SNAPSHOT ARTIKEL HUKUM BISNIS AGSS LAW – SACO AGUNGSS

30 Juli 2017

LETAK GEOGRAFIS KEPULAUAN NUSANTARA MERUPAKAN RAHMAT FENOMENA ALAM KARUNIA ALLAH

Kita harus bersyukur kepada ALLAH Yang Maha Pemberi Kehidupan,  bahwa kita masih bernafas dan diberikan kehidupan oleh ALLAH hingga hari ini.

Untuk menyadari bahwa kita harus benar-benar dan sungguh bersyukur kepada ALLAH, maka  kita yang diberikan “Akal” oleh ALLAH,  memang harus membaca “Fenomena Alam”, sesuai perintah ALLAH didalamKitab Suci AL Quran,  untuk mengetahui ayat – ayat Nyata dari “Kekuasaan Kasih Sayang” ALLAH kepada kita manusia yang diciptakan dan diizinkan oleh ALLAH untuk bertempat tinggal sementara didunia yang fana ini dibelahan Kepulauan Nusantara pada saat ini.

Implementasinya :

Implementasi Rasa Bersyukur kepada ALLAH,  adalah  bahwa kita harus mempelajari Fenomena Alam  – Ciptaan ALLAH yaitu Bumi dan Langit dan semua yang ada diantara Keduanya serta apa yang ada didalam Bumi tersebut, guna dapat mendapat memperoleh bukti Nyata akan kekuasaan ALLAH atas “fenomena alam” termasuk :

kekuataan dari Arus Angin yang bergerak dari Tekanan Tinggi disuatu Benua ke Daerah yang Tekanannya  lebih Rendah dari suatu Benua yang  dipengaruhi oleh adanya Cuaca lebih dinginnya  di Belahan Selatan dari Bola Dunia pada suatu periode  karena menjauhnya Matahari, yang menyebabkan Tekanan Udaranya Lebih Tinggi,   dimana pada saat yang bersamaan  Belahan Bumi Utara sedang Dekat dengan Matahari, yang menyebabkan lebih Panas – sehingga Tekanan Udaranya – Lebih Kecil, sebagai akibat dari Rotasi Bumi pada Puros Sumbu serta Revolusi mengelilingi Matahari.  letak geografis dari Indonesia

Hal ini termasuk   mempelajari Letak Geografis dari pada Kepulauan Nusantara Indonesia,  dimana kita diberi ALLAH untuk   bertempat tinggal sementara waktu.

Letak Kepulauan Nusantara adalah berada diantara 2 (Dua) Samudera yaitu

(i) Samudera Hindia disebelah bawah kiri Kepulauan Nusantara dan

(ii)  Samudera Pacific disebelah atas kanan Kepulauan Nusantara.

Kepulauan Nusantara – Indonesia juga diapit oleh 2 (Dua)  Benua yaitu :

(i) Benua Asia  diatas,   dan

(ii) Benua Australia dibawah kanan  Kepulauan Nusantara  kita.   

Keadaan nyata  Letak Geografis Kepulauan kita diatas, pada saat kita hidup sekarang ini,  tentunya sangat berpengaruh pada pembentukan  “Keadaan alam baik dilautan maupun didaratan kepulauan Nusantara ini” .

  • LETAK ASTRONOMI.

Letak Kepulauan kita,  jika kita  berpatokan kepada Letak Astronomi yaitu Letak suatu Tempat atau Peta berdasarkan Garis Lintang dan Garis Bujur.

Kita berada diantara :

60 Lintang Utara (LU)  dan 110 Lintang Selatan (LS)

950 Bujur Timur  (BT) dan 1410 BT.

  • Pengertian Garis Lintang dan Garis Bujur.

Garis Lintang. Garis Lintang adalah  : garis khayal pada Peta atau Globe yang sejajar dengan Khatulistiwa.

Garis Bujur.  Garis Bujur adalah garis khayal pada Peta atau Globe yang menghubungkan Kutub Utara dan Kutub Selatan.

  • Hubungan Letak Geografis dengan Perubahan Musim  untuk Kepulauan Indonesia.

Musim Kemarau  : berlangsung antara  Bulan April –  Bulan Oktober 

Musim Hujan        :  Bulan  Oktober  –  Bulan April 

Perubahan Musim ini adalah disebabkan terjadinya :

Peredaran Semu Matahari Tahunan (sebagai akibat dari Rotasi Bumi serta Revolusi Bumi mengelilingi Matahari), 

dan

adanya  Pergerakan Angin Muson  

Peredaran Semu Matahari adalah peredaran gerakan Semu Matahari dari Garis Khatulistiwa menuju  Garis  Lintang Balik Utara 23.50 LU  ke Khatuliswa  dan  bergeser  menuju ke Garis Lintang Balik Selatan 23.50 LU dan kembali  ke  Khatulistiwa. 

Hal  ini berpengaruh pada “Letak Terbit dan Terbenamnya” Matahari Setiap Hari tidaklah sama.

Karena Kepulauan Nusantara  – Indonesia luas yang terdiri dari banyak  Pulau-pulau yang dipersatukan dengan banyak perairan  dan di apit oleh 2 (Dua) Benua (Asia dan Australia) dan 2 (Dua)  Samudera  (Pacific dan Hindia),  maka  menurut para ahli  terdapat  bermacam Jenis  Angin.

Salah satu Jenis Angin  yang besar   adalah Angin  Muson.

Kita mencoba memaparkan  Angin Muson ini.

  • Terbentuknya ANGIN MUSON

Di Indonesia :

Terdapat 2 (Dua) Angin Muson  :

a. Angin Muson Barat

Bumi Rotasi dan Revolusi mengelilingi Matahari.

Pada Bulan Oktober s/d Bulan Maret kedudukan Matahari berada didekat Bumi Bagian Selatan.

Maka pada periode ini Benua Australia  lebih banyak disinari Matahari daripada Benua Asia, sehingga Benua Australia   adalah “Musim Panas”.

Akibatnya di Benua Australia bertekanan Rendah / Minimum,  sedangkan Di Belahan Bumi Asia lebih dingin, sehigga Tekanannya Tinggi /  Maksimum. 

Keadaan ini menyebabkan bertiupnya Angin dari Benua Asia ke Bumi Australia (Tekanan Tinggi ke Rendah) yang melewati lautan luas di Samudera Pacific  serta Laut Cina Selatan

Angin Muson Barat   ini bertiup Setiap Angin-Muson-Barat6 Bulan yaitu :  Bulan Oktober s/d  Maret.

Karena Angin Muson Barat ini melewati Samudera Pacific dan dan  Lautan Cina Selatan, dimana Air Lautnya diperairan yang luas ini  dipanaskan oleh Terik Sinar Matahari   panas menjadi Uap Air, menjadi Gumpalan Awan, sehingga Angin Muson Barat ini  akan membawa masa Uap Air dalam bentuk Gelombang Awan,  sampai di Kepulauan Nusantara, dan akan turun menjadi Hujan, sehingga mengakibatkan terjadinya “Musim Hujan”.

Maka Setiap Bulan November, Desember dan Januari, Indonesia  Bagian Barat  akan mengalami musim Hujan dengan curah Hujan yang cukup tinggi. Picture2

b. Angin Muson Timur.

Bertiup 6 (Enam) Bulan yaitu : setiap Bulan  April  s/d  September.

Angin-Muson-Timur-300x202

Kita catat bahwa Bumi  melakukan Rotasi dan Revolusi mengelilingi Matahari,  dimana  pada Bulan April  hingga  Bulan September   kedudukan  Matahari  berada di  belahan  Bumi Utara, yang menyebabkan Wilayah Benua Asia bersuhu Panas, sehingga Tekanannya Rendah.

Hal ini   menyebabkan  adanya Udara yang berhembus dari Benua Australia yang suhunya lebih Dingin – Bertekanan Tinggi  menuju Benua Asia, yang tekanannya Rendah, sehingga  Udara  bergerak  inilah  yang  kita  sebut  “Angin Muson Timur”.

Angin ini melewati “Gurun Yang Luas”  di Benua Australia,  dan hanya melalui sedikit perairan,  sehingga Angin tersebut “Bersifat Kering” dan menyebabkan “Musim Kemarau”.

Dengan mengetahui dan mempelajari Fenomena Alam yang dikaitkan dengan Letak Geografis letak Kepulauan Nusantara ini,  maka kita bertambah terbuka “Akal” pikiran dan Qalbu (Hati)  serta Keimanan kita  bahwa :

Bahasa Kitab Suci AL Quran adalah Bahasa Kasih Sayang dari ALLAH dimana ALLAH didalam Kitab Suci Al Quran,  seringkali secara berulang-kali menyebutkan bahwa ALLAH yang Menciptakan Bumi dan Langit dan segala sesuatu yang berada diantara keduanya dan ALLAH yang menggerakan Angin yang mengerakan Gumpalan Awan  dan menurunkan Rahmat (Hujan- Air)  dari Langit ke Daerah Tanah Bumi yang Tandus kemudian setelah Mati Bumi itu menjadi “Hidup kembali”, dan mengeluarkan segala macam tanaman untuk manusia.

Air yang diturunkan ALLAH dari langit adalah diperuntukan untuk  manusia dan segala macam binatang serta mengeluarkan  segala macam jenis Tanaman, dimana semua ini diperuntukan oleh ALLAH untuk manusia.

ALLAH seringkali mengumpakan Hati atau  Qalbu kita dengan Tanah yang mati ini, dimana dengan Firman ALLAH didalam AL Quran yang merupakan Cahaya dari ALLAH akan mengeluarkan kita dari Kegelapan menuju Penerangan,

Lebih lanjut Pertanyaan dari kaum Yang Tertutup Hatinya dari Cahaya ALLAH senantiasa akan menanyakan apakah Manusia yang telah mati menjadi tulang belulang didalam Kubur, apakah  akan dapat hidup lagi pada Hari Akhirat ? 

Tanggapan dan Jawaban ALLAH atas pertanyaan dari Orang Yang Tertutup Hatinya untuk  mempercayai ALLAH dan Hari Akhirat adalah bahwa Manusia yang semula mati akan dapat hidup kembali seperti Bumi yang Tandus dimana  ALLAH menurunkan Air hujan dari Langit  ke Bumi yang tandus tadi menjadi Hidup kembali.

Kita Lihat bahwa Benua Australia  sebahagian besar berupa “Gurun yang tandus”, dimana jika Musim Kemarau,  Angin Muson yang bergerak dari Benua Australia ke Kepulauan Indonesia akan kering dan tidak membawa Air,  sebagaimana Angin Muson yang  bergerak pada Musim Hujan dari  Benua Asia ke Kepulauan Indonesia pada Muslim Hujan karena melalui Lautan Pacific.

Picture2

Dimana ada Awan yang berasal dari Uap yang dipanaskan oleh Matahari atas sebahagian Air Laut dari Benua Pacific,  sehingga uap air tersebut menjadi Gumpalan Awan yang didorong oleh Angin Muson pada Musim Hujan ke atas Kepulauan Indonesia

Wah sementara sudah dulu ya tuisanku ini, nanti kita edit dan lanjutkan ya…

Jakarta  30 Juli 2017

Agung  Supomo Suleiman

Pencinta Fenomena ALAM

 

 

 

 

 

 

 

Iklan

2 Mei 2016

GEOPOLITIK PERANG HARGA MINYAK USA SAUDI ARAB Versus IRAN RUSSIA

Kita dapat mengetahui bahwa dari media terindikasi Dunia Bisnis Minyak di Indonesia  terkena himbasan anjloknya Minyak di dunia, dimana mereka berusaha untuk menekan “Biayanya”  mengingat harga minyak berada dibawah USD 40 semenjak terjadinya perang di Timur Tengah, dan terimplikasi bahwa Minyak dijadikan instrumen GeoPolitik yang sangat berpengaruh terjadinya anjlok pada harga Minyak dari USD 100 menjadi dibawah USD 40 per barrel semenjak Bulan Juni atau Juli Tahun 2014.

Banyak negara maupun perusahaan penghasil Minyak akan merasakan akibat dari anjloknya Harga Minyak ini. Kejadian  ini dimulai dari perkembangan Amerika Serikat yang melakukan pengeboran melalui horizontal drilling dan Hidraulic Fracturing, yang berakibat membanjirnya pasokan produksi Minyak dipasaran Dunia, dimana Harga Minyak Shale Oil lebih murah dari Harga Minyak Mentah Konvensional. Semula produksi shale oil dilakukan di saat Harga Minyak masih relatif tinggi sekitar USD 80 hingga USD100 per barrel, namun dengan membanjirnya pasokan minyak merosotlah harga Minyak per barrel yang semenjak bulan Juni 2014 sudah dibawah USD 40 per barrel, dimana banyak kalangan percaya bahwa fraking dengan harga dibawah USD 60 per barrel tidak akan memberikan keuntungan .

Gejolak turunsnya harga minyak secara drastis ini diperparah dengan adanya, Konfilk Krisis Perang di Timur Tengah khususnya Syria, dimana kita amati adanya 2 kelompok yang saling berhadapan yaitu Satu Kelompok yang hendak menggulingkan Pemerintah Asad yang menurut berita di media internasional kelompok pemberontak ini ada beberapa fraksi dan kelompok yang terindikasi dibantu dengan dana dan persenjataan oleh negara Amerika Serikat, yang juga berkolaborasi dengan Pemerintah Arab Saudi yang berkiblat ke kelompok Suni, dan di Kelompok Lainnya terdapat kelompok yang membantu dan berusaha mempertahankannya Rezim Presiden Asad, yang dibantu pula oleh Iran dan Russia.

Hal inilah yang menyebabkan kompleksnya persoalan ambruknya dan tidak menentunya Harga Minyak Dunia saat ini, dimana Iran saat ini berusaha  memperbaiki ekonominya untuk dapat mengenjot Produksi Minyaknya rata2 500 ribu barrel / per hari hingga 3 juta barrel/perhari, karena Teheran telah memperoleh penghentian Sanksi Embargo dari Negara- negara Barat, setelah ada kesepakatan terkait pengembangan Tenaga Nuklir.

Tindakan Iran ini menyebabkan Arab Saudi di Konferensi Daha meminta bahwa Saudi hanya bersedia membekukan produksi output minyaknya jika semua negara yang hadir pada rapat tersebut yang dihadiri oleh 18 Negara baik Opec dan Non Opec termasuk Russia  termasuk Iran untuk turut menyetujui dibekukannya Produksi Minyak mereka untuk menahan Turun dan Anjloknya Harga Minyak dibawah USD 40 per barrel saat ini.

  • Bahkan Saudi Arabia mengancam jika Iran tidak setuju untuk mengfreeze Output Produksinya, maka Arab Saudi juga akan membanjiri dengan produksinya.

Geopolitik dengan menggunakan  cara membanjiri pasar Minyak dunia yang menyebabkan harga Minyak anjlok juga terjadi pada tahun 1980-an, juga diklaim oleh  Russia dilakukan oleh Amerika yang menyebabkan Kalbinasisi atau pecahnya Pakta Russia dan terpecah belahnya Negara Uni Sovyet, yang terlihat dari Runtuhnya Temboknya Berlin. 

Dalam perkembangan terakhir disebabkan Saudi Arab mengalami Defisit Pertama  dalam Budgetnya semenjak tahun 2011 dan terbesar dalam sejarah, maka terindikasi bahwa Saudi Arab mempunyai program untuk mereformasi tatanan ekonominya dengan menjual sebahagian kecil saham yaitu kurang lebih 5% Saham di Aramco kepada publik atau pihak ketiga, guna usaha dari Saudi Arab untuk tidak menggantungkan Budget Negara dari Minyak yang selama ini dilakukan oleh  Saudi Arabia.

Kita amati bahwa 5% saham ini diperkirakan mencapai Rp.1.625 Trilliun yang akan merupakan rekor IPO termahal yang pernah terjadi didunia Bursa Shama Internasional. Hasil dari penjualan saham ini akan digunakan oleh Saudi Arabia untuk berinvestasi diberbagai sektor lain.

Jakarta 2 Mei  2016

Agung Supomo Suleiman

AGUNGSS  BUSINESS  LAWYER  NOTE 

13 Februari 2016

SALAHKAN DIRI SENDIRI

Filed under: Uncategorized — agungssuleiman @ 5:06 am
Tags: , ,

Dengan Harga Tembaga merosot dipasaran Global Internasional maka memang serba salah saat ini terkait dengan issue Divestasi PT FI, karena pada dasarnya Pemerintah Indonesia sebagai pihak dalam COW PT FI yang ditandatangani tahun 1991, dalam periode Divestasi yang diberikan dalam Pasal 24 (b) COW,  tidak mempunyai kesungguhan  untuk mempersiapkan Pemegang Saham Nasional untuk dapat berkiprah mempersiapkan diri dalam mempersiapkan Kiat Membangun Kemampuan Pemegang Nasional untuk dapat secara bertahap meningkatkan kemampuan untuk memegang mayoritasi saham Equity di PT FI.

  • Sebagaimana kita ketahui kalau pemegang asing dari Perusahaan Tambang di Indonesia pada dasarnya hanyalah mencari profit, hal mana adalah wajar, sehingga jika diharapkan adanya transfer teknologi maupun managemen dari Investor Asing khususnya mempersiapkan Pemegang Saham Nasional untuk bisa mampu meningkatkan potensi dan kemampuannya secara bertahap untuk menggantikan kedudukan mayoritas di PTFI adalah “harapan kosong” dan  hanya mimpi dan angan-angan kosong  didalam dunia yang riil atau “Angin Surga”, karena Pemerintah Indonesia sendirilah yang harusnya mempersiapkan diri untuk memberikan kemampuan kepada Pemegang Saham Nasional untuk dapat mengembangkan dan membangun kemampuan dirinya sendiri dimana sebenarnya sudah ada kesempatan bagi  PT IndoCopper Investama yang telah diberikan kesempatan untuk memegang saham Equity sebesar kurang lebih 9, 86 % saham yang dikeluarkan oleh PT FI, namun nampaknya tidak berkembang dan hanya sebatas menggalang dana  untuk kemudian dijual kembali kepada PT FI dengan mengharapkan adanya Capital Gain dari Penjualan Saham tersebut .

Dengan demikian pada dunia riil dan nyata, janganlah kita mengharapkan adanya  Transfer Teknology  dan managemen dalam rangka menggantikan kedudukan pihak Pemegang Asing dalam Dunia Pertambangan yang akan dilakukan oleh Pemegang Saham Investor Asing tersebut, sehingga,Kemauan tersebut haruslah dari diri kita sendiri termasuk Pemerintah Indonesia untuk memberdayakan diri para Pemegang  Saham Indonesia baik kemampuan Teknologi maupun Managemen untuk bisa mampu mencari dan menggalang Dana dan Modal untuk bisa menjadi Pemegang Saham didalam Perusahaan Penambangan.

  • Yang seringkali menjadi kendala bagi Pemegang Saham Nasional Indonesia yang Penulis alami sebagai Pemberi Jasa Konsultasi Hukum Bisnis yang mendampingi Pengusaha serta Investor Pemegang Saham Nasional adalah Modal Awal khususnya dalam  Tahapan Penambangan Explorasi dimana “Belum ada Cash- In atau belum ada masuknya Dana Penghasilan Penambangan karena Tahapan Penambangannya barulah masih “Tahap Explorasi”,  namun faktanya  dibutuhkan Banyak Dana AWAL -PERMULAAN –  Baik untuk Capex (Capital Expenditure) maupun Opex (Operational Expense) untuk tahapan Penambangan Explorasi ini yang  harus dicarikan  SUMBER DANA AWAL OLEH INVESTOR TERSEBUT.  PENGERUK TAMBANG

Risiko didunia Pertambangan Umum apalagi Minyak dan Gas adalah Faktor Risiko tidak kembalinya “Modal Awal yang digunakan untuk kegiatan Explorasi mencari Cadangan Deposit Hasil Galian Tambang” atau seringkali disebut dengan “Singking Fund” atau “Dana Tenggelam”.   Hal ini lebih berisiko lagi dalam Era Collapse atau Jatuhnya Harga Tembaga di seluruh dunia seperti yang terjadi  pada tahun – tahun terkahir ini, dimana FX Macmoran mengalami kerugian karena jatuhnya harga dari Tembaga di Pasaran Internasional saat ini.    

Nah kembali kepada Bangsa Indonesia, nampaknya kita “harus menyalahkan diri kita sendiri” jika hingga saat ini Perusahaan Tambang yang dipegang oleh Pemegang Saham Nasional masih belum mampu berkiprah karena tidak ada satu Satu Investor Asingpun yang akan memikirkan untuk Transfer Teknologi maupun Management apalagi mendidik Pemegang Nasional dibidang Pertambangan untuk bisa mengembangkan diri dalam Kemampuan Modal serta Kemampuan Pengelolaan; IMG00209-20120429-1536

  • Faktor Kenyataan Riil dalam  dunia Nyata dan Riil adalah “Dunia Persaingan”  sehingga Jika Bangsa Indonesia hendak berkiprah menjadi Investor Penambangan haruslah dimulai dari Keinginan Diri Sendiri untuk belajar dan melaksanakan sendiri Teknologi, Managemen serta Kemampuan Menggalang dan Mengakumulasi Permodalan dalam Bidang Pertambangan termasuk Mencari Strategi untuk Melakukan Kiat Mendapatkan Modal Awal – dengan Menjaminkan Aset Study Geology Kandungan Pertambangan yang ada Dibumi Indonesia – dengan mencari Terobosan – Agar Hasil Study Proven Reserve dari Kandungan Deposit tersebut- dapat dijadikan Jaminan untuk mendapatkan Pembiayaan baik dari Investor atau Perbankan maupun Bursa Saham – karena- pada Kenyataannya Konsep Kandungan Deposit Bahan Galian Pertambangan Indonesia adalah Milik Rakyat sehingga tidak bisa dijadikan Jaminan sesuai dengan Konsep yang selama ini dialami oleh Investor Nasional Indonesia.

Dengan demikian Faktor Keberpihakan dalam pengertian memberikan Mental Kemampuan Untuk Siap Bersaing secara Jujur serta mencari “Terobosan Bagaimana agar Pemegang Saham Nasional bisa mendapatkan Dana Awal dalam Tahapan Explorasi yang perlu diwujudkan dan bukan hanya terbatas pada tahapan wacana pikirkan saja, karena Kendala Utama Dana Awal ini yang seringkali dialami oleh Investor Indonesia khususnya didalam bidang Penambangan  Kekayaan Sumber Alam dimana jika masih dibawah Bumi Nilainya masih “Nol” dan baru mempunyai Nilai jika sudah ditambang keluar bumi,  namun Hasil Study Geologis Yang dapat Dipercaya dalam Tahapan Explorasi yang pada akhirnya dapat Menggalang Dana Awal- dari Para Pemberi Dana – Baik Investor maupun Bank serta Bursa Saham.

Jakarta, 13 Februari 2016

Agung Supomo Suleiman, Independent Business Lawwyer

                               

 

 

21 Januari 2016

Why Crude Oil Prices Falling

Filed under: Uncategorized — agungssuleiman @ 4:27 am

http://www.vox.com/2016/1/12/10755754/crude-oil-prices-falling

 

11 Januari 2016

Pemerintah Indonesia Terikat Kontrak Karya Menagih Divestasi 51% pada PTFI

Yah…memang jiwaku sebagai Independent Business Lawyer nampaknya lebih memikirkan mengenai Kekayaan ALAM berupa Sumber Daya Alam yang di-Ciptakan oleh ALLAH Yang Maha Pencipta,  melalui proses alam dimana Gressberg tadinya merupakan dasar laut karena diatas Gunung Grassberg, Penulis mengalami sendiri kita dapat temukan “fosil keong” yang menunjukan bahwa semula dataran Tinggi Grassberg adalah dasar Laut yang kemudian menurut cerita dari kawan teman Geologi ITB – Almarhum Pak Yogi Tjiptadi di Direktorat Pertambangan Umum dan Batu Bara adalah Kepala Bagian Perundang-undangan Pertambangan Umum  yang juga lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, sewaktu kita pergi bersama keatas High Land di Lapangan  Wilayah Kerja PT Freeport Indonesia di Papua Barat,  telah  menceritakan kepada Penulis adanya

pertemuan antara Lempeng Australia dengan Asia maka mencuatlah keatas melalui proses alamiah yang menurut Almarhum Yogi Tjiptadi  ahli Geologi  Lulusan ITB kemungkinan adanya Gunung Berapi yang mengeluarkan magma.Dengan adanya proses alam ini nampak pegunungan tersebut garis-garis batuannya keras dan miring mencuat  keatas dimana berkumpul tembaga, emas, menurut ahli Geologi.

Dengan adanya proses alam ini kita lihat bahwa bentuk batuan di Papua  berbeda dengan batuan di Pulau Jawa. Dibawah adalah Photo Almarhum Yogi Tjiptadi Kepala Perundangan- Pertambangn Umum ( lulusan Geologi ITB dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia) – bersama dengan  Penulis dan  Kepala Biro Hukum Minyak dan Energi – Pak Nurwinakum sewaktu Penulis sebagai In-House Legal Counsel PT Freeport Indonesia membawa Tour ke Lapangan Freeport dan sedang berada diatas Kapal PT Freeport Indonesia …dan juga berada diatas High Land Lapangan  PT Freeport  Agung Nurwinakum dan Alm Yogi Tjiptadi Freeport 001

  • Sangat menarik untuk mengamatinya,  dimana nampaknya bentuk bahan Galian berbentuk Logam kalau di -istilah pengkelompokan di Undang- Undang Minerba maupun Peraturan Pertambangan Umum dimana Bahan Galian Kekayaan Sumber Daya yang merupakan Karunia ALLAH Sang Maha Pencipta yang diciptabg_agkan melalui proses alamiah tersebut berkumpul – sebagai  Konsentrat Ore berupa Tembaga dan Emas dibelahan bumi Papua Barat yang merupakan Wilayah NKRI, sehingga merupakan Karunia Kekayaan Alam dari ALLAH, kepada Rakyat Papua dan Rakyat Indonesia,  dimana proses pengeluaran dari bumi adalah dilakukan melalui Explorasi, Exploitasi dan Produksi yang membutuhkan Teknologi,  Modal, sehingga ditandatanganilah Kontrak Karya pada tahun 1967 yang kemudian diperbaharui dengan Kontrak Karya tanggal 30 Desember 1991 antara PT Freeport Indonesia ( yang semula Freeport Indonesia Incorporated) dengan Pemerintah Indonesia;

Nah memang jika Penulis menulis Artikel yang membedah Kontrak Karya PT Freeport Indonesia khususnya sejarah serta Pasal 24 (b) yang terdapat Divestasi bertahap dari tahun 1991 hingga ujungnya paling lambat ulang tahun ke 20 setelah penadatanganan Kontrak Karya (30 Desember 1991 + 20 Tahun menjadi 2011 seharusnya PT FI telah menjual saham yang mencapai 51% kepada Pemegang Saham Nasional. 

Tentunya Penulis akan bisa dianggap tidak berpihak kepada PT Freeport Indonesia padahal Penulis pernah menjadi In-House Legal Counsel PT FI 5 (Lima) Tahun dari Tahun 1993 hingga 1998,  namun disebabkan  Penulis yang mempunyai “Hati Nurani” merasa ada “Ganjelan dan Uneg-Uneg” bahwa    PT Freeport Indonesia  harusnya juga terikat kepada Komitment untuk melaksanakan Janjinya dalam Pasal 24(b) dari Kontrak Karya tersebut, dan bukannya malah hendak mempertahankan Mayoritas sebagai Pemegang Saham di PT FI.       

  • Penulis yang kini sudah diizinkan ALLAH berumur lebih dari 64 Tahun,  berusaha berpatokan kepada ajaran di Kitab Suci baik di Al Quran maupun di Kitab Suci yang dibenarkan oleh Kitab Suci Al Quran dalam Surat Al Baqarah yaitu Kitab Suci Injil, Taurat sepanjang Konsep Ketauhidan -Monotheism dipertahankan disebabkan Rasul Mohammad S.A.W. sesuai dengan keyakinan kaum  Islam adalah merupakan kelanjutan dari Para Rasul yang diutus oleh ALLAH untuk :

  • tidak melakukan “Kerusakan diatas Bumi” ini, termasuk tidak melakukan Kerusakan atas Sistim Perjanjian yang telah disepakati bersama antara PT Freeport Indonesia dan Pemerintah Indonesia pada tanggal 30 Desember 1991, yang sebelum ditandatangani telah di Konsultasikan terlebih Dahulu dengan DPR,  dimana sesuai dengan Pasal 33 ayat 3 dari Undang-undang Dasar 1945, Sumber Daya Alam- Kekayaan Alam berupa Tembaga dan Emas yang terdapat di Bumi Wilayah Indonesia termasuk di Papua Barat adalah merupakan Karunia ALLAH yang harus di kelola oleh Negara dengan Optimal untuk meningkatkan kesejahteraan Rakyat sebesar-besarnya.       

    Dengan demikian merupakan Kewajiban dari Pemerintah PENGERUK TAMBANG yang telah menandatangani Perjanjian Kontrak Karya tanggal 30 Desember 1991 dengan PT Freeport Indonesia :

  • untuk melaksanakan “Amanah” yang dibebankan oleh Pasal 33 (3) Undang-Undang  Dasar 1945 untuk meminta       PT Freeport Indonesia melaksanakan kewajiban Menjual Saham yang diterbitkan  PT Freeport Indonesia secara bertahap dimana pada tahapan 20 Tahun setelah tanggal Penandatanganan Kontrak Karya PT Freeport Indonesia  menagih PT Freeport Indonesia untuk menjual Saham senilai 51% kepada Pemegang Saham Nasional Indonesia, dimana Penandatangan Kontrak Karya tanggal 30 Desember 1991 telah melalui proses “Konsultasi dengan DPR” terlebih dahulu.  

  • Amanah dalam Kontrak Karya ini juga adalah merupakan Ikatan Kontrak yang harus dihargai sesuai dengan Konsep Pancta Sun Servanta Pasal 26 dari Konvensi Viena dimana Negara Indonesia dan Negara Amerika Serikat terikat kepada Ketentuan Konvensi Viena ini.
  • Namun kita melihat yang juga Penulis telah memaparkan dalam tulisan terdahulu,  Pemerintah melalui PP no 77 Tahun 2014 , Menteri ESDM maupun Direktorat Jenderal  Pertambangan Umum dan Batu Bara malah membuat suatu Kebijakan, Peraturan maupun MOU dengan  “tanpa Konsultasi” dengan DPR  dahulu berusaha untuk mengurangi Kewajiban Divestasi 51% menjadi turun menjadi 30 % sehingga jelas menghilangkan kesempatan Pemegang Saham Nasional untuk membeli saham yang dikeluarkan oleh PT Freeport Indonesia menjadi Mayoritas 51% sesuai dengan Pasal 24 (b) melalui bertahap hingga pada akhirnya setelah ulang Tahun 20 Tahun setelah ditandatangani Kontrak karya PT Freeport ( 20+ 30 Desember 1997 = 30 Desember 2011) menjadi 51% dari seluruh saham yang diterbitkan PT Freeport Indonesia .   
  • Demikian Saduran Tulisan Penulis
  • Sore ini Jakarta tanggal 11 Januari 2016
  • Agung Supomo Suleiman
  • Independent Business Lawyer Pertambangan Umum dan Perminyakan/Gas

18 Desember 2015

Courtesy Call Dirut PT FI ke Ketua MPR,DPR,DPD Milestones Usaha Jaminan Kepastian Penurunan Divestasi dari 50% ke 30% dan Perpanjangan KK PTFI

bg_ag1) Pertemuan Pertama yang dilakukan Dirut PT FI MS  atas dasar  permintaan melakukan Courtesy Call oleh Dirut PT MS dari MD selaku Komisaris PT FI merupakan langkah awal Dirut PT FI MS bertemu Ketua DPR, Ketua MPR dan Ketua DPD sesuai keterangan MS disidang terbuka MKD.

  • Pertemuan diatas dilanjutan dengan Pertemuan  Kedua yang dilanjutkan dengan Pertemuan Ketiga yang kemudian ternyata diteruskan dengan adanya penyerahan Transkript dan  Rekaman USB yang dilaporkan oleh Dirut   PT FI MS  kepada Menteri ESDM SS ,  tidak lepas dari suatu “Milestone” atau “snapshot Fragmentasi”  – dari  usaha  berkelanjutan oleh :

PT Freeport Indonesia (PT “FI”) maupun Freeport – McMoran Copper & Gold Inc. (“FCX”) induk PT FI untuk mendapat “Jaminan Penurunan” Kewajiban Divestasi 51% (Pasal 24 (b) Kontrak Karya/KK – ditandatangani Pemerintah & PT FI tanggal 30 Desember 1991 dan telah dikonsultasikan ke DPR,

menjadi 30% seperti dijelaskan Dirut PT FI MS di Sidang MKD – yang mengacu Peraturan Pemerintah No 77 Tahun 2014 serta Perpanjangan 2 x 10 Tahun (Sesuai Pasal 31 KK PT FI, masa KK 30 tahun sejak tanggal tanda tangan – 30 Desember 1991 hingga tahun 2021, dengan syarat disetujui Pemerintah, dimana Pemerintah tidak akan menahan atau menunda persetujuan secara tidak wajar.

2) Tujuan Renegosiasi KK PT FI untuk memperkuat kedudukan Pemerintah – Pemegang Saham Nasional, Negara setelah PT FI melakukan Penambangan Tembaga dan Emas di Wilayah Pertambangan di Papua, Indonesia  lebih dari 48 TahunPHOTO TAMBANG

 semenjak Tahun 1967 melalui Contract Of Work (“COW – Kontrak Karya”) tertanggal 7 April 1967 antara Pemerintah Indonesia dan Freeport Indonesia Incorporated,

{Pasal 16 – COW berlaku dari tanggal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 hingga expiration dari 30 Tahun semenjak dimulainya Perioda Operasi sebagaimana tersebut dalam Pasal 3, subject to renewal for such term or terms as shall be determined by mutual agreement dari Menteri Pertambangan dan FI.

It is understood and agreed that at least 2 (Two) Years prior to such expiration date, the Ministry of Mines will give sympathetic consideration to any request by FI to extend the term of this Agreement in recognition of the requirements for approriate economic recovery of ore from the Mining Area.}

 yang diperbaharui dengan KK PT FI tertanggal 30 Desember tahun 1991 antara Pemerintah Indonesia dan PT FI (“KK PT FI”),
guna mewujudkan amanah Pasal 33 (3) UUDasar 45 yaitu pengelolaan Sumber Daya Alam untuk sebesar-besarnya kesejahteraan Rakyat, dan pemberdayaan Pemegang Saham Saham Nasional secara bertahap, dimana dalam kurun waktu paling lambat ulang tahun ke 20 Tahun sejak ditandatangani Tanggal KK PT FI menjadi 51%, sesuai Pasal 24 ayat (b) KK PT FI,

3) Fakta terjadi sebaliknya, Renegosiasi KK PT FI, telah digunakan PT FI untuk menghindari Kewajiban Divestasi 51% (paling lambat ulang tahun Ke – 20 tanggal penandatangan KK PT FI yaitu 30 Desember 1991 + 20 = 30 Desember 2011) dengan segala upaya menurunkan Kewajiban Divestasi menjadi 30% dengan mengacu PP No. 77 Tahun 2014 ( sebagaimana terdengar dari keterangan Dirut PT PT FI didepan Sidang MKD sebagai jawaban atas pertanyaan salah satu anggota MKD),   dimana PP tidak perlu Konsultasi DPR.

4) Pelemahan kedudukan Pemerintah / Pemegang Saham Nasional di Pertambangan Umum dimulai saat Undang-Undang Minerba No. 4 Tahun 2009, diundangkan.IMG_1588

5) UU Minerba No. 4 Tahun 2009
Ketentuan Divestasi Pasal 112 (1) UU Minerba, hanya menentukan setelah 5 Tahun berproduksi, badan usaha asing wajib melakukan divestasi saham pada Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan usaha milik Negara, badan usaha miik Daerah dan Badan Usaha Swasta, tanpa mengatur “tahapan kurun waktu, besaran persentage hingga harus tercapai Divestasi 51% kepada Pemegang Saham Nasional, dimana Pasal 112 (2) mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut Divestasi diatur dengan PP.

6) Maka, kewajiban Divestasi 51% dalam KK PT FI yang telah konsultasi DPR tahun 1991, sebagai “Spirit” “Pemberdayaan Pemegang Saham Nasional” secara bertahap tidak diatur dalam UU Minerba No. 4 Tahun 2009 dan diserahkan pengaturannya kepada PP yang tidak butuh Konsultasi DPR.

7) PP No.24 Tahun 2012 mengatur Kewajiban Divestasi 51% bagi Kontraktor Pertambangan Umum 10 tahun sejak produksi, namun dikurangi menjadi 30 % melalui PP No.77 Tahun 2014, untuk :

a. PT PMA Kontraktor Pertambangan Umum yang melakukan pengolahan dan/atau pemurnian sendiri;

b. penambangan dengan metode bawah tanah – setelah 15 Tahun sejak produksi – Divestasi 30 %; dan

c. penambangan dengan metode bawah tanah dan penambangan terbuka tahun ke-10 – Divestasi 30% dari seluruh saham;

8) Kewajiban Divestasi 51% dipertahankan hanya untuk IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi yang tidak melakukan sendiri kegiatan pengolahan dan / atau pemurnian tahun ke – 10 sejak Produksi.

9) Di KK PT FI yang telah konsultasi DPR tahun 1991, tidak ada sama sekali pengecualian kewajiban Devistasi 51 %.

10) Begitu juga KK PT FI menentukan kewajiban PTFI membangun Smelter, jika 5 tahun setelah tandatangan KK PT FI belum ada smelter (pengolahan dan / atau pemurnian) atau belum dibangun Smelter di Indonesia.

11) Pada tanggal 25 Juli 2015 MOU ditanda- tangani Pemerintah dan PT FI yang memberikan perpanjangan izin eksport Konsentrat kepada PT Freeport Indonesia

12) 31 Agustus 2015

Surat Dirjen Minerba kepada PT FI bernomor 1507/30/DJB/2015 berisi teguran kepada PT FI karena PT FI dinilai tidak beriktikad baik dan bermaksud tidak akan menyelesaikan amendemen KK .  PT FI juga dinilai tidak taat pada Pasal 169 huruf b UU 4 Tahun 2009

13) Pelemahan kesempatan Pemegang Saham Nasional di PT FI untuk berhak peroleh penawaran saham bertahap hingga mencapai 51%, diperlemah dengan Surat Menteri ESDM tanggal 7 Oktober 2015 kepada pimpinan Prinsipal FX McMoran dengan tembusaan kepada Presiden, sebagai respons atas Surat pimpinan Prinsipal FX Mc Moran tertanggal yang sama 7 Oktober 2015, yang memberi :

 sinyal jaminan kepastian Investasi Pasca berakhirnya KK PT FI tahun 2021 atau perpanjangan hak izin dengan Divestasi hanya 30 % dan bukan 50 %, serta

 perlu dilakukan penyesuaian peraturan dan ketentuan setelah hasil penataan peraturan dan perundangan di bidang Minerba diterapkan;

14) Adanya Janji Jaminan Kepastian Perpanjangan KK dari Pemerintah dengan bentuk IUP dengan melakukan penyesuaian Peraturan agar sesuai keinginan PT FI adalah hal yang janggal..

15) 9 Oktober 2015  Siaran Pers ESDM

Press Release ESDM PT FI
 Terlihat adanya pemberitahuan dalam Siaran Pers PT Freeport Indonesia dan Pemerintah Indonesia Menyepakati Kelanjutan Operasi Komplek Pertambangan Grassber Pasca 2021 dalam Alinia Pertama :…….Saat ini Pemerintah sedang mengembangkan langkah-langkah stimulus ekonomi termasuk didalamnya revisi peraturan pertambangan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja…..  
 CATATAN  Kritis kita adalah : untuk kepentingan siapakah dilakukan revisi peraturan pertambangan ini….jika diumumkan terkait dengan adanya Pengumuman dari Freeport McMoran Inc. …yang mengumumkan bahwa PT Freeport Indonesia (PTFI) dan Pemerinath Indonesia telah menyepakati operasi jangka panjang dan rencana investasi PTFI ..……

16) Atas dasar latar belakang diatas, PT FI menagih janji Menteri ESDM atas rencana perubahan peraturan, guna memperoleh Jaminan Kepastian Perpanjangan KK tahun ini serta Kepastian Divestasi 30% sesuai PP No. 77 Tahun 2014 dan bukan 51% sesuai KK PT FI.

17) Permintaan melakukan Courtesy Call oleh Dirut PT MS dari MD selaku Komisaris PT FI merupakan langkah awal Dirut PT FI MS bertemu Ketua DPR, Ketua MPR dan Ketua DPD sesuai keterangan MS disidang terbuka MKD.

18) Terindikasi bahwa kunjungan Dirut PT FI MS diatas adalah untuk peroleh Jaminan Kepastian Divestasi 30% – PP No 77 tahun 2014 yang dibuat Pemerintah tanpa konsultasi DPR, dan bukan Divestasi 51% – KK PT FI maupun perpanjangan melakukan penambangan yang disesuaikan menjadi IUP.

19) Tindakan SN selaku Ketua DPR bertemu MR (yang tidak ada urusan dengan Divestasi dan Perpanjang KK PT FI) serta Dirut PT FI MS tanpa keterlibatan Komisi VII yang menangani Pengawasan Sumber Daya Alam, “diluar Gedung DPR” jelas melanggar Kode Etik Tata Cara Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

20) Begitu pula tindakan yang dilakukan Dirut PT FI  MS sebagai Kontraktor Pertambangan dengan “Modal Asing” ( Catatan PT FI adalah sebuah PT PMA) untuk hadir di Pertemuan Ketiga dengan Ketua DPR yang diatur oleh MR “diluar Gedung DPR” jelas juga “Melanggar Kode Etik dan Kepatutan dan sangat tidak menghormati “Institusi Ketua DPR” sebagai Simbol Kehormatan Lembaga Legislative Negara.

MASALAH PERPANJANGAN :

 Sesuai Pasal 31 KK PT FI – Permohonan oleh PT FI dapat diajukan setiap saat selama Jangka Perjanjian KK PT FI termasuk setiap perpanjangan sebelumnya

Pasal 112 butir 2 a. PP No. 77 Tahun 2014 menentukan KK yang belum memperoleh perpanjangan dapat diperpanjang menjadi IUPK Operasi Produksi perpanjangan pertama sebagai kelanjutan Operasi tanpa melalui lelang setelah berakhirnya KK dan dilaksanakan sesuai Ketentuan Peraturan Perundangan di bidang pertambangan mineral, kecuali mengenai penerimaan Negara yang lebih menguntungkan

 Pasal 112 Butir 2 b. PP 77 / 2014, KK yang telah memperoleh Perpanjangan pertama dapat diperpanjang menjadi IUPK Operasi produksi tanpa melalui lelang setelah berakhirnya perpanjangan pertama Kontrak Karya dan dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan perundangan-undangan dibidang pertambangan Mineral kecuali mengenai penerimaan Negara yang lebih menguntungkan.

 Pasal 112 B 2.– PP No. 77 Tahun 2014 – Untuk memperoleh IUPK Operasi Produksi perpanjangan Pemegang KK harus mengajukan permohonan kepada Menteri paling cepat dalam jangka waktu 2 ( Dua) Tahun dan paling lambat dalam Jangka waktu 6(Enam) bulan sebelum KK berakhir

 Pasal 112 B -9 Menteri dapat menolak permohonan IUPK Operasi Produksi perpanjangan apabila berdasarkan hasil evaluasi, Pemegang KK tidak menunjukan kinerja pengusahaan pertambangan yang baik.

Penolakan harus disampaikan kepada Pemegang Kontrak karya yang mengajukan permohonan perpanjangan IUPK Operasi Produksi perpanjangan paling lambat sebelum berahirnya KK.

Jakarta 18 Desember 2015 – 29 Desember 2015 

Agung  Supomo Suleiman SH

Independent Business Lawyer – Pemerhati dan Peduli Pemberdayaan Pemegang Saham Nasional

 

 

 

11 Desember 2015

KEGADUHAN PENGALIHAN PERHATIAN MASALAH DIVESTASI 51 % VS 30 % dan Jaminan Perpanjangan KK

Kita bisa amati dari kegaduhan yang terjadi dengan adanya rekaman Transkript  dan  USB yang diserahkan oleh Dirut PT FI kepada SS, dimana DIRUT PT FI menyangkal penyerahan USB Rekaman oleh SS kepada MKD atas sepengetahun dari DIRUT PT FI, diLubang Ngangan Juga PT Freeport Indonesiamana ternyata pada perkembangannya Dirut PTFI menurut Instansi  Kejaksanaan tidak bersedia menyerahkan Asli Hand Phone Rekaman kepada Lembaga Majelis Kehormatan Dewan  (“MKD”) yang  menunjukan betapa berkuasanya Dirut PT FI  yang tentunya bertindak atas nama PT FI maupun sepengetahuan Prinsipal FX MacMoran, dimana   PT FI  terlihat  berusaha melakukan segala cara guna mendapat  JAMINAN KEPASTIAN Divestasi 30% sesuai PP No. 77 Tahun 2014 dan ” Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan 2 x 10 tahun setelah berakhirnya Masa Jangka Waktu KK PTFI yaitu 30 tahun semenjak ditandatanganinya KK PT FI tanggal 30 Desember 1991.

Yang menjadi pertanyaan besar kita adalah apa motivasi dari Dirut PT FI memblow –up Rekaman tersebut dengan menyerahkan kepada Menteri ESDM yaitu SS, yang kemudian oleh SS diserahkan kepada MKD untuk disidangkan secara terbuka;
Suatu fakta yang mengejutkan adalah bahwa setelah diperdengarkan Rekaman dari UBS di MKD secara terbuka, ternyata yang memunculkan Pencatutan Nama Pejabat Negara bukan dari SN melainkan oleh MR, bahkan nampak dari keterangan di TV, SS menyangkal menyatakan bahwa SN mencatut nama Pejabat Negara begitu juga MS menyatakan bahwa yang melontarkan hal tersebut adalah MR.

  1. Guna mendapatkan Gambaran yang menyeluruh sebaiknya kita berusaha untuk melihat Urutan Kronologis Masalah Kewajiban Divestasi PT FI maupun Perpanjangan Masa Berlakunya Hak melakukan Penambangan atau yang kini disebut dengan Izin Usaha Pertambangan sebagai berikut :
    Tanggal –Bulan – Tahun – Dasar Hukum Serta Peristiwa2.1) 7 April 1997  Semenjak Tahun 1967 melalui Contract Of Work (“COW – Kontrak Karya”) tertanggal 7 April 1967 antara Pemerintah Indonesia dan Freeport Indonesia Incorporated,

    {Pasal 16 – COW berlaku dari tanggal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 hingga expiration dari 30 Tahun semejak dumulainya Perioda Operasi sebagaimana tersebut dalam Pasal 3, subject to renewal for such term or terms as shall be determined by mutual agreement dari Menteri Pertambangan dan FI.

    It is understood and agreed that at least 2 (Two) Years prior to such expiration date, the Ministry of Mines will give sympathetic consideration to any request by FI to extend the term of this Agreement in recognition of the requirements for approriate economic recovery of ore from the Mining Area.  

    2)30 Desember 1991

    Pasal 24 Butir b Kontrak Karya PT FI       Setelah Divestasi dilakukan secara   bertahap, maka pada ujungnya Divestasi 51% KK PTFI paling lambat Ulang tahun 20 Tahun dari penandatangan KK (30 Des 1991 + 20 = 30 Des 2011),

 

3).    12 Januari 2009

Undang – Undang Minerba No.4 Tahun 2009 Ketentuan Divestasi terdapat dalam Pasal 112 dimana ditentukan Setelah 5 Tahun berproduksi, badan usaha asing wajib melakukan divestasi saham pada Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan usaha milik Negara, badan usaha miik Daerah dan Badan Usaha Swasta, “namun” pengaturan Kewajiban Tahapan Besar Persentage secara bertahap dalam kurun waktu tertentu hingga mencapai Divestasi 51% kepada Pemegang Saham Nasional “tidak diatur” alias “VACUM” atau bahasa Inggrisnya “Silence”, dimana dalam butir (2) dari Pasal 112 disebutkan bahwa Ketentuan lebih Lanjut mengenai Divestasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah .

4).    21 Februari  Tahun 2012

PP No. 24 Tahun 2012 Peraturan Perubahan atas PP No. 23 Tahun 2010 / Pasal 97 ditetapkan 21 Februari 2012 – Presiden Republik Indonesia  ttd. DR.H.Susilo Bambang Yudhoyono dan Diundangkan 21 Februari 2012 Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia ttd Amir Syamsudin

  • (1)  Pemegang IUP dan IUPK dalam rangka Penanaman Modal Asing setelah 5 (Lima) Tahun sejak berproduksi wajib melakukan Divestasi sahamnya secara bertahap, sehingga pada tahun ke (10) Sepuluh paling sedikit 51% (lima Puluh satu persen) dimiliki Peserta Indonesia (1a) …dalam setiap Tahun setelah akhir Tahun ke-5 Sejak produksi tidak boleh kurang dari presentase sbb:
  •  a Tahun Ke-6  – 20%
    Independend Consultant

    Merdeka Freedom Independent

     b.Tahun ke-7  – 30%
     C tahun ke – 8 –  37%
     Tahun ke 9- 44%
    Tahun ke-10 -51% dari Jumlah seluruh saham

  • Divestasi dilakukan kepada peserta Indonesia yang terdiri dari atas Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, atau Pemerintah daerah Kabupaten/kota, BUMN, BUMD. Atau Badan Usaha swasta Nasional
     Kalau ke BUMN, BUMD dilakukan dengan cara Lelang
     Kalau BUMN dan BUMD tidak bersedia kepada Badan Usaha Swasta Nasional dilaksanakan dengan cara Lelang

5). 14 Oktober Tahun 2014 –

PP No. 77 Tahun 2014

  • Perubahan Ketiga atas PP No 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Oktober 2014 ttd Presiden Republik Indonesia  ttd. DR.H.Susilo Bambang Yudhoyono diundangkan tanggal 14 Oktober 2014 oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Amir Syamsudin.

 1) Pemegang IUP dan IUPK dalam rangka Penanaman Modal Asing setelah 5 (Lima) Tahun sejak berproduksi wajib melakukan Divestasi sahamnya secara bertahap
 1a) Kewajiban divestasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bagi Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Produksi yang tidak melakukan sendiri kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian, setelah akhir tahun ke-5 sejak berproduksi paling sedikit sebagai berikut :

  • a. Tahun Ke-6 20% 
  • b.Tahun ke-7 30%
  • c Tahun Ke-8 37%
  • Tahun ke-9 44%
  • Tahun Ke-10 51% dari Jumlah Seluruh SahamPhoto PT FI di Highland

(1b) Kewajiban Divestasi Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi yang melakukan sendiri kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian, setelah akhir tahun Ke-5 sejak berproduksi paling sedikit sebagai berikut :

a. Tahun Ke-6 – 20%
b. Tahun ke-10 – 30% , dan
c. Tahun ke-Lima Belas 40% dari jumlah seluruh saham

  • (1c) Kewajiban Divestasi Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi yang melakukan kegiatan penambangan dengan metode penambang bawah Tanah, setelah akhir Tahun ke-5 sejak berproduksi paling sedikit sebagai berikut :
  • a. Tahun ke-6 -20%

  • b. Tahun Ke-10 – 25% dan

  • c. Tahun Ke-15 – 30% dari seluruh Jumlah saham

    (1d) Kewajiban Divestasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi yang melakukan kegiatan Penambangan dengan menggunakan metode bawah tanah dan penambangan terbuka setelah akhir tahun ke-5 sejak berproduksi  paling sedikit sebagai berikut :

    a) Tahun Ke-6 20%.

  • b) Tahun ke- 8 – 25%

  • c) Tahun ke 10 – 30% dari Jumlah Seluruh Saham

(1e) Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian dalam penanaman modal asing tidak wajib melaksanakan Divestasi SAHAM

(2) Pemegang IUP Operasi dan IUPK Operasi Produksi wajib melakukan penawaran divestasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat(1),ayat (1a) dan ayat (1b) kepada peserta Indonesia secara berjenjang kepada:

a.Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota setempat;

b.BUMN dan BUMD, dan

c.badan usaha swasta nasional

(2a) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi yang sahamnya telah terdaftar di bursa efek di Indonesia diakui sebagai peserta Indonesia paling banyak 20% dari jumlah seluruh saham

Pasal 112 D

Pemegang kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara :

1.yang telah berproduksi kurang dari 5(lima) tahun sebelum diundangkan Peraturan Pemerintah ini wajib mengikuti ketentuan divestasi saham sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini ; dan

2. yang telah berproduksi sekurang-kurangnya 5(lima) tahun sebelum diundangkan Peraturan Pemerintah ini wajib melaksanakan ketentuan divestasi saham :

a.sebesar 20% paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan ini diundangkan ; dan

b. sebesar persentase pada tahun berjalan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini paling lambat 5(lima) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

 

6). 8 Juni 2015 hingga sekarang

Terjadi 3 (Tiga Kali) Pertemuan  antara Dirut PT FI dengan SN

 Pertemuan Pertama di DPR;  Dimana dari keterangan SM di Sidang MKD terbuka atas nasehat dari MD salah satu Komisaris dari PTFI kepada SM sebaiknya mengadakan Courtesy call dengan Ketua MPR, Ketua DPR dan Ketua DPD.

Pertemuan Ketiga SN  dan MRC dengan Dirut PT FI MS  diluar  Gedung DPR yang dihebohkan, karena adanya Rekaman Transkript serta USB  dimana Dirut PT FI telah merekam  isi pertemuan tersebut,  yang kemudian Transkripts dan Rekaman USB  diserahkan  oleh MS kepada SS;

Menurut keterangan MS didepan Sidang MKD,   perekaman dilakukan karena merasa “risi” atas pembicaraan diantara MR dan SN ( Catatan : mungkin pembicaraan dalam Pertemuan Kedua),  karena MS  menjelaskan kepada MKD   berjaga-jaga “memproteksi diri”  agar pembicaraan dimaksud tidak sampai lebih dahulu ke Prinsipal, sebelum MS melaporkan ke Prinsipal  Fx McMoran ,  sehingga MS menjelaskan kepada MKD bahwa dalam pertemuan Ketiga  telah  membawa alat perekam “telephone Samsung” yang diletakan diatas meja,  guna dapat dijadikan bukti untuk memproteksi diri MS kepada Prinsipal.

Yang menjadi pertanyaan kita tentunya adalah :

kenapa MS mau menghadiri Pertemuan Ketiga yang diatur oleh MR untuk bertemu dengan SN, “diluar Gedung DPR” apalagi tanpa kehadiran dari Komisi VII yang membidangi masalah Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Alam;

Maka selain SN yang terindikasi melanggar “Etika Tata Cara Bertemu”  diluar Gedung DPR untuk bertemu dengan Dirut PT PMA -Kontraktor Pertambangan Umum di Luar Gedung DPR dan tanpa mengajak Komisi VII yang diatur oleh MR, maka sesuai dengan Tata Krama Pertemuan dengan Kepala DPR sebagai Lambang Negara, harusnya Dirut PT FI  “tidak   hadir dalam Pertemuan Ketiga” diluar Gedung DPR” dengan SN  (dimana Jabatan Ketua DPR ini tidak bisa lepas dari SN kemanapun SN pergi) maupun MR  ( yang tidak ada urusan “sama sekali” dengan masalah Divestasi dan Perpanjangan KK PTFI), yang  membicarakan masalah Divestasi maupun Perpanjangan (tanpa ada Komisi VII) ,  meskipun MS  menerangkan kepada anggota MKD, bahwa   tidak ada agenda yang jelas dalam Pertemuan Ketiga ini (sesuai keterangan MS di Sidang terbuka MKD).

Dengan demikian secara “Etika Tata Cara bertemu dengan Pimpinan /Ketua DPR ”  tindakan dari Dirut PT FI sebagai Pimpinan Tertinggi dari Perusahaan PT PMA yang melakukan Pengelolaan Penambangan Umum, untuk mau dan bersedia bertemu dengan “SN diluar Gedung DPR”  dan MR  untuk membicarakan masalah Divestasi dan Perpajangan KK PT FI   adalah juga tidak pantas dilakukan.    

7).  tgl 25 Juli 2015

ditandatangani MOU tahap ketiga yang memberikan perpanjangan izin eksport Konsentrat kepada PT Freeport Indonesia

8).  31 Agustus 2015

ada Surat Dirjen Minerba kepada PT FI bernomor 1507/30/DJB/2015.
Surat itu berisi teguran karena PT FI dinilai tidak beriktikad baik dan bermaksud tidak akan menyelesaikan amendemen KK . PT FI juga dinilai tidak taat pada Pasal 169 huruf b UU 4 Tahun 2009 http://economy.okezone.com/read/2015/12/11/320/1265880/soal-kontrak-manajemen-freeport-indonesia-dinilai-tak-beritikad-baik

9) 7 Oktober 2015

  • Puncaknya seakan-akan terindikasi sudah ada  janji sebelumnya, Menteri ESDM SS  mengirim Surat Balasan kepada Boss Freeport Mc Moran induk PT FI Surat tertanggal 7 Oktober 2015 – sama dengan tanggal Surat Moffet kepada Menteri ESDM dgn nomer 7522/13/MEM/2015

  • Terindikasi memberikan sinyal positif  adanya kepastian Investasi pasca berakhirnya KK di 2021.Pada point 4 surat ini Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memastikan keberlanjutan Investasi Asing di Indonesia.

  • Untuk itu perlu dilakukan penyesuaian peraturan di Indonesia

  • Ada Janji bahwa persetujuan perpanjangan KK PT FI akan diberikan segera setelah hasil penataan peraturan dan perundangan di bidang Minerba diterapkan

  • Adanya Janji Kepastian Perpanjangan KK dari Pemerintah dengan akan mengubah terlebih dahulu Peraturan dan Undang-undang agar sesuai dengan Keinginan PT FI bisa kita amati tentunya sebagai hal yang janggal .

  • Maka atas dasar latar belakang inilah,  PT FI menagih Janji Menteri ESDM  atas rencana perubahan Peraturan tersebut.

  • Hal ini disebabkan melalui perubahan peraturan tersebut PT FI dapat memperoleh Jaminan Kepastian Perpanjangan KK tahun ini serta bisa memberikan Kepastian atas Mekanisme Penawaran Divestasi 30% sesuai PP No., 77 Tahun 2014 dan bukan 51% sesuai KK PT FI.

 9 Oktober 2015  Siaran Pers ESDM
Press Release ESDM PT FI
 Terlihat adanya pemberitahuan dalam Siaran Pers PT Freeport Indonesia dan Pemerintah Indonesia Menyepakati Kelanjutan Operasi Komplek Pertambangan Grassber Pasca 2021 dalam Alinia Pertama :…….Saat ini Pemerintah sedang mengembangkan langkah-langkah stimulus ekonomi termasuk didalamnya revisi peraturan pertambangan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja…..  
 CATATAN  Kritis kita adalah : untuk kepentingan siapakah dilakukan revisi peraturan pertambangan ini….jika diumumkan terkait dengan adanya Pengumuman dari Freeport McMoran Inc. …yang mengumumkan bahwa PT Freeport Indonesia (PTFI) dan Pemerinath Indonesia telah menyepakati operasi jangka panjang dan rencana investasi PTFI ..……

ANALISA : PHOTO TAMBANG

Kewajiban Divestasi 51% KK PTFI paling lambat Ulang tahun 20 Tahun dari penandatangan KK (30 Des 1991 + 20 = 30 Des 2011), dimana tidak ada persyaratan bagaimana jika Smelter Pengolahan dan pemurnian dibangun sendiri, maupun persyaratan jika melakukan methode tambang bawah tanah maupun penambangan terbuka Divestasinya dari 51% menjadi 30 % seperti diatur dalam PP No. 17 tahun 2014.

  • Bahkan Kewajiban Pembangunan Smelter dalam KK ditentukan bahwa setelah 5 Tahun semenjak ditandatanganinya KK, belum juga ada Smelter di Indonesia atau yang sedang dibangun di Indonesia, maka      PT FI setuju untuk membangun smelter tersebut;  Lebih lanjut jika kita lihat dari photo-photo Kegiatan Penambangan terlihat bahwa sebelum PP No. 77 tahun 2014 di Undangkan, kegiatan penambangan dengan metode bawah tanah dan tanah terbuka sudah ada.

Kita  juga temukan bahwa UU Minerba No. 4 Tahun 2009

Mengatur Ketentuan Divestasi dalam Pasal 112 dimana ditentukan Setelah 5 Tahun berproduksi, badan usaha asing wajib melakukan divestasi saham pada Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan usaha milik Negara, badan usaha miik Daerah dan Badan Usaha Swasta;

Namun,  pengaturan Kewajiban Tahapan Besar Persentage secara bertahap dalam kurun waktu tertentu hingga mencapai Divestasi 51% kepada Pemegang Saham Nasional tidak diatur “ alias “VACUM” atau bahasa Inggrisnya “Silence”;

Selanjutnya dalam butir (2) dari Pasal 112 UU Minerba  disebutkan bahwa Ketentuan lebih Lanjut mengenai Divestasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dengan demikian Kewajiban Divestasi  sebesar 51% dalam KK PT FI yang telah dikonsultasikan dengan DPR pada tahun 1991, yang merupakan “Spirit” daripada “Pemberdayaan Pemegang Saham Nasional” secara bertahap tidak diatur dalam UU Minerba No. 4 Tahun 2009 yang merupakan Produk Legislatif (DPR) bersama dengan Eksekutif – Presiden, dan nampaknya oleh Pembuat Undang-Undang diserahkan kepada Level Peraturan Pemerintah yang tidak butuh Konsultasi dengan DPR ;

Apakah hal ini memang disengaja dilakukan oleh Pembentukan Undang-undang baik dari DPR maupun Eksekutif sewaktu membuat UU Minerba    No 4 tahun 2009 ini. 

Pada ketentuan Peralihan Psl 169 a. Kontrak Karya Tetap diperlakukan sampai jangka berakhir (masa berlaku 30 tahun jadi berakhir 2021).

Pada butir b. dari Pasal 169 UU Minerba No. 4 Tahun 2009  diatur bahwa Ketentuan dalam KK disesuaikan selambat2 nya 10 (sepuluh) tahun sejak UU diperlakukan (diundangkan 12 Jan 2009), “kecuali mengenai penerimaan negara”.

  • Pertanyaan besar bagaimana penyesuaian atas Kewajiban Divestasi 51% KK PT FI ….apakah karena “Vacum alias Engga Diatur” pada level UU Minerba No 4 Thn 2009 mengenai Besarnya Persentage  Kewajiban Divestasi 51% PT FI  Mayoritas menjadi “Hilang” dan diserahkan kepada keputusan Level Peraturan Pemerintah saja, tanpa konsultasi dengan DPR sebagai Perwakilan Rakyat yang mendelegasikan atau menguasakan kepada Negara atas Kekayaan Sumber Daya Alam yang harus dikelola untuk sebesar-besarnya kesejehateraan Rakyat Indonesia    .

Sebagaimana kita lihat diatas,  Pemerintah mengeluarkan PP no.24 thn 2012 yang beri Kewajiban Divestasi 51% namun kemudian oleh Pemerintah disunat dengan PP 77 tahun 2014 menjadi 30% untuk beberapa Kategori  yaitu :

  1. Pemegang IUP yang melakukan sendiri kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian, setelah akhir tahun Ke-5 sejak berproduksi paling sedikit sebagai berikut :
  • Tahun Ke-6 – 20% Tahun ke-10 – 30% , dan Tahun ke-Lima Belas 40% dari jumlah seluruh saham

2.) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi yang melakukan kegiatan penambangan dengan metode penambang bawah Tanah, setelah akhir Tahun ke-5 sejak berproduksi paling sedikit sebagai berikut :

Tahun ke-6 -20%
 Tahun Ke-10 – 25% dan
Tahun Ke-15 – 30% dari seluruh Jumlah saham

3) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi yang melakukan kegiatan Penambangan dengan menggunakan metode bawah tanah dan penambangan terbuka setelah paling sedikit sebagai berikut :

Tahun Ke-6 20%
Tahun ke- 8 – 25%
Tahun ke 10 – 30% dari Jumlah Seluruh Saham

Maka  Jika PT FI diminta untuk  tunduk pada ketentuan dalam PP N0. 77 Tahun 2014, dimana PP ini dikeluarkan tanpa konsultasi dengan DPR berarti  berkuranglah kesempatan Pemegang Saham Nasional  untuk mendapatkan 51 % Dividen PT FI , sehingga Pemegang Saham Nasional  berkurang 21% Dividen yang seharusnya dapat diperoleh Pemegang Saham Nasional Indonesia diatas 30% yang diperlakukan oleh PP No 77 tahun 2014   ( 51% –  30%) = 21%, dimana kesempatan mendapatkan 51% Dividen maupun menjadi Mayoritas Pengendali dari PT FI   yang semula  dapat diperoleh Pemegang Saham Nasional berdasarkan landasan Pasal 24  KK PTFI  30 Desember 1991 dimana  sebelum KK PT FI  ini ditandatangan Pemerintah harus terlebih dahulu konsultasi dgn DPR pada Bulan Desember Tahun 1991…..

Memang Renegosiasi  KK PT FI dilakukan oleh Pemerintah dan Kementerian ESDM,  dengan diperlakukannya UU Minerba No. 4 Tahun 2009, namun jika Renegosiasi KK PT FI ini  “lebih digunakan oleh PT FI untuk mengurangi Kewajiban Divestasi 51% menjadi 30% melalui terindikasi Undang-Undang Minerba No. 4 Tahun 2009 – tidak mengatur ketentuan besarnya Percentage Kewajiban Divestasi hingga mayoritas 51% dalam kurun waktu tertentu (dimana dalam hal PT FI ditentukan paling lambat 20 Tahun setelah Ulang Tahun tandatangan PT FI ) yang dikenakan terhadap  PT PMA Kontraktor Pertambangan, dandiserahkan oleh UU kepada pembuat PP tanpa Konsultasi dengan DPR, sehingga  mengurangi kesempatan bagi Pemegang Saham Indonesia untuk memperoleh 51% dari selruh saham yang dikeluarkan oleh PT FI, Pertanyaan Besar yang muncul adalah :

 Apakah ini tidak sangat merugikan secara Riil Pemegang Saham Nasional karena hilang dan berkurangnya opportunity 21% (51% – 30%) harusnya bisa dapat kesempatan ditawarkan Divestasi 51% dari seluruh saham yang dikeluarkan PTFI ( Pengendali PTFI di RUPS mapun Dewan Komisaris/Dewan Direksi) dan Dividen 51% tinggal 30% akibat kebijakan pembuat Perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah.

Hal ini jelas perlu Dipertanyakan kita bersama?  Ada apa di level tingkat pembuat UU Minerba maupun Peraturan Pemerintah?????

Apakah kekuatan Posisi atau “Leverage” negosiasi kita memang masih lemah seperti Tahun 1967 ?????? Kenapa sangat jelas terindikasi  bahwa dari Surat SS tertanggal 7 Oktober kepada Pimpinan Freeport McMoran seolah-olah akan dilakukan penyesuaian peraturan  agar sesuai dengan keinginan dari PT FI

Memang Level Kekuatan Renegosiasi  antara “national Interest” USA plus korporasi Asing Versus ” National Interest” Negara Indonesia plus Korporasi Pemegang Saham Nasional, akan terlihat Riil dari Hasil Renegosiasi KK PT FI setelah Perjalanan Pengelolaan Tambang di “Ertsberg…Grassberg dari Tahun 1967 Permulaan PT PMA berdasarkan Data Study Geologis Tahun 1936 yg diambil lagi dari Perpustakaan Berdebu di Belanda sewaktu Pendudukan Nazi di Belanda…..oleh Wilson …dari Freeport Sulfur….

Jakarta, 11 Desember 2015 – 12 – 15 – 29  Desember 2015

Agung Supomo Suleiman SH

Peduli dan Pengamat Hukum Pertambangan Umum dan Perminyakan

 

4 Desember 2015

JANGAN LUPA DIVESTASI 51% PT Freeport Indonesia Sesuai Kontrak Karya

  • Dengan   UU Minerba No. 4 Tahun 2009 Bab XXV  Ketentuan Peralihan Pasal 169 ditentukan :

Pada saat Undang Undang ini berlaku :

  • a) Kontrak Karya dan perjanjian pengusahaan pertambangan batubara yang telah ada sebelum berlakunya Undang – Undang ini  tetap diperlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian

  • b) Ketentuan yang tercantum dalam pasal Kontrak Karya dan Perjanjian Karya pengusahaan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan selambat-lambatnya 1(satu) Tahun sejak undangkan kecuali mengenai penerimaan negara.  

  • Pasal 175 dari UU Minerba ini menentukan :
  • Undang-Undang ini berlaku pada tanggal diundangkan.
  • Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam lembaran Negara Republik  Indonesia.

  • Disahkan di Jakarta pada tanggal 12 Januari 2009 Presiden RI ttd Dr.H Susilo Bambang Yudhoyono.

  • Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Januari 2009 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI ttd Andi Mattalata

 

  • Nah,  dengan Berlakunya Undang-Undang Minerba ini tanggal 12 Januari 2009, maka ditentukan dalam Pasal 169 Undang -Undang Minerba bahwa  :
  • Pasal 169 ditentukan :
  • a)Pada saat Undang Undang ini berlaku :

  • Kontrak Karya dan perjanjian pengusahaan pertambangan batubara yang telah ada sebelum berlakunya Undang – Undang ini  tetap diperlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak...

  • Dengan demikian Perjanjian Kontrak Karya PT Freeport Indonesia tetap berlaku 30 tahun sesuai dengan Pasal 31 ayat 2 dari  KK PT FI,  dimana ditentukan :
  • 2. Sesuai dengan ketentuan -ketentuan yang tercantum, Persetujuan ini akan  mempunyai jangka waktu 30 (Tiga Puluh) Tahun sejak tanggal penandatanganan Persetujuan ini, dengan ketentuan bahwa Perusahaan akan diberi hak untuk memohon dua kali perpanjangan masing-masing 10(Sepuluh) tahun atas jangka waktu tersebut secara berturut-turut, dengan syarat disetujui Pemerintah. Pemerintah tidak akan menahan atau menunda Persetujuan tersebut secara tidak wajar. Permohonan tersebut dari Perusahaan dapat diajukan setiap saat selama jangka jangka waktu Persetujuan ini termasuk setiap perpanjangan sebelumnya.

  • Selanjutnya    dalam UU Minerba Pasal 169 b ditentukan :
  • SALIN :
  • b) Ketentuan yang tercantum dalam pasal Kontrak Karya dan Perjanjian Karya pengusahaan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan selambat-lambatnya 1(satu) Tahun sejak undangkan,  kecuali mengenai penerimaan negara.  

  • Selesai SALIN

Dengan demikan  isi ketentuan dari KK PT FI, selambatnya 1 Tahun sejak diundangkan yaitu :  tanggal 12 Januari 2009, isinya  harus disesuaikan dengan ketentuan UU Minerba,   kecuali mengenai penerimaan negara.  

MASALAH KETENTUAN DIVESTASI DALAM UU MINERBA  UU No 9 Tahun 2009:

Setelah  Penulis telusuri di UU Minerba ini sama sekali tidak mengatur mengenai masalah Divestasi atas Perusahaan Tambang PMA ( yang ada Modal Asing – Pemegang Sama Asing).

Apakah dengan demikian ketentuan dalam Divestasi dalam Pasal 24 KK PT FI tetap berlaku atau tidak berlaku sama sekali;

Nah kita lihat bahwa yang tidak perlu disesuaikan adalah mengenai penerimaan negara.  

Terkait dengan hal ini, kita telusuri  apa yang dimaksud dengan Penerimaan Negara  dalam UU Minerba ini? Ternyata tidak ada definisi Penerimaan Negara dalam UU Minerba ini. Yang diatur dan mempunyai Judul dalam UU Minerba ini adalah BAB VII Pendapatan Negara dalam Pasal 128 Pendapatan Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari atas Penerimaan Pajak dan Penerimaan Negara bukan Pajak.

  • Bagaimana dengan masalah Divestasi yang merupakan masalah SANGAT PENTING dalam Kontrak Karya di Perusahaan Pertambangan Umum termasuk PT Freeport ini, karena masalah Divestasi ini spiritnya adalah Secara Bertahap setelah adanya Transfer of Technology Know How maupun Pemberdayaan Modal dari Pemegang Saham Asing kepada Pemegang Saham Indonesia, sehingga secara bertahap pada ditentukan dalam KK bahwa PT FI  akan melakukan penawaran saham yang dikeluarkan oleh PT FI  kepada Pemegang Saham Nasional Indonesia, dimana pada tahap paling lambat pada Ulang Tahun ke 20 dari Masa semenjak tandatangan KK, Pemegang Nasional Indonesia akan mencapai 51%  dan Pemegang Asing 49% ;

Nampaknya menjadi Pertanyaan Besar apakah sewaktu dalam Penyusunan dan Pemberntuakan UU Minerba ini, masalah Divestasi ini memang sengaja tidak diatur guna menampung desakan Global atas Penanaman Modal  tidak boleh ada Diskriminasi terhadap Penanam Modal Asing seperti yang tertuang dalam PP No. 20 tahun 1994 bahwa Kewajiban Divestasi tinggal 5 % saja ?

  • Dengan demikian menjadi  masalah Yang Perlu diangkat Ke Permukaan Masalah  Divestasi ini, dimana pada KK PT FI ditentukan Kewajiban Divestasi secara bertahap dalam pasal 24 hingga paling lambat 20 Tahun setelah Ulang Tahun dari Penantandatangan KK PT FI,  adalah sebesar 51%,  dimana PT FI  diharuskan atau harus berusaha menawarkan kepada Pemegang Saham Nasional Indonesia atas saham yang dikeluarkan PT FI  hingga mencapai 61% ,  ataukah dengan Kekosongan Pengaturan atas Masalah Kewajiban Divestasi dalam UU Minerba menjadi disesuaikan  menjadi “Tidak Ada Sama Sekali Kewajiban Divestasi ” karena dalam UU Minerba “Sama Sekali Tidak  Diatur ” ????? Hal ini benar2 harus dipertanyakan oleh kita bangsa Indonesia secara serius dan sungguh2.
  • Nah, terkait  dengan masa penting  kewajiban Divestasi PT Freeport Indonesia Company (“PT FI”), maka Penulis, yang berprofesi sebagai Independent Business Lawyer – termasuk dalam Hukum Bisnis Pertambangan Umum, merasakan bahwa bangsa Indonesia “Harus menelusuri dan Fokus Bagaimana Menyikapi Divestasi 51% yang ada di KK PT FI kini, menjadi   tidak diatur sama sekali dalam UU Minerba No. 20 Tahun 2009 dan Hanya diatur dalam PP  77 tahun 2014 dimana DIvestasi yang semula 51% dalam KK PT FI yang prosesnya melalui Konsultasi dengan DPR, telah “Tidak Diatur  Sama Sekali dengan UU Minerba” , dan kemudian diatur dengan PP 24 Tahun 2012 dimana ada Kewajiban Divestasi 51% setelah 10 tahun,  namun kemudian oleh PP No 17 tahun 2914 yang prosesnya keluar PP ini tidak membutuhkan Konsultasi dengan DPR,  menyunat Kewajiban Divestasi 51 % menjadi 30 % yang menurut Penulis sangat Ironis karena Pengendalian dari Pemegang Saham Nasional Indonesia sudah tidak ada lagi karena Pemegang Saham Asing dalam Perusahaan Pertambangan adalah tetap 70% sebagai Pengendali di RUPS , Dewan Komisaris, Dewan Direksi khususnya Dividend bagi Pemegang Saham Nasional indonesia menjadi tetap 30% yang semula dalam KK PT FI yang telah dikonsultasikan dengan DPR dimana ada Notulen DPR terkait  pembahasan KK PT FI ini pada tahun 1991 adalah 51%

Berdasarkan rentetan diatas maka Penulis menghimbau kepada Pemerintah dan DPR agar Kewajiban Divestasi 51%  sesuai ketentuan PasPENGERUK TAMBANGal 24 dari Kontrak Karya (“KK”) yang telah dikonsultasikan dengan DPR sebelum ditandatangani oleh   PT FI dengan Pemerintah Indonesia pada tanggal 30 Desember 1991, harusnya sudah terjadi 20 TAHUN sejak 30 Desember 1991 yaitu tahun 2011, tetap berlaku dan tidak dihilangkan, dengan “ Kekosongan Pengaturan Divestasi dalam Level Undang -undang” yang merupakan Produk Eksekutif dan Legislative;

Kita sebaiknya mengusulkan agar BUMN – PT Antam yang memang sudah berpengalaman dalam Pertambangan serta BUMD dari Papua, ditambah dengan saham dari Pemerintah Indonesia yang sudah ada sejumlah 9,36% ( dimana semula ada PT Indocoper Investama memiliki 9,36%, saat ini mungkin sebahagian sudah dibeli kembali oleh PT FI atau FX), akan mencapai 51% dari seluruh saham yang dikeluarkan PT FI dan bukan 30%;

  • Dari Siaran Langsung sidang MKD terbuka yang ditayangkan di TV tanggal 3 Desember 2015, kita dapat amati bersama bahwa ternyata wakil Rakyat kita di DPR tidak mengetahui serta mendalami Divestasi 51% dalam Kontrak Karya PT Freeport Indonesia 30 Desember 1991, bahkan salah anggota DPR menanyakan kepada Pimpinan Freeport mengenai kewajiban Divestasi ini, karena anggota DPR tersebut terkesan tidak menguasai isi dari KK PT FI,  dimana, diterangkan oleh Pimpinan PT FI bahwa sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 7 tahun 2014 kewajiban Divestasi adalah 30 %, tanpa ada argumentasi  dari Anggota DPR  tersebut;  IMG_1588
    • Berdasarkan pengamatan Penulis yang AlhamduliLLAH diizinkan ALLAH, sudah menggeluti Hukum Bisnis termasuk Hukum Bisnis Pertambangan Umum baik sebagai Independent Business Lawyer maupun pernah menjadi In – House Legal Counsel di PT FI selama 5 Tahun (1993-1998)
  • {yang sebelumnya 5 Tahun di kantor Adnan Buyung Nasution & Associates(Nasution,Lubis,Hadiputranto),

  • 5 Tahun In-House Legal Counsel di Vico Indonesia(Huffco Indonesia) perusahaan Minyak Gas yang end Produknya LNG di Bontang,

  • buat Wadah  Sendiri Suleiman & Rekan (1Tahun) terus bersama dengan Widyawan buat kantor Agung Suleiman & Widyawan (3 bulan),

  • terus diminta merger dengan Delma Yuzar & Wiriadinata (Wiriadinata & Widyawan) 2 Tahun,

  • terus 5 Tahun In- house Counsel di PT Freeport Indonesia dan

  • tanggal 1 Juni 1998 keluar dan buat wadah sendiri serta Self -Employed sebagai Independent Business Lawyer, dan sempat ber Partner menjadi Suleiman Prasena & Co dan

  • sendiri hingga kini akumulasi melintang Self-Employed  mencapai 17 Tahun menjadi Suleiman Agung & Co ( SACO Law) maupun Self-Employed Independent Business Lawyer Agung S.Suleiman)},

kita dapat ketahui bahwa urutan level kekuatan hierarchi Hukum, khususnya di didunia Pertambangan di Indonesia bahwa Kontrak Karya sebelum ditandatangani oleh Pemerintah dengan Kontaktor Pertambangan Umum, dalam kasus kita PT FI, Pemerintah “haruslah terlebih dahulu berkonsultasi” dengan DPR RI.

Dengan demikian PP 77 Tahun 2014 yang memang secara tingkatan Peraturan Pemerintah tidak membutuhkan Konsultasi dengan DPR, didalam merubah kewajiban Divestasi 51% menjadi 30 % sangat ironis, karena masalah Divestasi 51% pada intisarinya adalah pelaksanaan menjadi Pemegang Saham Mayoritas Pengendali di PT Freeport di Organ RUPS ( Rapat Umum Pemegang Saham); Sebagaimana kita ketahui bahwa Divestasi untuk mencapai 51% ini dalam Kontrak Karya PT Freeport memang disepakati dilakukan secara bertahap, dalam Masa Kontrak Karya yang berlaku 30 Tahun, yaitu pada saat paling lambat pada saat Ulang tahun ke-20 Tahun semenjak ditanda tangan KK ini 30 Desember 1991 yaitu 30 Desember 2011, PT Freeport sudah berkewajiban untuk menawarkan kepada Pemegang Saham Nasional.

  • Didalam UU Minerba No. 4 Tahun 2009, nampaknya tidak mengatur mengenai Kewajiban Divestasi, dimana kita bisa pertanyakan apakah ini memang disengaja atau tidak oleh Pembentuk Undang-Undang yaitu Pemerintah dan DPR setelah tentunya juga melewati masukan dari Kajian Akademis.
  • Divestasi ini diatur  dengapeta-1n PP No. 24 tahun 2012 dalam Pasal 97, dimana diatur bahwa Divestasi bagi Pemegang IUP dan IUPK dalam kurun waktu paling lambat 10 tahun pemegang saham Indonesia 51%. Ternyata dalam perjalanannya melalui PP No. 77 Tahun 2014, ketentuan kewajiban DIvestasi 51% ini Pasal 97 melalui ayat 1d, telah disunat menjadi 30%, dimana ditentukan jika penambangan menggunakan penambangan bawah tanah dan penambangan terbuka dalam kurun waktu 10 tahun divestasi 30%.

Tindakan Pemerintah yang tidak berkonsultasi dengan DPR (sebagai Wakil Rakyat) sangatlah disayangkan karena jelas mengurangi Kesempatan Pengendalian Mayoritas 51% oleh pihak Pemegang Saham Nasional dalam KK PT Freeport ini;

  • Kalau alasan Pemerintah untuk membuat stimulus, karena tahapan penambangan oleh PT Freeport saat ini sudah pada tahapan dengan metode bawah tanah atau Penambangan terbuka, hal ini tidak masuk akal karena toh pendanaannya oleh PT Freeport adalah melalui Bursa Saham di New York Stock Exchange maupun Sindication Loan, dimana jaminannya adalah Hak PT Freeport untuk mengambil Hak Atas Produk Bahan Tambang setelah Royalty Produksi dan Export sudah dibayar oleh PT Freeport, atau Project Finance. Kewajiban Divestasi 51% inilah yang sebenarnya Secara Riil memberikan Kekuatan Pengendalian di Organ RUPS maupun jajaran Direksi dan Komisaris di PT FI, dan memang merupakan Spirit “Transfer of Technology dan Pemberdayaan Pemegang Saham Nasional” disemua Negara yang membutuhkan Penanam Modal Asing termasuk didalam Kegiatan Pertambangan Umum.
  • STRATEGI PERPANJANGAN

    Terkait dengan Perpanjangan dari KK, setelah PT Freeport Indonesia setuju untuk tunduk kepada UU Minerba No. 4 Tahun 2009, menjadi Izin Usaha Pertambangan, maka perpanjangan – maupun Kelanjutan masa Penambangan oleh PT Freeport Indonesia, menurut hemat Penulis dapat disetujui, NAMUN” dengan “Persyaratan” setelah kewajiban Divestasi 51% oleh PT Freeport Indonesia ini telah secara nyata dan riil dilakukan oleh PT Freeport Indonesia, dan bukan dengan Divestasi 30% yang diatur dalam PP No. 77 Tahun 2014, karena Level Tingkat PP No. 77 tahun 2014 ini tidak bisa Menghilangkan Spirit Jiwa DIVESTASI 51% yang telah disepakati Pemerintah Indonesia dan   PT Freeport Indonesia, harus dilakukan paling lambat ulang tahun 20 Tahun semenjak 30 Desember 1991 sebagai Tanggal Ditandatangani KK ini oleh Pemerintah dan PT Freeport yang telah dikonsultasikan terlebih dahulu dengan anggota DPR pada saat atau sebelum 30 Desember 1991 tersebut.

Maka dengan Pengendalian Posisi 51% yang dipegang oleh Pemegang Nasional Indonesia ini, barulah kita tidak usah terlalu mengkhawatirkan lagi, karena Amanah dari dibuatnya KK yang pada akhirnya Harus Bisa Memperdayakan Pemegang Saham Nasional Indonesia khususnya BUMN maupun BUMD untuk dapat mengoperasikan Pengelolaan Penambangan Kekayaan Alam di Indonesia untuk kesejehteraan Rakyat Indonesia sesuai dengan Manah Pasal 33 ayat 3 dari Undang-Undang Dasar 1945 dapat terwujud secara Nyata.

  • Tentunya Payung Hukum dan Politik serta Dukungan Pemerintah maupun Legislatif untuk memberikan Daya Dukung berupa Payung Hukum untuk mencarikan Cara Pemberdayaan Modal serta Keuangan Keuangan BUMN dan BUMD, maupun Pemegang Saham Nasional, terutama dari Perbankan Maupun Bursa Saham, dimana “Hak Pemegang Saham Nasional Indonesia 51% ini atas Hasil Produk Penambangan dapat Dijadikan Anggunan Pembayaran kembali dari Pinjaman Bank maupun Bursan saham, dengan Ketentuan Kandungan Deposit dari Bahan Galian Tembaga dan Emas ini, benar secara Nyata Berdasarkan Study Geologis Indonesia adalah dapat dijadikan Jaminan dari Besaran Pinjaman Bank serta Dana dari Publik dari Bursa Saham Jakarta.bg_ag

Memang kita harus akui bahwa Penambang dari Negara Yang Sudah Lama berkecimpung dalam Pertambangan Umum seperti Amerika, Australia, Inggris, Canada, Afrika Selatan ( “Anglo Saxon”),  mereka sudah mempunyai Jaringan Kuat baik dari Konsultan Geologi yang membuat Study Kandungan Deposit Bahan Galian Kekayaan Penambangan maupun Jaringan Pembiayaan Syndicate Loan serta Stock Exchange di Bursa Saham Stock Exchange New York, Stock Exchange Toronto maupun Stock Exchane Sydney, dimana misalnya Australia sudah Joint Ore Reserve Commite  “JORC”, yaitu hasil study Geologi yang sudah disepakati standardnya dan diKAITKAN dengan Jaringan Kekuatan Keuangan Mereka baik Sindication Loan maupun Bursa Saham mereka “secara Internasional sudah bersatu”.

  • Namun perlu diingat bahwa Kekayaan Alam Tembaga dan Emas di Papua adalah Karunia dari ALLAH SANG MAHA PENCIPTA kepada Rakyat Papua dan Rakyat Indonesia yang “Kekayaan Depositnya” tidak bisa dipindahkan KELUAR Wilayah Tambang Indonesia kecuali jika sudah “Ditambang, diexplorasi, di exploitasi, di – Produksi dan di Export dari “Point Of Export”,  sesuai dengan Ketentuan Kontrak Karya maupun pengaturan dalam UU Minerba, dimana dengan UU Minerba No 4 Tahun 2009 ditentukan bahwa – Bahan Mentah Kosentrat sudah Tidak diperbolehkan Diekpspor keluar Indonesia melainkan setelah di Proses melalui Pengelohan dan Pemurnian lewat Smelter yang harus di Bangun Di Wilayah Indonesia;

Kewajiban Pembangunan Smelter ini dalam KK PT Freeport sebenarnya sudah diatur,  dimana ditentukan bahwa jika dalam kurun waktu 5(Lima) tahun semenjak ditandatangani KK yaitu 30 Desember 1991, belum ada Smelter lain yang dibangun di Indonesia untuk bisa memproses Konsentrat Tembaga dna Emas dari PT Freeport, haruslah dibangun Smelter tersebut yang memang sudah dibangun di Gresik Surabaya yaitu PT Smelter Gresik Indonesia, namun kapasitasnya saat ini harus disesuaikan dengan Minimal Percetage dari Konsentrat yang harus sudah Diproses di Indonesia sehingga ada Nilai Tambah bagi Rakyat Indonesia. Perlu diinget bahwa Rakyat Papu mengehndaki adanya Pembangunan Smelter di Papua;

Sekian Dahulu Tulisan  Penulis Pagi ini

Jakarta 4 – 6 – 8 Desember 2015

Agung Supomo Suleiman SH

Independent Business Lawyer

 

 

26 Mei 2015

TUGAS INDEPENDENT BUSINESS LAWYER PEMBERDAYAAN PERUSAHAAN MINYAK DAN GAS LOKAL

Syukur ALHAMDULILLAH, Penulis barus saja selesai mendraft Perjanjian Pendanaan terkait Perusahaan Minyak Gas Indonesia, dimana pendanaan ini bukan diterapkan sebagai Pinjaman atau Hutang melainkan diperhitungkan menjadi Akuisisi atau penyertaan modal oleh Penyandangan Dana di perusahaan yang membutuhkan pendanaan tersebutpeta-1

ALHAMDULILLAH, Penulis sebagai Independent Business Lawyer diberikan kesempatan oleh ALLAH Yang Membuat Kehidupan di Dunia ini,  untuk  seringkali dilibatkan sebagai Independent Business Lawyer yang ditugaskan membantu Perusahaan Lokal Indonesia dibidang Perminyakan – Gas dan pertambangan umum untuk bisa memberdayakan diri mereka agar bisa Survive di dunia Kegiatan Operasi Perminyakan Gas di Indonesia.   Dengan pengalaman selama lebih dari 30 Tahun terjun sebagai Business Lawyer, dimana dengan izin pertolongan dan berkah dari ALLAH, sudah lebih dari 16 Tahun menjelang 17 Tahun, seringkali direkomendasikan oleh Net – Work jaringan Penulis untuk dilibatkan didalam pembuatan Draft Perjanjian Business untuk melindungi kepentingan Business dari PerusahaanDSC01022 Nasional Indonesia di bidang Perminyakan dan Gas di Indonesia.

  • Memang dari pengalaman Penulis, kita yang bergerak didalam bidang Profesi Hukum Bisnis,  sepertinya akan tergiring dan  mengerucut dan FOKUS  ke suatu bidang Profesi KHUSUS, yang memang  diberikan kesempatan oleh ALLAH untuk meraih rejeki dan mencari karunia ALLAH disuatu bidang kegiatan tertentu, dimana untuk Penulis seringkali dilibatkan dalam bidang Aspek Hukum Bisnis yang ada kaitannya dengan “pemberdayaan” Perusahaan Nasional Indonesia di Minyak dan Gas dan Pertambangan Umum, dimana mereke berusaha untuk dapat “Survive”  dan bertahan  berusaha   didalam melakukan kegiatan bisnis minyak dan Gas di Indonesia;

Biasanya Klien akan berusaha untuk memperoleh bantuan Dana dari Sumber Pendanaan yang tersedia, dimana Penyandang Dana ini, turut tertarik dan berniat terjun bisnis dalam bidang Minyak dan Gas maupun Pertambangan Umum, dimana  mereka memberikan kesempatan kepada Perusahaan Lokal yang memang seringkali dan sudah lama berpengalaman didalam bidang kegiatan Minyak dan Gas ini untuk menunjuk dan memakai Business Lawyer yang  berpengalaman dan sudah terbiasa melalui Profesi Keahliannya  membuat Perjanjian Pendanaan yang bisa memperhitungkan Pendanaan tersebut  menjadi  Akuisisi dan Penyertaan Modal di Perusahaan Lokal Indonesia tersebut;

  • Nah, Penulis bersyukur kepada ALLAH ,  seringkali dilibatkan didalam mendraft Perjanjian kerjasama atau Perjanjian Pendanaan yang bisa meningkat ke tahapan MEMPERHITUNGKAN dana MENJADI NILAI  AKUISISI  serta PENYERTAAN Modal pada Perusahaan Lokal Indonesia tersebut, dimana Penulis juga seringkali harus memberikan “LEGAL BUSINESS GUIDANCE dan ARAHAN” dari Aspek Hukum Bisnis Minyak Gas dan pertambangan Umum, cara dan kita bagaimana Klien kita bisa mendapatkan manfaat yang optimal dalam hubungan transaksi bisnis  tersebut.

Penulis sangat bersyukur  kepada ALLAH,  masih diberikan kesempatan dalam Usia lAgung Nurwinakum dan Alm Yogi Tjiptadi Freeport 001ebih dari 63 Tahun untuk masih terlibat  menjalankan Profesi  Independen Business Lawyer ini, dimana Penulis  sudah bersyukur ALHAMDULULILLAH lebih dari 16 tahun dan hampir 17 Tahun semenjak 1 Juni 1998,  tidak terikat dengan kerja disuatu perusahaan,  melainkan Penulis sangat menikmati memilih  “Self-Employed” dengan membuka wadah sendiri, dalam Bidang Bisnis Hukum perminyakan dan Gas ini.

  • Penulis merasakan, jika kita sedang asyik Mendraft Perjanjian Bisnis, Penulis rasanya asyik banget dan tidak ingat waktu terbawa dengan segala macam Klausula yang memberikan manfaat dan perlindungan kepada Klien atas posisi kedudukan Klien yang berusaha untuk memberdayakan diri, dengan mengoptimalkan kesempatan memperkuat posisi kedudukan kekuatan keuangan dari Klien sebagai Pengusaha yang bergerak didalam bidang kegiatan Bisnis Minyak dan gas,  dimana mereka ini juga telah mempunyai banyak sekali mempunyai  pengalaman dan jabg_agringan network serta keahlian  didalam bidang minyak dan gas di Indonesia ini, yang tentunya merupakan nilai tambah yang dapat menguatkan posisi mereke baik didalam Managemen Operasi dan teknik maupun Goodwill yang bisa juga diperhitungkan sebagai Penyertaan Modal untuk memperkuat Komposisi Jumlah Saham mereka di Perusahaan yang nantinya Penyandang Dana akan turut serta sebagai Pemegang Saham baru melalui Akuisisi sebahagaian saham serta penyertaan modal dari poretepel saham yang belum dikeluarkan dari Modal Dasar perusahaan dimaksud;   .

Menarik pula didalam membentuk Manajemen bersama, maupun struktur Permodalan serta biasanya diserta dengan adanya pembuatan perjanjian pinjaman, jika dikemudian berkembang dan membutuhkan adanya Pendanaan dari salah satu Pemegang Saham sebagai Shareholder Agreement atau Pinjaman Pemegang Saham kepada Perusahaan, maupun kiat untuk menggalang dana dari Bank atau Bursa Saham dimana Para Pihak, biasanya akan membuat suatu Holding Company yang bertugas dan berfungsi untuk mencarikan dana baik dari Bank maupun Bursa saham baik didalam Negeri maupun Bursa diluar Negeri.

  • Yah, begitulah funsi dan peranan seorang Profesional Indpenden  Business Lawyer yang dipakai keahlian untuk bisa membantu Klien didlam melindungi dan memperkuat posisi kedudukannya didalam bekerjasama maupun mengadakan hubungan transaksi business dengan Co partnernya, yang bagi Sang Independent Business Lawyer merupakan suatu kenikmatan sendiri  didalam menjalankan Profesi Independent Business  Lawyer yang telah dipilihnya dan merupakan karunia dan berkah rejeki dari ALLAH untuk mencari Karunia serta mengaktualisasikan dirinya didalam kegiatan operasi perminyakan gas dan pertambangan umum di Indonesia.

Sekian dahulu tulisan Penulis pada malam hari ini.

Jakarta, 26 Mei 2015

Agung Supomo Suleiman     

30 April 2015

Mahkamah Konstitusi KABULKAN Sebagian Permohonan Yang Diajukan Terpidana Kasus Bio Remediasi Chevron Bachtiar Abdul Fatah terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP).

Filed under: Uncategorized — agungssuleiman @ 2:13 am

PENULIS COPY DAN CUT PASTE DARI HARIAN KOMPAS>COM

Selasa, 28 April 2015 | 14:06 WIB

  • JAKARTA, KOMPAS.com Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan terpidana kasus bio remediasi Chevron Bachtiar Abdul Fatah terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP).
  • Mahkamah menyatakan, Pasal yang dimohonkan Bachiar, yakni Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 77 KUHAP inkonstitusional terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 karena mengabaikan prinsip hak atas kepastian hukum yang adil.
  • Mahkamah mengubah ketentuan Pasal 77 KUHAP tentang obyek praperadilan. Mahkamah menambah penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan termasuk sebagai obyek praperadilan.
    “Alasannya bahwa pada saat KUHAP diberlakukan pada tahun 1981, penetapan tersangka belum menjadi isu krusial dan problematik dalam kehidupan masyarakat Indonesia,” kata Hakim Konsitusi Anwar Usman membacakan putusan dalam persidangan.

“Upaya paksa pada masa itu secara konvensional dimaknai sebatas pada penangkapan, penahanan, penyidikan, dan penuntutan.

  • Namun, pada masa sekarang, bentuk upaya paksa telah mengalami berbagai perkembangan atau modifikasi yang salah satu bentuknya adalah ‘penetapan tersangka oleh penyidik’ yang dilakukan oleh negara dalam bentuk pemberian label atau status tersangka pada seseorang tanpa adanya batas waktu yang jelas,” tambah Anwar.

Selain itu, Mahkamah juga mengubah Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) dengan menambahkan frasa ‘minimal dua alat bukti’ dalam proses penetapan dan penyidikan seseorang sampai menjadi tersangka. Sebelumnya dalam pasal-pasal itu tidak dijelaskan jumlah bukti permulaan.

  • Pasal 1 angka 14 KUHAP, misalnya, lanjut Anwar, menyebutkan penetapan tersangka hanya didasarkan pada bukti permulaan tanpa disebutkan jumlah alat bukti.

Berbeda dengan Pasal 44 ayat (2) UU Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyebutkan bahwa bukti permulaan yang cukup telah ada apabila ditemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti.

“Bahwa asas due process of law sebagai perwujudan pengakuan hak-hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana menjadi asas yang harus dijunjung tinggi oleh semua pihak, terutama bagi lembaga-lembaga penegak hukum,” ujar Anwar.
Dalam putusan ini, tiga hakim dis-senting opinion. Mereka adalah I Dewa Gede Palguna, Muhammad Alim, dan Aswanto.

  • Mereka menganggap dalam Pasal 77 KUHAP, penetapan tersangka tetap bukan menjadi bagian dari obyek praperadilan.
    Bachtiar Abdul Fatah divonis 2 tahun penjara dan denda Rp 200 juta pada Oktober 2013. Bachtiar dinyatakan bersalah dalam proyek normalisasi lahan tercemar minyak atau bioremediasi di Riau pada kurun 2006-2011.
    Bachtiar sebelumnya sudah dibebaskan berdasarkan putusan praperadilan. Namun, dia ditahan kembali sejak 17 Mei 2013.

10 Desember 2014

CUT PASTE TULISAN MENARIK TERKAIT SHALE OIL

Penulis akan Copy dan Cut Paste   Tulisan dari Group Ex Vico  Menarik Terkait Perang  Harga Minyak GLOBAL sebagai berikut :” Quote : 

Ketika aku masih kerja di VICO blm pernah mendengar Shale Oil atau  Shale Gas. Lihat penjelasan pak Lukman Mahfoedz dibawah ini.
*
SAUDI MENJATUHKAN HARGA MINYAK AGAR INVESTOR SHALE OIL AMERIKA RUGI.

MARIA Listya membelokkan sepeda motor matik miliknya ke pompa bensin Shell di kawasan Kalimalang di antara Bekasi dan Jakarta.

Di pompa bensin itu, tidak ada bahan bakar minyak bersubsidi semacam bensin Premium. Di sana pula jarang ada antrean pembeli karena memang sedikit pengguna BBM nonsubsidi. Tapi, saat perjalanan pulang dari rumah kerabat, bensin sepeda motor Listya sudah tiris dan ia membelokkan kendaraannya ke pompa bensin itu.
Biasanya ia membeli Premium, tapi kali ini ia pindah ke Shell. Sebab, selain harga Premium naik, harga bensin di Shell malah turun. “Selisih harganya beda dikit sama bensin subsidi,” kata Listya.

Harga bensin di Shell, seperti juga Pertamax di pompa bensinScreenshot_2014-12-09-14-52-30 shale oil Pertamina, memang mengikuti harga minyak mentah dunia. Dan sudah sebulan lebih ini harga minyak dunia terjun bebas, dari kisaran US$ 100 per barel menjadi tinggal US$ 70 per barel.

Penyebabnya sederhana: Amerika Serikat mulai memanen shale oil.

  • Minyak serpih, yang didapat dari lapisan bebatuan yang susah ditambang, sudah mulai bisa diproduksi. Biaya produksi sudah tertutupi karena harga minyak selama ini cukup mahal, di kisaran US$ 100 per barel.

Jumlah panenan minyak Amerika ini terus bertambah. Dari kisaran 5 juta barel per hari, produksi minyak mentah Amerika Serikat sekarang sudah di kisaran hampir 9 juta barel per hari. Produksi terus bertambah dan diperkirakan dalam 3 ( Tiga) tahun bakal mencapai 13 juta barel per hari.

  • Arab Saudi pun menjadi cemas. Negara Arab ini sekarang merupakan produsen minyak terbesar dunia dengan angka 9-10 juta barel per hari. Jika produksi Amerika terus bertambah, pasar Arab bisa celaka.
    Dua pekan lalu, negara pengekspor minyak yang dimotori Arab Saudi bersidang dan memutuskan kuota produksi tidak akan dikurangi. Tetap sekitar 30 juta barel per hari.

Akibatnya, harga pun anjlok.
Analis komoditas dari Millennium Penata Futures, Suluh Adil Wicaksono, mengatakan harga jatuh karena permintaan tak tumbuh signifikan. “Di sisi lain, suplai berlimpah karena OPEC tidak memangkas kuota produksi,” katanya.
Akibatnya, harga minyak utama dunia yang diperdagangkan di bursa komoditas internasional menurun.

Contohnya, rata-rata harga minyak WTI atau West Texas Intermediate selama November di New York Mercantile Exchange (bursa komoditas berjangka Amerika) turun sebesar US$ 8,53 per barel menjadi US$ 75,81 per barel.

  • Suluh mengatakan harga akan terus turun selama suplai minyak di konsumen utama OPEC meningkat. Selain itu, eksplorasi sumber energi alternatif, seperti shale oil dan shale gas, di Amerika dan Kanada turut memicu melorotnya harga minyak dunia.

Menurut dia, jika mengacu pada data pergerakan harga minyak selama 4 tahun terakhir, titik terendah dari melemahnya harga minyak dunia akan mencapai level US$ 60-62 per barel. Namun diperkirakan Amerika, Kanada, dan beberapa negara besar OECD dan OPEC tidak akan membiarkan harga minyak dunia jatuh terlalu dalam. 

  • Sebab, masing-masing negara memiliki kepentingan terhadap harga minyak dunia yang stabil. “Semuanya, kalau terkait dengan emas hitam satu ini, ada saja kebijakan pemerintah masing-masing, tentu mereka tidak mau harga minyak turun terlalu dalam,” kata Suluh.

Pemerintah pun mengawasi pergerakan harga minyak dunia maupun Indonesian Crude Price (ICP). Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menjelaskan rata-rata ICP dari Januari hingga Juni 2014 berada di kisaran US$ 105 per barel hingga US$ 109 per barel.

  • “Pemerintah mengawasi perkembangan harga minyak dunia dan ICP. Saya sudah minta staf di Kementerian Keuangan melihat forecast yang ada,” kata Bambang. Meski harga minyak turun, pemerintah tidak berencana menurunkan harga BBM bersubsidi yang baru saja dinaikkan. “Kita akan lihat proyeksi harga minyak dunia ke depan sehingga punya antisipasi kalau harga turun terus atau naik lagi, sehingga bisa memberikan kebijakan yang tepat terhadap harga BBM,” ujar Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil.HARGA PREMIUM AKAN KE MANA?
    HARGA MINYAK DUNIA SEDANG ANJLOK. MALAYSIA MEMILIH MENCABUT SUBSIDI 100 PERSEN. BAGAIMANA DENGAN INDONESIA?

    POMPA-POMPA bensin nyaris di seluruh Malaysia pada Senin, 1 Desember, memiliki masalah sama. Mereka kehabisan bensin berkualitas lebih bagus, RON 97. Padahal biasanya bensin yang harganya mengikuti harga pasar ini selalu berlimpah dan warga Malaysia biasa membeli RON 95.

  • Penyebab habisnya bensin berkualitas lebih bagus ini satu: harga RON 95, yang 2,26 ringgit (Rp 8.073), sudah mendekati harga RON 97, yang 2,46 ringgit (Rp 8.820). Isu penimbunan BBM pun muncul sampai Presiden Persatuan Pengusaha Stesen Minyak Malaysia (Hiswana Migas-nya Malaysia), Datuk Hashim Othman, membantahnya. “Kalau kami tidak menjualnya, kami tidak mendapat pendapatan,” katanya seperti dikutip harian setempat, The Star.

Perang minyak Amerika Serikat melawan Arab Saudi, yang menjatuhkan harga BBM ini, memang membuat negara yang biasa mensubsidi BBM menjadi memiliki pilihan. Harga RON 95 turun karena Malaysia mencabut subsidi BBM senyampang harga minyak dunia sedang turun. Artinya, jika nanti harga naik, otomatis harga di Malaysia ikut naik.

  • INDONESIA BAGAIMANA ?
  • Nah, Indonesia? Indonesia, yang baru saja menaikkan harga bensin Premium sebesar Rp 2.000, tidak buru-buru mencabut subsidi seperti negeri jiran itu. Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan sedang menyiapkan skenario untuk mengantisipasi gejolak harga minyak sehingga dapat membuat kebijakan subsidi BBM yang tepat. “Harga minyak dunia sangat volatile, sekarang turun, tapi dua bulan lagi enggak tahu. Umumnya, orang prediksi harga minyak akan naik,” kata Sofyan.

5 (Lima)  tahun lalu, saat harga minyak dunia turun drastis dan kebetulan saat itu menjelang pemilihan umum, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menurunkan harga BBM bersubsidi. Tapi pemerintah sekarang tidak mengurangi harga seperti dulu atau mencabut seperti Malaysia sekarang. Pemerintah sedang menggagas untuk mematok subsidi per liter.

  • Jadi, harga Premium itu selalu disubsidi Rp 2.000 per liter misalnya. Saat harga keekonomian naik, harga ikut naik, dan saat turun, ikut turun pula. Angka ini bisa berubah di tahun anggaran berikutnya jika ada perubahan terhadap harga minyak dunia maupun nilai tukar rupiah terhadap dolar. “Jadi, sepanjang tahun, subsidinya tetap sehingga harga BBM bersubsidi per tahun menjadi lebih pasti,” ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Andin Hadiyanto. Bagi pemerintah, subsidi tetap ini lebih banyak manfaat dibanding mudaratnya karena membuat perhitungan subsidi tidak terpengaruh nilai tukar dolar atau harga minyak dunia.

Selain itu, bagi pemerintah, subsidi tetap justru memberi kepastian dalam menetapkan bujet karena tidak perlu lagi membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan. Selama ini, setiap kali ada gejolak terhadap harga minyak naik maupun nilai tukar rupiah yang melemah terhadap dolar, pemerintah harus kembali membahas APBNP dengan Komisi Anggaran DPR. Kebijakan subsidi tetap juga memberi kepastian pemerintah dalam menetapkan ruang fiskal atau tambahan anggaran untuk membiayai program tertentu. “Yang penting, likuiditas anggaran bagus dan ruang fiskal aman, enggak akan terganggu digugat oleh harga subsidi,” kata Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro.

  • Jika tidak ada halangan, pemerintah akan mengusulkan subsidi tetap masuk dalam pembahasan APBNP 2015 dengan DPR bulan depan. Namun Wakil Ketua Komisi Energi DPR asal Fraksi Partai Golkar, Satya W. Yudha, mengingatkan pemerintah untuk menggelar konsultasi dengan Mahkamah Konstitusi (MK) sebelum membawa usulan ini ke Dewan. Sebab, subsidi tetap ini identik dengan menetapkan harga BBM mengikuti ekonomi pasar. Padahal Undang-Undang Dasar 1945 tidak mengizinkan menggunakan ekonomi pasar. “Makanya, kami menyarankan pemerintah supaya berkonsultasi dengan MK agar tidak menabrak Undang-Undang Dasar 1945,” tutur Satya.

INDONESIA BELUM APA APA
AMERIKA SERIKAT SUDAH MEMPRODUKSI SHALE OIL DAN MEMBUAT PRODUKSI MINYAK MENTAH DI SANA HAMPIR BERLIPAT. TAPI INDONESIA BELUM BERGERAK SAMA SEKALI.

ANJLOKNYA harga minyak dunia itu bisa dibilang gara-gara produksi minyak serpih alias shale oil dari Amerika Serikat dan Kanada. Tapi mengapa di Indonesia tidak ada produksi minyak yang mahal proses produksinya ini? Menurut Ketua Indonesia Petroleum Association, Lukman Mahfoedz, faktor utamanya karena biaya mahal dan nantinya mesti dirembuk ulang bagi hasilnya dengan pemerintah. Ia menyiratkan bahwa investor mesti ditambah jatah dalam bagi hasilnya dikarenakan sulitnya proses menambang. Lukman, yang juga Presiden Direktur PT Medco Energy International Tbk, mengatakan investasi shale oil lebih besar dan teknologi yang digunakan lebih canggih dibandingkan untuk eksplorasi minyak dan gas konvensional. Karena itu, perjanjian bagi hasilnya mesti beda. “Commercial term harus berbeda, maksudnya profit split-nya juga harus berbeda dengan yang konvensional,” kata Lukman. Kebutuhan investasi dan teknologi itu jugalah yang membuat Medco tidak terburu-buru melakukan eksplorasi energi baru, seperti shale oil.

  • Alasannya, karena perlu kajian mendalam untuk investasi, teknologi, maupun kepastian cadangan. Padahal, jika berkaca pada Amerika Serikat, shale oil membuat negara itu tidak lagi tergantung pada eksplorasi produksi minyak dan gas konvensional. “Dengan adanya shale gas dan shale oil, pertambangan minyak dan gas di Amerika makin besar,” ujar Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian ESDM, Naryanto Wagimin.

Untuk shale gas—semacam shale oil tapi berbentuk gas—pemerintah sudah mulai memetakan cadangannya di Indonesia. Badan Geologi Kementerian ESDM mencatat estimasi kandungan shale gas di Indonesia mencapai 574 trillion cubic feet (Tcf/triliun kaki kubik) atau lebih besar ketimbang gas metana batu bara (coal bed methane/CBM), yang mencapai 453,3 Tcf dan gas konvensional sebesar 153 Tcf.

  • Tapi, untuk shale oil, sampai sekarang belum ada yang menemukan. Pemerintah pun belum memiliki data berapa perkiraan kandungan shale oil. “Kalau Pertamina atau kontraktor kontrak kerja sama mau mencari shale oil, pemerintah welcome,” kata Naryanto. Eksplorasi yang belum berjalan bukan hanya terjadi pada shale oil.

Menurut Naryanto, Pertamina Hulu Energi, yang telah mendapat wilayah kerja shale gas, sampai sekarang belum melakukan eksplorasi. Beberapa kendala harus dihadapi, yaitu lokasi pengeboran berada dalam batuan induk pada kedalaman antara 2.000 meter hingga lebih dari 3.000 meter di bawah tanah sehingga membutuhkan teknologi fracturing seperti yang dilakukan di Amerika.

  • Belum lagi lokasi eksplorasi yang biasanya berada di kawasan hutan dan membutuhkan izin sewa pakai lahan dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Izin dari pusat belum bisa dipakai untuk memulai kegiatan eksplorasi. Perusahaan migas harus mengurus sejumlah izin pertambangan maupun retribusi yang ditetapkan pemerintah daerah. Menurut Naryanto, lamanya proses mengurus berbagai izin itu memakan waktu 7 bulan. Padahal kegiatan eksplorasi hanya berlangsung dalam 3 bulan.

Selain itu, perusahaan migas juga masih dibebani dengan PBB eksplorasi migas meski kandungannya tidak ketemu. Berbagai macam kendala itu akhirnya membuat perusahaan migas berpikir ulang untuk mencari shale gas atau shale oil. “Apalagi untuk setiap satu hektare kawasan butuh biaya eksplorasi sebesar US$ 25 juta. Ini pun belum tentu dapat, sehingga harus berpindah,” tutur Naryanto. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Surono menambahkan, pengembangan energi alternatif di Indonesia masih mandek karena bahan bakar minyak (BBM) masih menjadi andalan lantaran dianggap lebih mudah diproduksi. “Di Indonesia, masih melihat BBM sebagai sumber energi, belum tertarik ke energi nonkonvensional,” kata Surono.

LOMPATI ARAB SAUDI

DENGAN produksi 8-10 juta barel per hari, Arab Saudi sudah puluhan tahun menjadi produsen minyak mentah terbesar dunia. Selama puluhan tahun itu pula, produksi minyak mentah Amerika Serikat, yang hanya sekitar separuhnya, bukan tandingan negara Timur Tengah tersebut.

  • Tapi, dalam 5 (lima)  tahun terakhir, produksi minyak Amerika terus melejit. Bahkan sekarang sudah mendekati produksi Arab Saudi, yakni tidak jauh – jauh dari angka 9 juta barel per hari. Penyebabnya satu: Amerika mulai memproduksi minyak serpih (shale oil).

Biaya investasi yang sangat mahal masih bisa tertutupi karena selama beberapa tahun ini harga minyak berada di kisaran       US$ 100 per barel. Lonjakan produksi Amerika Serikat yang lebih dari 4 juta barel per hari kurang dari lima tahun ini bikin cemas Arab Saudi. Negara ini pun menggelar perang minyak agar harga turun dan investor minyak serpih menjadi kapok. SUMBER: STATOIL | BERBAGAI SUMBER

MENGAPA MAHAL
Minyak serpih (shale oil) baru mulai diproduksi setelah harga minyak mentah dunia berada di kisaran US$ 100 per barel. Jika harganya cuma sekitar US$ 70 seperti sekarang, diperkirakan biaya produksinya tidak akan tertutupi. Hal ini karena minyak serpih mesti ditambang dengan teknologi yang rumit dan mahal.

MINYAK SERPIH

Pipa Mendatar
Minyak serpih mesti ditambang dengan pipa mendatar. Sumur dibor vertikal dan di lapisan tempat minyak berada dibelokkan mendatar. Teknologi ini sangat mahal.

Direkahkan
Minyak berada di bebatuan yang sangat rapat sehingga cairan susah berpindah. Untuk mengatasinya, pipa bor dilengkapi semacam peledak yang diisi campuran pasir, air, dan bahan kimia untuk menciptakan rekahan di lapisan itu.

MINYAK KONVENSIONAL

Sumur Vertikal Sumur berbentuk lurus ke bawah sehingga biaya murah.
Lapisan Bebatuan
Lapisan bebatuan tempat minyak berada memiliki pori-pori yang lebar sehingga cairan gampang berpindah. Minyak akan mencari tempat yang tekanannya rendah sehingga minyak gampang dipompa ke atas.

Lihat  photo  beda penambangan Shale oil dan Conventional oil

Karmani Soekarto
Sent from my ASUS®
powered by Sinyal
Kuat INDOSAT
powered by Sinyal
Kuat INDOSAT

UNQUOTE

21 November 2014

MENJAGA INDEPENDENSI BUSINESS LAWYER

peta-1Menjaga Independensi Business lawyer memang tidak mudah, karena jelas akan mempengaruhi keadaan cash flow dari Penulis berprofesi  Independensi Business Lawyer. Namun jika Penulis berusaha  mempunyai patokan bahwa Kehidupan didunia  adalah dengan  Nara Sumber Kitab Suci Al Quran, maka Penulis Insya ALLAH yakin  mempunyai Pegangan Tali Hidup yang sangat kuat dan tidak terputus, karena berpedoman pada Janji ALLAH sebagai Dzat Pencipta Kehidupan yang Maha Kekal Maha Hidup Maha Pencipta Kehidupan Dunia dan AKhirat sepanjangan Masa Baik Dunia dan Akhirat.

  • Untuk dapat mengenal Dzat ALLAH yang Maha Kekal ini memang harus melalui proses jatuh bangun dalam kehidupan nyata didunia ini,  dimana Penulis telah dikarunia ALLAH terjun dalam  profesi Hukum Business, yang semula ingin menjadi Diplomat namun pada kenyataan dan fakta hidup telah menggeluti Profesi Hukum Bisnis selama lebih dari 30 tahun lebih. Nah, sebagai manusia yang dipengaruhi dengan pengalaman profesi Business Lawyer, Penulis  harus bersyukur dan tidak berhenti untuk mencari kebenaran yang Kekal dan tidak lapuk digerus jaman, karena moral kebenaran yang bersumber dari ALLAH dari Kitab-2 Suci yang diturunkan ALLAH kepada para para Nabinya akan tetap abadi dan Kekal dan tidak akan berubah sepanjang zaman.

Penulis merasakan bahwa jika kita sudah diberikan ALLAH Taufik hidayah untuk mengenaAGUNG DI MINYAKl ALLAH dengan berpegangan kepada Kitab Suci AL Quran dimana Ketauhidan atau Ke Maha Esaan dari ALLAH yang merupakan dasar Abadi dari ajaran Kitab Suci dari ALLAH, maka  dalam perjalanan kehidupan ini,   kita sabagai hamba ALLAH yang mencari kebenaran yang abadi dari ALLAH, akan   pada suatu saat  Insya ALLAH diberikan Keyakinan yang tidak meragukan lagi untuk Insya ALLAH mengenal dan hanya menggantungkan diri semata-mata kepada ALLAH Yang Maha Esa dan Maha Tunggal ini.  

  • Keyakinan ini harus dibangun dan dirasakan oleh kita sebagai makhluk ciptaan ALLAH  dengan menggunakan Qalbu serta Akal Pikiran kita sesuai  tuntunan dari ALLAH atau Rob  Yang Maha Baik Pengasih Penyayang didalam memberikan Petunjuk Informasi mengenai Ke-Esaan dan Kemaha Tunggalan dari ALLAH Yang Maha Pemberi Petunjuk.

Penulis merasakan terbantu untuk memperoleh keyakinan keimanan ini, setelah melalui proses panjang dari masa kecil hingga masa kerja di wadah dan institusi orabg_agng lain atau perusahaan orang lain, termasuk  membuka wadah sendiri atau Self – Employed,   karena dipaksa oleh keadaan perjalanan hidup untuk mengambil sikap Independensi serta self employed atau bekerja sendiri semenjak bulan Juni 1998, disebabkan Penulis merasa kecewa dan keluar dari suatu perusahaan besar      PT Freeport Indonesia, karena pada saat terjadi  pergantian Boss dalam suatu organisasi, akan senantiasa sama  simptomnya,  dimana  akan senantiasa terjadi perubahan sistem yang berpengaruh pada nasib  masa depan kita termasuk Penulis.

  • Berdasarkan perjalan terjal dari Penulis inilah, pada akhirnya membawa Penulis untuk harus memaksakan diri   mempunyai suatu pegangan hidup yang pasti dan tidak tergoyahkan,  dimana bagi Penulis apalagi dikala umur Penulis telah diizinkan  oleh ALLAH untuk    berada didunia  63 Tahun, dengan stamina phisiknya mulai menurun, sehingga  Penulis  harus meningkatkan keyakinan spiritual keimanan,   guna Insya ALLAH dapat memperoleh ketenangan  bathin dan pikiran maupun kepastian pegangan hidup untuk dapat  survive.

Untuk hal ini, Penulis merasakan sekali bahwa jika Penulis memaksakan diri untuk menjauhkan dari dari larangan ALLAH dan berusaha untuk membaca Kitab Suci Al Quran sebagai  pedoman hidup untuk mendapatkan suatu kepastian yang tidak diragukan lagi, Penulis merasakan bahwa Dzat ALLAH adalah Hak dan merupakan suatu Kepastian yang tidak diragukan dan bahwa Kitab Suci Al Quran adalah Hak dan Benar dan segala Informasi dan Janji dari ALLAH dalam Kitab Suci Al Quran adalah suatu “Kebenaran Mutlak”  yang tidak ada keraguan sama sekali merupakan informasi dan Firman  dan  petunjuk  dari ALLAH Yang Maha Kuasa, Maha Hidup, Maha Kekal. 547130_4018003258398_132607727_n

Penulis merasakan sangat bersyukur untuk diberikan oleh ALLAH Pemahaman ini, dengan harus senantiasa berdoa kepada ALLAH untuk memohon  tetap ditanamkan  keyakinan keimanan  Islam ini dalam Qalbu Penulis, guna kita  Insya ALLAH,   harus memaksakan diri untuk  “rajin dan menyisihkan waktu” untuk peduli dan mau membaca isi dari AL Quran tersebut, untuk dapat memperkuat kejiwaan dan keyakinan keimanan dari Penulis, guna  dapat tetap survive didalam kehidupan dunia yang seringkali terasa banyak sekali kerancuan  dan double standard serta rekat sekali dengan kepentingan Vested Interest sesaat, dan tidak abadi serta tergerus dengan perjalanan kehidupan ini. Demikianlah tulisan dari Penulis ini pada hari Jumat ini

  • Jakarta 21 November 2014
Laman Berikutnya »

Blog di WordPress.com.

PELANGI

Pelangi menjadi salah satu bukti keagungan Tuhan YME..

Angwie on Blog

No one else...just you and me...

Purwatiwidiastuti's Blog

Mari nikmati indahnya berbagi

Un2kmU

semuanya hanya untukmu...

PELANGI

Pelangi menjadi salah satu bukti keagungan Tuhan YME..

Angwie on Blog

No one else...just you and me...

Purwatiwidiastuti's Blog

Mari nikmati indahnya berbagi

Un2kmU

semuanya hanya untukmu...

%d blogger menyukai ini: