SNAPSHOT ARTIKEL HUKUM BISNIS AGSS LAW – SACO AGUNGSS

1 Februari 2014

PERSIAPAN WORKSHOP PEMBERDAYAAN KEKUATAN MODAL DANA PERUSAHAAN MINYAK TAMBANG LOKAL

  • IMG_0477Penulis memberanikan diri untuk membuat RENCANA Worskhop Pemberdayaan Perusahaan  Pertambangan /Perminyakan LOKAL untuk mencari Sumber Dana /Modal dalam bidang Perminyakan / Pertambangan karena Penulis sendiri telah pernah selama 5 (lima) Tahun dahulu bekerja sebagai In House Legal Counsel di PT Freeport Indonesia Company (Tahun 1993-1998) Perusahaan  yang dimiliki Investor USA yang diberikan  COW (Kontrak Karya Pertama) – dalam bidang Pertambangan di Indonesia  tahun 1967, dimana Pemerintah Orde Baru pada saat itu mengeluarkan Undang Undang Baru yaitu :
  • Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 Penanaman Modal Asing pada bulan Januari  dan
  • Undang – Undang No. 11 /1967 mengenai Ketentuan Dasar Pertambangan bulan Desember yang menggantikan ketentuan yang lama;
  • Perlu diketahui bahwa pada tahun 1967, Indonesia secara ekonomi berada didalam “keadaan benar-benar  sangat kesulitan secara Keuangan” atau mendekati “Kebangkrutan” dimana kemudian berdasarkan Mandat dari Rakyat pada saat itu dalam Sidang MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara)  1996 telah dikeluarkan :
  • Putusan MPRS No.XXIII/MPRS/1996,  dimana diputuskan antara lain :
  • bahwa  potensi kekayaan dari “Kekayaan ALAM Negara” “Perlu Di  Exploitasi, di-Manfaatkan dan di Transformasikan menjadi “Kekayaan Ekonomi Yang Nyata”.

  • Bahwa Modal Asing, Teknologi dan Keahlian dapat digunakan untuk mengatasi penurunan Ekonomi dan dipergunakan untuk Pembangunan Indonesia;

  • dan bahwa Modal Domestik adalah “Terbatas” dimana Undang-Undang Penanaman Modal Asing perlu dikeluarkan dalam waktu yang segera.   

  • Berdasarkan  “Suasana keadaan Kesulitan Ekonomi demikianlah pada saat itu, dimana Indonesia diujung kebangkrutan dan karena keterbatasan modal domestik telah mendesak MPRS membuat segera mengeluarkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing diperlukan untuk segera dikeluarkan.
    • Pada tahun 1967, Penulis masih duduk dibangku SMP Sumbangsih, dimana suasana yang Penulis rasakan sebagai siswa smp  adalah banyaknya antrian panjang rakyat untuk mendapatkan beras, susu, minyak tanah. Sebagaimana kita ketahui keadaan politik pada tahun 1950 hingga 1966 berada dimasa ketidak stabilan politik, pemberontakan bersenjata, kesulitan ekonomi. Keadaan yang demikian tentunya tidak menarik bagi Inverstor tambang untuk membangun atau mengembangkan potensi kekayaan alam yang terdapat di Indonesia.

IMG_1588

    • Ketentuan Pertambangan Kolonial Pertambangan yaitu Indische Mijnwet (tahun 1899 yang dirubah terakhir tahun 1918) telah diadopsi oleh Negara Indonesia yang baru Merdeka dan muda  dimana Undang-Undang Pertambangan Indonesia tahun 1960 dirasakan  perlu direvisi karena terlalu ketat sehingga gagal untuk mendapatkan responsive positive dari Investor Lokal maupun Asing.

  • Pada saat itu memang Pemerintah dibawah Bung Karno benar-benar masih berada dan diliputi suasana baru Merdeka dari Pendudukan Belanda maupun Jepang, sehingga eforia atau trauma untuk tidak senang dengan kehadiran atau campur tangan asing setelah hampir 350 Tahun Indonesia berada dalam penguasaan VOC (Perusahaan Belanda yang pada akhirnya bangkrut karena juga korupsi)  yang kemudian diganti oleh Kerajaan Belanda melelui Gubernur Generalnya di Indonesia, dan sempat 3 Tahun diduduki oleh Jepang.IMBung Karno Sihanok
  • Penulis ingat  dalam benak ingatan bahwa temanya Pemerintahan yang dipimpin oleh Bung Karno  pada saat saat itu tema-tema masih bertema Revolusioner seperti Tahun Vivere vere Coloso (atau Tahun Menyerempet Bahaya (TAVIP), Berdiri diatas Kaki Sendiri, menyelengarakan Konferensi Asia Afrika tahun 1955 di Bandung, bahkan Indonesia pernah keluar dari Olimpiade dan membentuk Ganefo (Games of the New Emerging Forces).

Kabinet beberapa kali dirombak, dan ada suatu saat  Bung Karno bahkan diangkat menjadi Presiden Seumur Hidup.  Maka kita dapat mengerti bagaimana nuansa pada saat itu, yang pada ujung-ujungnya, terjadi perseturuan perebutan kekuasaan antara pilar-pilar kekuatan baik domestik maupun luar, yang berefek terhadap keterpurukan ekonomi Indonesia, dan menyebabkan terjadinya pergolakan pada tahun 1966 dimana puncaknya terjadi Gerakan 30 September maupun isu Dewan Jenderal, dimana Penulis ingat masih siswa SMP, dimana kita turut serta demonstrasi  siswa dan mahasiswa, bersama juga dengan Baret Merah pada saat itu yaitu RPKAD di Monas.

  • Begitulah suasana yang meliputi lahirnya Undang – Undang Penanaman Modal Asing Tahun 1967, dimana pada saat itu dibawah kepemimpinan Jenderal Soeharto Pemerintah Order Baru meletakan Rehabilitasi Ekonomi sebagai Prioritas utama bagi Negara saat itu  mengatasi  keterpurukan ekonomi negara. 

  Penulis  merasa perlu mengedepankan latar belakang diatas, karena masyarakat maupun politisi Indonesia seringkali lupa dan  “Pendek ingatannya” seolah- olah Produk Undang-Undang Penaman Modal Asing Maupun Produk Kontrak Karya  yang mengundang Investor Asing melakukan kegiatan penanaman modal dalam Pertambangan adalah “lepas dari Suasana dan Keadaan yang meliputi  Nuansa lahirnya suatu Undang-undang maupun Kontrak Karya (COW) dalam bidang Pertambangan atau  Kebijakan Pengelolaan Kekayaan Alam yang dikandung Bumi di Indonesia yang dimaksudkan untuk dikelola untuk manfaat dan kesejahteraan bersama dari Rakyat Indonesia. 

  • Penulis adalah Indpeta-1ependend Business Lawyer  , dimana Penulis tidak ingin terlibat terjebak dalam kepentingan Politik sesaat, melainkan sesuai Professi Mulia Advokat dan Penasehat Konsultan Hukum, Penulis  berusaha untuk ” Professional dan Independ” melihat dan mengamati serta berusaha mencari jalan keluar se-obyektif mungkin didalam menganalisa dan mencari dasar hukum untuk memecahkan masalah hiruk pikuk dan kebuntuan cara berpikir didalam Pengelolaan Penambangan di Indonesia.  

Didalam Kontrak Karya (COW) dalam Pertambangan Umum, biasanya  terdapat “Klausula Divestasi” yaitu  bahwa untuk jangka waktu tertentu biasanya setelah 10-15 Tahun semenjak Penandatangan Perjanjian Kontrak Karya tersebut, Para Pihak dalam hal ini Pemerintah Indonesia dan Pemodal Asing atau Fx  Freeport Mc. Moran  sepakat untuk  adanya Divestasi atau perubahan kepemilikan Saham dari PT Freeport Indonesia  dari 51% milik Penanam Modal Asing menjadi 51 % Lokal/Nasional dan 49% Pemegang Saham Asing di PT Freeport Indonesia ini. 

  • Namun sebagaimana kita ketahui  secara Umum dalam perjalanan ketentuan Pembatasan Kepemilikan Modal Asing di Indonesia,  dalam proses perjalanannya telah terbit  Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1994,   dimana karena adanya desakan Era Globalisasi  Perdagangan  Bebas,  maka Divestasi Pemodal Asing dapat  bertahan menjadi 95% Pemodal Asing dan 5 % Pemodal Lokal /Nasional.

Nah, tentunya Investor Asing dibidang Pertambangan Umum juga menghendaki  dapat mengambil manfaat serta menikmati perubahan Kebijakan batas Divestasi yang “sangat lebih longgar” pembatasannya sebagaimana  diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1994 terkait   Divestasi Kepemilikan Pemegang Saham  Asing kepada  pemilik modal Lokal/Nasional dari suatu PT yang mendatangani Perjanjian Kontrak Karya dalam  Pertambangan Umum.

Penulis yang  saat itu bekerja sebagai Inhouse Legal Counsel di PT Freeport Indonesia bg_agjuga diminta  untuk berusaha menanyakan kepada pihak yang berwenang untuk dapat menikmati  manfaat PP      No. 20 tahun 1994 pada Kontrak Karya terkait dengan Divestasi tersebut, dengan pengertian bahwa Klausula yang Divestasi dalam Kontrak Karya disepakati setelah 10 atau 15 Tahun berubah kepemilikan Pemegang Asing semula 51% menjadi 49%, dan bagi Pemegang Saham Nasional atau Lokal menjadi 51%, dapat menikmati perubahan kelonggaran batas Divestasi yang diatur dalam  PP No. 20 tahun 1994.

Butir 2 Yang Sangat  Penting dari Peraturan Pemerintah No.20/1994  ini adalah : 

  • (a) tidak dimintakan Minimum Modal untuk Project Penaman Modal Asing;
  • (b) Penanam Modal dapat berbentuk Penanaman Langsung (misalnya Investasi oleh Perusahaan Asing yang dimiliki keseluruhan oleh Penanam Modal Asing) atau Joint Venture;                  
  • (c) Permintaan untuk saham Minimum Pemegang Saham Indonesia  dalam Joint Venture /Patungan hanyalah 5% (Lima persen);
  • (d) tidak ada permintaan Minimum Divestasi untuk perusahaan yang dimiliki seluruhnya oleh Penamam Modal Asing.

Ketentuan dari Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1994 ini  kalau mau diterapkan atau dinikmati oleh COW yang sudah ditandatangani   “secara Hukum tentunya timbul Pertanyaan “Tingkat  Hirarkhi Kedudukan  mana yang lebih tinggi antara PP No. 20/1994 dengan Kontrak Karya yang merupakan Perjanjian Kontrak Karya antara Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Menteri Pertambangan yang telah diproses pendatanganmnnya lewat Konsultasi (atau Persetujuan) MPRS / DPR, apalagi pada saat itu dimengerti bahwa COW/Kontrak Karya diperlakukan “Lex Spesialis”, dimana sekali disetujui ketentuan dari COW yang telah disetujui kedua belah pihak, Kontrak Karya akan berlaku sebagai “Ketentuan Khusus” yang “mengenyampingkan” ketentuan Umum istilah terkenalnya dalam Hukum adalah  “Lex Spesialis derogat Lex Generalis”.

  • Pada saat permulaan dari Generasi Pertama (tahun 1967-1970), sebahagian  besar ketentuan dari Kontrak Karya adalah dinegosiasi, disebabkan Perusahaan Asing untuk beroperasi sebagai Kontraktor tidak secara khusus diatur dalam Ketentuan Undang-Undang. Namun  pada perjalanannya Generasi Kontrak Karya terkait dengan teknis, hukum, dan masalah umum adalah diatur secara standard, namun tidak demikian dengan masalah Pajak dan masalah keuangan laimnya.

Setiap kali semenjak Pendatangan Kontrak Karya Generasi Pertama tahun 1967, perubahan ketentuan Undang -undang dan peraturan terkait dengan Pajak dan Masalah keuangan lainnya telah menyebabkan Pemerintah menyesuaikan Klausula Terkait dalam Kontrak Karya (Contract Of Work). Hal ini menyebabkan adanya formulasi Generasi Baru  Kontrak Karya, dimana setiap Generasi mengatur Ketentuan Pajak dan masalah keuangan yang berbeda.

Ketentuan dan aturan dari berbagai COW atau Kontrak Karya juga merefleksikan adanya perubahan “Insentif” yang diberikan Pemerintah kepada Investor, untuk membuatnya Kompetetive dengan negara tetangga.      

  •      Demikianlah salah satu Issue Hukum yang menarik bagi Penulis terkait dengan Payung Hukum, yang sebenarnya merupakan hasil Produk Politik antara Eksekutif dan MPR/DPR pada suatu masa periode 5 Tahunan sekarang ini, dimana oleh karenanya perlu di telusuri apakah Payung Hukum kita pada saat ini baik di Level Undang-undang Pertambangan Umum, Keuangan/Perbankan/Pasar Modal /Ootoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mendukung  Perusahaan Lokal Perminyakan / Pertambangan  untuk dapat melakukan kegiatan Penambangan. Hal ini adalah penting, karena kendala yang biasanya dihadapi Perusahaan Lokal didalam melakukan kegiatan Pertambangan/Minyak adalah “keterbatasan” sumber atau pengadaan Modal/Dana.

Untuk hal ini  Penulis  melalui   (Suleiman Agung & Co (“SACO Law Firm”) mempunyai ilusi  membuat Worskhop Pemberdayaan Perusahaan  Pertambangan /Perminyakan LOKAL termasuk Menelusuri Payung Hukum Pemberdayaan Modal/Dana dalam tahapan Explorasi dai Kegaiatan Peertambangan  Umum guna Membahas – Pemberdayaan Perusahaan Lokal secara Permodalan /Dana,  baik melalui jalur Payung Hukum Ketentuan Pertambangan /Perbankan maupun Penaman Modal serta Pasar Modal,  dimana kita  dapat meniru Bursa Saham di Australia maupun Canada untuk dapat memperoleh  Dana Publik dari bursa Saham bagi  Penambang Minyak /Pertambangan Umum  dalam Tahapan Explorasi tentunya dengan Catatan bahwa Tahapan Eskplorasi Pertambangan telah mencapai suatu tahapan mendapatkan gambaran Studi Geologis Cadangan Reservoir Tambang yang “Dapat dipertanggungan Jawabkan”,   mengingat Dana Publik dari Bursa Saham yang hendak digalang oleh Investor Tambang/Minyak  adalah masih untuk melakukan Kegiatan  Explorasi guna  dapat  dilanjutkan ke Tahapan Pengembangan/Exploitasi…… . 

  • Jakarta , 2 Februari 2014 direvisi 6 Februari 2014 –  21 Juni 2014
  • Agung  Supomo Suleiman
Iklan

4 Desember 2010

Bulan Desember 2010

  • Tidak terasa sudah bulan Desember 2010. Hidup ini memang penuh misteri. Apa yang kita inginkan dan apa yang kita peroleh kadangkala terasa tidak nyambung. Namun jika benar2 direnungkan ternyata jatah kita mendapatkan rejeki yang nyata dibutuhkan sesuai dengan keperluan kita yang biasanya terpenuhi.
  • Memang jalan atau hal yang kita peroleh bukannya seperti 1 paket langsung kita peroleh dari ALLAH Sang Maha Pencipta, melainkan hanyalah permulaan pintu jalan yang harus kita usahakan mencari jalan keluarnya.
  • Kesempatan itu senantiasa berlalu lalang dimana  kita kadangkala tidak tahu bahwa apa yang sedang kita lakukan merupakan suatu jalan pembuka untuk kita usahakan mencari pengetahuan dan jalan keluar dari permasalahan atau hal yang ingin kita gapai.
  • Hidup itu senantiasa dinamis, kita harus fokus kepada apa yang kita ahli dan memang merupakan profesi yang kita tekuni dan kuasai.
  • Sebagai Corporate Business Lawyer tentunya bidang yang kita geluti adalah membantu lingkungan kita kerja untuk mendapatkan pencerahan dalam bidang hukum bisnis yang kita dalami dan tekuni. Kita tidak bisa ahli dalam segala bidang;
  • Dalam perjalanan hidup profesi sebagi seorang Business Lawyer, kita harus senantiasa tekun membaca dokumen kontrak dan perjanjian yang sedang kita garap. Enduser dan managemen mengharapkan kita bisa memberikan penerangan dan cahaya akan klausula atau pasal dari suatu perjanjian yang sedang kita hadapi bisa berupa nasehat atau advis atas pelaksanaan dari suatu Perjanjian, dimana misalnya  sedang terjadi dispute atas suatu permasalahan yang kompleks,  sehingga kita harus bisa fokus mempelajari isi ketentuan dari Perjanjian dikaitkan dengan permasalah yang timbul antara Klien kita dengan pihak co partner bisnisnya.
  • Tidak selamanya hubungan kontraktual bisnis antara Klien kita dengan counter partnernya mulus. Adakalanya terjadi permasalahan dalam hubungan dagang atau komersial antara Perusahaan Klien dengan  counter partnernya.
  • Sebagai seorang Corporate Business Lawyer, tentunya kita harus dapat membaca isi ketentuan Kontrak tersebut termasuk intensitas dan maksud dari Para Pihak melakukan suatu tindakan yang mempunyai dimensi business maupun hukum.
  • Hubungan kontraktuil antara Para Pihak dapat menjadi kompleks dan kelihatannya rumit khususnya jika kedudukan dan posisi berunding tidak seimbang secara kekuatan Modal, sehingga terindikasi bahwa pihak yang merasa kuat secara  pendanaan maupun modal  bersikap arogan.
  • Dalam Dunia Bisnis usaha, kekuatan Uang, Modal dan Kapital maupun pengaruh serta Network, maupun pengalaman didalam menjalankan suatu usaha sangat berperanan penting.
  • At the end of the day, suatu Pihak yang merasa dirinya lebih kuat secara Keuangan dan Modal biasanya ada kecenderungan untuk meremehkan pihak counter part yang secara posisi keuangannya dianggap berada dibawah tingkat kekuatan finansiil dengan dirinya.
  • Dengan demikian acapkali yang terjadi adalah siapa yang butuh siapa ?
  • Pihak yang merasa dibutuhkan, seringkali berada diatas angin, sehingga kita sebagai pihak yang masih lemah secara modal, harus banyak mengalah karena secara nyata kita masih sedang berusaha untuk survive dan berusaha untuk mengumpulkan modal maupun mengakumulasi modal serta pengalaman.
  • Pada kenyataannya didalam dunia persilatan usaha, kiat dan usaha serta proses untuk  dapat mulai  membangun kekuatan Finansiilnya merupakan suatu usaha yang harus dijalankan serta learning by doing.
  • Kita sebagai Business Lawyer juga mengalami jatuh bangun bagaimana kita bisa menguasai ilmu Hukum Business didalam dunia yang nyata dalam dunia Usaha.
  • Kiat untuk dapat survive dan bertahan menjadi Business Lawyer  yang tidak dipandang sebelah mata  didalam mewakili dan memberikan arahan dan guidance kepada Perusahan Klien adalah suatu tantangan yang menarik dan penuh sport jantung…
  • Tidak ada yang dapat mengangkat diri kita menjadi seorang Profesional Business Lawyer yang handal kecuali atas kemauan dan dorongan diri kita sendiri.
  • Kita harus banyak belajar dan harus memakai berbagai strategi agar kedudukan kita bisa lebih baik dari kemarin.
  • Kadangkala kita seringkali merasa putus asa,  namun camkan bahwa kita  harus tetap tabah dan tekun untuk bisa bertahan dan mengikuti irama dunia bisnis yang secringkali tidak mengenal belas kasihan.
  • Untuk dapat manaikan leverage kita mendapatkan Retainer Fee yang dapat menunjang kehidupan kita, diperlukan suatu kiat yang smart dan cakap termasuk  jika memang adalah rejeki kita dan  ada kesempatan dan peluang  yang diberikan oleh ALLAH, sebaiknya kita dapat menempel dan bersinergy dengan Senior kita dalam bidang konsultasi bisnis dan managemen yang erat dan memerlukan pula profesi Corporate Business Lawyer.
  • Jika memang itu adalah rejeki kita,  yang diberikan oleh ALLAH sebagai Pencipta Kehidupan ini, Insya ALLAH  kita bisa terdongkrak baik secara leverege bernegosiasi maupun level penghargaan secara komersil atas jasa kita.
  • Dalam kenyataannya banyak pe- Modal yang kuat cenderung untuk  meremehkan pihak yang bermodal separuh2 atau setengah2. Kekuatan yang besar acapkali dalam tingkah lakunya akan meremehkan atau tidak memandang pemain jasa atauusaha yang masih berkekauatan kecil.
  • Itulah dunia yang nyata atau the real world yang kita  berada didalamnya.
  • Itulah sebabnya pula dalam dunia usaha khususnya dalam perundingan untuk bekerjasama atau merintis suatu usaha bersama, diperlukan  adanya Business Lawyer yang handal yang diharapkan dapat melindungi dan mewakili kepentingan Hukum Bisnis dari Perusahaan yang mengadakan kerjasama dengan pihak lain, baik dalam kekuatan bernegosiasi maupun untuk dapat memperkuat posisi kedudukan hukum hak dari Perusahaan yang kita wakili.
  • Ada kalanya kekuatan modal haruslah digabung atau diengineering sedemikian rupa baik dalam bentuk Kerjasama Operasi, Pinjaman modal, atau Joint Venture dimana bahasa kerjasamanya dituangkan dalam suatu Perjanjian yang memerlukan bantuan Drafting dari Business lawyer.
  • Begitu pula jika terjadi perselisihan diantara Partner Bisnis diperlukan Bantuan Lawyer  Advise, Lawyer Legal Opinion ataupun bantuan Business Lawyer untuk memmecahkan masalah yang dihadapi oleh Rekanan Bisnis didalam dunia Usaha Yang Nyata.
  • Berdasarkan hal tersebut, kitas sebagai Business Lawyer haruslah senantiasa banyak belajar dalam praktek bernegosiasi dan mencari kesempatan dan peluang untuk dapat mengasah ketrampilan kita bernegosiasi, dengan banyak belajar dari orang lain yang ahli dalam bidangnya.
  • Kita harus dan patut bersyukur jika kita diberikan kesempatan oleh ALLAH Yang Maha Pencipta kehidupan ini, untuk dapat menemukan diri kita maupun peranan kita dalam dunia yang nyata khususnya termasuk dunia Usaha yang banyak liku suka dan dukanya.
  • Setiap insan mempunyai keunikan tersendiri yang ia harus gali dan temukan agar dia dapat bertahan untuk hidup dan berguna bagi lingkungan sekitarnya.
  • Timbalah Ilmu sedalam2nya tapi jangan sombong dan takabur, karena kesombongan dan takabur adalah pangkal dari kejatuhan derajat seseorang atau kaum atau bangsa.

Jakarta, 4 Desember 2010

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.

PELANGI

Pelangi menjadi salah satu bukti keagungan Tuhan YME..

Angwie on Blog

No one else...just you and me...

Purwatiwidiastuti's Blog

Mari nikmati indahnya berbagi

Un2kmU

semuanya hanya untukmu...

PELANGI

Pelangi menjadi salah satu bukti keagungan Tuhan YME..

Angwie on Blog

No one else...just you and me...

Purwatiwidiastuti's Blog

Mari nikmati indahnya berbagi

Un2kmU

semuanya hanya untukmu...

%d blogger menyukai ini: