SNAPSHOT ARTIKEL HUKUM BISNIS SACO AGUNGSS

25 Agustus 2016

Independent Business Lawyer

Dengan perjalanan waktu yang cukup lama didalam menjalankan Profesi sebagai Independent Business Lawyer, Penulis merasakan menemukan titik temu persamaan pengalaman praktek dengan para  Independent Commercial Lawyer http://www.onhandcounsel.co.uk/  dimana  kita sama2 merasakan senang berprofesi sebagai Independent Business Lawyer, lihat juga Freelance Independent Business Lawyer ;

Di Indonesia, dalam perkembangan,  kita bisa temukan adanya Website Ahli Hukum,   yang memuat Directory Ahli Hukum. Persyaratan untuk mendaftar Profile adalah 1.mempunyai  Lisensi Profesional   untuk melaksanakan profesi legal  dan 2 yang bersangkutan  menawarkan jasa hukum kepada external klien. Website Ahli Hukum ini selain menyediakan Directory,  juga menjadi “Fasilitator” untuk mempertemukan Customer dengan Lawyernya yang berasal dari Law Firm maupun   Lawyer.

Hal yang sangat menarik adalah bahwa Pemakai Jasa yang berasal dari Ahli Hukum Website, dapat  membuat suatu Rating dan Review  atas Jasa yang telah diberikan oleh seorang Lawyer kepada User /Customer tersebut,  dimana Penulis sebagai Independent Business Lawyer telah di Rate dan Review oleh User dari Ahli Hukum dalam Kolom Review Rate sebagaimana terbaca : https://ahlihukum.com/listings/agung-supomo-suleiman/

Dengan methode Rating dan Review diatas, dapat dijadikan Acuan oleh Customer yang mengunjungi Ahli Hukum  atas Performance dari Legal Services yang telah dilakukan oleh setiap Lawyer atau Independent Business Lawyer yang telah memberikan suatu Jasa Hukum termasuk menterjemahkan Dokumen Hukum yang diminta oleh Klien atau User.

Nampaknya dalam perkembangan baru dalam dunia Business Lawyering, ada persamaan keinginan praktek Legal Professional lebih Independent,  terutama bagi mereka yang dengan karunia dari Sang Maha Pencipta, diberikan kesempatan dan pengalaman berpraktek dalam sesuatu bidang spesialis  disebabkan dalam perjalanan praktisi profesi hukumnya,   sering  mengeluti, menekuni, fokus maupun terarah  menjadi terbiasa terlibat didalam memberikan Jasa Hukum Bisnis ke arah spesialisasi dengan permasalahan aspek bisnis dari Klien yang bergerak didalam bidang bisnis tertentu.

Lebih lanjut dengan perkembangan adanya IT didunia internet, maka para Independent Profesional Business Lawyer, dapat menciptakan Assosiasi diantara mereka, dengan  menggunakan link jalur Internet, dimana terkait dengan “kantor  konventional tersentralisasi disuatu Ruangan atau kantor di Darat  akan ada – Alternatif”  dengan “berkumpul atau inter -connected-saling terkoneksi  melalui “Media Virtual di dunia Internet” seperti yang terjadi dengan OnHandCounsel http://www.onhandcounsel.co.uk/ dimana Penyelenggaranya menjadi Penghubung atau menjadi Intermedia antara Customer atau Klien yang membutuhkan Jasa Hukum Bisnis – dimana melalui Media Internet dapat dipool hanya sebagai Media Penyelenggara-Perantara yang bisa menghubungkan Customer dengan Klien dengan berbagai – Independent Business Lawyer – yang mempunyai keahlian berbeda-beda, dimana mereka sama sekali tidak berada di 1(satu) Kantor Hukum lagi, melainkan hanya dikoordiner oleh si Penyelenggara OnhandCounsel   malah dibuat adanya Assosiasi Independent Business Lawyer yang terdiri dari beberapa jumlah Independent Business Lawyer yang masing-masing mempunyai keahlian Spesialisasi tersendiri “tanpa berada” di satu Kantor yang sama melainkan terpencar secara Independent sendiri-sendiri.

Bagi Penulis sendiri sebenarnya sudah merasakan maanfaat,  adanya Internet, Email, dan Computer, dimana Penulis telah membuat Blog Snapshot Artikel Hukum SACO AGUNGSS ini, maupun Blog Bahasa Inggris berjudul AGUNGSS  Business Lawyer Note,  untuk memperkenalkan kepada dunia Bisnis maupun Para Profesi Hukum, akan keperluan adanya Independent Business Lawyer ini.

Nah, Klien dapat mengenal watak dan Kharakter serta Prinsip yang Penulis tuangkan warnanya melalui Tulisan Artikel Hukum maupun Pengalaman Penulis dalam mempraktekan Keahlian dan Pengalaman Penulis yang ALLAH Yang Maha Kuasa telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk menekuni bidang Profesi Keahlian Hukum ini, yang pada akhirnya Ber-Fokus ke membantu memberikan Jasa Hukum Bisnis kepada Kalangan Investor Business dalam Bidang Minyak, Gas, Pertambangan Umum termasuk Tembaga, Emas, Batu Bara dan sumber Kekayaan Alam lainnya.

Bersyukur kepada ALLAH Sang Maha Pencipta,  kini Penulis sedang membantu Klien Pengusaha Indonesia didalam pertambangan Kapur atau Batu Gamping sebagai Bahan Baku Semen, tentunya dari Aspek Hukum termasuk meliputi mempersiapkan Perjanjian Pemegang Saham dari PT Klien dari Penulis, yang Penulis merasakan adalah Karunia dan Rejeki dari ALLAH kepada Penulis disaat Penulis membutuhkan adanya Rejeki Karunia dari ALLAH untuk dapat Survive Hidup didunia yang sementara, namun nyata telah diciptakan ALLAH Yang Maha Kuasa.

  Klien dari Penulis dapat berkomunikasi lewat Internet Email Korespondensi, dan Jasa Hukum Bisnis yang Penulis lakukan adalah di tempat Penulis sendiri, dimana hasil Draft Perjanjian Bisinis yang diminta buatkan oleh Klien,  akan Penulis kirim ke Klien lewat Internet; Baru nanti setelah itu, dilanjutkan dengan bertemu  membicarakan Draft Perjanjian yang diminta dibuatkan oleh Klien, untuk  bertemu didarat di Kantor Klien atau bisa di tempat pertemuan di Darat dimanapun,  yang disepakati bersama.

Maka, tinggal nanti yang mempunyai persepsi yang sama atas cara kerja sebagai Profesional Independent Business Lawyer ini,  bisa kita kumpulkan atau Pool, melalui satu Website yang diselenggarakan oleh “Fasilitator Kantor di Website” tertentu, yang bisa menghubungkan antara para Customer /Klien dengan masing-masing Para Independent Business Lawyer ini, melalui Website Penyelenggara seperti     http://www.onhandcounsel.co.uk/ di Inggris.

Memang ada untung dan ruginya jika kita menjadi Spesialis Pemberian Jasa Hukum atas suatu Bidang Bisnis tertentu. Klien jelas akan merasakan manfaatnya karena kita dengan karunia ALLAH, yang sudah lama diberikan kesempatan berkecimpung  didalam pembuatan berbagai transaksi bisnis tertentu, akan bersyukur bisa dianggap ahli atau expertise karena memang kita sudah terbiasa dan digiring Fokus ke arah Spesialisasi dalam mendraft transaksi bisnis tertentu,  mulai dari pembuatan MOU, Letter of Intent, Perjanjian Kerjasama Bisnis, Perjanjian Pemberian Dana, yang dapat dikaitkan dengan dikaitkan dengan Struktur Susunan Pemegang Saham,  dimana kita  sebagai Independent Business Lawyer atau Independent Legal Consultant seringkali,  diminta untuk membuatkan Perjanjian Joint Venture, Joint Operasting Agreement (“JOA“)maupun Perjanjian  Pemegang Saham dari suatu PT, dimana dalam Dokumen ini,   seorang  Independent Business Lawyer akan mendraft ketentuan yang disepakati oleh  Para Pemegang Saham didalam merintasi bisnis dibidang tertentu, termasuk memasukan  ketentuan terkait Investasi, Dana  yang dibutuhkan, serta aturan hak dan kewajiban masing-masing pihak dari Pemegang Saham tersebut untuk pelaksanaan kegiatan bisnis mereka.

Risiko dari Independent Business Lawyer yang Spesialisasi ini, dapat terganggu,  jika bidang usaha yang dispesialisasikan keahlian menangani aspek hukum bisnisnya,  terkena masalah didunia bisnis atau pasar, misalnya terjadi  anjloknya Harga pasaran Komoditi yang mereka usahakan, seperti merosotnya harga Minyak, jelas akan terasa berdampak kepada profesi supportingnya  dari Klien bidang Migas termasuk Profesi Independent Business Lawyer yang menekuni Spesialisasi Hukum Transaski Migas.

 

Nah,  Penulis kebetulan terbiasa dengan masalah membuat Perjanjian Bisnis yang ada kaitan dengan Pembiayaaan atau kebutuhan dana dari Klien yang baru memulai Start up bisnis mereka atau berusaha untuk Survive dalam bidang bisnis yang mereka tekuni, yang membutuhkan bantuan pendanaan atau investasi untuk keperluan menjalankan bisnisnya. Kebanyakan dari Klien yang dihandle oleh Penulis,  sebagai Independent Business Lawyer adalah pemberian Jasa Hukum Bisnis terkait dengan usaha Klien dalam bidang Sumber  Kekayaan Alam yang terdapat dan tersebar di Bumi yang kita tinggali ini.

NUANSA  PEMBENTUKAN  KARAKTER.

Karena Penulis dimasa kecil  Alhamdulillah  banyak diisi dengan nuansa untuk mengenal Siapa Sang Maha Pencipta  atau Gusti ALLAH dari kehidupan ini, termasuk penciptaan Dunia, Langit,  oleh orang tua Penulis terutama oleh Ibu dari Penulis, maka dalam  perjalanan jatuh bangunnya pengalaman berkarier sebagai Independent Bisnis Lawyer, tentunya warna Nuansa  Keilahian  terkait dengan pengelolaan Sumber  Kekayaan Alam yang di Ciptakan oleh ALLAH Sang Maha Pencipta sangat tertanam didalam diri Penulis didalam meniti Karier sebagai Independent Bisnis Lawyer.  Adapun masalah karakter faktor “Kejujuran” sangat ditanamkan dan dicontohkan serta diteladani oleh orang tua dari Penulis dari pihak Bapak.

Kombinasi Nuana Religius dan Kejujuran inilah yang membentuk karakter Penulis didalam meniti profesi sebagai Independent Business Lawyer. Penulis seringkali merasakan datangnya  pertolongan rejeki ALLAH kepada Penulis melalui permintaan Klien untuk memberikan Jasa Hukum Bisnis yang acapkali terkait  dengan Perusahaan Klien yang bermaksud melakukan usaha bisnis dengan mengelola Kekayaan Alam ini baik MIGAS  maupun Tembaga, Emas, batubara  dan yang terkini adalah  penambangan bahan baku semen yaitu Kapur;

Untuk diri pribadi Penulis, sesuai Pedoman Kitab Suci dari ALLAH khususnya Al Quran, kita diberitahu oleh ALLAH bahwa ALLAH adalah yang menciptakan Langit dan bumi dan semua yang ada diantara keduanya termasuk yang dibawah permukaan bumi yaitu Sumber Kekayaan Alam.

Nah, karunia dari ALLAH tersebut, sebenarnya menurut Kitab Suci AllAH adalah cobaan dan ujian bagi kita apakah kita Bersyukur disediakan dan diberikan Kenikmatan rejeki dari ALLAH yang berasal dari Kekayaan ALLAM Ciptaan ALLAH ini, ataukah kita “kufur Nikmat” alias tidak mensyukuri Nikmat Karunia rejeki dari ALLAH ini.

Sebagai Profesi Indpendent Business Lawyer, kita diminta oleh KLIEN untuk  memberikan Jasa Hukum Bisnis kepada Klien yang sedang berusaha untuk menambang mulai dari Kegiatan Eksplorasi, di suatu Wilayah Kerja dengan koordinat peta seluas beberapa HA, dengan melakukan Pengeboran Eksplorasi untuk kedalaman tertentu,  serta melalui  suatu  jumlah Pengeboran, guna  memperoleh data geologi,  guna dipelajari berapa besar Cadangan Deposit Kandungan, serta apakah layak secara ke-ekonomiannya komersial untuk di tingkatkan ketahapan pengembangan Eksploitasi dan produksi setelah dilakuan Feasibility Study.

Menarik bagi kita,  yang Alhamdulillah,  dengan berkah, rahmat dan izin ALLAH,     dibukakan Qolbu kita untuk  mengkaitkan Sumber Kekayaan Alam ini dengan sumber Kitab Suci Al Quran, dimana ALLAH telah menginformasikan kepada kita bahwa ALLAH adalah  yang menciptakan Langit dan Bumi beserta semua apa yang ada dibawah dan didalam bumi  mulai dari Emas, Tembaga, Batu Bara, Nikel, Kapur, Batu Gamping yang diperuntukan oleh ALLAH  untuk kita manusia  guna  kita manfaatkan untuk memenuhi keperluan kehidupan kita. Namun kita sebagai orang yang beriman tidak boleh lupa bahwa Semua Sumber Kekayaan Alam  tersebut,  adalah Ciptaan ALLAH yang diperuntukan  buat kita manusia,  agar bisa kita kelola secara benar dan tidak boleh melakukan Perusakan diatas Bumi yang di Ciptakan oleh ALLAH .

 Penulis merasakan Karunia ALLAH,  yang memberikan kesempatan untuk Menimba Ilmu Hukum di Fakultas Hukum, ternyata dalam praktek implementasinya diarahkan oleh ALLAH,  berdasarkan  fakta dari Perjalanan kehidupan Penulis sebagai Business  Lawyer “ke-arah” yang adakaitannya dengan Sumber  Kekayaan ALLAM yang dibuat oleh ALLAH, yaitu pernah kerja sebagai Advokat dan Legal Consultan di Kantor Adnan Buyung Nasution & Associates (Nasution, Lubis Hadiputranto) 5 Tahun;  sebagai In-House Legal Counsel  di Vico (Huffco) perusahaan Minyak dan Gas dari beberapa Investor Amerika selama 5 Tahun, yang melakukan kegiatan penambangan Minyak Gas di Kalimantan, serta  sebagai     In-House  Legal  Counsel   selama 5      Tahun  di PT. Freeport Indonesia perusahaan Kontraktor Tambang Tembaga dan Emas yang melakukan kegiatan Penambangan Tembaga dan Emas di Papua Irian, dan pernah membuat Wadah sendiri yang kemudian, merger menjadi Partner di Law Firm  yang Pendirinya berasal dari Caltex perusahaan Minyak Gas dari Amerika, dan sudah selama lebih 18 Tahun,  Penulis dengan izin ALLAH,  melakukan profesi sebagai Independent Business Lawyer, yang kebanyakan penangannya adalah membantu Klien Indonesia maupun asing yang melakukan Kegiatan dibidang usaha penambangan Minyak/Gas, Batubara, dan kini membantu Klien yang melakukan penambangan Kapur sebagai bahan baku Semen dalam tahapan Eksplorasi, dengan memberikan Jasa Hukum pembuatan Perjanjian Bisnis yang dibutuhkan.

        Perlu diingat bahwa perjalanan karier adalah melalui  Jatuh bangun termasuk cash flownya,  dengan kadangkala terasa adanya masa Paceklik,   namun rejeki kita dari ALLAH dapat Penulis rasakan datangnya  seringkali  melalui berbagai sumber termasuk dari anak-anak yang dikaruniakan oleh ALLAH kepada kita manusia, dimana kita sebagai keluarga akan melakukan sinerji,  saling mendukung baik moril materiil maupun spritual;

Penulis harus pandai-pandai bersyukur kepada ALLAH, yang telah memberikan kita kesempatan untuk diciptakan oleh ALLAH dibumi ini, dimana bumi ini sesuai dengan Firman ALLAH dalam Kitab Sucinya tidaklah kekal, malah di hari Kiamat menurut Kitab Suci Al Quran Gunung ini akan dihancurkan oleh ALLAH menjadi rata dan datar  Surat 20  Taha ayat 105 dari Kitab Suci Al Quran, ALLAH berfirman : Terjemahan bahasa Indonesia :

Dan mereka bertanya kepadamu tentang gunung-gunung, maka katakanlah “Tuhanku akan menghancurkan (di hari Kiamat ) sehancur-hancurnya

ayat 106 : maka DIA akan menjadikan datar sama sekali 

ayat 107 :tidak ada sedikitpun kamu lihat padanya tempat yang rendah dan yang tingg-tinggi

  Berdasarkan  Firman ALLAH tersebut, maka tentunya kita harus mengambil hikmahnya, bahwa bahan dasar Kapur yang biasanya terdapat di Gunung-gunung, sebelum hari Kiamat, memang diciptakan oleh ALLAH kepada kita manusia untuk kita kelola secara benar dan memperhatikan lingkungan,  sehingga harus dibuat AMDAL (Analisa Dampak Lingkungan), serta dilakukan pengamanan lingkungan sedemikian rupa agar sewaktu proses penambangan Eksplorasinya, Exploitasi maupun produksi untuk menjadi bahan baku Semen memperhatikan Dampak terhadap lingkungan sekitarnya, dengan memperhatikan dan melakukan AMDAL serta langkah-langkah antisipasi, pengamanan lingkungan, sebelum melakukan kegiatan Penambangan Eplorasi, Eksploitasi dan Produksinya dilakukan.

Dengan demikian kita harus bersyukur kepada ALLAH, dan dapat merasakan bahwa masing-masing dari kita, diberikan keahlian tertentu oleh ALLAH melalui pendidikan formal di Sekolah/Universitas maupun dari praktek kehidupan kita untuk   bisa bermanfaat bagi lingkungan sekitar kita termasuk mencari Karunia ALLAH  untuk menafkahi anggota keluarga kita. Memang masing-masing individu dibesarkan dilingkungan masing-masing yang berbeda satu dengan lainnya, dimana jika kita berprofesi sebagai Independent Business Lawyer, maka nantinya kita akan dimintakan pertanggung jawaban atas pelaksanaan profesi kita oleh ALLAH Sang Maha Pencipta, yang telah menciptakan dan mengizinkan kita menjadi manusia di dunia yang sementara ini.

Mungkin sekian dahulu tulisan ringkas dari Penulis pada Pagi Hari Kamis ini, setelah kemarin seharian kerja membuat suatu Perjanjian Pemegang Saham terkait dengan restrukturisasi susunan komposisi saham serta penyediaan dana yang dibutuhkan oleh Klien dari Penulis untuk dapat secara optimal, effesient dan effektif melakukan  kegiatan Kegiatan Penambangan Bahan Galian Limestone atau Kapur sebagai bahan baku Semen.

Jakarta, 25 Agustus 2016

Agung Supomo Suleiman

Independent Business Lawyer

     

21 Mei 2016

Ada Apa Pemasok Gas Ke Sumenep

west-madura-offshorePenulis sebagai Independent Business Lawyer yang peduli Aspek Hukum masalah kegiatan dan pelaksanaan Business Migas di Indonesia, tertarik mengedepankan Aspek Perdata dari proses urutan transaski Pemasokan Gas melalui Pemasangan Pipa Gas guna disalurkan ke Pembangkit Listrik Tenaga Gas (“PLTG”) yang Penulis peroleh dari copy PDF Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.26/PID/TPK/2015/PT.DKI yang Penulis dowload dari  Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia di website putusan.mahkamahagung.go.id

Terkait Pemasokan Gas Alam ke Gili Timur,  Penulis temukan beberapa transaksi Bisnis aspek Perdata Pembelian Gas yang akan diperoleh dari Blok Poleng Bangkalan,  yang dikelola Kodeco, suatu Kontraktor Perusahaan Migas, sebagai Operator Blok Poleng berdasarkan Perjanjian dengan Pertamina EP, serta proses, dari permohonan alokasi kepada Kodeco, BPmigas,  dukungan Pemda, Penunjukan BP Migas atas PT Pertamina EP, Konsorsium PT MKS dengan PD SD yang mewakili BUMD Gresik -BUMD Bangkalan, hingga Perjanjian dengan Pembeli akhir dari Gas yaitu PT PJB untuk PLTG Gresik-PLTG Giri Timur Madura. 

KRONOLOGIS     :

Terbaca dari Putusan Tinggi  DKI diatas, bahwa Direksi PT Media Karya Sentosa (PT MKS) sekitar Tahun 2016, mengajukan untuk mendapatkan alokasi Gas bumi di Blok Poleng Bangkalan kepada Kodeco.

Kepala Divisi Pemasaran Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (“BP MIgas“) menyarankan agar PT MKS bekerjasama dengan Kabupaten Bangkalan untuk menghindari perselisihan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan, di karenakan  Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan juga berminat membeli  Gas Bumi tersebut.

Terindikasi ada pertemuan dengan Bupati Bangkalan yang dihadiri PD Sumber Daya (“PD SD”) dengan maksud agar PT MKS  dapat bekerjasama dengan PD SD,  sehingga PT MKS bisa beli Gas Bumi dari PT Pertamina EP di Blok Poleng Bangkalan yang dioperasikan oleh KODECO, dimana terindikasi Bupati mengarahkan agar PT MKS bekerja sama dengan PD SD.

  1. SURAT Dukungan BUPATI atas  Penyaluran Gas   PT Kodeco Energi ke Gili Timur.

Terbaca Bupati membuat Surat dukungan kepada Kodeco perihal Dukungan  Penyaluran Gas   PT Kodeco Energi ke Gili Timur, dimana   intinya   PT MKS telah bekerjasama dengan PD SD  untuk Investasi Pemasangan Pipa  dan Penyaluran Gas Alam dari “Klampis (Sepulu) Km 36”, dan Bupati mendukung rencana  penyaluran Gas alam ke Gili Timur dan memohon kepada      PT Kodeco Energi agar dapat mengalokasi pasokan Gas Alam, guna mengantisipasi kebutuhan Listrik di Madura Khususnya dan Jawa Timur pada umumnya,  meskipun pada saat itu Perjanjian Kerjasama PT MKS dan PD SD belum ditandatangani.

2.SURAT PERJANJIAN  KONSORSIUM PEMASANGAN PIPA GAS ALAM

Guna dapat merealisasi dukungan  Bupati  agar  PT MKS   dapat   membeli Gas Bumi kepada PT  Pertamina EP di Blok Poleng yang dioperasikan Kodeco, maka  tanggal 23 Juni 2006 bertempat di Pendopo Rumah Dinas Bupati Bangkalan ditandatangani    oleh   PT MKS dan PD SDSurat Perjanjian Konsorsium Pemasangan Pipa Gas  Gas Alam Nomor :08/674/433.503/2006 dan Nomor : MKS-C06-125 oleh PD SD dengan PT MKS dan diketahui oleh Bupati Bangkalan.

  1. Perjanjian Heads Of Agreement –  KODECO dan KONSORSIUM  BUMD BANGKALAN DAN GRESIK

Tanggal 14 September 2006 bertempat di Ruang Rapat Kantor Kodeco,  diadakan rapat antara PT MKS, BP Migas dan PT  Pertamina (Persero) membahas Heads Of Agreement  antara Kodeco dan Konsorsium BUMD Bangkalan dan Gersik yang diwakili oleh PT MKS. 

Rapat ini antara lain menyetujui PT MKS mewakili  BUMD Bangkalan dan akan mewakili  kepentingan Pemerintahan Gresik guna membeli Gas bumi dari Kodeco untuk Pembangkit Tenaga Listrik Gas (“PLTG”) Gili Timur dan Gresik, dimana Kodeco menerima PT MKS dengan pertimbangan bahwa PT MKS mewakili kepentingan Pemerintah Daerah.

  1. BP MIGAS MENUNJUK PT PERTAMINA EP  sebagai Penjual Gas Kepada PT MKS 

Tanggal 15 Desember 2006, BP Migas menunjuk PT Pertamina EP sebagai Penjual Gas kepada PT MKS sesuai  No. Kpts-54/BP00000/2006-SO.

5.Heads Of Agreement antara Pertamina EP dan PT MKS

Tanggal 19 Desember 2006  dilakukan  Penandatangan    Heads Of Agreement antara PT Pertamina EP dengan PT MKS,  dimana antara lain disebut PT MKS telah mendatangani Perjanjian Konsoursium dengan PD SD, sehingga PT MKS telah memperoleh semua persetujuan yang diperlukan untuk mewakili  Konsorsium Bangkalan  guna melaksanakan Heads Of Agreement.

  1. PERJANJIAN JUAL GAS DENGAN PT Pembangkit Jawa Bali.

Untuk menjual Gas yang akan diperoleh PT Pertamina  EP,  pada tanggal  15 Februari  2007, PT MKS dan PT Pembangkit Jawa Bali (“PT PJB”) mendatangani Perjanjian No. ME-P/DIR/GSA/II.07/A.053 dan No.Nomor : 020.Pj/063/Dirut/2007 tentang Jual Beli Gas.

Dalam  Perjanjian ini  PT MKS akan menjual Gas kepada PT PJB untuk operasi unit Pembangkit Listrik di Gresik dan bila memungkinkan secara ekonomis dan teknis bagi PTMKS dan PT PJB, maka PT MKS akan membangun Pipa Gas untuk penyerahan Gas di PLTG – Gili Timur Madura.

7.Perjanjian Tentang Jual Beli Gas Alam (PJBG) Untuk Pembangkit Listrik di Gresik dan Gili Timur Bangkalan Madura, Jawa Timur

Setelah BP Migas menunjuk PT Pertamina EP sebagai Penjual Gas kepada PT MKS, maka  tanggal 5 September 2007 PT Pertamina EP dan PT MKS  menandatangani Perjanjian Tentang Jual Beli Gas Alam (PJBG) Untuk Pembangkit Listrik di Gresik dan Gili Timur Bangkalan Madura, Jawa Timur Nomor : 860/EP0000/2007-S0 dan Nomor : ME-P/DIR/GE/IX.07/A.433.

Dalam Perjanjian ini  terindikasi antara lain diterangkan sebagai berikut :

1 PT MKS ingin membeli Gas untuk diserahkan pada Fasilitas Hilir dan PT Pertamina EP ingin menjual Gas kepada PT MKS, dari Cadangan Gas yang ada di Blok Poleng untuk pemenuhan keperluan Gas Pembangkit Listrik di Gresik dan di Gili Timur – Bangkalan Madura, Jawa Timur.

2 Untuk keperluan Gas di Pembangkit Listrik Gili Timur Bangkalan Madura, PT MKS telah menandatangani Perjanjian Konsorsium dengan Perusahaan Daerah yaitu PD SD.

  1. Perjanjian Kerjasama PD SD  dan PT MKS

Untuk merealisasikan Surat Perjanjian Konsorsium yang telah di buat oleh PD SD dengan   PT MKS, maka tanggal 3 Desember 2007,  PD SD dan PT MKS membuat Perjanjian Kerjasama Nomor :008/034/433.503/2007 dan Nomor : ME-P/DIR/PJ/XII/07/A.618 yang ditandatangani PD SD dan PT MKS serta diketahui oleh Bupati Bangkalan, yaitu terkait kegiatan penyaluran Gas oleh PT MKS kepada PT PJB untuk Pembangkit Listrik di Gili Timur Bangkalan.

Dalam Perjanjian tersebut terindikasi pada intinya menerangkan antara lain :

1 PT MKS akan membagi keuntungan kepada   PD SD   sebesar 6% dari total    margin yang      PT MKS dapatkan dari total minimal 8 (delapan) BBTU atau sebesar USD 0,20 x 6% x 8 BBTU per hari gas yang dipasok kepada dan dibayar oleh PT PJB.

Jumlah tersebut diatas telah termasuk pajak pertambahan nilai sebesar 10%.

2 Dalam hal PT PJB belum mengajukan permintaan kepada PT MKS untuk memasok Gas ke Pembangkit Listrik PT PJB di Gili Timur, maka PT MKS dapat memberikan sejumlah uang kepada PD SD berdasarkan itikad baik dan tidak terkait dengan kewajiban yang timbul dalam Perjanjian tersebut.

Setelah PT MKS mulai beroperasi dengan mendapat pasokan Gas dari PT Pertamina EP dan telah menyalurkan Gas tersebut kepada PT PJB, maka PT MKS memenuhi “komitmen pemberian uang” kepada PD SD sebagai imbalan atas Perjanjian Kerjasama Nomor :008/034/433.503/2007 dan Nomor : ME-P/DIR/PJ/XII/07/A.618 tanggal 3 Desember 2007.

Demikian diatas beberapa Perjanjian Perdata Business Migas yang Penulis temukan  termasuk proses   yang dilalui dari  dakwaan yang tersebut dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.26/PID/TPK/2015/PT.DKI yang Penulis dowload dari  Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia di website putusan.mahkamahagung.go.id terkait  Kasus Tindak Pidana Khusus  yang sedang berjalan di Pengadilan di  Indonesia.

KOMENTAR  &  Analisa  Aspek Hukum Bisnis  Alokasi Penyaluran Gas Pemasangan PIPA GAS dari Sumur Produksi Blok Poleng  hingga Pembeli GAS PLTG  PT PJB   

  1. KEBIJAKAN PEMERINTAH  DAERAH

Disetiap daerah Wilayah Kerja MIGAS di Indonesia,  dimana  ada kegiatan Explorasi, Exploitasi, Produksi, hingga Penjualan dari Produk Gas,  dimana ditemukan Cadangan Gas Alam yang besar, maka  Kebijakan PEMDA  setempat adalah  berusaha  Optimal memberikan Manfaat sebesar-besarnya bagi Rakyat di Indonesia, khususnya bagi masyarakat yang berada disekitar Pelaksanaan Kegiatan Migas, sesuai Amanah Jiwa  Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat 3, bahwa Kekayaan Alam yang berada di Bumi Indonesia harus dimanfaatkan dan dikelola untuk kesejahteraan Rakyat Indonesia sebesar-besarnya.

  1. KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT

Adapun Pemerintah Pusat berusaha Optimal   membuat Kebijakan agar Hasil Produk Migas dapat mengisi Pemasukan Budget RAPBN setiap tahun berjalan, hal mana merupakan tanggung – jawab Kementerian ESDM, termasuk jajaran Pelaksana baik BP MIGAS sekarang SKKMIGAS, untuk dapat memanage terlaksananya keinginan  Pemerintah Pusat tersebut dalam rangka menjalankan Amanat Pasal 33 ayat (3) UUDasar  1945.

ENERGY GAS UNTUK PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK

Kita amati  Bupati sebagai Pemerintah Daerah (PEMDA), telah memberi dukungan atas keinginan kerjasama yang akan dilakukan PT MKS dan PD SD yang mewakili BUMD Bangkalan dan Gresik untuk pemasangan Pipa Gas  guna menyalurkan Gas Alam yang bersumber dari Sumur Produksi Gas yang keluar di Blok Poleng, guna mengantisipasi kebutuhan listrik di Madura khususnya dan Jawa Timur pada umumnya melalui Surat Dukungan tersebut diatas, sesuai nasehat dari Kepala Divisi Pemasaran Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (“BP MIgas“) kepada PT MKS yang mengajukan Alokasi Gas kepada Kodeco, agar PT MKS bekerjasama dengan Kabupaten Bangkalan untuk menghindari perselisihan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan, di karenakan  Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan juga berminat membeli  Gas Bumi tersebut.

Namun perlu kita amati kenapa ternyata dukungan ini malah, terindikasi  menimbulkan masalah hukum yang mencuat kepermukaan dan menjadi berita yang menyita Media Masa.

{ CATATAN :  Dari  kasus  yang  terjadi sebagaimana  terbaca dalam Putusan Pengadilan Tinggi diatas,  terindikasi yang  dipersoalkan  oleh Para Penuntut adalah  wewenang  Bupati sebagai Penyelenggara Negara   dimana  :

Bupati diindikasikan oleh Para Penuntut telah (i) “mengarahkan” tercapainya Perjanjian Konsorsium dan Perjanjian Kerjasama antara PT MKS dan PD SD, serta (ii) memberikan dukungan” untuk   PT MKS kepada Kodeco,  terkait permintaan penyaluran gas alam ke Gili Timur, yang menurut Para Penuntut bertentangan dengan kewajiban BUPATI selaku Penyelenggara Negara,  yang  diatur Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN .}

PERTANYAAN MENDASAR KAMI untuk menanggapi  dakwaan dari KPK adalah :

APAKAH PROSES DUKUNGAN YANG DILAKUKAN BUPATI  telah diperiksa, diteliti dan diverivikasi oleh Setiap Instansi terkait  yang terlibat dan dilalui untuk Pengalokasian Gas hingga Penyaluran Gas,  Transaksi Jual beli Gas, Pembuatan Pipa Gas, hingga Perjanjian Jual beli kepada PLTG Gresik dan PLTG Giri Timur Madura  ?

Untuk hal ini sebaiknya kita amati proses yang telah dilalui dari mulai pengajuan alokasi oleh PT MKS kepada Kodeco, Saran dari BP Migas, Penunjukan BP Migas atas PT Pertamina EP untuk bertindak sebagai Penjual Gas kepada PT MKS, Perjanjian Konsorsium PT MKS dan PS SD, yang mewakili BUMD GRESIK dan BUMD BANGKALAN, hingga ditandatanganinya Perjanjian Jual Beli Gas oleh PT PJB pada ujung perjalanan Transaksi Perdata dari Penyaluran Gas untuk operasikan listrik di PLTG Gresik dan PLTG Madura.

Guna dapat merealisasi dukungan Bupati ini ditandatanganilah Surat Perjanjian Konsorsium Pemasangan Pipa Gas  Gas Alam oleh   PT MKS dan PD SD 

Selanjutnya dibuat dan ditandatangani Heads Of Agreement  antara Kodeco dan Konsorsium BUMD Bangkalan dan Gersik yang diwakili oleh PT MKS yang antara lain menyetujui PT MKS mewakili  BUMD Bangkalan dan akan mewakili  kepentingan Pemerintahan Daerah Gresik dalam  membeli Gas bumi dari Kodeco untuk PLTG Gili Timur dan Gresik, dimana Kodeco menerima PT MKS dengan pertimbangan PT MKS mewakili kepentingan PEMDA.

Perlu diketahui, dalam praktek, setiap tahapan perundingan, Pembuatan Perjanjian hingga ditandatangani Perjanjian,  akan melibatkan beberapa disiplin ilmu terkait, yaitu management, keuangan, teknik dan tentunya Bisnis Lawyer yang akan membuat dan mendraft Perjanjian terkait.

Khususnya Lawyer / Divisi Hukum dari setiap Pihak dalam Perjanjian maupun Instansi yang berwenang untuk mengawasi  Pengadaan Barang / Jasa maupun  pelaksanaan Penyaluran dan Pemasangan Pipa, akan meneliti, mempelajari dan memeriksa dari aspek hukum, untuk memastikan apakah semua kegiatan maupun keputusan yang diambil telah mengikuti ketentuan Hukum dan Undang-undang yang berlaku yang biasanya juga meliputi pelaksanaan Legal Due Diligence (LDD- Pemeriksaan Hukum) serta membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Hukum segala aspek hukum dari kegiatan Penyaluran, Pemasangan Pipa hingga Perjanjian Jual Beli Gas dengan PT PJB .

Dengan demikian seharusnya tahapan  proses penelitian, pemeriksaan, serta verifikasi atas semua aspek hukum “seharusnya  telah dilewati dengan baik “,  karena Perjanjian Jual Beli Gas oleh PT MKS  yang berkonsorsium dengan PD SD kepada PT PJB,  telah ditandatangani antara Konsorsium   PT MKS dan PD SD yang mewakili BUMD Gresik dan BUMD BANGKALAN sebagai Penjual dan PT Pembangkit Jawa Bali (“PT PJB”) sebagai Pembeli . 

Begitu juga sebelumnya atas Proyek Penyaluran Gas dan pemasangan Pipa ini,  BP Migas sebagai Badan Pengawas telah menunjuk PT Pertamina EP sebagai Penjual Gas kepada PT MKS sesuai  Surat Penunjukan  No. Kpts-54/BP00000/2006-SO tersebut diatas, dimana Tanggal 19 Desember 2006 dilakukan  Penandatangan    Heads Of Agreement antara PT Pertamina EP dengan PT MKS,  .

Kita amati  bahwa karena PT Pertamnia EP yang ditunjuk dan  terlibat, maka ini  berarti Perjanjian dasar yang  ada terindikasi bersumber dari Perjanjian Kodeco dengan Pertamina EP, bisa berupa Technical Assistance Agreement(“TAC“), bisa juga misalnya Joint Operating Body (“JOB“) atau Joint Operating Agreement (“JOA“),  dimana Pertamina EP inilah yang mempunyai kontrak Perjanjian Bagi Hasil (“PSC”)  dengan BPMIGAS (kalau sekarang SKKMIGAS).

Maka nampaknya Kodeco adalah Operatornya dari pengelolaan Blok Poleng, dan  yang bertindak sebagai Penjual Produk Gas adalah Pertamina EP.

Biasanya PEMDA  menghimbau Pejabat BP Migas untuk berusaha  melibatkan BUMD maupun Perusahaan Lokal sekitar Daerah ini,  untuk turut berpartisipasi,  misalnya Pembuatan dan Pemasangan Pipa yang dibutuhkan untuk dibangun dan dipasang dari Sumber Sumur Produksi Migas di Blok Poleng, guna bisa memberikan Nilai Tambah bagi kesejahteraan  Rakyat setempat, namun segala sesuatunya “Harus” memenuhi, mematuhi dan tunduk kepada semua ketentuan berlaku termasuk  Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKKN, maupun Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah,  serta  semua Undang Undang Perubahannya yang berlaku.

 Jadi perlu ditekankan bahwa semua pelaksanaan Penyaluran Gas serta Pemasangan Pipa Gas, harus didasarkan dan tunduk mematuhi rambu-rambu koridor aturan Hukum yang berlaku  termasuk Perjanjian Migas – PSC, TAC maupun JOB /TAC,  dimana terindikasi untuk Blok Poleng, Pertamina EP mempunyai Perjanjian semacam TAC atau JOB /JOA dengan KODECO.

Begitu semua mata rantai Penyelenggara Negara, Pengawasan Migas,  BPMIGAS, Pertamina EP, Perusahaan Kontraktor MIGAS – Kodeco sevagai Operator, Perusahaan Jasa Penunjang Migas, Pembeli GAS   terkait juga  harus taat, patuh dan tunduk kepada aturan Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme maupun Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah,  maupun semua Undang Undang Perubahannya  yang berlaku.

Selanjutnya apakah pengalokasian Gas oleh Kodeco sebagai Operator dari BLOK Poleng, Penjualan GAS oleh PT Pertamina EP kepada Konsorsium PT MKS dan PD SD yang mewakili BUMN Gresik  dan BUMD Bangkalan, serta Pemasangan Pipa Gas jika secara ekonomis dan teknis bisa dilakukan PT MKS dan PD SD,   apakah (i) harus melalui proses Tender yang diselengarakan oleh Kodeco sebagi Operator Blok Poleng,  ataukah (ii) karena sudah pada Tahapan Penjualan Gas, tidak lagi jatuh kepada Proses Hulu melainkan bebas dari Tender karena Biaya Pembuatan Pipa Gasnya bukan lagi bagian Biaya yang diganti Cost Recovery oleh BP Migas.   

Dalam praktek yang Penulis alami di setiap kegiatan Migas di Indonesia, memang Pemerintah Daerah diharapkan dapat tanggap dan peduli mengusahakan agar Wilayah daerah sekitar BloK Migas,  dapat segera turut  Menikmati Manfaat langsung  yaitu misalnya menjadikan Gas yang dikeluarkan dari perut bumi di Wilayah Blok dapat diproses untuk dijadikan  bahan dasar untuk pupuk fertilizer seperti di Balikpapan, maupun menjadi tenaga Energi menggerakan PLTG  yang dikelola PT PJB dalam proyek disini  untuk dapat menghasilkan Listrik didaerah Pulau Madura termasuk Sumenep.

{CATATAN   :

Lepas  dari Putusan Akhir apapun yang nantinya keluar terkait tuduhan tindakan Pidana Khusus menyangkut Penyaluran Gas dan Pemasangan Pipa dari Blok Poleng,  perlu  diperhatikan oleh para Stack Holder, khususnya para pelaku Bisnis  Migas, bahwa dukungan dan kepedulian dari PEMDA,  sebagai Penyelenggara Negara,  harus cermat, patuh,  melaksanakan prinsip kehati-hatian, serta taat kepada hukum yang berlaku,  sehingga jangan sampai ada celah hukum yang  dapat diindikasikan terjadi  pelanggaran atas aturan Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, maupun Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah,  maupun semua Undang Undang Perubahannya yang berlaku.}

Dari aspek Perdata, Perjanjian antara Para Pihak, sesuai Kitab Undang-undang Hukum Perdata maupun Hukum Migas,  sudah biasa disepakati bahwa Perjanjian Transaksi Usaha harus memperhatikan dan  tunduk kepada segala ketentuan perundangan-udangan yang berlaku di Indonesia.

Maka sesuai alur pandangan diatas, dalam praktek biasanya sudah standar diatur ketentuan bahwa jika ternyata dalam pelaksanaan alokasi gas, penyaluran, pemasangan Pipa Gas hingga Perjanjian Jual Beli Gas, terdapat indikasi adanya  ketentuan yang dilanggar, maka ketentuan lain yang terdapat dalam mata rantai Perjanjian yang tidak melanggar ketentuan umum,  akan tetap berlaku, kecuali jika diputuskan bahwa semua isi Perjanjian yang ada menjadi batal demi hukum atau harus diajukan pembatalan kepada Pengadilan, karena telah bertentangan dengan ketentuan hukum berlaku, khususnya terkait dengan Penjualan / Penyaluran Gas dan Pemasangan Pipa Gas.

Aspek Hukum diatas yang perlu diteliti lebih lanjut jika kita bicara terkait dakwaan bahwa Bupati telah ” mengarahkan” dan ” mendukung’ PT MKS dan PD SD, yang dituduhkan melanggar wewenang Penyelengara Negara yang tidak boleh KKN yang diatur dalam yang  diatur Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN .

APAKAH PROSES YANG DILAKUKAN BUPATI  telah diperiksa dan diverivikasi oleh Setiap Instansi terkait ?

Dengan terjadinya kasus diatas, menjadi pertanyaan kita apakah Bupati sebagai Penyelenggara Negara yang membuat Kebijakan Managemen di Daerah,  berwenang  mendukung,  pihak tertentu dalam hal kasus yang kita dibahas, yaitu PT MKS  yang berkonsorsium dengan PD SD, yang dinyatakan mewakili BUMD Gresik dan BUMD Madura,  guna membantu merealisasi keinginan PEMDA untuk memenuhi  kebutuhan  Listrik, dari Masyarakat di Madura dan Gresik, melalui  penyaluran Gas yang dialokasikan oleh Pertamina EP dan Kodeco  kepada PT MKS  untuk  dijual kepada Pembangkit Listrik Tenaga Gas (LPGT Gresik dan PLTG Giri Timur Madura   ?

Pada fakta kenyataannya semua proses tahapan dari  :

(1)  Surat dukungan, BUPATI   atas rencana  penyaluran Gas alam ke Gili Timur oleh PT MKS yang berkonsorsium dengan PD SD dan memohon kepada PT Kodeco Energi agar dapat mengalokasi pasokan Gas Alam, guna mengantisipasi kebutuhan Listrik di Madura Khususnya dan Jawa Timur pada umumnya,  meskipun pada saat itu Perjanjian Kerjasama PT MKS dan PD SD belum ditandatangani.

(2) Surat Perjanjian Konsorsium Pemasangan Pipa Gas  Gas Alam Nomor :08/674/433.503/2006 dan Nomor : MKS-C06-125 oleh PD SD dengan PT MKS dan diketahui oleh Bupati Bangkalan.

(3) Perjanjian Heads Of Agreement –  KODECO dan KONSORSIUM  BUMD BANGKALAN DAN GERSIK yang telah disetujui dalam Rapat oleh Kodeco bahwa PT MKS mewakili Konsorsium Bangkalan Gresik dan Bangkalan

(4)Penunjuk PT Pertamina EP oleh  BP Migas sebagai Penjual Gas kepada PT MKS sesuai          No. Kpts-54/BP00000/2006-SO Tanggal 15 Desember 2006,.

(5) Heads Of Agreement antara   PT Pertamina EP dengan PT MKS telah ditandatngani  Tanggal 19 Desember 2006.

(6) Perjanjian No. ME-P/DIR/GSA/II.07/A.053 dan No.Nomor : 020.Pj/063/Dirut/2007 tentang Jual Beli Gas telah ditandatangani tanggal  15 Februari  2007 oleh PT MKS dan PT Pembangkit Jawa Bali (“PT PJB”). 

telah dilalui semuanya,  hingga ditandatanganinya Perjanjian Jual Beli Gas  antara PD SD dan PT MKS sebagai Penjual,  dan PT Pembangkit Jawa Bali (“PT PJB”) sebagai Pembeli Gas, yang diketahui oleh Bupati Bangkalan, terkait kegiatan penyaluran Gas oleh PT MKS kepada PT PJB untuk Pembangkit Listrik di Gili Timur Bangkalan.

Dengan terindikasi fakta kenyataan telah selesainya ditandatangani semua Perjanjian diatas ( CATATAN Penulis sama sekali belum dan tidak membaca Perjanjian-Perjanjian diatas,  melainkan hanya mengacu pada data dan isi yang tertera dalam PDF Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.26/PID/TPK/2015/PT.DKI yang Penulis dowload dari  Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia di website putusan.mahkamahagung.go.id), maka   seharusnya proses semua penelitian, verifikasi dan pemeriksaan dari asepek hukum baik oleh Bagian Legal BP Migas, maupun Pertamina EP, Kodeco, hingga c PT PJB telah selesai dan rampung, dilakukan oleh masing-masing Instansi dan Pihak terkait, sehingga  tinggal pelaksanaan dari  Proses Pelaksanaan Penyaluran Gas dan Pemasangan Pipa Gas ke PLTG Gresik dan PLTG Giri Timur Madura untuk dijadikan bahan pengerak PLTG guna menghasilkan Listrik;

Namun ternyata,  menjadi  masalah dan heboh setelah timbulnya kasus tuntutan Indikasi terjadinya Tindak Pidana Khusus Penyuapan dan Pencucian Uang yang diajukan oleh KPK  yang melahirkan adanya Putusan Tinggi DKI yang kita bisa peroleh dari copy PDF Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.26/PID/TPK/2015/PT.DKI yang Penulis dowload dari  Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia di website putusan.mahkamahagung.go.id

POKOK PERMASALAHAN 

KELANJUTAN  ALOKASI,  PENYALURAN GAS,  DAN PEMASANGAN PIPA  GUNA,  Jual – Beli Gas    :

Dengan timbulnya kasus aspek Pidana Khusus,  terkait dengan Penyaluran dan pemasangan Pipa Gas,   maka yang menjadi pokok permasalahan atas  Kegiatan MIGAS dan Energi Listrik – Pemenuhan kebutuhan Listrik adalah    :

Ada Apa Pemasokan Gas ke Sumenep – Madura  ?

Apakah Proyek Pelaksanaan Pemasangan  Pipa Gas  serta Penyaluran Gas yang telah dibuat melalui berbagai Perjanjian Transaksi Perdata hingga Perjanjian Jual Beli Gas oleh PT PJB untuk digunakan di PT PLTG di Gresik dan Gili Timur menjadi batal semuanya;

Bagaimanakah kelanjutan Pemasangan Pipa dari  Platform atau Well Head Sumur Produksi Gas dari Blok Poleng ini ke Gresik dan Pulau Madura,  untuk dapat menyalurkan Gas guna kebutuhan PLTG  agar Rakyat/Masyarakat di Gresik termasuk di Madura  masih dapat “Terjamin” mendapat Kebutuhan Listrik dan tidak terganggu pelaksanaannya dengan adanya Kasus Pidana Khusus diatas ?

Apakah Pelaksanaan Proyek Pemasangan Pipa Gas dan Penyaluran Gas ke PLTG Gresik maupun PLTG Madura terhenti ataukah tetap berlangsung ?

Pelajaran yang Dapat Diambil :

Dengan adanya tuntutan kasus aspek tindak pidana korupsi, maka Penyelenggara Negara maupun Para Pelaku Perusahaan Kontraktor Migas maupun Perusahaan Jasa Pendukungnya,  dalam Kegiatan MIGAS  dari  Hulu hingga Hilir  termasuk  Divisi Hukum, para Business Lawyernya maupun Managemen, Keuangan, Teknis, Auditor perlu meneliti lebih jauh :

Good Corporate Governance,

Compliance dengan Hukum,

Pencegahan potensi pelanggaran,

jangan sampai terjadi “Celah Pelanggaran Hukum” atau “Loop Hole” atau ” Jebakan Ranjau Hukum”

yang dapat berpotensi  untuk dilakukannya kecurigaan dari Aparat Penegak Hukum, yang berakibat terganggunya Kelancaran Kegiatan Usaha Pelaksanaan Operasi Kegiatan MIGAS, maupun terangkat nya Kasus Ke Mas Media, yang bisa menganggu Reputasi Baik dari Penyelenggara Negara maupun Pejabat Publik MIGAS, serta Pelaku Perusahaan Kontraktor MIGAS, Perusahaan Jasa Pendukung yang pada akhirnya “Jaminan Kepastian Kesejahteraan Rakyat” disekitar Lokasi MIGAS  untuk mendapatkan Aliran Listrik terganggu.

 Jakarta, 21 Mei 2016 diedit 22 – 23  – 24 Mei  2016

Agung Supomo Suleiman

 

14 Mei 2016

Sekilas Pembahasan BLOK Masela dari Aspek PSC

Sebagai Independent Bisnis Lawyer, Penulis mencoba mengamati masalah terkait dengan Blog Masela dimana menurut Berita yang Penulis simak dan terakhir ada di CNN Indonesia disebutkan (Catatan Penulis sempat menfoto Skema gambar dari CNN Indonesia dan meng-upload di tulisan ini)   :

BLOK MASELA CNN IndonesiaPerkiraan Cadangan Gas Blok Masela adalah sebesar 10.73 Trilliun Kaki Kubik,  sedangkan Kondensat 24,460 Barrel /Per Hari.

Blok Masela CNN 2Karena perkiraan besarnya Potensi   kandungan Cadangan Gas dan Kondensat,  maka Blok Masela  menjadi fokus perhatian didunia MIGAS di Indonesia,  bahkan terindikasi terlibatnya “Nuansa Politik” yang sangat kental antara Menteri ESDM dan Kemenko Maritim, yang pada akhirnya diambil Putusannya oleh Presiden, untuk melakukannya dengan Pembangunan Kilang Gas LNG dan Minyak di Daratan. masela 3

Dengan keputusan ini maka perdebatan Pro dan Con antara Onshore Liquified Natural Gas (OLNG) dan Floating LNG (FLNG) menjadi reda.

Yang penting kita amati adalah bahwa  putusan Presiden sudah diambil, sehingga polemik ketidak pastian bagi Investor maupun dunia Investasi dalam bidang MIGAS di Indonesia, atas masalah cara penanganan pengelolaan Blok Masela, telah diputuskan dengan tegas dilaksanakan di Darat -On Shore sehingga “Terhentilah Polemik Kegaduhan tersebut”, lepas daripada apakah putusan ini lebih bernuansa Politik atau Komersial.

Hitungan Perkiraan Biaya yang Muncul  berdasarkan data yang Penulis catat dari CNN Indonesia diatas terlihat :

Kilang Darat Onshore  : Pulau  Tanibar – US$ 19. 3 Milyar,  Pulau Babar US$ 20, 9 Milyar, Pulau Aru US$ 22, 3 Milyar

Sedangkan Kalau Di Offshore  / Kilang Laut  US$ 14,8 Milyar

Sedangkan Versi Komenko Maritim : Di Darat  US$ 16 Milyar; Dilaut US$ 22 Milyar

Terlepas  atas perhitungan  mana yang benar dan yang mana yang salah, atas Pro dan Con diatas, yang jelas, keributan antara Internal Departemen tersebut telah menyebabkan munculnya “Kegaduhan”, yang tidak kalah gaduhnya dengan keributan masalah Divestasi di PT Freeport, pada saat Menteri ESDM  muncul di sidang terbuka di DPR yang disiarkan langsung terbuka di Media TV di Indonesia, sehingga terasa menimbulkan “Rasa Adanya Ketidak Pastian Kebijakan dari  Pemerintah terkait Investasi Pertambangan UMUM maupun  MIGAS di Indonesia”.

Tarik menarik debatan terkait cara dan metode mana yang paling effesien yang harus dilakukan untuk mengeluarkan Gas serta Minyak dari Blok Masela,  menjadi bahan yang rame diperbincangkan di masayarakat luas.

Bahkan silang pendapat antara Kementerian ESDM dan Versi Kementerian Koordinator Maritim muncul kepermukaan dan menjadi bahan seminar, diskusi baik di forum seminar serta Media Elektronik TV termasuk diberitakan terakhir setelah adanya Putusan Presiden di Cimage005NN Indonesia,  yang sempat Penulis photo dan upload dalam tulisan ini.

Hal yang menarik yang Penulis amati adalah     bahwa   analisa “Perbedaan Penanganan” antara Onshore LNG dan Offshore LNG   tersebut, nampaknya juga merembet ke “Besaran Cost Recovery”, dimana digambarkan seolah-olah Perusahaan Kontraktor Migas  berusaha mengambil keuntungan dari Cost Recovery.

Penulis yang pernah bekerja 5 (lima) Tahun sebagai Inhouse Legal Counsel di VICO perusahaan Minyak Amerika yang beroperasi di Kalimantan Timur, merasakan  masalah klaim tuduhan adanya keuntungan yang direncanakan dilakukan oleh Kontraktor Migas  melalui Cost-Recovery adalah “hal yang terbilang aneh” dan “terlalu paksa diada-adakan”, karena tidak mungkin Perusahaan Investor Migas secara sengaja mentargetkan Keuntungan dari mengambil selisih besaran Cost – Recovery, karena Methode Cost Recovery adalah masalah di – “Gantinya semua” :

(i) Biaya baik Capex (Capital Expenditure) sesuai  Life Time  Barang Capital Tanggible yang dibutuhkan Kontraktor Migas, misalnya Kendaraan atau Gedung, tergantung golongannya yang tersebut dalam Golongan Barang Capital di Lampiran Perjanjian Production Sharing Contract (PSC)  maupun

(ii) Biaya Opex (Operating Expenditure) yang setuju diganti oleh Pemerintah pada setiap tahun berjalan,

pada saat Usaha Kegiatan Migas dinyatakan  “Komersial” untuk dilanjutkan ditingkatkan dari Tahapan Explorasi ke tahapan Exploitasi, Produksi hingga penjualan, yang diawali dengan disetujuinya POD (Plan Of Development)   oleh Menteri ESDM, sesuai isi ketentuan jiwa PSC antara Pemerintah atau SKKMIGAS dengan Kontraktor  MIGAS.

Perlu  diketahui bahwa kebiasan yang ada didunia Migas,  adalah bahwa jika produk akhirmya  adalah LNG, maka harusnya ada Pembeli LNG terlebih dahulu yang berminat untuk menjadi Pembeli Jangka Panjang,  baru setelah itu akan dibangun Fasilitas LNG Plant tersebut oleh Kontraktor Migas, karena Perbankan yang membantu Pembiayaan Fasilitas LNG tersebut,  baru setuju untuk membiayai Kontraktor  Migas /LNG, jika Kontraktor MIGAS dapat  menunjukan secara nyata adanya Dokumen Pembelian  Jangka Panjang dari LNG tersebut antara Kontrak MIGAS/LNG sebagai Penjual dan Pembeli LNG tersebut kepada Pihak Perbankan.

Selanjutnya dalam kebiasaan yang ada, terdapat pemisahan antara Kegiatan Hulu     (Upstream)  dan Hilir (Down Stream), dimana Kontraktor Migas apalagi Investor Asing  Pengusaha MIGAS tentunya telah menghitung kalkulasi Investasi yang disuntik untuk Proyek Pelaksanaan Kegiatan MIGAS tersebut yang semula hanya menghitung semua Biaya Investasi baik Capex dan Opex,  yang dibutuhkan dari Pre -Operasting Cost sampai biaya fasilitas produksi guna Minyak dan Gas keluar dari Sumur Produksi hingga ke  Well Head Offshore,  yaitu perkiraan fluktuasi Index Harga Pasaran MIGAS serta LNG yang dikaitkan dengan kapan “Selesainya Fasilitas Kegiatan Hilir operasi Explorasi, Exploitasi,  hingga produksinya”.

Dengan demikian Mulai Kapan atau Tahun keberapa Completion dari Fasilitas Migas tersebut selesai  dipasangnya Well Head untuk siap Produksi keluar Crude Oil dan Gas di permukaan Well Head Sumur, untuk siap dijual dan dipasarkan;

Maka  sudah terbayangkan perkiraan Kapan Cash-In dari Hasil Nyata Penjualan Produk  Migas tersebut sebelum diproses (masih Raw Crude Oil) guna dijual kepada Para Buyers atau Pembeli dari Produk Crude Oil serta  Gas tersebut, sehingga bisa dihitung kapan atau berapa tahun Balik Modal atau Return of Investmentnya (ROI) bagi Investor Kontraktor Migas .

Dengan demikian, jikalau produk Crude Oil atau Gas itu hendak diproses dan dipisah-pisahkan  menjadi Produk lain, melalui Proses Kilang atau Refinery, tentunya hal ini adalah merupakan kegiatan tahapan lain yaitu “Tahapan Kegiatan Hilir”,  bagi Investor/Kontrak Migas Explorasi Produksi tersebut, kecuali dari permulaan sewaktu menandatangani Perjanjian PSC antara SKKMIGAS dan Inpex serta Shell telah meliputi pembangunan Fasilitas LNG di Darat.

Oleh karenanya, jika harus ada pembelian/pemasangan pipa lagi dengan panjang beberapa KM. yang akan disambungkan dari Well Head dari Sumur yang berasal dari Lautan atau Offshore,  untuk disambungkan ke Darat khususnya ke Fasilitas Kilang atau Refinery di Darat, termasuk Pembebasan Tanah didarat untuk pembangunan Fasiltas LNG Darat,  guna menyebabkan adanya Multiplier Effek, seperti dikehendaki oleh Menko Maritim, dengan adanya Proses Produksi lain yang diproses di Kilang Darat atau Refinery tersebut, tentunya hal ini adalah “diluar scope” atau “Ruang Lingkup Tanggung Jawab”  dari Kontraktor MIGAS Explorasi & Produksi yang tersebut didalam Perjanjian PSC yang telah ditandatangani oleh Para Pihak, dimana pada akhirnya menjadi “Pertanyaan Besar” :  Siapa Yang Harus Mendanai Awal kegiatan Investasi HILIR dari Onshore Kilang LNG ini.

Dengan demikian perhitungan selesainya Pembangunan Fasilitas Produksi yang semula hanya Kewajiban Melakukan Explorasi, Exploitasi dan Produksi hingga mengeluarkan Minyak dan Gas dari Sumur Produksi yang berada di Laut  hingga Well Head di Platform atau Faslitas Rig di Laut membutuhkan Berapa Lama Tahun Tertentu, maka dengan keinginan dari Pemerintah untuk membangun LNG Darat dibutuhkan lagi Perpanjangan Masa beberapa tahun lagi untuk Pembangunan Pipa beberapa KM  guna disambungkan ke Kilang LNG Darat maupun pembebasan Tanahnya;

Maka terlihat  jelas akan terjadi “Perbedaan” Perkiraan Harga Index dari Harga Minyak Crude Oil serta Gas yang telah diproses di Darat, dibanding dengan di Laut, karena Faktor ” Tambahan Scope Pekerjaan” serta elemen “Tambahnya Waktu” perampungan Perkerjaan Tambahan Pemesangan Pipa beberapa KM, Pembebasan Tanah serta Pembangunan LNG Darat.

Dengan demikian, kemungkinan Besar Inpex maupun Shell akan  minta Jaminan kepada Pemerintah atau SKKMIGAS untuk adanya “Jaminan” ditutupinya Nilai Jumlah Volume Total Nilai Penurunan MIGAS, jika “Harga Crude Oil atau Produk Gas” “turun” pada Saat Penyelesaian Pemasangan Pipa hingga disalurkan ke LNG Plant Darat dari saat Perkiraan Penyelesaian Pemasangan Well Head di Rig Offshore, yang bisa dinilai juga dengan cara mendapatkan “Perpanjangan Extension beberapa Tahun” yang diperhitungkan “Senilai dengan Total Kerugian Penurunan Harga Migas tersebut”.     

Kalau di Bontang, Kalimantan karena Sumur dari Vico adalah di Daratan, maka masalah adalah berbeda dan sudah disepakati adanya pembangunan Refinery tersebut setelah ada Pembeli dari LNG jangka Panjang.

Berangkat dari uraian diatas, tentunya kita harus lebih dalam mempelajari bagaimana bunyi Perjanjian PSC antara SKKMIGAS dengan Inpex dan Shell yang telah ditandatangani, apakah scope (i) untuk menyambung Pipa dari Sumur yang di Laut /Offshore serta Pembuatan Kilang LNG  di Didarat bukan di Laut mengingat sumur dan Blok Masela adalah di Laut dan bukan didarat, serta (ii) Pembangunan Fasiltas LNG Darat, maupun (iii) ongkos pembebasan tanah  adalah meliputi kewajiban dan tugas dari Inpex dan Shell,  sesuai dengan isi ketentuan Perjanjian PSC yang telah ditandatangani antara Inpex- Shell dengan SKKMIGAS.

Sekian ulasan ringkas atas Masalah Blok Masela tanpa melihat dan mengetahui isi dari Perjanjian PSC terkait.

Jakarta, 14 Mei 2016]

Agung Supomo Suleiman

11 Mei 2016

KRISTALISASI PILIHAN BERKARYA

Guna bisa menjadi profesional  dalam bidang apapun, dalam fakta perjalanan proses pencarian jati diri, pada akhirnya kita harus melakukan kristalisasi pilihan berkarya apa yang akan kita lakukan guna dapat fokus kepada goal yang hendak kita capai dan targetkan.

Sama seperti sekolah,  dimana kadangkala kita tidak tahu jurusan dan bidang apa yang kita pilih untuk nantinya menjadi tempat kita mencari nafkah untuk menghidupi diri kita. Antara kesenangan, bakat, hobby serta talenta dan nasib,  seringkali dalam perjalanan hidup kita campur aduk belum  jelas hendak memilih  berkarya dalam bidang maupun cara apa dan bagaimana.

Selain bidang yang kita senangi untuk kita geluti sebagai profesi kita, ada keunikan dari sifat yang menempel-melekat atau built -in pada diri kita, yang akan berpengaruh, didalam mengambil putusan pilihan tersebut,  antara lain :

I. Apakah anda  : pendiam, atau senang bicara

III. Apakah anda senang :menulis, menggambar, mengamati pergerakan

IV. Apakah anda : type orang  agresif /aktif, atau tenang, bahkan pasif.

V. Apakah anda senang :

disuatu Ruang Kerja Cubical, terus menerus jam 8.00 s/d 17.00

ataukah,

senang berada  diluar ruangan – Non Conventional – ganti suasana tempat belajar – bekerja – berkarya

VI. Apakah anda senang :

  • bebas tidak diatur oleh aturan yang anda rasakan terlalu kaku, dan lebih menikmati
  • kerja ditempat yang flexible – longgar, baik waktu dan tempat, sehingga ada kebebebasan,   memilih tempat  berkarya ?

Hal ini diatas antara lain  yang potential jadi penentu jalan  kehidupan dalam proses perjalanan hidup  mulai  masa balita, anak-anak, remaja, dewasa, hingga tahapan bekerja meniti karier atau berkarya guna  menghasilkan uang untuk makan.

Nah terkait dengIndependend Business  Legal Consultant an sifat karakter yang melekat dengan diri kita sebagaimana  teruai diatas,  Penulis dalam fakta Realita perjalanan hidup, mengalami 2 (Dua) Sisi,  yaitu

(i) PHASE  COMPANY MAN – 15 Tahun 

selama 15 Tahun,  berciri :

  • terikat aturan Tempat Kerja kita bekerja,  termasuk Jam Kerjanya,
  • Incomenya setiap Akhir bulan terjamin sebagai Pegawai tetap,
  • mendapat berbagai Fasilitas Korporasi.
  • Terikat Jam kerja 8 Pagi s/d 17.00 sore.
  • Mendapatkan Jaminan Asuransi kesehatan dan  pengobatan ditanggung  Perusahaan
  • di Perusahaan  Minyak  Gas maupun Tambang, ada House Loan.
  • Namun karena Penulis hanya kerja 5 (lima) Tahun disetiap Perusahaan, tak berhak dapat Uang Pensiun.
  • Namun bersyukur, pengecualian  di Perusahaan Tambang,  Penulis memperoleh Rumah maupun sejumlah Uang, karena sesuatu alasan, yang dijadikan Modal untuk Self- Employed seperti terurai dibawah.

(ii) PHASE Self-Employed- Menjadi Boss Sendiri – 17 Tahun

Selama 17 Tahun – 18 Tahun sejak  1 Juni 1998, Penulis Self-Employed, membuat wadah    Warung Law Firm. 

Dalam perjalanan,  karena Penulis “tidak betah” berada di suatu Ruangan Cubical – Jam  8.00 pagi s/d Jam 17.00, dan “lebih nyaman” berkarya ditempat yang tak monoton tergantung Mood Penulis, bisa berkarya di Rumah – sebagai Base Kantor, di Cafe dengan kelengkapan Wifi, maka Penulis milih profesi Freelance Independent Business Lawyer.

Berdasarkan Fondasi diatas,  Penulis  kini  berprofesi  sebagai :

(i)  Freelance  Independent Business Lawyer, 

(ii) Writer Content Blog

(iii) Translator Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris visa versa

Melalui beberapa Blog yang Penulis buat termasuk BLOG ini,  Penulis  berusaha untuk menulis yang kemudian menshare Artikel – Tema  yang Penulis senangi, geluti, kuasai serta  punya pasion atas dasar pengalaman praktek Kombinasi sebagai a) In-House Legal Counsel,  dan  (b) Freelance Independent Business Lawyer, dengan harapan dapat  bermanfaat  bagi Penulis maupun para pengunjung Blog di Era Global Media Sosial tanpa batas dan sekat Geografis ini.

Penulis juga berusaha untuk membaca maupun mendengarkan Para Blogger yang telah rajin dan tekun didalam melakukan Blogging di Blognya masing-masing.

Sekian dulu tulisan pagi ini  mohon  pamit . 

Cheers, IMG00209-20120429-1536

Jakarta 11 Mei 2016

Agung Supomo Suleiman     

  AGUNGSS BUSINESS LAWYER NOTE

9 Mei 2016

TERENYUH JAMINAN KEPASTIAN HUKUM – RASA KEADILAN BAGI INVESTOR

Kenapa Peserta Business Investor Asing didalam membuat Perjanjian Bisnis terkait melakukan operasional usaha bisnis di Indonesia,  segan untuk memilih hukum Indonesia maupun forum Pengadilan Di Indonesia ?

  • pic3Penulis selama bekerja sebagai Independent Business Lawyer di Indonesia lebih dari 32 Tahun, seringkali terasa “TERENYUH”   terkait  JAMINAN KEPASTIAN HUKUM – RASA KEADILAN  yang menyebabkan masalah bagi para  Independent Business Lawyer didalam melakukan pilihan atas      :

(i) “Pemilihan Hukum” dari Perjanjian Bisnis yang dilaksanakan oleh Pihak Asing dengan Investor Indonesia di  Indonesia,  maupun

(ii) “Pemilihan atas Forum Pengadilan” di Indonesia,

didalam menyusun dan bernegosiasi suatu Perjanjian Transaksi Bisnis yang melibatkan Para Pihak yang membuatnya khususnya jika adanya Investor Asing yang hendak melakukan Bisnis di Indonesia.

Terkesan kuat bagi “kalangan Investor” yang melakukan usaha bisnis di Indonesia,  adanya  Faktor Iklim “Legal Uncertainty”  atau “Tidak Adanya Jaminan Kepastian Hukum”, sehingga berakibat merugikan kebanggaan atau “berkurangnya wibawa” bagi Investor Indonesia termasuk semua kalangan stackholder Indonesia yang terlibat didalam melakukan negosiasi pembuatan Perjanjian Bisnis dimaksud dengan pihak kalangan Investor asing dan semua elemen asing yang terlibat dalam perundingan tersebut. .

Pertanyaan Mendasar bagi  kita adalah Kenapa dan Salah Siapa hal Signifikan ini senantiasa terjadi yang seolah-olah tidak ada pemecahannya dan penyelesaiannya ?

JAWABAN Mendasarnya adalah :

Hal ini adalah disebabkan kita sendiri,  sebagai Bangsa yang katanya berlandaskan “Hukum” dan beradab, namun  seringkali dalam “fakta kenyataan praktik kehidupan sehari-hari”, tidak memberikan “contoh” maupun “kesan yang baik” untuk Taat pada hukum  maupun terindikasi adanya permasalahan penanganan penyelesaian kasus di Pengadilan, yang berakibat  seringkali dirasakan oleh Para Pencari Keadilan di Indonesia  :

Jauh dari Rasa Memberikan “Jaminan Kepastian Mendapatkan Keadilan,  dalam hal terjadi sengketa atas pelaksanaan Perjanjian Bisnis, diantara  Para Pihak yang membuat dan mendatangani Perjanjian Transaksi Business, untuk melakukan  business di Indonesia. 

Jikalau Pihaknya adalah Pemerintah Indonesia atau Wakil dari Negara seperti di dunia Perminyakan dalam Perjanjian Bagi Hasil (Production Sharing Contract), maka pemilihan “Hukum Indonesia” adalah merupakan keharusan, karena Pemerintah secara “kekuatan Politik” mempunyai kedudukan yang “Kuat” dan disegani oleh Para Investor Asing, yang membutuhkan Blok Migas di Indonesia untuk diexplorasi, expolitasi, diproduksi dan atas dasar suatu Perjanjian Bagi Hasil atas Perjanjian Kerjasama lainnya

  • image005Begitu juga di dunia bisnis Pertambangan seperti Pertambangan Emas dan Tembaga, hukum yang dipilih didalam Perjanjian Kontrak Karya (Kontrak Karya)  adalah juga Hukum Indonesia, dengan alasan yang sama seperti diatas. 

Namun,  jika Pihak Kontraktor  Asing atau Kontraktor Indonesia mengadakan Perjanjian turunannya,  seperti Perjanjian Joint Operating Agreement (“JOA”) dengan pihak ketiga, dimana Pemerintah Indonesia atau Pihak yang Mewakili Pemerintah Indonesia tidak terlibat, maka Hukum yang dipilih biasanya adalah Hukum Negara dari Investor Asing itu berasal atau Hukum suatu Negara yang dirasakan lebih dapat memberikan Kepastian Hukum bagi Investor Asing tersebut, yang hendak “Melakukan Investasi” di Indonesia.

Bahkan Pihak Perusahaan Indonesia yang besarpun,  jika mengadakan Perjanjian Penjualan sebagian dari Participant Interest (atau Working Interest) atas Production Sharing Contract maupun  Joint Operating Agreement (JOA) dengan sesama Perusahaan Indonesia, yang membutuhkan adanya Investor Indonesia yang besar untuk penyertaan Modal /Dana maupun peserta Participant Interest, akan meminta Hukum Asing yang berlaku atas Perjanjian tersebut, dengan alasan “adanya  kekhawatiran”, bahwa jika nantinya ada Investor Asing yang diundang, karena dibutuh bantuan Dana untuk turut serta melakukan usaha terkait, maka Nilai Perjanjiannya JOA nya akan dianggap, dapat “Menurunkan Nilai Investasi”, jika hendak mengakuisisi, karena Hukum Indonesia yang dipilih atas Perjanjian Penjualan / Sales Purchase Agreementnya (SPA) atau Farm-In dianggap tidak memberikan “Kepastian Hukum”.

Begitu juga, biasanya Para Investor Asing tidak mau Forum untuk menangani Sengketa yang sekiranya timbul dari pelaksanaan Perjanjian Business diselesaikan lewat Pengadilan di Indonesia dan lebih memilih Arbitrasi, dimana kita sebagai Independent Business Lawyer, harus “berjuang keras” untuk meyakinkan agar Arbitrasi yang digunakan untuk menyelesaikan sengketanya adalah BANI (Badan Arbitrasi Nasional Indonesia), dimana Investor Asing cenderung untuk lebih memilih Forum Arbitrasinya di Singapura, karena kesan dari Investor Asing nahwa Arbitrasi di Singapura bisa memberikan Jaminan Kepastian Putusan Yang Adil bagi Para Pihak yang bersengketa, dimana karena Klien kita butuh penyertaan dana /modal dari Pihak Asing, merekalah yang lebih kuat didalam penentuan Forum Penyelesaian Sengketa tersebut, karena mereka yang telah menanamkan Dana/Investasi tambahan tersebut.   

Pemerintah Indonesiapun dalam PSC di Perminyakan maupun COW dalam Pertambangan harus tunduk kepada Investor Asing didalam Pemilihan Forum Arbitrasi di Luar Indonesia, karena alasan ” Faktor Risiko” ketidak Pastian Mendapatkan Keadilan” atas Suntikan Modal Investasi Asingnya di Indonesia jika terjadi sengketa dalam Pelaksanaan Perjanjian PSC maupun COW.      

Pertanyaan Mendasar Kembali Muncul : pic2

Kenapa persepsi dari Para Investor pada umumnya termasuk Inverstor Asing,  secara kenyataan fakta yang terjadi dilapangan dunia Bisnis di Indonesia adalah seperti diatas ?

Tentunya Jawabannya :

adalah “Salah Kita Sendiri” sebagai Bangsa Indonesia yang tidak berusaha untuk memberikanPesan dan Kesan Keseriusan Yang Kuat” didalam usaha “Memberikan Jaminan  Kepastian Hukum” maupun “Jaminan Keadilan” bagi Para Pihak khususnya Pelaksana Bisnis di Indonesia, yang membutuhkan Kepastian Hukum maupun Kepastian Memperoleh Keadilan dalam hal terjadi sengketa dari hubungan transaksi bisnis mereka. 

Kesalahan dari Bangsa kita sendiri adalah meliputi secara Holostic : Level Elit Eksekutif, Legislative,  Judikatif, semua Aparat Penegak Hukum di Indonesia baik di Pengadilan, Kepolisian, Kejaksaannya serta Para Lawyer, Pengusaha Indonesia,  yang tidak secara Serius berusaha secara Optimal Menyelenggarakan Hukum baik di dalam membuat Peraturan yang tidak tumpang tindih dan terkoordinir antara Lintas Departemen Teknis terkait maupun Sistim Pengadilan yang dapat Memberikan SInyal Pemberian Perolehan Kepastian Hukum Keadilan bagi Para Pihak Investor yang mengadakan Perjanjian Transaksi Business di Indonesia, sekiranya terjadi Sengketa diantara Para Pihak dalam pelaksanaan Perjanjian Bisnis tersebut.  

Kita dapat bayangkan Negara  Indonesia sudah merdeka selama lebih dari 7o Tahun, kalah didalam memberikan Rasa Kepastian Hukum dan Jaminan Keadilan bagi Para Investor Bisnis yang bersengketa atas pelaksaan Perjanjian Bisnis mereka di Indonesia, dibandingkan dengan Singapura yang baru lepas dari Koloni Inggris setelah Kemerdekan Indonesia.

Memang Perjuangan kearah perbaikan sistim pemberian Kepastian Hukum serta Pemberian Jaminan Kepastian Rasa Keadilan di Forum Pengadilan yang menangani Sengketa yang Muncul dari Pelaksanaan Transaksi Bisnis,  sudah banyak berusaha dilakukan oleh para pegiat Peduli Kepastian Hukum serta Jaminan Pemberian Keadilan,  namun hingga saat ini persepsi dari “Kalangan Bisnis” yang melakukan Usaha di Indonesia, masih terasa belum berubah jika menyangkut Kepastian Hukum – Pemilihan Hukum Yang Berlaku dan Forum yang dipilih oleh Para Pihak Bisnis dalam Perjanjian Pelaksanaan Bisnis di Indonesia.       

Jakarta, 9 Mei 2016

Agung Supomo Suleiman IMG_1588

Independent Business Lawyer

AGUNGSS BUSINESS LAWYER NOTE

2 Mei 2016

GEOPOLITIK PERANG HARGA MINYAK USA SAUDI ARAB Versus IRAN RUSSIA

Kita dapat mengetahui bahwa dari media terindikasi Dunia Bisnis Minyak di Indonesia  terkena himbasan anjloknya Minyak di dunia, dimana mereka berusaha untuk menekan “Biayanya”  mengingat harga minyak berada dibawah USD 40 semenjak terjadinya perang di Timur Tengah, dan terimplikasi bahwa Minyak dijadikan instrumen GeoPolitik yang sangat berpengaruh terjadinya anjlok pada harga Minyak dari USD 100 menjadi dibawah USD 40 per barrel semenjak Bulan Juni atau Juli Tahun 2014.

Banyak negara maupun perusahaan penghasil Minyak akan merasakan akibat dari anjloknya Harga Minyak ini. Kejadian  ini dimulai dari perkembangan Amerika Serikat yang melakukan pengeboran melalui horizontal drilling dan Hidraulic Fracturing, yang berakibat membanjirnya pasokan produksi Minyak dipasaran Dunia, dimana Harga Minyak Shale Oil lebih murah dari Harga Minyak Mentah Konvensional. Semula produksi shale oil dilakukan di saat Harga Minyak masih relatif tinggi sekitar USD 80 hingga USD100 per barrel, namun dengan membanjirnya pasokan minyak merosotlah harga Minyak per barrel yang semenjak bulan Juni 2014 sudah dibawah USD 40 per barrel, dimana banyak kalangan percaya bahwa fraking dengan harga dibawah USD 60 per barrel tidak akan memberikan keuntungan .

Gejolak turunsnya harga minyak secara drastis ini diperparah dengan adanya, Konfilk Krisis Perang di Timur Tengah khususnya Syria, dimana kita amati adanya 2 kelompok yang saling berhadapan yaitu Satu Kelompok yang hendak menggulingkan Pemerintah Asad yang menurut berita di media internasional kelompok pemberontak ini ada beberapa fraksi dan kelompok yang terindikasi dibantu dengan dana dan persenjataan oleh negara Amerika Serikat, yang juga berkolaborasi dengan Pemerintah Arab Saudi yang berkiblat ke kelompok Suni, dan di Kelompok Lainnya terdapat kelompok yang membantu dan berusaha mempertahankannya Rezim Presiden Asad, yang dibantu pula oleh Iran dan Russia.

Hal inilah yang menyebabkan kompleksnya persoalan ambruknya dan tidak menentunya Harga Minyak Dunia saat ini, dimana Iran saat ini berusaha  memperbaiki ekonominya untuk dapat mengenjot Produksi Minyaknya rata2 500 ribu barrel / per hari hingga 3 juta barrel/perhari, karena Teheran telah memperoleh penghentian Sanksi Embargo dari Negara- negara Barat, setelah ada kesepakatan terkait pengembangan Tenaga Nuklir.

Tindakan Iran ini menyebabkan Arab Saudi di Konferensi Daha meminta bahwa Saudi hanya bersedia membekukan produksi output minyaknya jika semua negara yang hadir pada rapat tersebut yang dihadiri oleh 18 Negara baik Opec dan Non Opec termasuk Russia  termasuk Iran untuk turut menyetujui dibekukannya Produksi Minyak mereka untuk menahan Turun dan Anjloknya Harga Minyak dibawah USD 40 per barrel saat ini.

  • Bahkan Saudi Arabia mengancam jika Iran tidak setuju untuk mengfreeze Output Produksinya, maka Arab Saudi juga akan membanjiri dengan produksinya.

Geopolitik dengan menggunakan  cara membanjiri pasar Minyak dunia yang menyebabkan harga Minyak anjlok juga terjadi pada tahun 1980-an, juga diklaim oleh  Russia dilakukan oleh Amerika yang menyebabkan Kalbinasisi atau pecahnya Pakta Russia dan terpecah belahnya Negara Uni Sovyet, yang terlihat dari Runtuhnya Temboknya Berlin. 

Dalam perkembangan terakhir disebabkan Saudi Arab mengalami Defisit Pertama  dalam Budgetnya semenjak tahun 2011 dan terbesar dalam sejarah, maka terindikasi bahwa Saudi Arab mempunyai program untuk mereformasi tatanan ekonominya dengan menjual sebahagian kecil saham yaitu kurang lebih 5% Saham di Aramco kepada publik atau pihak ketiga, guna usaha dari Saudi Arab untuk tidak menggantungkan Budget Negara dari Minyak yang selama ini dilakukan oleh  Saudi Arabia.

Kita amati bahwa 5% saham ini diperkirakan mencapai Rp.1.625 Trilliun yang akan merupakan rekor IPO termahal yang pernah terjadi didunia Bursa Shama Internasional. Hasil dari penjualan saham ini akan digunakan oleh Saudi Arabia untuk berinvestasi diberbagai sektor lain.

Jakarta 2 Mei  2016

Agung Supomo Suleiman

AGUNGSS  BUSINESS  LAWYER  NOTE 

1 Maret 2016

Freelance Independent Business Lawyer

Yah dalam perjalanan hidup sebagai Profesi Independent Business Lawyer, nampaknya kalau dikaji dan diamati Penulis dalam melaksanakan praktek sebagai Independent Business Lawyer selama lebih dari 17 Tahun lebih semenjak 1 Juni 1998 memuju 18 Tahun, setelah semula bekerja sebagai Legal Consultant  di Law Firm ( 5 Tahun) dan In- House Legal Counsel di  Perusahaan Minyak Gas Huffco Indonesia – Vico Indonesia (5 Tahun) dan 2 tahun jadi Partner di suatu Law Firm  dan In- House Legal Counsel di Perusahaam Tembaga dan Emas PT Freeport Indonesia (5 Tahun)    adalah lebih tepat dan mendekati serta Trend – Kecenderungan mengarah sebagai “Freelance Independent Business Lawyer”, karena rasanya lebih nyaman dan flexible baik mengenai waktu dan tempat untuk melaksanakan Jasa Hukum kepada Klien yang membutuhkannya,  dimana yang paling penting  bagi kita FreeLance Independent Business Lawyer di Era Global IT  Komunikasi adalah  mempunyai peralatan Computer serta Email untuk bisa berkorespondensi, serta WA  dengan Klien,  karena pada kenyataannya Klien yang dilayani oleh Penulis  tertarik untuk mendapatkan hasil dari Jasa Konsultasi Hukum Bisnis misalnya antara lain berupa dibuatkan Perjanjian  Kerjasama Bisnis  yang dibutuhkan untuk mengakomodasi keperluan Bisnisnya,  khususnya untuk melindungi kepentingan aspek hukum  dari kegiatan bisnisnya.

  • Secara Ongkos Legal Fee juga lebih Flexible dan kompetetif wajar dibandingkan dengan menggunakan Law Firm.

Memang kalau kebetulan kita menyandang pendidikan Lawyer atau Pendidikan Hukum di Fakultas Hukum maka tergantung kepada kita gaya dan pilihan cara bagaimana yang paling dirasakan nyaman, menyenangkan serta pas bagi kita sebagai Professi Lawyer. Yang penting kita mempunyai Lisensi  Advokat misalnya Peradi ( Perhimpunan Advokat Indonesia);

  • Nah tentunya adalah pilihan dan juga rejeki serta garis tangan dari masing-masing Lawyer tersebut untuk memilih cara dan gaya hidup untuk mempraktekkan ilmu pengetahuan maupun pengalaman yang dilalui oleh Lawyer tersebut.

Bagi Penulis yang lebih senang tidak terikat dengan protokoler Jam Kerja yang ketat, lebih senang untuk menjatuhkan pilihan hidup untuk “lebih bebas dan flexible” baik tempat dan waktu untuk melakukan Praktik Pemberian Jasa Hukum yang umumnIMG00209-20120429-1536ya terlibat sebagai Freelance Independent Business Lawyer.

Yang penting pekerjaan Jasa Hukum yang dibutuhkan Klien bisa kita lakukan dengan tanggung jawab secara professional dan menjaga mutu pekerjaan yang baik dan berbobot. Adapun bagaimana dan dimana maupun cara kita sebagai Freelancer Independent Business Lawyer mengerjakan pekerjaan Jasa Hukum adalah sepenuhnya tergantung dari kita; 

  • Saat ini nampaknya banyak juga Lembaga yang mengkoordinasi para Freelance Lawyer ini baik secara Global maupun Regional dan Lokal yang bisa kita temukan di Website misalnya Freelance Lawyer Global..    

Freelancer ini bukan hanya untuk Lawyer tapi bisa bermacam profesi seperti kita bisa lihat dalam Freelancer di Indonesia

Kekurangan dari Freelance Independent Business Lawyer ialah :

  • tidak ada Jamninan penghasilan tetap disetiap akhir bulan, sehingga Penghasilan Legal Fee dari Klien harus diatur sedemikian rupa untuk bisa mencukupi kelangsungan hidup dari Freelance Lawyer tersebut.
  • Tidak ada asuransi Pegawai dimana Freelancer Lawyer tersebut harus mencari asuransi sendiri antara lain BPJS untuk di Indonesia .
  • Tidak ada Pensiun seperti yang dialami atau dinikmati oleh Pegawai di suatu Perusahaan yang tetap, sehingga Pensiun kita adalah akumulasi aset yang sudah dapat dikumpulkan dengan izin AL547130_4018003258398_132607727_nLAH. 

Keuntungan dari Freelance Independent Business Lawyer:

  • Kita adalah Boss kita sendiri ( “Self-Employed”)
  • Waktu kita untuk mau menjalankan Jasa Hukum kita adalah bebas ditentukan kita sendiri sebagai Freelance Lawyer tersebut.
  • Kita tidak terikat sebagai Pegawai Tetap yang harus berada terus di Ruangan Kerja dari pagi jam 8.00 pagi hingga jam 5.00 Sore
  • Kita bebas memilih Klien model dan bidang bisnis apa yang kita senang cari pengalaman atau geluti.

Nah Penulis sadar bahwa ternyata Penulis dengan mengamati perjalanan hidup sebagai Profesi Lawyer telah Cenderung menjadi Freelance Independent Business  Lawyer sendiri dengan membuka Blog ini sebagai media memperkenalkan diri Professi Penulis sebagai Freelance Independent Business Lawyer…dimana Penulis rasakan lebih pas dengan keinginan dan pilihan hidup dari Penulis yang semula telah merintis pengalaman dahulu sebagai Inhouse Legal Counsel selama beberapa tahun yang tidak lebih dari 5 Tahun disuatu tempat….memang semua ini adalah Pilihan Hidup ………bagi para Profesional …….

Jakarta 1 Maret 2016 – 2 Maret 2016

Agung Supomo Suleiman

Freelance Independent Business Lawyer 

 

13 Februari 2016

SALAHKAN DIRI SENDIRI

Filed under: Uncategorized — agungssuleiman @ 5:06 am
Tags: , ,

Dengan Harga Tembaga merosot dipasaran Global Internasional maka memang serba salah saat ini terkait dengan issue Divestasi PT FI, karena pada dasarnya Pemerintah Indonesia sebagai pihak dalam COW PT FI yang ditandatangani tahun 1991, dalam periode Divestasi yang diberikan dalam Pasal 24 (b) COW,  tidak mempunyai kesungguhan  untuk mempersiapkan Pemegang Saham Nasional untuk dapat berkiprah mempersiapkan diri dalam mempersiapkan Kiat Membangun Kemampuan Pemegang Nasional untuk dapat secara bertahap meningkatkan kemampuan untuk memegang mayoritasi saham Equity di PT FI.

  • Sebagaimana kita ketahui kalau pemegang asing dari Perusahaan Tambang di Indonesia pada dasarnya hanyalah mencari profit, hal mana adalah wajar, sehingga jika diharapkan adanya transfer teknologi maupun managemen dari Investor Asing khususnya mempersiapkan Pemegang Saham Nasional untuk bisa mampu meningkatkan potensi dan kemampuannya secara bertahap untuk menggantikan kedudukan mayoritas di PTFI adalah “harapan kosong” dan  hanya mimpi dan angan-angan kosong  didalam dunia yang riil atau “Angin Surga”, karena Pemerintah Indonesia sendirilah yang harusnya mempersiapkan diri untuk memberikan kemampuan kepada Pemegang Saham Nasional untuk dapat mengembangkan dan membangun kemampuan dirinya sendiri dimana sebenarnya sudah ada kesempatan bagi  PT IndoCopper Investama yang telah diberikan kesempatan untuk memegang saham Equity sebesar kurang lebih 9, 86 % saham yang dikeluarkan oleh PT FI, namun nampaknya tidak berkembang dan hanya sebatas menggalang dana  untuk kemudian dijual kembali kepada PT FI dengan mengharapkan adanya Capital Gain dari Penjualan Saham tersebut .

Dengan demikian pada dunia riil dan nyata, janganlah kita mengharapkan adanya  Transfer Teknology  dan managemen dalam rangka menggantikan kedudukan pihak Pemegang Asing dalam Dunia Pertambangan yang akan dilakukan oleh Pemegang Saham Investor Asing tersebut, sehingga,Kemauan tersebut haruslah dari diri kita sendiri termasuk Pemerintah Indonesia untuk memberdayakan diri para Pemegang  Saham Indonesia baik kemampuan Teknologi maupun Managemen untuk bisa mampu mencari dan menggalang Dana dan Modal untuk bisa menjadi Pemegang Saham didalam Perusahaan Penambangan.

  • Yang seringkali menjadi kendala bagi Pemegang Saham Nasional Indonesia yang Penulis alami sebagai Pemberi Jasa Konsultasi Hukum Bisnis yang mendampingi Pengusaha serta Investor Pemegang Saham Nasional adalah Modal Awal khususnya dalam  Tahapan Penambangan Explorasi dimana “Belum ada Cash- In atau belum ada masuknya Dana Penghasilan Penambangan karena Tahapan Penambangannya barulah masih “Tahap Explorasi”,  namun faktanya  dibutuhkan Banyak Dana AWAL -PERMULAAN –  Baik untuk Capex (Capital Expenditure) maupun Opex (Operational Expense) untuk tahapan Penambangan Explorasi ini yang  harus dicarikan  SUMBER DANA AWAL OLEH INVESTOR TERSEBUT.  PENGERUK TAMBANG

Risiko didunia Pertambangan Umum apalagi Minyak dan Gas adalah Faktor Risiko tidak kembalinya “Modal Awal yang digunakan untuk kegiatan Explorasi mencari Cadangan Deposit Hasil Galian Tambang” atau seringkali disebut dengan “Singking Fund” atau “Dana Tenggelam”.   Hal ini lebih berisiko lagi dalam Era Collapse atau Jatuhnya Harga Tembaga di seluruh dunia seperti yang terjadi  pada tahun – tahun terkahir ini, dimana FX Macmoran mengalami kerugian karena jatuhnya harga dari Tembaga di Pasaran Internasional saat ini.    

Nah kembali kepada Bangsa Indonesia, nampaknya kita “harus menyalahkan diri kita sendiri” jika hingga saat ini Perusahaan Tambang yang dipegang oleh Pemegang Saham Nasional masih belum mampu berkiprah karena tidak ada satu Satu Investor Asingpun yang akan memikirkan untuk Transfer Teknologi maupun Management apalagi mendidik Pemegang Nasional dibidang Pertambangan untuk bisa mengembangkan diri dalam Kemampuan Modal serta Kemampuan Pengelolaan; IMG00209-20120429-1536

  • Faktor Kenyataan Riil dalam  dunia Nyata dan Riil adalah “Dunia Persaingan”  sehingga Jika Bangsa Indonesia hendak berkiprah menjadi Investor Penambangan haruslah dimulai dari Keinginan Diri Sendiri untuk belajar dan melaksanakan sendiri Teknologi, Managemen serta Kemampuan Menggalang dan Mengakumulasi Permodalan dalam Bidang Pertambangan termasuk Mencari Strategi untuk Melakukan Kiat Mendapatkan Modal Awal – dengan Menjaminkan Aset Study Geology Kandungan Pertambangan yang ada Dibumi Indonesia – dengan mencari Terobosan – Agar Hasil Study Proven Reserve dari Kandungan Deposit tersebut- dapat dijadikan Jaminan untuk mendapatkan Pembiayaan baik dari Investor atau Perbankan maupun Bursa Saham – karena- pada Kenyataannya Konsep Kandungan Deposit Bahan Galian Pertambangan Indonesia adalah Milik Rakyat sehingga tidak bisa dijadikan Jaminan sesuai dengan Konsep yang selama ini dialami oleh Investor Nasional Indonesia.

Dengan demikian Faktor Keberpihakan dalam pengertian memberikan Mental Kemampuan Untuk Siap Bersaing secara Jujur serta mencari “Terobosan Bagaimana agar Pemegang Saham Nasional bisa mendapatkan Dana Awal dalam Tahapan Explorasi yang perlu diwujudkan dan bukan hanya terbatas pada tahapan wacana pikirkan saja, karena Kendala Utama Dana Awal ini yang seringkali dialami oleh Investor Indonesia khususnya didalam bidang Penambangan  Kekayaan Sumber Alam dimana jika masih dibawah Bumi Nilainya masih “Nol” dan baru mempunyai Nilai jika sudah ditambang keluar bumi,  namun Hasil Study Geologis Yang dapat Dipercaya dalam Tahapan Explorasi yang pada akhirnya dapat Menggalang Dana Awal- dari Para Pemberi Dana – Baik Investor maupun Bank serta Bursa Saham.

Jakarta, 13 Februari 2016

Agung Supomo Suleiman, Independent Business Lawwyer

                               

 

 

21 Januari 2016

Why Crude Oil Prices Falling

Filed under: Uncategorized — agungssuleiman @ 4:27 am

http://www.vox.com/2016/1/12/10755754/crude-oil-prices-falling

 

11 Januari 2016

Pemerintah Indonesia Terikat Kontrak Karya Menagih Divestasi 51% pada PTFI

Yah…memang jiwaku sebagai Independent Business Lawyer nampaknya lebih memikirkan mengenai Kekayaan ALAM berupa Sumber Daya Alam yang di-Ciptakan oleh ALLAH Yang Maha Pencipta,  melalui proses alam dimana Gressberg tadinya merupakan dasar laut karena diatas Gunung Grassberg, Penulis mengalami sendiri kita dapat temukan “fosil keong” yang menunjukan bahwa semula dataran Tinggi Grassberg adalah dasar Laut yang kemudian menurut cerita dari kawan teman Geologi ITB – Almarhum Pak Yogi Tjiptadi di Direktorat Pertambangan Umum dan Batu Bara adalah Kepala Bagian Perundang-undangan Pertambangan Umum  yang juga lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, sewaktu kita pergi bersama keatas High Land di Lapangan  Wilayah Kerja PT Freeport Indonesia di Papua Barat,  telah  menceritakan kepada Penulis adanya

pertemuan antara Lempeng Australia dengan Asia maka mencuatlah keatas melalui proses alamiah yang menurut Almarhum Yogi Tjiptadi  ahli Geologi  Lulusan ITB kemungkinan adanya Gunung Berapi yang mengeluarkan magma.Dengan adanya proses alam ini nampak pegunungan tersebut garis-garis batuannya keras dan miring mencuat  keatas dimana berkumpul tembaga, emas, menurut ahli Geologi.

Dengan adanya proses alam ini kita lihat bahwa bentuk batuan di Papua  berbeda dengan batuan di Pulau Jawa. Dibawah adalah Photo Almarhum Yogi Tjiptadi Kepala Perundangan- Pertambangn Umum ( lulusan Geologi ITB dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia) – bersama dengan  Penulis dan  Kepala Biro Hukum Minyak dan Energi – Pak Nurwinakum sewaktu Penulis sebagai In-House Legal Counsel PT Freeport Indonesia membawa Tour ke Lapangan Freeport dan sedang berada diatas Kapal PT Freeport Indonesia …dan juga berada diatas High Land Lapangan  PT Freeport  Agung Nurwinakum dan Alm Yogi Tjiptadi Freeport 001

  • Sangat menarik untuk mengamatinya,  dimana nampaknya bentuk bahan Galian berbentuk Logam kalau di -istilah pengkelompokan di Undang- Undang Minerba maupun Peraturan Pertambangan Umum dimana Bahan Galian Kekayaan Sumber Daya yang merupakan Karunia ALLAH Sang Maha Pencipta yang diciptabg_agkan melalui proses alamiah tersebut berkumpul – sebagai  Konsentrat Ore berupa Tembaga dan Emas dibelahan bumi Papua Barat yang merupakan Wilayah NKRI, sehingga merupakan Karunia Kekayaan Alam dari ALLAH, kepada Rakyat Papua dan Rakyat Indonesia,  dimana proses pengeluaran dari bumi adalah dilakukan melalui Explorasi, Exploitasi dan Produksi yang membutuhkan Teknologi,  Modal, sehingga ditandatanganilah Kontrak Karya pada tahun 1967 yang kemudian diperbaharui dengan Kontrak Karya tanggal 30 Desember 1991 antara PT Freeport Indonesia ( yang semula Freeport Indonesia Incorporated) dengan Pemerintah Indonesia;

Nah memang jika Penulis menulis Artikel yang membedah Kontrak Karya PT Freeport Indonesia khususnya sejarah serta Pasal 24 (b) yang terdapat Divestasi bertahap dari tahun 1991 hingga ujungnya paling lambat ulang tahun ke 20 setelah penadatanganan Kontrak Karya (30 Desember 1991 + 20 Tahun menjadi 2011 seharusnya PT FI telah menjual saham yang mencapai 51% kepada Pemegang Saham Nasional. 

Tentunya Penulis akan bisa dianggap tidak berpihak kepada PT Freeport Indonesia padahal Penulis pernah menjadi In-House Legal Counsel PT FI 5 (Lima) Tahun dari Tahun 1993 hingga 1998,  namun disebabkan  Penulis yang mempunyai “Hati Nurani” merasa ada “Ganjelan dan Uneg-Uneg” bahwa    PT Freeport Indonesia  harusnya juga terikat kepada Komitment untuk melaksanakan Janjinya dalam Pasal 24(b) dari Kontrak Karya tersebut, dan bukannya malah hendak mempertahankan Mayoritas sebagai Pemegang Saham di PT FI.       

  • Penulis yang kini sudah diizinkan ALLAH berumur lebih dari 64 Tahun,  berusaha berpatokan kepada ajaran di Kitab Suci baik di Al Quran maupun di Kitab Suci yang dibenarkan oleh Kitab Suci Al Quran dalam Surat Al Baqarah yaitu Kitab Suci Injil, Taurat sepanjang Konsep Ketauhidan -Monotheism dipertahankan disebabkan Rasul Mohammad S.A.W. sesuai dengan keyakinan kaum  Islam adalah merupakan kelanjutan dari Para Rasul yang diutus oleh ALLAH untuk :

  • tidak melakukan “Kerusakan diatas Bumi” ini, termasuk tidak melakukan Kerusakan atas Sistim Perjanjian yang telah disepakati bersama antara PT Freeport Indonesia dan Pemerintah Indonesia pada tanggal 30 Desember 1991, yang sebelum ditandatangani telah di Konsultasikan terlebih Dahulu dengan DPR,  dimana sesuai dengan Pasal 33 ayat 3 dari Undang-undang Dasar 1945, Sumber Daya Alam- Kekayaan Alam berupa Tembaga dan Emas yang terdapat di Bumi Wilayah Indonesia termasuk di Papua Barat adalah merupakan Karunia ALLAH yang harus di kelola oleh Negara dengan Optimal untuk meningkatkan kesejahteraan Rakyat sebesar-besarnya.       

    Dengan demikian merupakan Kewajiban dari Pemerintah PENGERUK TAMBANG yang telah menandatangani Perjanjian Kontrak Karya tanggal 30 Desember 1991 dengan PT Freeport Indonesia :

  • untuk melaksanakan “Amanah” yang dibebankan oleh Pasal 33 (3) Undang-Undang  Dasar 1945 untuk meminta       PT Freeport Indonesia melaksanakan kewajiban Menjual Saham yang diterbitkan  PT Freeport Indonesia secara bertahap dimana pada tahapan 20 Tahun setelah tanggal Penandatanganan Kontrak Karya PT Freeport Indonesia  menagih PT Freeport Indonesia untuk menjual Saham senilai 51% kepada Pemegang Saham Nasional Indonesia, dimana Penandatangan Kontrak Karya tanggal 30 Desember 1991 telah melalui proses “Konsultasi dengan DPR” terlebih dahulu.  

  • Amanah dalam Kontrak Karya ini juga adalah merupakan Ikatan Kontrak yang harus dihargai sesuai dengan Konsep Pancta Sun Servanta Pasal 26 dari Konvensi Viena dimana Negara Indonesia dan Negara Amerika Serikat terikat kepada Ketentuan Konvensi Viena ini.
  • Namun kita melihat yang juga Penulis telah memaparkan dalam tulisan terdahulu,  Pemerintah melalui PP no 77 Tahun 2014 , Menteri ESDM maupun Direktorat Jenderal  Pertambangan Umum dan Batu Bara malah membuat suatu Kebijakan, Peraturan maupun MOU dengan  “tanpa Konsultasi” dengan DPR  dahulu berusaha untuk mengurangi Kewajiban Divestasi 51% menjadi turun menjadi 30 % sehingga jelas menghilangkan kesempatan Pemegang Saham Nasional untuk membeli saham yang dikeluarkan oleh PT Freeport Indonesia menjadi Mayoritas 51% sesuai dengan Pasal 24 (b) melalui bertahap hingga pada akhirnya setelah ulang Tahun 20 Tahun setelah ditandatangani Kontrak karya PT Freeport ( 20+ 30 Desember 1997 = 30 Desember 2011) menjadi 51% dari seluruh saham yang diterbitkan PT Freeport Indonesia .   
  • Demikian Saduran Tulisan Penulis
  • Sore ini Jakarta tanggal 11 Januari 2016
  • Agung Supomo Suleiman
  • Independent Business Lawyer Pertambangan Umum dan Perminyakan/Gas

28 Desember 2015

Kesan Kuat UU Minerba setengah hati Atur Kewajiban Tingkatkan Nilai Tambah Konsentrat Ore

Setelah Penulis telusuri UU Minerba ternyata kata-kata larangan export atas Konsentrat Ore “tidak kita temukan” dalam UU Minerba No. 4 Tahun 2009
Yang diatur dalam UU Minerba adalah :
Pasal 102 yang mengatur :
 Pemegang IUP dan IUPK “wajib” meningkatkan Nilai Tambah Sumber Daya Mineral dan /atau Batubara dalam pelaksanaan Penambangan, Pengolahan dan Pemurnian, serta pemanfaatan mineral dan batubara
Pasal 103 :
(1) Pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi “wajib” melakukan Pengolahan dan Pemurnian Hasil Penambangan Dalam Negeri
(2) Pemegang IUP dan IUPK sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat mengolah dan memurnikan hasil penambangan dari Pemegang IUP dan IUPK lainnya
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan Nilai Tambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 serta Pengolahan dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

  • Berdasarkan ketentuan UU Minerba tersebut diatas, maka disebabkan Negara kita adalah berlandaskan Hukum, penafsiran atas 2(dua) Pasal  diatas tidaklah boleh melampui apa yang diatur dalam UU Minerba tersebut.

Yang menjadi perhatian kita bersama adalah  banyak pejabat maupun tokoh yang menyatakan bahwa berdasarkan UU Minerba, perusahaan Pertambangan Umum dilarang melakukan ekspor Konsentrate Ore, padahal setelah kita telusuri dalam UU Minerba tidak ada satu katapun yang menyatakan pelarangan ekspor Konsentrat Ore tersebut dalam UU Minerba.

  • Yang menjadi pertanyaan kita bersama adalah mengapa UU Minerba,  hanya mengatur mengenai
    (i) kewajiban meningkatkan Nilai Tambah bagi Pemegang IUP dan IUPK yang melakukan pelaksanaan Penambangan, Pengolahan dan pemurnian, serta pemanfaatan mineral dan batubara, serta
  • (ii)Kewajiban melakukan pengolahan dan pemurnian Hasil Penambangan Dalam Negeri bagi Pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi,

dan tidak memasukan “kata-kata ketentuan” dalam UU Minerba yang “melarang” Pemegang IUP dan IUPK melakukan Ekspor Bahan Mentah Konsentrat  Ore yang ditambang dari Wilayah Pertambangan?PHOTO TAMBANG

Ada kesan kuat bahwa ketentuan UU Minerba ini “setengah hati” didalam mengatur masalah Kewajiban Meningkatkan Nilai Tambah atas Bahan Galian Konsentrat Ore.

Kesan setengah hati ini hampir sama dapat pula kita rasakan  dalam pengaturan mengenai “Kewajiban Divestasi” atas Perusahaan Pertambangan Umum bermodal asing, dimana kewajiban Divestasi disebut, namun tidak ditentukan secara spesifik “Berapa Jumlah Saham yang wajib Di-divestasi secara bertahap serta dalam kurun jangka waktu berapa lama dalam UU Minerba sehingga pada akhirnya persentage Pemegang Saham Nasional menjadi mayoritas 51% .  Didalam UU Minerba hanya disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut akan ditentukan dalam Peraturan Pemerintah.

  • Kembali kemasalah “Larangan Eskpor Konsentrat Ore” ini, yang menjadi pertanyaan besar kita secara hukum adalah, apakah Peraturan dibawah Undang-undang dapat mengatur Ketentuan Yang Melampui apa yang diatur dalam UU Minerba?PENGERUK TAMBANG

Dengan pengertian : apakah Pelarangan Ekspor Konsentrate Ore ini dapat diatur melalui Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri,  sedangkan  di UU Minerba sendiri tidak mengatur adanya Larangan Ekspor Konsentrat Ore ini ?

  • Aspek Hierarchi Hukum atau Tingkatan Kekuatan Hukum  inilah yang kini sedang diajukan dan diproses oleh Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (“Apemindo”)  melalui  Mahkamah Konstitusi mengenai apakah Penafsiran Kewajiban Peningkatan Nilai Tambah ini dapat ditafsirkan sebagai Pelarangan Ekspor Kosentrate Ore…

Nampaknya Pihak Eksekutif maupun Legislatif  didalam membuat Undang-undang Minerba,  terkesan kuat tidak “Terlalu Percaya diri Untuk Menentukan Kearah Mana Kebijakan Pertambangan Umum di Indonesia ini akan dituju” atau “ Tidak ada Visi dan Misi Yang Kuat” dalam Level Undang-undang di Negara ini, untuk berpihak kepada Memperkuapeta-1t Kedudukan Posisi Penguasaan Negara atas Kekayaan Sumber Daya Alam “yang terbatas dan tidak bisa diperbaharui ini”.  Jikalau alasannya adalah agar tidak ada diskriminasi terhadap Investor dibidang Pertambangan Umum antara Investor Asing dan Lokal masalahnya adalah bahwa Bahan Kekayaan Sumber Daya Alam di bumi Indonesia adalah merupakan karunia ALLAH yang “Terbatas dan tidak dapat diperbaharui” lagi, sehingga sesuai dengan amanah UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 merupakaan kekayaan Sumber Daya Alam yang dikuasai Negera dan harus dikelola Negara untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia sebesar-besarnya.

Kita lihat bahwa pengaturan lebih  lanjut atas masalah Peningkatan Nilai Tambah Bahan Galian Konsentrat Ore ini   diserahkan kepada level Pemerintah untuk mengatur lebih lanjut, sehingga tentunya membuat “Jaminan keadaan kepastian hukum atas Peningkatan Nilai Tambah Bahan Galian Konsentrat Ore” menjadi tanya tanya,  karena pengaturan peraturan level Peraturan Pemerintah tentunya tidak dapat melampaui lebih dari apa yang dibebankan oleh UU Minerba, sehingga bisa kita lihat terjadinya  kepanikan peningkatan Ekspor Konsentrat Ore yang sangat Meningkat dalam kurun waktu 3 (Tiga)  tahun setelah UU Minerba di Undangkan :

  • dan Ekspor bijih bauksit meningkat 500%.
  • ekspor bijih besi meningkat 700%,
  • ekspor bijih nikel meningkat sebesar 800%,
  •      Data diatas,  Penulis peroleh dari sumber  Warta  Mineral dari Direktorat Pertambangan dibawah :

    ·      http://www.minerba.esdm.go.id/library/content/file/28935-Publikasi/008f75e938deed453b91c2a3caa236a42013-11-08-20-03-45.pdf
  • Pengusaha Penambangan tentunya mencari segala cara yang masih dalam batas rambu koridor ketentuan Pertambangan yang berlaku, untuk tidak terkena dampak kerugian finansiil, dimana karena diwajibkan membuat Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Dalam Negeri maupun dikenakan kewajiban melakukan Pengolahan dan Pemurnian Dalam Negeri atas Bahan Ore dengan Kadar Mutu yang ditentukan Pemerintah, tentunya hal ini menambah beban ongkos biaya pengeluaran untuk Investasi Fasilitas Pengelohan maupun Pemurnian Mineral maupun kewajiban Pengolahan dan Pemurnian dalam negeri atas Bahan Ore  yang mereka tambang untuk kadar dan Mutu tertentu yang ditentukan Pemerintah, dimana juga membutuhkan fasilitas infrastuktur pelabuhan untuk dapat mengekspor Bahan Mineral yang telah diolah dan dimurnikan tersebut, sehingga Para Penambangan Sumber Daya Alam ini mengenjot Ekspor Bahan Mentah Ore ini secara drastis seperti tergambar diatas dalam 3 Tahun setelah diundangkannya UU Minerba No.4 tahun 2009.

Dengan melonjaknya secara Drastis  atas kenaikan Ekspor Mineral Raw atau mentah yang  belum diolah oleh Para Penambang Mineral,  membuat Pemerintah “panik”,  karena Pemerintah terkesan  “sangat lambat atau lama” didalam mengeluarkan Peraturan Pelaksananya atas ketentuan kewajiban Pengusaha Tambang melakukan Pengolahan dan Pemurnian “didalam negeri” serta Kewajiban membuat Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Didalam Negerisemenjak Undang-undang Minerba dikeluarkan.

  • Dalam Undang-Undang Minerba Pasal 103 tidak ada ketentuan mengenai Batas waktu Kapan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri wajib dilakukan. Ketentuan Pasal 103 Undang – Undang Minerba No.4 Tahun 2009 hanya berbunyi sebagai berikut :
    • Pasal 103
    1)      Pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri.

Karena tidak ada batas waktu ini,  terkesan Pemerintah baru pada Tahun 2012,  yaitu 3 (Tiga) Tahun setelah diundangkannya Undang-Undang Minerba No.4 Tahun 2009 ini, mengeluarkan berbagai  Peraturan Pelaksana dari  beberapa Menteri terkait  setelah melihat adanya Peningkatan Drastis Kegiatan Ekspor yang dilakukan oleh Para Investor penambangan yaitu oleh  :

Peraturan Pemerintah No.

Menteri ESDM 

  •  pada tanggal 16 Februari 2012  diterbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 07 tahun 2012    tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral.
  • pada tanggal 16 Mei 2012 dilakukan perubahan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri ESDM No. 11 tahun 2012

Menteri Perdagangan .

  •  Penerbitan Peraturan Menteri ESDM tersebut ditindaklanjuti dengan Permendag Nomor: 29/M-DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Ekspor Pertambangan dan
    •  Menteri Keuangan:
  • Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.

Kita temukan bahwa dalam Permen ESDM No. 11 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Permen ESDM No. 7 Tahun 2012, yang ditandatangani Menteri ESDM pada 16 Mei 2012, menentukan antara lain diantara Pasal 21 dan Pasal 22 Permen ESDM No. 7 Tahun 2012 disisipkan satu Pasal yaitu Pasal 21A yang terdiri dari 2 ayat :

Ayat (1) berbunyi Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat Menjual Bijih (“Raw Material atau Ore”) Mineral ke Luar Negeri apabila telah mendapatkan Rekomendasi dari Menteri cq Direktur Jenderal

Ayat(2) rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah Pemegang IUP Operasi Produksi dan IPR memenuhi persyaratan. Antara lain, status IUP Operasional produksi dan IPR adalah tidak bermasalah          ( Clear and Clean), melunasi Kewajiban Pembayaran Keuangan kepada Negara, Menyampaikan Rencana kerja dan/atau kerjasama dalam Pengelohan dan /atau Pemurnian Mineral didalam Negeri, dan mendatangani Pakta Integritas.

Kita lihat bahwa Pasal 21 Permen No. 7 Tahun 2012 menyebutkan, perusahaan Tambang Dilarang Mengekspor Bijih Mineral Paling Lambat 6 Mei 2012

Permen ESDM No. 11 Tahun 2012 juga menyebutkan diantara Pasal 25 dan Pasal 26 sebelumnya disisipkan satu Pasal yakni Pasal 25A.

Memuat ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21A dan Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) , Pasal 23 (3), Pasal 24 ayat(3) dan Pasal 25 ayat (3) diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal

Selanjutnya ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal.

Terkait larangan Ekspor Bijih Raw Material atau Ore,  semestinya di UU Minerba selain kewajiban melakukan Nilai Tambah dengan Kewajiban melakukan Pengolahan/Peleburan dalam negeri bagi Penambang dalam rangka Kewajiban Melakukan Nilai Tambah atas Konsentrate Ore juga ditentukan larangan Ekspor Ore Mentah dengan kadar yang ditentukan Pemerintah dan DPR, namun diberi waktu yang wajar untuk dilarang diekspornya Ore dengan kadar tersebut serta batas waktu persiapan didirikannya Perusahaan Peleburan /Pengolahan untuk melakukan Investasi dengan feedstock yang memadai dari Para Penambang, sehingga bisa dikalkulasi secara ekonomis investasi serta masa waktu Return of Invesment (“ROI”)serta profit Penambang baik Pengusaha Smelter maupun Perusahaan Penambangan.

  • Kalau untuk  PT FI karena sudah  ada ketentuan membangun Smelter 5 tahun setelah ditandatangani COW atas dasar jika belum ada fasilitas peleburan dan pemurnian tembaga yang berlokasi di Indonesia atau belum ada proses dibangunnya Smelter,  dengan tunduk kepada penilaian bersama antara Pemerintah Indonesia  dan PTFI atas kelayakan ekonomi dari Pabrik Peleburan dan Pemurnian,  maka PTFI yang telah semenjak tahun 1967 melakukan Penambangan di Indonesia tentunya sudah mengkalkulasi ke-ekonomian investasinya.

Pada kenyataannya juga sudah ada Joint Venture  PT Smelter Gresik,  dimana PT Freeport sharenya 25%,  tapi nampaknya terindikasi mungkin belum memenuhi standard pemurnian yang ditentukan Pemerintah dan DPR.

Kalau larangan Ekspor di Pasal 11 ayat 2 COW ada ketentuan: …

provided that the Government shall have the right on a basis which is of general applicability and non discriminatory as to the Company to prohibit the sale or export of Minerals or Products if such sale or export would be contrary to the international obligations of the Goverment or to external political considerations affecting the National Interest of Indonesia ( Catatan : mungkin ini adalah larangan export ke Negara yang tidak diakui Indonesia  dan tidak ada kaitannya dengan Kewajiban Nilai Tambah Ore).

Demikianlah sekilas tulisan menjelang Akhir Desember Tahun 2015…guna menjadi bahan renungan kita bersama ….

Jakarta,
28 Desember 2015 revisi 6 Januari 2016
Agung Supomo Suleiman SH

Peduli Pemberdayaan Negara Atas Sumber Daya Alam

melalui Undang-undang

 

 

18 Desember 2015

Courtesy Call Dirut PT FI ke Ketua MPR,DPR,DPD Milestones Usaha Jaminan Kepastian Penurunan Divestasi dari 50% ke 30% dan Perpanjangan KK PTFI

bg_ag1) Pertemuan Pertama yang dilakukan Dirut PT FI MS  atas dasar  permintaan melakukan Courtesy Call oleh Dirut PT MS dari MD selaku Komisaris PT FI merupakan langkah awal Dirut PT FI MS bertemu Ketua DPR, Ketua MPR dan Ketua DPD sesuai keterangan MS disidang terbuka MKD.

  • Pertemuan diatas dilanjutan dengan Pertemuan  Kedua yang dilanjutkan dengan Pertemuan Ketiga yang kemudian ternyata diteruskan dengan adanya penyerahan Transkript dan  Rekaman USB yang dilaporkan oleh Dirut   PT FI MS  kepada Menteri ESDM SS ,  tidak lepas dari suatu “Milestone” atau “snapshot Fragmentasi”  – dari  usaha  berkelanjutan oleh :

PT Freeport Indonesia (PT “FI”) maupun Freeport – McMoran Copper & Gold Inc. (“FCX”) induk PT FI untuk mendapat “Jaminan Penurunan” Kewajiban Divestasi 51% (Pasal 24 (b) Kontrak Karya/KK – ditandatangani Pemerintah & PT FI tanggal 30 Desember 1991 dan telah dikonsultasikan ke DPR,

menjadi 30% seperti dijelaskan Dirut PT FI MS di Sidang MKD – yang mengacu Peraturan Pemerintah No 77 Tahun 2014 serta Perpanjangan 2 x 10 Tahun (Sesuai Pasal 31 KK PT FI, masa KK 30 tahun sejak tanggal tanda tangan – 30 Desember 1991 hingga tahun 2021, dengan syarat disetujui Pemerintah, dimana Pemerintah tidak akan menahan atau menunda persetujuan secara tidak wajar.

2) Tujuan Renegosiasi KK PT FI untuk memperkuat kedudukan Pemerintah – Pemegang Saham Nasional, Negara setelah PT FI melakukan Penambangan Tembaga dan Emas di Wilayah Pertambangan di Papua, Indonesia  lebih dari 48 TahunPHOTO TAMBANG

 semenjak Tahun 1967 melalui Contract Of Work (“COW – Kontrak Karya”) tertanggal 7 April 1967 antara Pemerintah Indonesia dan Freeport Indonesia Incorporated,

{Pasal 16 – COW berlaku dari tanggal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 hingga expiration dari 30 Tahun semenjak dimulainya Perioda Operasi sebagaimana tersebut dalam Pasal 3, subject to renewal for such term or terms as shall be determined by mutual agreement dari Menteri Pertambangan dan FI.

It is understood and agreed that at least 2 (Two) Years prior to such expiration date, the Ministry of Mines will give sympathetic consideration to any request by FI to extend the term of this Agreement in recognition of the requirements for approriate economic recovery of ore from the Mining Area.}

 yang diperbaharui dengan KK PT FI tertanggal 30 Desember tahun 1991 antara Pemerintah Indonesia dan PT FI (“KK PT FI”),
guna mewujudkan amanah Pasal 33 (3) UUDasar 45 yaitu pengelolaan Sumber Daya Alam untuk sebesar-besarnya kesejahteraan Rakyat, dan pemberdayaan Pemegang Saham Saham Nasional secara bertahap, dimana dalam kurun waktu paling lambat ulang tahun ke 20 Tahun sejak ditandatangani Tanggal KK PT FI menjadi 51%, sesuai Pasal 24 ayat (b) KK PT FI,

3) Fakta terjadi sebaliknya, Renegosiasi KK PT FI, telah digunakan PT FI untuk menghindari Kewajiban Divestasi 51% (paling lambat ulang tahun Ke – 20 tanggal penandatangan KK PT FI yaitu 30 Desember 1991 + 20 = 30 Desember 2011) dengan segala upaya menurunkan Kewajiban Divestasi menjadi 30% dengan mengacu PP No. 77 Tahun 2014 ( sebagaimana terdengar dari keterangan Dirut PT PT FI didepan Sidang MKD sebagai jawaban atas pertanyaan salah satu anggota MKD),   dimana PP tidak perlu Konsultasi DPR.

4) Pelemahan kedudukan Pemerintah / Pemegang Saham Nasional di Pertambangan Umum dimulai saat Undang-Undang Minerba No. 4 Tahun 2009, diundangkan.IMG_1588

5) UU Minerba No. 4 Tahun 2009
Ketentuan Divestasi Pasal 112 (1) UU Minerba, hanya menentukan setelah 5 Tahun berproduksi, badan usaha asing wajib melakukan divestasi saham pada Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan usaha milik Negara, badan usaha miik Daerah dan Badan Usaha Swasta, tanpa mengatur “tahapan kurun waktu, besaran persentage hingga harus tercapai Divestasi 51% kepada Pemegang Saham Nasional, dimana Pasal 112 (2) mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut Divestasi diatur dengan PP.

6) Maka, kewajiban Divestasi 51% dalam KK PT FI yang telah konsultasi DPR tahun 1991, sebagai “Spirit” “Pemberdayaan Pemegang Saham Nasional” secara bertahap tidak diatur dalam UU Minerba No. 4 Tahun 2009 dan diserahkan pengaturannya kepada PP yang tidak butuh Konsultasi DPR.

7) PP No.24 Tahun 2012 mengatur Kewajiban Divestasi 51% bagi Kontraktor Pertambangan Umum 10 tahun sejak produksi, namun dikurangi menjadi 30 % melalui PP No.77 Tahun 2014, untuk :

a. PT PMA Kontraktor Pertambangan Umum yang melakukan pengolahan dan/atau pemurnian sendiri;

b. penambangan dengan metode bawah tanah – setelah 15 Tahun sejak produksi – Divestasi 30 %; dan

c. penambangan dengan metode bawah tanah dan penambangan terbuka tahun ke-10 – Divestasi 30% dari seluruh saham;

8) Kewajiban Divestasi 51% dipertahankan hanya untuk IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi yang tidak melakukan sendiri kegiatan pengolahan dan / atau pemurnian tahun ke – 10 sejak Produksi.

9) Di KK PT FI yang telah konsultasi DPR tahun 1991, tidak ada sama sekali pengecualian kewajiban Devistasi 51 %.

10) Begitu juga KK PT FI menentukan kewajiban PTFI membangun Smelter, jika 5 tahun setelah tandatangan KK PT FI belum ada smelter (pengolahan dan / atau pemurnian) atau belum dibangun Smelter di Indonesia.

11) Pada tanggal 25 Juli 2015 MOU ditanda- tangani Pemerintah dan PT FI yang memberikan perpanjangan izin eksport Konsentrat kepada PT Freeport Indonesia

12) 31 Agustus 2015

Surat Dirjen Minerba kepada PT FI bernomor 1507/30/DJB/2015 berisi teguran kepada PT FI karena PT FI dinilai tidak beriktikad baik dan bermaksud tidak akan menyelesaikan amendemen KK .  PT FI juga dinilai tidak taat pada Pasal 169 huruf b UU 4 Tahun 2009

13) Pelemahan kesempatan Pemegang Saham Nasional di PT FI untuk berhak peroleh penawaran saham bertahap hingga mencapai 51%, diperlemah dengan Surat Menteri ESDM tanggal 7 Oktober 2015 kepada pimpinan Prinsipal FX McMoran dengan tembusaan kepada Presiden, sebagai respons atas Surat pimpinan Prinsipal FX Mc Moran tertanggal yang sama 7 Oktober 2015, yang memberi :

 sinyal jaminan kepastian Investasi Pasca berakhirnya KK PT FI tahun 2021 atau perpanjangan hak izin dengan Divestasi hanya 30 % dan bukan 50 %, serta

 perlu dilakukan penyesuaian peraturan dan ketentuan setelah hasil penataan peraturan dan perundangan di bidang Minerba diterapkan;

14) Adanya Janji Jaminan Kepastian Perpanjangan KK dari Pemerintah dengan bentuk IUP dengan melakukan penyesuaian Peraturan agar sesuai keinginan PT FI adalah hal yang janggal..

15) 9 Oktober 2015  Siaran Pers ESDM

Press Release ESDM PT FI
 Terlihat adanya pemberitahuan dalam Siaran Pers PT Freeport Indonesia dan Pemerintah Indonesia Menyepakati Kelanjutan Operasi Komplek Pertambangan Grassber Pasca 2021 dalam Alinia Pertama :…….Saat ini Pemerintah sedang mengembangkan langkah-langkah stimulus ekonomi termasuk didalamnya revisi peraturan pertambangan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja…..  
 CATATAN  Kritis kita adalah : untuk kepentingan siapakah dilakukan revisi peraturan pertambangan ini….jika diumumkan terkait dengan adanya Pengumuman dari Freeport McMoran Inc. …yang mengumumkan bahwa PT Freeport Indonesia (PTFI) dan Pemerinath Indonesia telah menyepakati operasi jangka panjang dan rencana investasi PTFI ..……

16) Atas dasar latar belakang diatas, PT FI menagih janji Menteri ESDM atas rencana perubahan peraturan, guna memperoleh Jaminan Kepastian Perpanjangan KK tahun ini serta Kepastian Divestasi 30% sesuai PP No. 77 Tahun 2014 dan bukan 51% sesuai KK PT FI.

17) Permintaan melakukan Courtesy Call oleh Dirut PT MS dari MD selaku Komisaris PT FI merupakan langkah awal Dirut PT FI MS bertemu Ketua DPR, Ketua MPR dan Ketua DPD sesuai keterangan MS disidang terbuka MKD.

18) Terindikasi bahwa kunjungan Dirut PT FI MS diatas adalah untuk peroleh Jaminan Kepastian Divestasi 30% – PP No 77 tahun 2014 yang dibuat Pemerintah tanpa konsultasi DPR, dan bukan Divestasi 51% – KK PT FI maupun perpanjangan melakukan penambangan yang disesuaikan menjadi IUP.

19) Tindakan SN selaku Ketua DPR bertemu MR (yang tidak ada urusan dengan Divestasi dan Perpanjang KK PT FI) serta Dirut PT FI MS tanpa keterlibatan Komisi VII yang menangani Pengawasan Sumber Daya Alam, “diluar Gedung DPR” jelas melanggar Kode Etik Tata Cara Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

20) Begitu pula tindakan yang dilakukan Dirut PT FI  MS sebagai Kontraktor Pertambangan dengan “Modal Asing” ( Catatan PT FI adalah sebuah PT PMA) untuk hadir di Pertemuan Ketiga dengan Ketua DPR yang diatur oleh MR “diluar Gedung DPR” jelas juga “Melanggar Kode Etik dan Kepatutan dan sangat tidak menghormati “Institusi Ketua DPR” sebagai Simbol Kehormatan Lembaga Legislative Negara.

MASALAH PERPANJANGAN :

 Sesuai Pasal 31 KK PT FI – Permohonan oleh PT FI dapat diajukan setiap saat selama Jangka Perjanjian KK PT FI termasuk setiap perpanjangan sebelumnya

Pasal 112 butir 2 a. PP No. 77 Tahun 2014 menentukan KK yang belum memperoleh perpanjangan dapat diperpanjang menjadi IUPK Operasi Produksi perpanjangan pertama sebagai kelanjutan Operasi tanpa melalui lelang setelah berakhirnya KK dan dilaksanakan sesuai Ketentuan Peraturan Perundangan di bidang pertambangan mineral, kecuali mengenai penerimaan Negara yang lebih menguntungkan

 Pasal 112 Butir 2 b. PP 77 / 2014, KK yang telah memperoleh Perpanjangan pertama dapat diperpanjang menjadi IUPK Operasi produksi tanpa melalui lelang setelah berakhirnya perpanjangan pertama Kontrak Karya dan dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan perundangan-undangan dibidang pertambangan Mineral kecuali mengenai penerimaan Negara yang lebih menguntungkan.

 Pasal 112 B 2.– PP No. 77 Tahun 2014 – Untuk memperoleh IUPK Operasi Produksi perpanjangan Pemegang KK harus mengajukan permohonan kepada Menteri paling cepat dalam jangka waktu 2 ( Dua) Tahun dan paling lambat dalam Jangka waktu 6(Enam) bulan sebelum KK berakhir

 Pasal 112 B -9 Menteri dapat menolak permohonan IUPK Operasi Produksi perpanjangan apabila berdasarkan hasil evaluasi, Pemegang KK tidak menunjukan kinerja pengusahaan pertambangan yang baik.

Penolakan harus disampaikan kepada Pemegang Kontrak karya yang mengajukan permohonan perpanjangan IUPK Operasi Produksi perpanjangan paling lambat sebelum berahirnya KK.

Jakarta 18 Desember 2015 – 29 Desember 2015 

Agung  Supomo Suleiman SH

Independent Business Lawyer – Pemerhati dan Peduli Pemberdayaan Pemegang Saham Nasional

 

 

 

Laman Berikutnya »

Blog di WordPress.com.

PELANGI

Pelangi menjadi salah satu bukti keagungan Tuhan YME..

Angwie on Blog

No one else...just you and me...

Purwatiwidiastuti's Blog

Mari nikmati indahnya berbagi

Un2kmU

semuanya hanya untukmu...

PELANGI

Pelangi menjadi salah satu bukti keagungan Tuhan YME..

Angwie on Blog

No one else...just you and me...

Purwatiwidiastuti's Blog

Mari nikmati indahnya berbagi

Un2kmU

semuanya hanya untukmu...

%d blogger menyukai ini: