SNAPSHOT ARTIKEL HUKUM BISNIS AGSS LAW – SACO AGUNGSS

1 April 2017

Mutatis Mutandis Back To Back Subcontract Drilling Agreement

Wah sudah lama nih tidak berkunjung ke Blog Snapshot Artikel Hukum Bisnisness AgsS Law ini,  biasa karena baru  selesai tersita membantu salah satu Klien terkait  aspek Hukum Kontraktual antara suatu Perusahaan Drilling yang mendapatkan subcontract dari Kontraktor yang mempunyai kontrak dengan Operator dalam Main Contract antara Contractor dan Operator khusus untuk penyediaan Drilling Rig maupun Drilling Services;

Yang agak unik dari sudut  Aspek Hukum Kontraktualnya  adalah bahwa Perjanjian  Back to Back Subcontract Agreement (“Perjanjian Subcontract”)  memilih Governing Law-nya Hukum Indonesia maupun Arbitrasi BANI, sedangkan Perjanjian Utama atau Main Contractnya antara Contractor dan Operatornya memilih Hukum Inggris maupun Forum Arbitrasi diluar Indonesia;

 Perjanjian Subcontract  menggunakan  Judul Back to Back Subcontract Agreement, dimana terindikasi bahwa yang dimaksud dengan Back to Back adalah bahwa salah satu Klausula di Perjanjian Subcontract menyetujui  diterapkannya Konsep Mutatis Mutandis.  

Maksud dari Mutatis Mutandis yang Penulis dapat serap  sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Subcontract adalah bahwa  Subcontractor di Perjanjian Subcontract berhak mengambil manfaat baik kewajiban maupun Liabilities yang “Sama” yang diberikanimage005 di Main Contract kepada Contractor, misalnya jika  Contractor diberikan “Pembatasan Liabilities” dalam Main Contract  terkait Kewajiban untuk mengganti atau memperbaiki  bagian atau seluruh  Peralatan yang harus disediakan oleh Contractor kepada Operator   yang perlu diperbaiki karena Defect, dengan tidak melampui  Total Pembayaran yang diterima oleh Contractor dari Operator, maka Subcontract juga berhak mendapatkan Pembatasan Liabilities tersebut.

Namun  pada fakta kenyataannya,  dalam Perjanjian Subcontract, terindikasi bahwa Contractor telah membebankan  kepada Subcontractor suatu Beban Liabilities atau Tanggung Jawab Keuangan yang dapat  melampui  “Total Penerimaan yang diterima oleh Subcontractor”, disaat  suatu Drilling Rig yang disediakan oleh Subcontractor  tidak beroperasi lebih dari misalnya 72 Jam per 1 Bulan, dimana  Subcontractor pada setiap Hari dikenakan Zero Rate oleh Operator, maka Contractor akan mengenakan beban terhadap Subcontract untuk Merimburse- Mengganti Ongkos BiaDrilling Rigya yang dikeluarkan oleh Contractor untuk pembayaran Standby  Cost maupun Ongkos Biaya dari Service Product Line dari para subcontractor lainnya dari Contractor terkait dengan Suatu Drilling Rig yang tidak beroperasi tersebut, hal mana jelas “Sangat Merugikan Subcontractor secara bisnis komersial keuangan”, disebabkan Subcontractor hanyalah terbatas mendapatkan Bayaran Daily Jasa Drilling Operation Fee untuk Scope Services Penyediaan Drilling Rig maupun segala peralatan yang ditentukan dalam minimum requirements yang harus tersedia di Lapangan Lokasi Drilling  Rig beroperasi.

Perlu dicatat bahwa Perjanjian Main Contract-nya  adalah Integrated Project Management (IPM), dimana Contractor mendapatkan sebagian Scope Of Work dari Operator yaitu antara lain menyediakan Drilling Equipment serta melaksanakan Drilling Services, adapun Well Testing serta Civil Work diberikan kepada Perusahaan lain oleh Operator.

Hal   diatas jelas secara aspek Hukum Kontratupic2al kebiasaan yang berlaku  di Industri Drilling Rig di Indonesia khususnya di Oil n Gas maupun Geothermal adalah “sama sekali tidak Fair –  wajar” dan tidak dapat diterima, apalagi Contractor sendiri di Main Contractor-nya telah mendapatkan “Pembatasan Liabilities” terbatas hanya untuk memperbaiki bagian Peralatan maupun dibatasi Tanggung Jawab Pengantiannya  tidak boleh “Melampaui  Total Pembayaran yang dibayarkan oleh Operator kepada Contractor”, sehingga SubContractor  sexcara ketentuan Perjanjian Subcontractnya berhak menerapkan “Konsep Mutatis Mutandis” yang telah disepakati bersama dalam Back to Back Subcontract Agreement antara Subcontractor dan Contractor.      

Yah mungkin sekian dahulu Artikel Tulisan Hukum Kontractual  Bisnis pada malam hari ini menjelang Isa oleh Penulis dari Blog Snapshot Artikel Hukum AgsS Law ini.

Jakarta, 1 April 2017

Agung Supomo Suleiman   

AgsS Law Independent Business Lawyer

AGUNGSS EXPERIMENTAL BLOG

7 Januari 2010

Pilihan Profesi

Memang hidup ini penuh dengan pilihan. Jika anda memilih suatu profesi maka hal ini dimulai sewaktu anda memilih Bidang Profesi apa yang anda hendak pelajari  dan memperoleh Ilmunya. Sewaktu aku masuk Fakultas Hukum Universitas Indonesia jurusan yang aku pilih adalah Hukum Internasional dimana Skripsiku adalah Hak Kekebalan Diplomatik Asing di Indonesia. Namun pada akhirnya perjalanan profesiku ternyata menjadi seorang Business Lawyer diawali dengan menjadi Konsultan Hukum di Kantor Hukum Adnan Buyung Nasution & Associates  tahun 1979 sewaktu aku lulus dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Hingga kini aku telah 30 tahun berkecimpung dalam Profesiku sebagai Business Lawyer dimana selama 17 1/2 tahun menjadi Pegawai berprofesi Lawyer  /Partner di Law Firm maupun di Perusahaan Pertambangan PT Freeport Indonesia ( Pertambangan Tembaga)  dan Vico Indonesia ( minyak/gas), dan menjelang  13 tahun membuka wadah sendiri  Law  Firm yang kini bernama Suleiman Agung & Co (SACO LAW FIRM). dan berasosiasi dengan JME Group hingga tulisan ini dibuat. Jatuh bangun menjalankan Profesi Business Lawyer sangat menarik,  dimana menurut hemat saya, hal   yang penting dalam menjatuhkan pilihan adalah bahwa kita harus menyenangi bidang profesi yang telah kita pilih.

Selain menggeluti bidang Profesi Business Lawyer, aku kini  senang menulis dibeberapa  Blog yang aku buat,  dimana salah satu Blognya yang dalam Bahasa Indonesia adalah AGUNGSS BLOG HUKUM ADVOKAT LAWYER ini dimana aku senang berbagi pengalaman menjalani  profesi Business Lawyer termasuk tulisan mengenai masalah aspek hukum terkait business di Indonesia. Sebagai Business Lawyer  kita harus mempunyai integritas yang tinggi dalam profesi ini.

Dikalangan masyarakat Indonesia yang banyak bermunculan di Media dan berita adalah terkait Lawyer Litigasi di Pengadilan dimana secara tidak langsung masyarakat umum dapat belajar dan mengenal banyak istilah hukum yang digunakan di Pengadilan khususnya yang terkait dengan Kasus yang terangkat kepermukaan antara lain Kasus Pemberantasan Korupsi yang ditangani oleh KPK.

Kasus  Hukum yang juga muncul belakang hari ini adalah terkait masalah gugatan  Pencemaran Nama baik, yang muncul dari adanya keluhan seorang Pasien bernama Prita mengenai pelayanannya di salah satu rumah sakit di Jakarta. Kita lihat perkembangan terakhir adalah bahwa Gugatan Pidana Pencemaran Nama terhadap Prita tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri. Adapun kasus perdatanya masyarakat umum mempunyai penilaian tersendiri atas rasa keadilan atas kasus ini dimana dengan adanya Putusan Pengadilan yang mengenakan Prita untuk membayar sekitar Rp 204 juta ternyata direspons oleh Maysyarakat dengan mengumpulkan Koin yang berjumlah Rp sekitar Rp600 juta sehingga  jauh  melebihi Putusan Pengadilan, dimana pada akhirnya RS  mencabut gugatan terhadap Prita tersebut.

Kembali kepada Profesi Lawyer, maka jika kita  amati dalam praktek di Indonesia,  jika kita bicara mengenai Lawyer, pada umumnya bidang Lawyer terbagi 2 (dua) yaitu (1) Lawyer Yang berpraktek di Pengadilan – seringkali disebut Litigator dan (b) Lawyer Konsultasi -Non-Litigasi yang tidak berperkara di Pengadilan melainkan membantu Klien yang umumnya Perusahaan yang melakukan kegiatan  Bisnis di Indonesia.

Lawyer yang bergerak dalam Konsultasi inilah yang sekarang terdaftar dan tercatat di Bapepam sebagai Konsultan Pasar Modal,  sedangkan yang berpraktek di Pengadilan pada saat ini harus mempunyai Kartu Tanda Advokat dalam hal ini  Peradi ( Persatuan Advokat Indonesia). Lawyer yang bergerak dalam Konsultasi sebenarnya tidak hanya terbatas kepada memberikan Nasehat Hukum dalam Pasar Modal melainkan dalam segala aspek hukum dalam business oleh Perusahaan di Indonesia.

Begitulah dengan adanya 2 aspek Profesi lawyer yaitu Litigasi dan Non-Litigasi atau Lawyer Konsultan maka jika kita kebetulan belajar bidang materi Hukum di Fakultas Hukum baik negeri maupun swasta di Indonesia pada akhirnya kita dijatuhkan pada pilihan profesi tersebut diatas.

Selanjutnya jika kita Praktek di Pengadilan, biasanya Perusahaan akan menunjuk Lawyer Litigasi dengan memberikan Surat Kuasa untuk mewakili kepentingan Perusahaan beracara di Pengadilan. Adapun jika kita menjadi Lawyer Non-Litigasi kita bisa memilih bekerja sebagai In-house Legal Counsel di Perusahaan yang melakukan kegiatan Bisnis di Indonesia, atau anda dapat memilih menjadi  Lawyer  di Kantor Konsultan Hukum di Indonesia.

Adapun Profesi Lawyer yang memilih berpraktek dan membuka kantor sendiri maka Lawyer tersebut dapat sendiri atau bersama dengan sesama Profesi lawyer. Yang penting untuk dapat menjalankan profesi hukum selain mereka harus lulus Fakultas Hukum di Indonesia, jika mereka memilih untuk menjalankan profesi hukum diluar Perusahaan,  maka mereka ini harus mempunyai izin dimana pada saat ini di Indonesia yang mengeluarkan izin untuk konsultan hukum adalah Bapepam dengan memberikan  Lisensi Konsultan Hukum Pasar Modal. Sedangkan yang berlitigasi atau beracara di Pengadilan  harus mempunyai izin praktek yang dikeluarkan oleh Peradi. Masalah Wadah persatuan Advokat ini sekarang menjadi masalah sebagaimana kita dapat lihat beritanya di Media.

29 Desember 2009

Gonjang Ganjing Kepastian Hukum dan Keadilan

Yah, tahun ini media masa baik elektronik TV, Internet   dan media koran banyak sekali menyoroti perkembangan hukum di Indonesia, khususnya GOJANG GANJING Kepastian Hukum dan Keadilan dimana terasa sekali harus ada desakan yang keras kepada semua pihak yang berwenang dan mempunyai kompetent untuk berbuat sesuatu tidak hanya sekedar beretorika atau hanya kaya dengan  wacana melainkan SECARA NYATA melaksanakan suara Roh Rakyat yang sangat mendambakan adanya Penegakan Hukum Yang Adil dan Tidak Pilih Kasih atau Tebang Pilih antara :

  • Kelompok Kaya /Berkuasa Versus  orang AWam., atau
  • Partai Yang berkuasa di Parlemen maupun di Kabinet Versus Partai diluar Parlemen dan Kabinet
  • Orang Partai Versus  Professional Yang Tidak Punya Masa Ormas/Partai

Terdapat 2 ( dua ) kasus yang sangat Fenomenal yang mengusik perhatian masyarakat yaitu Kasus Bibit -Chandra dan Prita yang sangat dirasakan mengusik rasa keadilan yang terdapat dalam masyarakat Indonesia.

Kita patut bersyukur bahwa di Indonesia telah berhasil berlangsungnya alam demokrasi yang dimulai dari tumbangnya Rezim Kekuasaan Yang Dirasakan Otoriter  dan Represif pada tahun 1998 yang sebenarnya  sangat dibantu dengan momentum, terjadinya Krisis Ekonomi di Asia yang dimulai dari Thailand dan menjalar ke Indonesia.

Pemilu setiap 5 tahunan baik untuk anggota Legislatif maupun Presiden / Wakil Presiden telah berlangsung hingga yang terakhir tahun 2009 yang lalu dimana  tercatat banyak  kekurangan  atas pelaksanaan adminstratif  yang menyebabkan banyaknya para peserta yang berhak dan berkeinginan untuk turut serta ternyata tidak dapat mencoblos karena namanya tidak terdaftar sebagai Pemilih Anggota Legislatif. Kekurangan ini tentunya haruslah diperbaiki dan jangan sampai terulang di 5  tahun Pemilu yang akan datang.

Dengan adanya alam keterbukaan di Era Demokrasi di Indonesia saat ini, maka tuntutan untuk  lebih transparansi dan keterbukaan dari segala institusi Penyelenggara Negara sangat dirasakan terjadi.

Kita patut bergembira bahwa di Era Keterbukaan ini, muncul secara teknologi informasi media Internet dimana masyarakat dapat memanfaatkan media yang tersedia antara lain Facebook,   dimana para peserta Komunitas  dapat menggalang dukungan baik kepada Bibit Chandra maupun Kasus Prita sebagai Korban Ketidak Adilan  yang tentunya dibantu dengan Media TV One dan Metro TV.

Keterpaduan secara spontanitas  didunia Internet Facebook,  Media Electronik, TV One  dan Internet sangat dirasakan pengaruhnya untuk dapat mendesak dan mengontrol Aparat Penyelenggara Negara baik Eksekutif,  DPR maupun Instansi Kepolisian, Kejaksaan, pengacara  dan Pengadilan untuk  meluruskan fungsi kerjanya khususnya yang dirasakan mengusik Rasa Keadilan Masyarakat.

Masyarakat umum di Era Global Bebas Informasi Internet maupun Media TV  yang tidak berada dijajaran tampuk penyelenggara negara dapat secara bebas mengikuti maupun mengawasi Penyelenggara Negara baik Eksekutif, Legislatif, Judikatif  dengan membuat catatannya, maupun pandangannya sendiri melalui Media Blognya sendiri, yang tentunya diharapkan tidak disertai dengan fitnah,  melainkan melakukan pengawasan melalui talkshow maupun penulisan pikiran dan pandangan dengan mengikuti  norma kesopanan yang dianut oleh bangsa Indonesia, namun harus tetap tajam dan kritis demi berlangsungnya dan terwujudnya Keadilan dan Kepastian Hukum di bumi Indonesia.

Dimasa depan tahun 2010 pada saat AFTA berlangsung maka Tuntutan untuk adanya Kepastian Hukum maupun Rasa Keadilan Yang Tidak Diskriminatif dan Tebang Pilih menjadi tuntutan yang makin mendesak dari Masyarakat Umum demi membuat bumi Indonesia aman, tentram dan merasa nyaman bagi seluruh penghuni di Bumi Tanah Air Indonesia baik penghuni dan penduduk tetap, maupun pendatang turis maupun para pelaku bisnis Indonesia maupun Asing serta masyarakat umum.

Demikian harapan kita menjelang AKhir Tahun 2009 dan menyambut  Tahum Baru 2010

Semoga ALLAH  memberkati kita semua

Jakarta 29 Desember 2009

Agung Supomo Suleiman

Blog di WordPress.com.

PELANGI

Pelangi menjadi salah satu bukti keagungan Tuhan YME..

Angwie on Blog

No one else...just you and me...

Purwatiwidiastuti's Blog

Mari nikmati indahnya berbagi

Un2kmU

semuanya hanya untukmu...

PELANGI

Pelangi menjadi salah satu bukti keagungan Tuhan YME..

Angwie on Blog

No one else...just you and me...

Purwatiwidiastuti's Blog

Mari nikmati indahnya berbagi

Un2kmU

semuanya hanya untukmu...

%d blogger menyukai ini: