Penambang Hulu maupun Pengusaha Tambang Hilir ( Pengolahan dan Pemurnian) – Yang Butuh Modal dan Dana Awal – serta PAYUNG Hukum yang terorganisasi -dan terintegrasi baik dari Otoritas Jasa Keuangan  (“OJK”), Perbankan Keuangan dan ESDM guna dapat Memberikan Jaminan Nilai Tambah Bagi Rakyat sebagai  pemilik yang dikaruniai ALLAH Bumi yang penuh dengan Kekayan ALAM yang tidak terbaharui … yang mengandalkan kepada Para Penyelengara Negara baik di Eksekutif dan Legislatif   

  • Sekian Tulisan ini dimana Penulis  bersyukur mempunyai pengalamanan Riil  dalam Kegiatan Penambangan dan Perminyakan /Gas sebagai Independend  Business  Lawyer.
  • Agung Supomo Suleiman SH. SACO LAW FIRM 
  • Jakarta 27 Februari 2014

26 Februari 2014

Pilihan Berkarya Professi Lawyer

Jika kita kuliah di Fakultas Hukum, maka kita seringkali bertanya pada saat kita kuliah,   karier dan professi hukum kita akan kita lalui dimana ya setelah aku lulus ?  Hal ini mungkin menjadi pertanyaan kita yang sedang mau kuliah maupun orang tua dari si anak mahasiswa yang sedang atau mau mendaftarkan anaknya Kuliah di Fakultas Hukum tersebut. Untuk memberikan gambaran kepada para mahasiswa fakultas hukum maupun kepada orang tua yang mempunyai anak yang kuliah maupun bermaksud mendaftarkan kuliah di fakultas hukum, gambaran dibawah mungkin dapat membantu memberikan gambar selintas kilas Pilihan Berkarya Professi  Lawyer.pic2

  • Khusus untuk Profesi Independend Business Lawyer sepanjang kita punya keahlian kita bisa melakukan praktek dimana saja,  yang penting kita mempunyai Lisensi PERADI (Persatuan Advokat Indonesia)  untuk beracara di Pengadilan Di Wilayah Yurisdiksi Hukum Indonesia maupun mempunyai Lisensi Konsultan Hukum Pasar Modal yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Pasar Modal guna didaftarkan di Otoritas Jasa Keuangan.

Biasanya setelah lulus Fakultas Hukum, maka mulailah mereka mencari pekerjaan yang biasanya melamar Law Firm untuk menjadi Yunior Lawyer, dimana ada yang magang dahulu sebelum lulus atau jika sudah lulus akan bekerja  di Law Firm atau menjadi In-house Legal Counsel di perusahaan yang membutuhkan Lawyer didalam perusahaannya untuk bertanggung dalam Legalitas semua izin maupun dokumen Korporasi  dari Perusahaan dimana dia melamar pekerjaan. bagian Hukum.

  • Perusahaan maupun tempat bekerja itu bisa berbagai bidang usaha dan  beraneka ragam mulai dari Perusahaan Property, Bank, Perusahaan Leasing, Multi Finance, Perusahaan Produk Makanan, Kosmetik, bisa juga di Perusahaan Perkebunan atau farmasi maupun di Perusahaan Minyak /Gas, Perusahaan Tambang batu Bara maupun Perusahaan Kapal Laut, Kapal terbang, Lembaga atau LSM  yang peduli dengan Lingkungan Hidup atau instansi Pemerintah mulai dari Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan Laut atau Udara,  Telekomunikasi, maupun perusahaan Swasta atau BUMN sesuai dengan rejeki dan nasib serta rejeki  dari si pelamar lulusan Fakultas Hukum tersebut.

Jika si Lawyer tersebut sudah mempunyai pengalaman kerja berkarier di Perusahaan atau Instansi diatas, maka tahapan keduannya biasanya  dia sudah mulai memlih bidang hukum apa yang dia ingin geluti, atau kalau Lawyer sekarang mereka berkeinginan dan berusaha untuk mendapatkan S 2, dan berusaha untuk mencari bea siswa dari  pemberi Bea Siswa atau Scholarship di  internet.

  • Cakupan dari Professi Lawyer itu sangat luas dan banyak, sehingga kemungkinan yang bersangkutan mulai memilih bidang hukum apa yang dia sukai dan minati. Tahapan stress atau pencarian jati diri dari si Pekerja Profesi hukum tersebut juga mulai muncul yang juga dikaitkan dengan besaran gajih atau bayaran serta fasiltas apa yang diperoleh di perusahaan dimana si profesi Lawyer tersebut kehendaki atau inginkan.

Jika orang yang mempunyai pengalaman sebagai lawyer tersebut berkeinginan untuk lebih bebas dan merdeka atas waktu kerja, maka ada sautu saat dimana dia akan bersama-sama dengan beberapa temannya   ngobyek mencari Klien yang membutuhkan nasehat atau jasa hukum misalnya membuat dokumen Perjanjian, melakukan pemeriksaan dokumen hukum, legal due diligence maupun legalitas dari dokumen serta izin yang dibutuhkan oleh perusahaan dimana dia bekerja.

Begitulah untuk Penulis sendiri mempunyai pengalaman perjalanan yang juga Penulis rasakan unik didalam meniti karier dalam profesi Bidang Hukum ini.

Dalam perjalanan selama 15,5 Tahun sebagai Independend Business Lawyer terhitung bulan Juni Tahun 1998, Penulis bispeta-1a merasakan bahwa kita sebagai Independend Business Lawyer yang diberikan ALLAH suatu kesempatan berpengalaman dalam Praktek Hukum dapat mempunyai beberapa pilihan kesempatan untuk bisa berkarya, jika kita sudah mempunyai pengalaman yaitu menjadi  :

  1. Pembicara di Kursus atau Seminar ( jika kita senang Bicara – mempunyai Passion untuk Share Pengalaman serta aspek Business Hukum),
  2.  Tenaga Ahli Hukum dalam suatu PT Konsultasi misalnya  yang bergerak  baik di Bidang Konstruksi, maupun Perminyakan,Gas/Pertambangan.
  3.  Pengacara/Advokat  untuk membela Klien di Pengadilan, Arbitrasi maupun
  4. Konsultan Hukum – Non Litigasi
  5. Menjadi membuka dan mendirikan Kantor Hukum sendiri atau bersama dengan Partner /Rekanan/Sekutu sesama lawyer yang mempunyai Lisensi PERADI.
  6. Menulis Artikel Business Hukum
  7. Membuka Blog   sendiri dan menulis segala macam aspek Hukum baik pengalaman Pribadi sebagai Independend Business Lawyer maupun materi Aspek Hukum yang kita kuasai berdasarkan pengalaman kiDSC00719ta berprakek sebagai Professi Business Lawyer.

Penulis bersyukur dengan izin ALLAH beserta kemauan pilihan Penulis sendiri  telah merasakan ke delapan Butir Pilihan tersebut diatas, dimana sebelumnya Penulis juga pernah menjadi :

Pegawai – dengan Fixed Income selama : 

  • 5 (Lima) Tahun di Kantor Hukum Adnan Buyung Nasution & Associates (Nasution,Lubis,Hadipurtanto) ( tahun 1979 hingga 1984).
  • 5 ( Lima)  Tahun  sebagai Inhouse-Legal Counsel di Perusahaan Minyak/ Gas Huffco Indonesia ( kini Vico Indonesia) (Tahun 1985 – 1990).
  • 5 (Lima ) Tahun sebagai In-House Counsel di PT Freeport Indonesia (Tahun 1993- 1998)

Membuka Kantor Hukum Sendiri : Suleiman & Rekan ( Tahun 1991) ( Self Employed) yang kemudian

pada Tahun 1991 – 1993  bersama dengan Widyawan bersama-sama membuka Kantor Hukum : Agung Suleiman &  Widyawan, dimana 3 (Tiga) Bulan setelah tahun 1991, Almarhum Husein Wiriadinata mengirim Fax ke kantor kami dan meminta Kantor Agung Suleiman &  Widyawan untuk merger dan bergabung dengan Kantor Hukum Delma Juzar & Wiriadinata, dengan Komposisi Share 60% Almarhum Husein Wiriadinata, Widyawan 20% dan Penulis Agung S.Suleiman 20%;

Sewaktu Law Firm Penulis “Agung Suleiman &  Widyawan, “telah merger dan bergabung” dengan  Kantor Delma Juzar & Wiriadinata,  ternyata Nama kantor hasil merger adalah menjadi nama “Kantor Law Office Wiriadinata & Widyawan” dimana nama Kantor Penulis sebagai Partner yaitu  Agung Suleiman tidak muncul dengan alasan dari Almarhum Husein Wiriadinata yang menyatakan bahwa Lawyer Asing dari 5 Law Firm Australia di 5 Kota di Australia menyatakan  Nama Penulis “tidak Saleable”, sehingga Penulis pada tahun 1993 memutuskan untuk mundur saja sebagai  Partner dan bergabung menjadi In-House Legal Counsel di PT Freeport Indonesia .

Begitulah pengalaman dari Penulis dalam perjalanan hidup sebagai Business lawyer dimana pada  Bulan Juni Tahun 1998, Penulis keluar dari PT Freeport dan membuka wadah Kantor Hukum yang semula bernama Suleiman & Co dan kemudian beberapa kali berubah nama dan ganti Partner sehingga kini setelah 15,5 Tahun semenjak Bulan Juni Tahun 1998 bernama Suleiman Agung & Co ( SACO Law Firm)   

  Nah, sungguh menarik bagi kita yang bergelar dan berpendidikan Hukum di Fakultas Hukum, dimana tentunya masing-masing Lawyer mempunyai pengalaman dan pilihan berbeda dengan keunikan masing-masing serta didasarkan kepada kesenangan serta passion dari masing-masing Lawyer apakah memilih Professi Business Lawyer ataukah menjadi pengamat, Penulis, Dosen, Tenaga Ahli Hukum, ataukah memilih menjadi Ahli Hukum Lingkungan, ataukah Hukum Penerbangan, Hukum Pidana, Hukum Perburuhan, Hak Azazi Manusia, Hukum IT atau apapun Karya dan Pilihan professi yang dia mau geluti jika telah Kuliah di Fakultas Hukum dan hendak berkarya didalam kehidupannya masing-masing.

  • Hal ini semua kembali kepada diri kita masing-masing baik itu berdasarkan pilihan hidup, sifat karakteristik dari kita masing-masing apakah memilih ber Avonturir ataukah senang dalam organisasi yang mampan dan meniti Karier tergantung pada diri kita masing-masing serta “setelah dengan sungDSC01031guh-sungguh  berusaha dengan keras dengan berbagai jatuh bangun pengalaman  dengan meminta pertolongan ALLAH, maka Penulis merasakan dalam perjalanan Hidup yang telah dengan Izin ALLAH  mencapai 62 Tahun, terdapat adanya  “Ruang Takdir”  yaitu “Kadar atau Takaran Rejeki” yang dijatahkan kepada kita masing-masing manusia oleh ALLAH YANG MAHA PENCIPTA KEHIDUPAN  dan KEMATIAN  serta Bumi dan Langit beserta segala sesuatu yang ada diantara keduanya yang juga merupakan tantangan dan Ujian serta Cobaan dimana kita diminta oleh SANGA MAHA PENCIPTA dalam Kitab Sucinya termasuk Kitab Suci Al Quran untuk beriman, beramal saleh dengan perbuatan nyata dan bertaqwa serta sabar dan saling nasehat-menasehati dengan kebenaran agar kita mendapatkan berkah dan petunjuk ALLAH dalam mengarungi kehidupan kita baik didunia maupun di Akhirat .
  • Jakarta, 26 Februari 2014
  • Agung Supomo Suleiman
  • BLOG AGUNGSS EXPERIMENTAL 

11 Februari 2014

ASPEK HUKUM KONTRAK KARYA TERKAIT KEWAJIBAN PENGOLAHAN PEMURNIAN MINERAL

Penulis telah menulis  NUANSA YANG MELINGKUPI KONTRAK KARYA PERTAMBANGAN BERBEDA JAUH TAHUN 2014 DAN TAHUN 1967 di Indonesiayaitu 44 Tahun semenjak Penaman Modal Asing pertama kali di Undang Masuk ke Indonesiasudah jauh berbeda, dimana menurut Penulis PT Freeport  Indonesia secara Hukum Kontraktual adalah “TERIKAT” dan  sudah selayaknya “Patuh dan Menghormati” Kebijaksaan Pemerintah RI terkait Pengolahan PRODUK HASIL GALIAN TEMBAGA  dalam Negeri, sesuai dengan ketentuan dan kondisi yang telah disepakati baik oleh Pemerintah dan PT Freeport Indonesia dalam Kontrak Karya tertanggal 30 Desember 1991 khususnya  Pasal 10 Ayat 5 yang menentukan bahwa

  • Perusahaan (dalam hal ini PT Freeport Indonesia) menyadari Kebjaksanaan Pemerintah untuk mendorong pengolahan di dalam negeri semua kekayaan alamnya menjadi produk akhir apabila layak.

  • bg_agPerusahaan juga menyadari  keinginan Pemerintah agar Fasiltas Peleburan (Pengolahan)  dan Pemurnian Tembaga didirikan di Indonesia dan setuju bahwa Perusahaan akan menyediakan Konsentrat Tembaga yang dihasilkan dari Wilayah Kontrak untuk Fasiltas Peleburan (Pengolahan)  dan Pemurnian yang didirikan di Indonesia tersebut dengan ketentuan dibawah ini 

Selama suatu Jangka Waktu dimana fasilitas-fasilitas peleburan dan pemurnian untuk suatu produk tambang dari Perusahaan belum dibangun di Indonesia oleh atau atas nama Perusahaan, atau setiap subsidiari yang seluruhnya dimiliki Perusahaan, akan tetapi sudah dibangun di Indonesia oleh Badan lain, Perusahaan ( PT Freeport Indonesia “HARUS” apabila “diminta oleh Pemerintah” menjual produk-produk Tambang tersebut kepada Badan Lain dimaksud dengan :

  • “Harga dan Kondisi” yang tidak kurang menguntungkan bagi badan tersebut dibanding yang dapat diperoleh Perusahaan dari pembeli-pembeli lain

  • untuk jumlah dan mutu yang sama dan

  • pada waktu yang sama

  • serta tempat dan waktu penyerahan yang sama,

  • dengan ketentuan bahwa kondisi kontrak masing-masing dan kondisi-kondisi yang diberikan oleh Perusahaan kepada Badan Lain tersebut tidak akan kurang menguntungkan bagi Perusahaan.

IMG00209-20120429-1536Lebih Lanjut juga ada ketentuan bahwa Apabila dalam waktu 5(lima) tahun sejak ditandatanganinya Persetujuan (Kontrak Karya) ini, Fasilitas Peleburan (Pengolahan)  dan Pemurnian Tembaga yang berlokasi di Indonesia “Belum Dibangun” atau tidak dalam proses untuk dibangun oleh Badan Lain,

–> maka, tunduk kepada penilaian bersama oleh Pemerintah dan Perusahaan atas kelayakan ekonomi suatu Pabrik Peleburan dan Pemurnian,

Perusahaan”HARUS” melakukan atau menyebabkan dilakukannya pendirian Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Tembaga di Indonesia sesuai dengan Kebijaksanaan Pemerintah. Lubang Ngangan Juga PT Freeport Indonesia

  • Berdasarkan ketentuan diatas dalam Perjanjian Kontrak Karya  yang telah ditandatangani dan disetujui bersama oleh  kedua belah pihak yaitu PT Freeport Indonesia dan Pemerintah RI mengenai Pembangunan Peleburan (Pengolahan) dan Pemurnian Tembaga tersebut diatas,  maka PT Freeport Indonesia menuru Penulis secara Hukum Kontraktual adalah “SANGAT MENGETAHUI” adanya kebijaksanaan PEMERINTAH yang menghendaki agar :
  • Dibangunnya Fasilitas Peleburan (Pengolahan) dan Pemurnian atas Produk Bahan Galian Tambang di Indonesia, maupun

  • keharusan PT Freeport  Indonesia untuk menjual Hasil Bahan Galian yang ditambang dari Wilayah Tambang di Irian Barat atau Papua sesuai dengan Batas Wilayah yang tersebut dalam Kontrak Karya diatas, sesuai dengan permintaan dari Pemerintah.

Dengan demikian terkait dengan Opini dari Hikmanto Juwana di Koran Kompas hari Sabtu tanggal 8 Februari 2014 dibagian Opini halaman 7 dengan Judul Freeport dan Newmont, yang di dunia Maya internet juga dapat kita temukan pada Blog FREEPORT DAN NEWMONT (HIKMANTO YUWANA) GURU BESAR UI dimana terindikasi bahwa  CEO Freeport -McMoran Copper & Gold. Inc. Richard C.Adkerson telah terbang dari New York ke Jakarta menemui sejumlah Menteri terkait kebijakan Bea Keluar yang dikenakan Pemerintah RI melalui Permenkeu No. 6/ PMK.011/2014 (“PMK 6”), dimana Freeport maupun Newmont menyatakan keberatan dengan dikenakan Bea Keluar oleh Pemerintah yang tinggi apabila pengolahan belum sampai ketingkat yang diharapkan dengan ancaman akan membawa Pemerintah ke Arbitrasi Internasional, menurut hemat Penulis Rasa Keberatan dari Freeport  atas Kebijaksanaan Perintah RI – Menteri Keuangan PMK 6 ,  perlu kita amati dari Aspek Hukum Kontrak Karya terkait kewajiban Pengolahan dan Pemurnian Mineral Dalam Negeri mengingat secara Hukum Perjanjian,  PT Freeport Indonesia,  sesuai dengan Ketentuan Pasal 10 ayat 5 dari Kontrak Karya tersebut diatas,  telah setuju dan terikat untuk :

a) Membuat Fasiltas Peleburan (Pengolahan) dan Pemurnian atas Bahan Galian Tambang Tembaga di wilayah Indonesia, maupun

b) Keharusan PT Freeport Indonesia atas permintaan Pemerintah untuk menjual Bahan Galian Tambang Tembaga tersebut kepada Badan yang membuat Peleburan(Pengolahan) dan Pemurnian tersebut. 

IMG_1588Selanjutnya sesuai dengan pengamatan Penulis,  pada Pasal 11 Ayat 2 dari Perjanjian Kontrak Karya antara      PT Freeport Indonesian  dan Pemerintah Indonesia tanggal 30 Desember tahun 1991 tersebut diatas, PT Freeport Indonesia juga telah menyetujui  dan terikat pada  ketentuan bahwa:

  • “Pemerintah mempunyai hak atas dasar yang berlaku umum dan tidak mendiskriminasi terhadap Perusahaan(PT Freeport Indonesia Company) untuk “Melarang Penjualan atau Ekspor mineral-mineral atau Produk apabila penjualan atau ekspor tersebut akan “Bertentangan  dengan kewajiban-kewajiban International dari Pemerintah atau menurut pertimbangan politik luar negeri akan mempengaruhi “kepentingan Nasional Indonesia” .

  • Penulis juga mengetahui sewaktu Penulis bekerja sebagai Inhouse di PT Freeport Indonesia, bahwa PT Freeport Indonesia melalui affiliasinya yaitu  PT Smelting, Gresik Smelter telah membuat Fasilitas Peleburan (Pengolahan) atau Smelter di Surabaya, namun Penulis maupun kita masih perlu mengamati  lebih lanjut berapa bagian dari Hasil Produk Tambang Galian PT Freeport Indonesia yang dilebur atau diolah di PT Smelting, Gresik Smelter di Surabaya tersebut dan berapa bagian dari Bahan Galian tambang dari PT Freeport Indonesia yang diolah diluar Wilayah  Indonesia, mengingat pertanyaan mendasar “Mengapa Freeport keberatan dengan ketentuan PMK 6 diatas sebagaimana diindikasikan dalam Opini Hikmanto Yuwana  tersebut diatas.

  • Dari data Internet websitenya PT Smelting, Gresik Smelter Penulis mendapatkan data sebagai Berikut:
  • berikut ini dari Website PT Smelting, Gresik Smelter :

  • QUOTE – BAGIAN Yang Di Cut Paste dari Website :

    http://www.mmc.co.jp/sren/Gresik.htm

     

    Description: http://www.mmc.co.jp/sren/return.gifReturn to Menu

    P.T. SMELTING, GRESIK SMELTER

PT Smelting (PTS)’s Gresik Copper Smelter and Refinery is located 30 kilometers north of the city of Surabaya, East Java major port.  PTS equity partners are Mitsubishi Materials with 60.5%, PT. Freeport Indonesia with 25%, Mitsubishi Corporation with 9.5%, and Nippon Mining and Metals Co. Ltd. with 5.0%.

The entire smelter feedstock comes by ship from Freeport Grasberg mine on West Papua, some 2,600 kilometers to the East.

The smelter is adjacent to Petrokimia Gresik, a government owned fertilizer company, which utilizes all of the smelter sulfuric acid.

This was a prime reason for selecting the Gresik location. 

UNQUOTE – Selesai Bagian yang di Cut Paste dari Website  PT Smelting Gresik,Smelter

Berdasarkan data diatas terindikasi bahwa PT Freeport Indonesia melalui Affiliasinya PT Smelting,  Gresik Smelter

dimana PT Freeport Indonesia memiliki Saham sebesar  25% di  perusahaan PT Smelting,  Gresik Smelter telah membuat Fasilitas Pengolahan ( Smelter) sebagaimana terurai dari Data Website diatas.

Bahwa  Pemerintah pada Tahun 2014 ini, telah  membuat Kebijaksanaan dan Ketentuan melalui

  • Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2014 yang mengadakan perubahan atas Ketentuan Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan batubara, diubah antara Pasal 112B dan Pasal 113 disisipkan 1(satu) Pasal yakni Pasal 112C sehingga 

  • Intisarinya KEWAJIBAN Pengolahan dan Pemurnian Dalam Negeri  :

  • terkait Kontrak Karya

  • angka 1) Pemegang Kontrak Karya sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 170 Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara wajib melakukan permurnian hasil pertambangan didalam Negeri.

  • angka 3) Pemegang Kontrak Karya sebagaimana dimaksud dalam angka 1 diatas  yang melakukan kegiatan pemurnian dapat melakukan penjualan ke luar negeri dalam Jumlah tertentu.

  • Ketentuan Lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Pengolahan dan Pemurnian serta Batasan Minimum Pengolahan dan Pemurnian diatur dengan Peraturan Menteri.
  • melalui PMK 6 Kebijaksanaan dan Ketentuan pengenaan Bea Keluar yang tinggi bagi yang mengekspor Bahan Galian yang belum diolah hingga Tahun 2017 sebagai Batas Waktu dibuatnya Peleburan(Pengolahan) dan Pemurnian Bahan Galian Tambang di Wilayah  Tambang Indonesia

  • merupakan Kebijaksanaan Pemerintah untuk  “Kepentingan Nasional”  dalam rangka menjamin terciptanya Kepastian Hukum didalam memberikan “Nilai Tambah” atas Hasil Tambang kepada Kesejateraan Masyarakat Indonesia  sebagai amanah pelaksanaan Pasal 33 (3) Undang-Undang Dasar 1945. 

  • Maka sudah Saatnya PEMERINTAH Indonesia Benar-benar Harus Mempunyai Kemauan Politik dan Landasan PAYUNG Hukum yang kuat untuk membuat Landasan Payung yang jelas dalam mempertahankan Kebijasanaan yang telah dibuat tersebut,  guna dapat lebih memberikan “Kepastian Pemberian Jaminan kesejahteraan kepada Masyarakat Indonesia”  yang berjumlah 240 Juta,  sesuai dengan Pasal 33 (3) Undang-Undang Dasar Indonesia, karena memang “KEDUDUDUKAN DAN KEKUATAN PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA beserta semua Profesional AHlinya dalam Bidang Pertambangan serta Pengusaha Indonesia dalam Pertambangan Di Indonesia  kesiapannya sudah  “Jauh Berbeda dengan keadaan pada Tahun 1967 atau 44 Tahun yang lalu, meskipun tentunya ada aspek external  terkait keuangan Global maupun Domestik .

  • Sebagaimana kita ketahui PT Freeport maupun Perusahaan Tambang Asing, senantiasa akan mendalilkan bahwa “Kontrak Karya” yang telah ditandatangani Pemerintah melalui Menteri Pertambangan dan Energi, dan telah dikonsultasikan  dengan DPR atau MPR, akan berusaha mendalilkan bahwa Kontrak Karya berlaku Lex Spesialis Derogat Lex Generalis  terhadap Peraturan Pemerintah  No. 1 Tahun 1914 maupun PMK 6 tersebut  atau Kontrak Karya adalah Peraturan Khusus yang Mengesampingkan Peraturan Umum. 

  • Penulis mengetahui bahwa sewaktu Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1994 mengenai ketentuan umum adanya Pelonggaran Kewajiban Divestasi – Pemegang Saham Asing  dimana  Pemegang Asing diperusahaan umum akan tetap dapat mempertahankan Mayoritas 95% Saham dan yang diwajibkan di- Divestasi hanyalah 5% saja menjadi Pemegang Saham Nasional atau Lokal, maka PT Freeport Indonesia Company berkeinginan untuk menikmati perlonggaran Divestasi tersebut.

  • Kita mengetahui bahwa dalam Kontrak Karya PT Freeport Indonesia Company dan Pemerintah Indonesia tertanggal 30 Desember 1991,  pada Pasal 24  ayat 2 butir b …

    • ditentukan Perusahaan “diharuskan” menjual atau berusaha menjual pada penawaran umum di Bursa Effek Jakarta, atau  dengan cara lain kepada Pihak Nasional Indonesia dengan saham-saham yang cukup untuk jumlah yaitu 51% (lima puluh satu persen) dari modal saham Perusahaan yang diterbitkan, tidak lebih lambat dari ulang tahun ke 20(duapuluh) tanggal ditandatanganinya Persetujuan (Perjanjian Kontrak Karya ini), sampai mencapai yang dikendekai oleh Pemerintah sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku …..

    Oleh karenanya kita melihat bahwa sesuai ketentuan Divestasi diatas maka 20 Tahun setelah 30 Desember 1991 yaitu 30 Desember 2006 – Saham Pemodal Asing Harus  ter- divestasi  menjadi 49% dari seluruh saham yang diterbitkan oleh PT Freeport Indonesia Company dan Pemegang Shama Nasional menjadi 51% dari seluruh saham yang diterbitkan PT Freeport Indonesia Company; 

Terkait dengan hal ini  PT Freeport  Indonesia Company berusaha untuk dapat menikmati ketentuan Pelonggaran Divestasi yang diberikan di Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1994 tersebut, dengan demikian PT Freeport Indonesia Company pada saat itu, mencoba mengusulkan agar konsep Lex Spesilais Derogat Lex Generalis “tidak diperlakukan” terhadap Kontrak Karya  PT Freeport, disebabkan PT Freeport ingin menikmati Kelonggaran Kewajiban Diverstasi yuang diberikan oleh Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1994. 

Berdasarkan uraian Analisa Hukum diatas dimana Penulis menggunakan isi ketentuan Dasar Hukum Kontrak Karya yang memang telah disetujui dan ditandatangani oleh PT Freeport Indonesia maupun Pemerintah RI, maka Penulis dapat memahami  Opini dari Hikmanto Yuwana sebagaimana dimuat dalam Harian Kompas, hari Sabtu tanggal 8 Februari 2014 – Bagian Opini judul Freeport dan Newmont – halaman 7  maupun yang tertuang dalam Blog FREEPORT DAN NEWMONT(HIKMANTO YUWANA) GURU BESAR UI 

namun dengan Catatan Penulis bahwa nampaknya  PT Freeport Indonesia melalui Affiliasinya PT Smelting, Gresik Smelter telah melaksanakan kewajiban Pembuatan Fasilitas Pengolahan Bahan Galian dari Grasberg  di Papua, namun kemungkinan tujuannnya adalah lebih untuk memenuhi kebutuhan Hasil Olahan kepada Petrokimia Gresik, suatu Perusahaan Fertilizer dari Pemerintah yang menggunakan semua smelter sulfuric acid sebagaimana terurai diatas.

Adapun yang perlu kita amati apakah Perusahaan Smelter yang 25% sahamnya dimiliki oleh PT Freeport Indonesia adalah dalam rangka Pelaksanaan PT Freeport untuk membangun Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Konsentrat Tembaga sebagaimana disepakati oleh PT Freeport Indonesia dan Pemerintah RI dalam Pasal 10 Ayat 5 dari Kontrak Karya diatas; 

Kalau ketentuan Kebijakan dari Peraturan Menteri Keuangan No. 6 tersebut diatas, nampaknya adalah  pengenaan Bea Keluar lebih tinggi atau Progresif sampai 2017 yang dimaksudkan oleh Pemerintah atau Menteri Keuangan untuk memberikan “Semacam Tekanan” kepada Investor Tambang untuk mempercepat pembuatan Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian atas Bahan Tambang yang ditentukan Batasannya Minumum wajib diolah dan dimurnikan didalam Negeri. 

Demikian tulisan  Penulis AGUNG DI MINYAK

Jakarta, 10 Februari 2014  direvisi 11 Februari 2014 direvisi 6 Juli 2014

Agung Supomo Suleiman

 SACO LAW FIRM Suleiman Agung & Co) 

8 Februari 2014

NUANSA YANG MELINGKUPI KONTRAK KARYA PERTAMBANGAN BERBEDA JAUH TAHUN 2014 DAN TAHUN 1967 di Indonesia

NUANSA YANG MELINGKUPI KONTRAK KARYA PERTAMBANGAN BERBEDA JAUH TAHUN 2014 DAN TAHUN 1967 di Indonesia yaitu 44 Tahun semenjak Penaman Modal Asing pertama kali di Undang Masuk ke Indonesia sudah jauh berbeda.

  • Pemerintah Indonesia harus lebih cakap didalam menyikapi tanggapan atau reaksi dari Investor Asing terkait  Kebijakan Pemerintah untuk “dapat lebih memperoleh keuntungan dan manfaat dari Nilai Tambah Bahan Galian yang di Explorasi, Exploitasi, Produksi maupun boleh dibawa keluar dari Batas Wilayah Teritory Indonesia; 

Keadaan Perekonomian di Indonesia sudah “Tidak dalam keadaan kesulitan ekonomi dan keuangan apalagi Kebangkrutan” seperti yang dialami bangsa Indonesia 44 Tahun Yang Lalu yaitu tahun 1967, dimana Kontrak Karya Pertambangan Pertama dibuat dan ditandatangani antara Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Pertambangan RI dan  Freeport Indonesia, Incorporated  pada tanggal 7 April 1967, dimana disebutkan bahwa semua Kekayaan Mineral (all mineral Resources) yang terletak di Wilayah Teritory Irian Barat adalah merupakan bagian dari Wilayah Republik Indonesia dan semua Mineral Resources adalah asset nasional dibawah Kontrol Pemerintah Indonesia.Undang-Undang Penaman Modal No.1/Tahun 1967  dimana Undang-undang Penanaman Modal ini lahir dari Amanah Putusan MPRS tahun 1996 No.XXIII/MPRS/1996 terkait dengan dibutuhkannya untuk segera dikeluarkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing pada saat itu,  mengingat keadaan krisis ekonomi  malah mendekati kebangkrutan sebagaiman tertera dalam isi Putusan MPRS tahun 1996 No.XXIII/MPRS /1996, dimana disebutkan bahwa “Modal Dalam Negeri masih terbatas” sehingga sangat mendesak untuk dibuatkan Payung Hukum Undang Undang Penaman Modal Asing yang melahirkan Undang-Undang Penaman Modal No.1/Tahun 1967 tersebut;

  • Disebutkan dalam Contract Of Work tersebut dalam  bagian Witnessethnya bahwa :

Erstberg telah diexplore, dipetakan dan sampled oleh Freeport Sulfur Company pada tahAGUNGSS AT MINING SITEun 1960 sesuai dengan Izin Explorasi yang telah diberikan  Pemerintah Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bahwa Republic Indonesia : desires to advance the economic development of the people of the Territory, and to that end desires to encourage and promote the further exploration of the Ertsberg, and, if, an ore deposit of commercial grade and quantity to exist there, to take all appropriate measures, consistent with the needs of the people of the Territory and the requirements of the Republic of Indonesia, to facilitate the development of such ore deposit and the operation of a mining enterprise in connection therewith.

  • Disebutkan juga bahwa FI has or has access to the information, knowledge, technical ability and resources to undertake such further exploration development and operation and is ready, willing and able to do so on sesuai dengan ketentuan yang akan disebut dalam Perjanjian COW ini.

Disebabkan Freeport Sulfur Company telah menyelesaikan investigasi awal dari Erstberg, maka FI akan melakukan program explorasi, development, construction dan operasi yang dibagi dalam 3 Tahapan yaitu Periode Explorasi, Periode Konstruksi dan Periode Operasi. Juga disebutkan dalam pertimbangan bagian depan Witnesseth dalam Perjanjian COW,  bahwa Pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1967 tertanggal January 10,1967 terkait dengan Penaman Modal Asing dan Perjanjian COW ini dilakukan sesuai dengan Undang-Undang tersebut.

  • Kita mengetahui bahwa Undang  Undang No 1 Tahun 1967 dikeluarkan sebagai implementasi dari salah satu Butir di Ketetapan MPRS tahun 1996 No.XXIII/MPRS/1996 terkait dengan dibutuhkannya untuk segera dikeluarkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing pada saat itu,  mengingat “keadaan krisis ekonomi  pada tahun 1967 malah mendekati kebangkrutan sebagaiman tertera dalam isi Putusan MPRS tahun 1996 No.XXIII/MPRS /1996, dimana disebutkan bahwa “Modal Dalam Negeri masih terbatas” sehingga sangat mendesak untuk dibuatkan Payung Hukum Undang Undang Penaman Modal Asing yang melahirkan Undang-Undang Penaman Modal No.1/Tahun 1967 tersebut;    

Begitulah suasana dan NUANSA dan pertimbangan dibuat dan ditandatanganinya Kontrak Karya Generasi pertama tersebut di Indonesia tahun 1967.

Kini sudah banyak Para Ahli Indonesia dalam Managemen, Reservoir Engineering, Geologis Indonesia, Teknik Pertambangan, Perbankan, Keuangan, Ahli Hukum, Lingkungan, Asuransi, Logistik, Pajak dibidang Pertambangan Umum termasuk “Penanaman Modal Dalam Negeri sudah tidak lagi terbatas” khususnya untuk melanjutkan Amanah Pasal 33 ( 3) dari Undang -Undang Dasar 1945 untuk mensejahterakan Rakyat Indonesia dimana  Pemerintah atas nama Negara selaku penerima Kuasa Pertambangan Umum  melakukan Kegiatan Pertambangan Umum di Wilayah Teritory Pertambangan di Indonesia dengan mengadakan Perjanjian Kontrak Karya dengan Para Investor Tambang baik Asing maupun Dalam Negeri.  IMBung Karno Sihanok

Maka dengan  telah dikeluarkannya  ketentuan  Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2014 yang “kewajiban Pemegang Kontrak Karya  untuk melakukan Pemurnian Dalam Negeri” dimana Pemegang Kontrak Karya yang melakukan kegiatan penambangan mineral logam dan telah melakukan pemurnian dapat melakukan Penjualan ke Luar Negeri dalam Jumlah tertentu dimana ketentuan Batasan Minimum Penglohan dan Pemurnian akan diatur dengan Peraturan Menteri,

Kebikan ini merupakan langkah yang tepat dari Pemerintah, dan menunjukkan “Kekuatan dan Kemauan Politik Pemerintah” untuk mewjajibkan Investor Asing untuk membuat Pengelohan atas Bahan Galian di Wilayah Indonesia, sehingga dilarang bagi Pelaku Tambang untuk Langsung Mengekspor Bahan Galian Tambang dalam keadaan Belum Diolah di Indonesia untuk batasan tertentu yang akan ditentukan oleh Peraturan Menteri ESDM.

  • Menurut Pengamatan Penulis sebenarnya Investor Asing didalam Kontrak Karya “sudah sangat mengetahui” bahwa Pemerintah  menghendaki “pada suatu saat”   Investor Pertambangan diwajibkan untuk membuat “Smelter” atau “Tempat pengolahan Bahan Galian Tambang untuk dilakukan di  Indonesia”,  sehingga “bukanlah” merupakan suatu Hal Yang Mengagetkan Investor Asing jika pada saat ini Pemerintah Mengeluarkan “Peraturan dan  Kebijakan” untuk Memaksa Investor Tambang maupun Investor yang memang Ahli dalam melakukan Pengolahan Bahan Galian   untuk Mengolah BAHAN GALIAN tersebut guna dapat memberikan “Nilai Tambah” dari Hasil Bahan Galian dilakukan di Indonesia oleh Para Investor Tambang maupun Investor Pengolahan Tambang,   demi memberikan Nilai Tambah kepada Kesejahteraan Rakyat Indonesia  sesuai dengan amanah dari ketentuan Pasal 33 (3) Undang-undang Dasar 1945.
  • Dalam Pasal 10 ayat 5 Periode Operasi dari Kontrak Karya yang ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia dan PT Freeport Indonesia Company tertanggal 30 Desember 1991 (Kontrak Karya Generasi V) ditentukan :
    • Perusahaan (dalam hal ini PT Freeport Indonesia) menyadari Kebjaksanaan Pemerintah untuk mendorong pengolahan di dalam negeri semua kekayaan alamnya menjadi produk akhir apabila layak. Perusahaan juga menyadari  keinginan Pemerintah agar Pabrik Peleburan dan Pemurnian Tembaga didirikan di Indonesia dan setuju bahwa Perusahaan akan menyediakan Konsentrat Tembaga yang dihasilkan dari Wilayah Kontrak untuk Pabrik Peleburan dan Pemurnian yang didirikan di Indonesia tersebut dengan ketentuan dibawah ini  : 
      • Selama suatu Jangka Waktu dimana fasilitas-fasilitas peleburan dan pemurnian untuk suatu produk tambang dari Perusahaan belum dibangun di Indonesia oleh atau atas nama Perusahaan, atau setiap subsidiari yang seluriuhnya dimiliki Perusahaan, akan tetapi sudah dibangun di Indonesia oleh Badan lain, Persusahaan “HARUS” apabila diminta oleh Pemerintah menjual produk-produk Tambang tersebut kepada Badan Lain dimaksud dengan Harga dan Kondisi yang tidak kurang menguntungkan bagi badan tersebut dibanding yang dapat diperoleh Perusahaan dari pembeli-pembeli lain untuk jumlah dan mutu yang sama dan pada waktu yang sama serta tempat dan waktu penyerahan yang sama, dengan ketentuan bahwa kondisi kontrak masing-masing dan kondisi-kondisi yang diberikan oleh Perusahaan kepada Badan Lain tersebut tidak akan kurang menguntungkan bagi Perusahaan.
      • Lebih Lanjut juga ada ketentuan bahwa Apabila dalam waktu 5(lima) tahun sejak ditandatnganinya Persetujuan ini, Fasilitas Peleburan dan Pemurnian Tembaga yang berlokasi di Indonesia “Belum Dibangun” atau tidak dalam proses untuk dibangun oleh Badan Lain, maka, tunduk kepada penilaian bersama oleh Pemerintah dan Perusahaan atas kelayakan ekonomi suatu Pabrik Peleburan dan Pemurnian, Perusahaan “HARUS” melakukan atau menyebabkan dilakukannya pendirian Pabrik Pengolahan dan Pemurnian Tembaga di Indonesia sesuai dengan Kebijaksanaan Pemerintah. Berdasarkan salah satu contoh Pasal Ketentuan mengenai Pembangunan Pengolahan dan Pemurnian Tembaga tersebut diatas, maka sebenarnya Investor Pertambangan di Indonesia “SANGAT MENGETAHUI” adanya kebijaksanaan PEMRINTAH tersebut sehingga sudah Saatnya PEMERINTAH Indonesia  berani membuat Kebijakan Politik Yang Lebih Mengungtungkan Kepastian Pemberian Jaminan kesejahteraan kepada Masyarakat Indonesia sesuai dengan Pasal 33 (3) Undang-Undang Dasar Indonesia, karena memang “KEDUDUDUKAN DAN KEKUATAN PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA beserta semua Profesional AHlinya dalam Bidang Pertambangan serta Pengusaha Indonesia dalam Pertambangan Di Indonesia  kesiapannya sudah harus “Jauh Berbeda dengan keadaa pada Tahun 1967 atau 44 Tahun yang lalu.
  • Tentunya kiat dan strategy yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia  dari suatu Negara Berdaulat seperti Indonesia, menjelang Pemilu Tahun 2014, adalah    memberikan “Tekanan” kepada Para Investor Asing untuk secara sungguh-sunguh melakukan Ketentuan ini, melalui Instrumen Hukum lain, misalnya mengenakan sanksi konkrit dan nyata secara komersial terhadap Investor yang melanggar ketentuan Larangan Export Bahan Galian yang belum sama sekali diolah di Wilayah Indonesia dalam batas waktu sampai tahun 1917 termasuk telah dikeluarkannya Peraturan  Menteri  Keuangan No.6/PMK/011/2014 yang merupakan rangkaian kebijakan Pemerintah untuk “mengenakan Bea Keluar Atas Bahan Tambang yang lebih tinggi” apabila pengolahan dan pemurnian Hasil Penambangan dari Bahan galian Tambang ini  belum sampai tingkat yang diharapkan.

Dapat pula kita amati adanya Pasal 11 Ayat 2 dari Perjanjian Kontrak Karya antara PT Freeport Indonesian Company dan Pemerintah Indonesia tanggal 30 Desember tahun 1991 dimana ditentukan bahwa:

“Pemerintah mempunyai hak atas dasar yang berlaku umum dan tidak mendiskriminasi terhadap Perusahaan(PT Freeport Indonesia Company) untuk “Melarang Penjualan atau Ekspor mineral-mineral atau Produk apabila penjualan atau ekspor tersebut akan “Bertentangan  dengan kewajiban-kewajiban International dari Pemerintah atau menurut pertimbangan politik luar negeri akan mempengaruhi “kepentingan Nasional Indonesia” .

Sebagaimana kita ketahui kini Tahun 2014, dimana “Rakyat Indonesia”   melalui Demokrasi Politik berhak dan dapat bersuara karena Rakyat Indonesia sudah banyak yang Cerdas, Pintar Sadar akan “Hak Mereka”  untuk menentukan dan mengawasi “Tindakan Pemerintah Maupun DPR”  terkait Langkah Tindakan mana yang Benar-benar”  mewakili kepentingan men-sejahterakan Rakyat Indonesia, termasuk Hak Rakyat untuk  Mengawasi Kegiatan Pertambangan Umum oleh Investor yang dilaksanakan melalui ketentuan dalam Kontrak Karya, Kuasa Pertambangan, Idzin Pertambangan dan kini IUP berdasarkan Undang-Undang Minerba No.4 Tahun 2009 agar Negara Indonesia tidak hanya Sekedar Mengekspor Bahan Galian yang belum Diolah, melainkan Bahan Galian tersebut harus telah Diolah oleh Investor Pertambangan sebelum di Ekspor  untuk mendapatkan Nilai Tambah Atas Pengolahan Bahan Galian Pertambangan  guna dapat meberikan ksejahteraan bagi  Rakyat Indonesia.

  • Penulis sebagai Business Lawyer  yang  memang sudah lama berkecimpung dan mengamati serta berpraktek sebagai Business Lawyer Perminyakan dan Pertambangan menyadari benar bahwa Kontrak Karya sebagai implementasi dari ketentuan Peraturan Perundangan Pertambangan di Indonesia haruslah memberikan landasan “Mensejahterakan Masyarakat Indonesia” dan Konteks serta Nuansa pada Tahun 2014 sudah Sangat Berbeda Jauh dengan  Nuansa tahun 1967.
  • Penulis sangat mengetahui bahwa Investor didunia Pertambangan selalu hendak memakai alasan bahwa Kontrak Karya merupakan “Lex Spesialis Derogat Generalis”, namun pada saat Peraturan Pemerintah No.20 Tahun 1994 mengenai Pelonggaran Kewajiban Divestasi  bagi Investor Asing dapat  tetap 95% bagian Investor Asing dan 5 % Investor Lokal, Penulis yang pada saat itu Inhouse Legal Cpounsel dari PT Freeport Indonesia telah diminta untuk  berdiskusi dengan Anggota DPR, agar PT FI yang telah terikat dan mendatangani Kontrak Karya dengan kenetuan Divestasi dalam 10-15 Tahun mendivestasi Kememilikan Saham Asing dari mayoritas menjadi 49% Pemegang Saham Asing dan 51% Pemegang Saham Nasional,  dapat menikmati  Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1994 tersebut.  

Dengan demikian Ketentuan dari Peraturan Menkeu Nomor 6 /PMK.O11 /2014 yang merupakan rangkaian dari PP No.1/2012  sudah merupakan Hak dan Wewenang dari Pemerintah yang harus berlaku dan dipatuhi oleh Investor Asing, apalagi kewajiban Pembuatan Pengolahan dan Pemurnian dari Bahan Galian dalam Kontrak Karya maupun Hak Pemerintah untuk Melarang Ekspor Baha Galian yang masih belum di Olah  demi Kepentingan Nasional Indonesia juga telah disepakati oleh PT Freeport Indonesia dala Pasal-Pasal yang terurai diatas. 

Sekian Tulisan dan Paparan Penulis  untuk pagi ini karena sudah ada Adzan Subuh di Mesjid Kompleks Depleu Cipete.AGUNG DI MINYAK

30 Januari 2014

SALING MEMBERDAYAKAN

Yah, sebagai Business lawyer Independen, Penulis  benar-benar merasa bersyukur kepada ALLAH SANG MAHA PENCIPTA, bahwa Penulis dapat diperbolehkan oleh ALLAH Yang Maha Kuasa dan Maha Pencipta Bumi ini termasuk kandungan didalamnya, memberikan kebebasan Penulis untuk menjadi Business Lawyer yang Independen dan Merdeka, dengan pengertian tidak terikat pada suatu institusi melainkan bebas menentukan Profesi Hukum apa yang Penulis dapat aktualisasikan diri Penulis didalam menerapkan keahlian yang diberikan oleh ALLAH maupun kesempatan untuk berkiprah sebagai Independend Lawyer dengan menjalankan wadah sendiri yang kini bernama SACO LAW FIRM ini maupun pribadi  yang secara Hukum Indonesia berhak untuk menjadi ADVOKAT dan anggota PERADI. DSC01588

Menurut Pengalaman Penulis sebagai Business Lawyer yang Independ kita juga haruslah mempunyai jiwa enterpreneur dan merdeka dan bebas ber-Insisiatif dan Kreatif untuk mencari Unit Proyek apa sebagai Business Lawyer

  • Seperti Ahok, dalam talk show atau wawancara dengan AHOK Versus TV ONE di You Tube...dimana menurut Penulis, Wagub DKI Ahok sangat berwibawa dan negarawan sekali dan tidak perlu takut untuk tidak diberitakan oleh TV ONE, karena kapasitas AHOK adalah Wakil Gubernur DKI yang benar-benar Negarawan yang Mulia dan Terhormat.

Biasanya Orang Negarawan Yang Jujur dan mempunyai karakter seperti JOKOWI dan AHOK inilah, yang jelas dihormati baik secara Lokal maupun International. Kita dalam kapasitas profesi kita masing-masing juga dapat mempunyai “Karakter dan Sikap Negarawan” sesuai dengan keadaan dan profesi kita masing-masing.

  • Penulis sebagai Business Lawyer yang juga merupakan anggaota PERADI (Persatuan Advokat Indonesia) merasa berkewajiban untuk menjaga Kemuliaan Profesi Hukum yang dizaman Era Keterbukaan ini di Indonesia, sudah saatnya dapat berkiprah sebagapeta-1i Salah Satu Pilar Penegak Hukum dan Pemberi Contoh Teladan dan Mulia bagi para Generasi Muda kita.

Yang kita Utamakan adalah Kebenaran dan Saling Memberdayakan, termasuk didalam membuat DRAFT Perjanjian kita harus dilandaskan kepada Iktikad Baik saling memperdayakan dan bukan saling jegal dan menjatuhkan. 

  • Perasaan Kepuasaan Bathin bagi seorang yang berusaha untuk   mempunyai  Kharakter  untuk saling menghargai Profesi dan Keahlian masingh-masing, dimana Business itu juga harus diDasarkan kepada Saling Menghormati dan bukan dengan Hawa Nafsu dan Kerakusan serta Ketamakan, karena ALLAH  menjadikan tempat didunia ini hanyalah sebagai Medan Ujian yang semuanya tidak Kekal, dan akan Hancur dan akan pic2dimintakan AKUNTABILTASNYA baik didunia nyata yang sementara ini maupun di Hari AKHIRAT, karena kita semua Ciptaan dari ALLAH akan ada masa hancur dan habisnya….Lifetimenya terbatas.   

Jika kita punya Tekad dan Kekuatan bathin untuk Jujur dan Percaya kepada Sang Maha Pencipta, maka yakinlah bahwa, ALLAH akan mensertai  Niat dan Usaha serta professi kita yang Mulia ini.

  • Janji ALLAH adalah Benar dan Hak…Manusia haruslah saling bersinergi karena yang bisa Mandiri Tunggal hanyalah ALLAH, sedangkan Manusia haruslah saling bekerjasama untuk memBERDAYAKAN  dirinya masing-masing sebagai suatu kesatuan yang saling tergantung satu sama lain.

JAKARTA, 31 Januari 2014

Agung Supomo Suleiman

WORKSHOP PEMBERDAYAAN PERUSAHAAN TAMBANG /MINYAK INDONESIA

Seminar / Workshop  :

JUDUL dan TEMA :

WORKSHOP :

PEMBERDAYAAN KEGIATAN PERUSAHAAN TAMBANG /MINYAK INDONESIA

Dari PAYUNG HUKUM DAN KEBIJAKAN

Diskripsi/Pendahuluan

PENYELENGGARA dari Workshop ini  merasakan perlunya penyadaran kepada   stakeholders dari Kegiatan Pertambangan di Indonesia apakah kita mempunyai Vision Mission serta Map Road  terkait dengan PEMBERDAYAAN KEGIATAN PERUSAHAAN TAMBANG INDONESIA dari Aspek Managemen, Vision, Mision, Mitigasi Risiko,  Hukum dan Kebijakan;  Sebagaimana kita ketahui  dialam Demokrasi dan Reformasi serta Era Globalisasi  kita sebagai bangsa dengan Wilayah yang luas  yang mengandung banyak kekayaan alam Bahan galian Tambang 

perlu mengkaji  ulang dan mengevaluasi apakah sudah saatnya  Investor Indonesia maupun Profesional  Manpower  Indonesia  setelah:

  • 67 tahun  Indonesia Merdeka tahun 1945 dan
  • 47 Tahun terhitung  semenjak Indonesia   pertama kali membuka Penamaman Modal Asing ke Indonesia tahun 1965 dibidang Pertambangan Umum,

kini  membuat     Road Map yang Jelas

                                    dan

Visi serta Misi yang jelas dan terukur bagaimana mengaktualkan  PEMBERDAYAAN KEGIATAN  PERUSAHAAN TAMBANG /MINYAK  INDONESIA, mengingat :

  • sudah banyak Investor atau Pemodal  Indonesia  yang muncul di Indonesia, serta
  •  Banyak Professional  Indonesia baik dalam bidang :
    • Management, Teknik Pertambangan, image005Ahli Keuangan, Finance,  Profesional Hukum, Accounting, Tax, Audit, Hukum Lingkungan, Human Resources, Logistic, Asuransi .

dalam bidang Pertambangan yang menguasai Knowledge dan Know How baik :

  • Tekhnical Know How, Engineering Know How,  Management Know How, Financing Know How,  Audit Know How, Legal Know How, Envorimental Law Know How, Human Resources Know How, Tax Know How,  Asuransi Know How, Logistic Know How

Sebagaimana kita ketahui  yang sering dihadapi oleh Investor Indonesia adalah :

Permodalan, dimana Permodalaan ini bisa kita dapat :

dari Investor Yang Membawa Modal Sendiri, atau dari Bursa Saham  maupun Pembiayaan dari Bank;

Berkaitan dengan hal-hal diatas, dan dalam rangka mencapai Pemberdayaan Perusahaan Tambang?MINYAK  di Indonesia, Indonesia memerlukan

PAYUNG  HUKUM

untuk dapat memulihkan dan mengangkat posisi kedudukan dari

PEMBERDAYAAN KEGIATAN PERUSAHAAN MINYAK / TAMBANG INDONESIA.

Oleh karenanya kita  kita perlu pertanyakan secara serius dan sungguh2 :

  • Bagaimana Dukungan Peraturan Perundangan maupun Kebijakan   untuk dapat meningkatkan  PEMBERDAYAAN  Kegiatan PERMINYAKAN / PERTAMBANGAN  oleh Perusahaan PERMINYAKAN/PENAMBANGAN Indonesia maupun Perusahaan Jasa PERMINYAKAN/ PENAMBANGAN,
  • apakah KENDALA  dan RISIKO KEUANGAN  yang bisa dihadapi baik oleh Para Investor maupun Penyandang Dana,  Bursa Saham maupun Bank yang hendak membiayai  para pengusaha dalam kegiatan Penambangan Umum di  Indonesia;
  • Jika memang ada Dukungan keuangan baik dari Investor,  Bursa Saham dan Perbankan apakah Pengusaha Indonesia dalam Pertamnbangan Umum sudah Siap baik secara Mental Enterpreuner, Teknologi, Management, Daya Saing maupun Pengoperasian untuk   menjadi Pemain Andal dalam Kegiatan PERMINYAKAN/ PERTAMBANGAN di Indonesia ?

Guna menjawab tantangan ini maka

 

           AgsS Law –   SACO (Suleiman Agung &Co)  

mempunyai ILUSI 

mengadakan

Workshop Hukum PERTAMBANGAN /PERMINYAKAN ,

                          dimana  kami  akan  memberikan  Judul dan Tema :

WORKSHOP :

PEMBERDAYAAN KEGIATAN PERUSAHAAN TAMBANG /MINYAK INDONESIA

PAYUNG HUKUM DAN KEBIJAKAN

bg_ag

22 Desember 2012

SELAMAT TAHUN BARU 2013 PEMBERITAHUAN ALAMAT BARU Suleiman Agung & Co ( SACO LAW FIRM) LAW FIRM

Suleiman Agung & Co

(“SACO LAW FIRM”) 

 

IMG00209-20120429-1536

bersama ini mengucapkan

Selamat  Tahun Baru 2013

Semoga di Tahun 2013

diberikan ALLAH

  tekad baru

semangat baru,  kesejahteraan

kemakmuran, rejeki yang berkah,

cash flow dan cash-in yang

lancar, kesehatan,

berkontribusi  menjadikan Dunia

menjadi tempat yang lebih baik, aman,bersih, tertib.

Kami bersama ini  juga

Memberitahukan

Suleiman Agung & Co

(“SACO LAW FIRM),

salam  hangat,

Agung S.Suleiman

 

 

8 September 2012

ASPEK HUKUM MENARIK DALAM REPOSISI KEDUDUKAN PEMAIN TAMBANG LOKAL INDONESIA

Penulis sedang mengamati terjadinya “kecenderungan atau trend” perubahan mendasar dari keinginan pemain tambang Indonesia yang  bukan hanya ingin  menjadi  Pemegang Izin IUP, dan selanjutnya  menggantungkan pada dana, teknologi, know how  semata2 dari  Pemain Tambang Asing,  yang seringkali  dirasakan  hanya bermaksud menggalang dana dari Bursa dan tidak secara serius hendak memulai melakukan kegiatan Produksi Bahan Tambang, dimana hasil study dari kandungan core atau bahan galian logam  yang dapat menghasilkan dana (“Bankable”) baik dari Bursa dan Bank,  tidak diberikan oleh Pemain Tambang Asing kepada Pemain Tambang Lokal yang memiliki IUP; 

  • Pemilik IUP atau semula KP, dari suatu wilayah Tambang, seringkali  merasa diperlakukan tidak adil dan tidak seimbang baik secara klausula aturan hak dan kewajiban dalam perjanjian yang telah dibuat, dimana “jelas terlihat secara kasat mata”  tidak seimbang sama sekali, karena misalnya Penambang Asing yang menjadi Penyandang Dana  yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan Explorasi, menentukan dalam Perjanjian mereka untuk dapat sewaktu2 dan  kapan saja setiap saat menghentikan pemberian Dana yang dibutuhkan maupun menghentikan Perjanjian secara sepihak, tanpa dikenakan  sanksi kerugian komersial maupun waktu  yang diderita oleh Pemilik IUP,  sehingga tidak ada sama sekali “Kepastian Jaminan mendapatkan Dana” bagi Pemain Tambang Indonesia Pemegang IUP, dimana pada pihak lain,  Pemilik dari IUP  dalam Perjanjian  tidak mempunyai hak sama sekali untuk menghentikan Perjanjian maupun transaksi yang dibuat diantara Pemilik IUP denganPenyandang Dana tersebut;

Penulis yang juga adalah Bisnis Lawyer khususnya dalam bidang Pertambangan Umum dan Migas, mengobservasi bahwa dengan   Dana yang digalang Pemain Asing dari Bursa Stock Exhange diluar Negeri, Pemain Tambang Asing telah menetapkan dalam Perjanjian merkea dengan Lokal Partner Indonesia Pemegang IUP  , bahwa kontribusi DANA  ini  di” Trade Off” atau ditukar dengan “Kepentingan Ekonomi” yaitu Hasil Tambang, bahkan dicoba untuk digunakan  sebagai “Inbreng” mendapatkan Equity atau saham dalam PT  dari  Pemegang  Saham  yang memegang IUP Explorasi dan IUP Operasi Produksi dari suatu Wilayah Pertambangan di Indonesia;

  • Kita  melihat bahwa DANA ini   diperoleh oleh Pemain Tambang Asing dari Bursa Saham di luar Negeri, dimana  data Geologinya adalah Data Batuan -Logam-Core yang berasal dari Wilayah Tambang dari IUP atau semula KP yang secara Hukum dipegang syah  oleh Penambangan Lokal Indonesia tersebut.

Penulis mengamati bahwa “Hasil Study atas Kekayaan Kandungan Geologi” sama sekali tidak diberikan oleh Penyandang Dana Asing kepada Pemegang IUP, sehingga jelas sekali  “Tidak Seimbang Kedudukan antara Penyandang Dana Asing dengan Pemegang IUP tersebut;

  • Hal ini secara hukum “Jelas dan Nyata ”  membuat  kejadian  “Tersanderanya Pemegang IUP” dalam kedudukan ;posisi yang sangat lemah karena  sama sekali tidak mempunyai posisi dan kapasitas untuk  dapat menggunakan Hasil Study dari Geologi tersebut  untuk menggalang dana dari Bursa maupun bank bagi kepentingan Pemain Tambang Lokal Indonesia yang memegang IUP Explorasi maupun IUP Operasi Produksi.

Penulis mengamati bahwa  pemain Pemula Penambang Indonesia yang memiliki IUP tersebut dengan sendirinya berusaha dan berjuang untuk mencari suatu kiat dan cara untuk  dapat mengimbangi dan menaikan posisi bargainingnya dengan cara  berkolaborasi  dengan Pemain Lokal Indonesia, yang telah mempunyai Modal Awal karena  telah mempunyai berbagai pengalam bisnis lain termasuk didalam dunia Pertambangan;

  • Maka dengan cara kiat ini Pemain Lokal pemegang IUP dapat  secara nyata  dan Riil, terbantu untuk memperbaiki dan menaikan posisi kekuatannya  dengan counter part  Pemain Asing yang dirasakan tidak  memberikan kesempatan kepada Pemain Awal Pemain Tambang lokal  tersebut untuk memperdayakan dirinya berkembang menjadi Pemain Tambang yang handal; Memang pada fakta kenyataannya kita juga tidak dapat menjamin bahwa berkolaborasi antara Pemain Tambang Awal dengan Pemain Lokal Tambang yang telah berpengelaman dan mempunyai modal awal akan dapat memperbaiki posisi Pemain Tambang Lokal Awal dibandingkan berkolaborasi dengan Pemain Tambang Asing;

Karena sudah merasa lama sekali tidak diperlakukan secara adil oleh Pemain Tambang Asing tersebut,  maka Pemain Awal Penambang ini telah mencoba untuk  menawarkan adanya struktur kerjasama yang berbeda dengan Penambang Asing tersebut , dengan ketentuan persyaratan bahwa IUP  tetapi dimiliki oleh Pemain Lokal, untuk menjaga supaya tidak terdilusi dalam Equity pada PT  yang memegang IUP  dan berusaha untuk  menawarkan Hasil Tambangnya saja yang dijadikan point Trade off  atas  Dana yang telah di galang dari Bursa dan digunakan untuk kegiatan Explorasi;

  • Namun tawaran ini nampaknya  tidak dapat diterima sama sekali oleh Pemain Tambang Asing yang telah berhasil menggalang dana dari Bursa distock Exchange diluar Negeri, sehingga nampaknya pada perkembangan terakhir tidak ada jalan lain dari Pemegang Lokal IUP tersebut,  melainkan untuk meningkatkan  level atau tingkat kolaborasi dengan affiliasi dari Pemain Tambang yang telah memiliki modal awal diatas untuk melakukan tindakan corporate action, dengan menawarkan sebahagian   Equitynya dalam PT kepada Pemain Tambang Lokal Berpengalaman yang telah mempunyai modal maupun pengalaman bisnis lain termasuk dalam pertambangan, dimana  menurut versi mereka didukung dengan Dasar Hukum Korporasi maupun ketentuan Peruandangan Minerba yang berlaku di Indonesia ;

Berdasarkan pengamatan diatas, kita dapat  melihat “ kecenderungan” atau “Trend”  nyata dari  Pemain Tambang di Indonesia untuk dapat menaikan posisi mereka  dengan kiat, ber kolaborasi dengan Pemain Tambang Lokal Indonesia lainnya yang telah mempunyai track rekor serta telah mempunyia kapital awal  untuk tahap awal ezplorasi , dimana kedudukan dari PT pemegang IUP tersebut dapat meningkatkan posisi kedudukan mereka, sehingga dengan dukungan dari Pemain Tambang Lokal lainnya, terlihat  mempunyai Nyali untuk berhadapan dengan Pemain Penambang Asing di Indonesia dan melakukan corporate Action yang mereka rasakan perlu  dalam rangka  untuk mensejajarkan dirinya dengan Pemain Penambang Asing di Indonesia.

Jakarta, 8 September 2012

Penulis : Agung S.Suleiman

AGUNGSS BUSINESS LAWYER NOTE

Laman Berikutnya »

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.

PELANGI

Pelangi menjadi salah satu bukti keagungan Tuhan YME..

Angwie on Blog

No one else...just you and me...

Purwatiwidiastuti's Blog

Mari nikmati indahnya berbagi

Un2kmU

semuanya hanya untukmu...

PELANGI

Pelangi menjadi salah satu bukti keagungan Tuhan YME..

Angwie on Blog

No one else...just you and me...

Purwatiwidiastuti's Blog

Mari nikmati indahnya berbagi

Un2kmU

semuanya hanya untukmu...

%d blogger menyukai ini: