SNAPSHOT ARTIKEL HUKUM BISNIS AgsS LAW – SACO AgungsS

24 Januari 2019

MENJAGA INDEPENDENSI MARWAH ALUMNI UI

Dalam era akhir tahun 2018 dan permulaan tahun 2019, nampaknya kedua kubu pendukung Paslon dalam menarik dukungan Paslonnya untuk Pemilu 17 April 2019, telah melakukan segala cara untuk dapat mendukung Paslonnya, termasuk dari kalangan  Individu- individu Alumni UI, yaitu dengan menggunakan kaos warna kuning dan alumni UI dengan alasan individu alumni berhak untuk menyatakan pendapat politiknya  tanpa membawa-bawa lambang UI. 

Namun pada fakta kenyataannya dengan berkumpulnya para Individu-individu  Alumni UI  dalam jumlah skala besar  dengan  beramai-ramai  berkumpul di salah satu sudut Gelora Bung Karno,  memakai kaos kuning bertuliskan Alumni UI  disuatu podium panggung  yang berwarna kuning jelas sekali  dimaksudkan untuk  “memberikan kesan” kepada masyarakat awam dan umum adanya  suatu Group atau Kelompok Rombongan Alumni UI,  yang mendukung salah satu Paslon tertentu;

 

 

Hal diatas jelas terlihat secara sengaja dimaksudkan untuk menunjukan kepada publik umum bahwa Group Kelompok Alumni UI  dalam jumlah besar ini, yang terdiri dari para individu-invidu Alumni UI dengan memakai kaus kuning dengan tulisan mendukung Paslon tertentu,  sehingga nampak  jelas sekali bahwa Group Kelompok Alumni UI  ini “tidak netral lagi” sebagai Lulusan Akademisi didalam bersikap terhadap Paslon yang ada.

Begitu juga sebelumnya dari medsos, terindikasi nampaknya ada kelompok lain dari Alumni UI  yang juga memakai baju dengan logo Makara UI  terlihat secara Group  mendukung Paslon lawan pesaing Paslon diatas, sehingga para individu – individu yang berkumpul dan membentuk  Group Alumni UI  dengan  menggunakan “Logo Makara UI” di kaosnya juga “terlihat tidak netral” dalam bersikap terhadap Paslon yang sedang bersaing untuk berebut kursi Kepresidenan dan Calon Presiden pada tanggal 17 April 2019.    

Keadaan tidak sehat ini dalam dunia akademis ini,  tentunya akan berakibat terjadinya pembelahan  Kelompok Group Alumni UI yang harusnya “Menjaga Kenetralannya”, karena para Alumni  UI tersebut yang berkumpul membentuk Group Alumni UI dengan mendukung Paslon tertentu,   seharusnya dapat  menjaga “Marwah Independensi”- nya untuk “tidak boleh terkontiminasi” dengan “politik praktis” yang mengejar kekuasaan,   sehingga Penulis berpandangan bahwa sebaiknya “dunia Akademis” termasuk Alumni Universitas Indonesiajanganlah diseret – seret dalam masalah dukung – mendukung  Paslon Capres dan Cawapres dalam rangka Kampanye para Paslon,  mengingat “sifat alamiah atau nature” dari “dunia Intelektual Akademis” adalah “bukan mencari Kekuasaan“, dan “Tidak Boleh BIAS” dengan terlibat dalam “Pusaran Lingkaran Kekuasaan Para Elit Oligargi”  melainkan haruslah  “berorentasi senantiasa berada di – “Garda Terdepan Sebagai Group Kelompok Intelektual Bangsa”  Yang senantiasa harus Bersifat “Independent”  dan menjaga “Jarak dengan Lingkaran Kekuasaan” guna dapat terjaga “Ke-independensian-nya didalam  “membela kepentingan kebenaran”, “moral”,  “kejujuran”, “keadilan”  serta “senantiasa bersifat  kritis” terhadap  setiap dan semua lembaga dan institusi  yang berkuasa baik di “Eksekutif, Legislatif, Yudikatif” didalam menjaga jalannya penyelenggaraan negara ini, mengingat sifat ke-Akademisannya, berdasarkan “memperoleh pendidikan ilmu pengetahuan” yang diperoleh dalam Universitas, yang harus senantiasa Menggunnakan “Nalar Pikiran Yang  Cerdas” dan tidak Terkontiminasi dengan “Hawa Nafsu Kekuasaan”.

Sumbangan penting dari dunia Akademis Universitas adalah dapat menfasilitasi tempat di Universitas, bagi kedua Paslonnya, untuk dapat saling berargumentasi atas usulan program masing-masing Paslon, jika Paslon tersebut  terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden untuk masa 5 ( Lima) Tahun kedepan;

Maka dengan demikian masing-masing Paslon ini harus dan berani bersedia untuk “diuji kemampuan nalarnya” dengan  diajukankannya pertanyaan – pertanyaan yang kritis dari Para Akademis baik Mahasiswa maupun Alumni Universitas,  yang menjadi Panelis, sehingga dapat benar-benar dan sungguh-sunguh  tereksplorasi pandangan Visi dan Misi Paslon ini 5 Tahun kedepan, secara  intelektual, yang harus diliput pula oleh  Media Elektronik baik “Main Stream maupun Alternatif Media”,  guna dapat disaksikan oleh Masyarakat Umum,  dimana nantinya adalah benar-benar “terserah sepenuhnya” kepada masyarakat /Audience yang mempunyai “Hak Secara Konstitusi” untuk benar-benar “Mengetahui Jalan Pikiran Visi dan Misi maupun Debat” diantara  Para Paslon, sebelum Para Pemilih ini nantinya menjatuhkan pilihannya atas kedua Paslon yang sedang bersaing untuk diberikan Amanah Oleh Rakyat  Indonesia  ini.

 

Memang nampaknya potret dari para Individu Akademis UI ini  masih “Rawan” dan “Rentan” untuk “mudah terjebak  dan terseret dalam kancah berpolitik praktis” dengan menunggangi “Group Alumni UI” serta berpentas di “Panggung Berwarna Kuning” sebagai Kuda Troya yang terbentuk dengan berkumpulnya para Individu-Individu secara Kelompok Besar  serta menggunakan  “Panggung Berwarna Kuning UI”, sehingga  tidak ada  bedanya lagi dengan “Para Relawan” dari masing-masing Tim Sukses Para Paslon, dimana Paslonnya juga “tidak dapat menahan diri” untuk seharusnya “tidak memanfaatkan”  keinginan Dangkal dari para Individu Individu Alumni UI untuk berkumpul bersama dalam skala besar  sehingga terbentuk “Group Alumni UI” untuk memenuhi “Hasrat Hawa Nafsu” dalam keterlibatan dukung-mendukung Paslon yang “mengejar Kekuasaan”.

Tentunya ini adalah pandangan Penulis yang memang dalam perjalanan hidupnya memilih dan lebih cenderung tertarik untuk berada di “Jalur Independen – Merdeka”  yang berprofesi sebagai “Independent Business Lawyer”.

Sekian dahulu uneg-uneg dari Penulis di akhir Januari awal Tahun 2019.

Jakarta, 23 Januari 2019

Agung S.Suleiman SH

Alumni FHUI tahun 1973

 

Iklan

27 Desember 2018

“Momentum”  Realisasi Terwujud Divestasi 51% PT FI

Mengingat Penulis dahulu  pernah   bertugas  sebagai  In – House Legal Counsel di       PT Freeport Indonesia, selama 5 (Lima) Tahun dimana  tugas  Penulis adalah  membantu  mengkoordinasi Perjanjian Sindycation Loan yang dibutuhkan oleh      PT Freeport untuk melaksanakan kegiatan Operasi Pertambangan Umum berskala besar dimana,  Pinjaman dari Sindycation Loan Bank berkisar sekitar USD 450 jutaan hingga USD 500 jutaan;

Terkait hal diatas,  disebabkan Pemerintah mempunyai saham 10 %, maka  dibutuhkan adanya persetujuan Tim 9 dari Pihak Pemerintah yang terdiri dari berbagai Lintas Departmental terkait antara lain  Keuangan, ESDM,  mengingat ada beban Pemerintah senilai 10% dalam pengembalian Pembayaran Hutang tersebut.

 

Pada saat Penulis, baru  mulai bekerja di PT Freeport, yaitu sekitar tahun 1993, di PT Freeport sedang dilakukan “Program Privatization” atas “semua Infrastruktur” yang semula telah dibangun sendiri oleh PT Freeport dari Pelabuhan Udara beserta semua Pesawat Terbangnya, untuk pengangkutan Pegawai maupun untuk Cargo, Pelabuhan Khusus untuk Kapal berikut dengan beberapa Kapalnya,  dimana Penulis terlibat mengurus pelepasan Registrasi dari Direktorat Perhubungan Laut,  mengingat menjual kapal tersebut dari aspek Hukum tentunya  dibutuhkan De – Registrasi Kapal dari Direktorat Perhubungan Laut.

Begitu juga Pasar  Raya   untuk   kebutuhan Karyawawan turut di Privatisasi, sehingga PT Freeport dapat lebih “Fokus” ke usaha Operasi Pertambangan Tembaga dan Emas, dimana Para Pembeli dari Infrasruktur tersebut mendapat pinjaman berupa  Sindycation Loan dari Sindikasi Bank, dimana Jaminannya pengembaliannya adalah “Proyek Hasil dari Produksi Tembaga dan Emas” tersebut atau “Project Finance“, yang dapat men – Generate Cash Flow, atas Jasa Services mereka kepada PT Freeport Indonesia berdasarkan Master Services Agreement antara PT Freeport Indonesia dengan Perusahan Swasta yang membeli Infarstruktur tersebut,  selain Jaminan tanah dan Gedung Bangunan dari Lapangan Terbang maupun Pelabuhan Khusus Kapal tersebut.

Hasil dari Penjualan Infrastruktir tersebut digunakan oleh PT Freeport untuk melanjutkan peningkatan kegiatan Operasi Kegiatan Pertambangan Tembaga dan Emas. Sebagai pegawai di PT Freeport Indonesia,  sesuai keahlian profesi kita masing-masing, maka kita dapat banyak belajar bagaimana cara Financing Engineering dari PT Freeport, dalam rangka berusaha bertahan dalam meningkatkan Produksinya.  Kitapun dapat belajar dan mengetahui “Budaya atau Corporate Culture” dari perusahaan yang melakukan kegiatan Operasi Penambangan dengan Magnitude sebesar itu.

Memang Budaya Korporasi Swasta Amerika dalam Kegiatan Pertambangan Umum di Indonesia,  beda sekali   dengan di Perusahaan Migas Swasta Amerika yang beroperasi  di Indonesia, dimana pada kegiatan Operasi Migas, perusahaan Asingnya tidak perlu membentuk suatu Badan Hukum Perseroan Terbatas,  seperti di Pertambangan Umum semisal PT Freeport Indonesia, dimana pihak Investor Nasional Indonesia, baik itu Pemerintah Indonesia, Swasta Indonesia seperti    PT Indocoper Investama Corporation, ditawarkan membeli sekitar 9% hingga  10 %  saham  yang   dikeluarkan     oleh PT Freeport,  namun  ternyata,  pihak Bakrie Group maupun Djodi Setiawan yang pernah menjadi Pemegang saham di PT Indocoper Investama,  lebih memilih mendapatkan Capital Gain dari “kenaikan Nilai Saham”  yang dikeluarkan oleh PT Freeport Indonesia, dimana tentunya FCX yang diuntungkan untuk memperbesar percentage  saham yang dikeluarkan oleh PT Freeport.

Kita ketahui PT Rio Tinto atau yang dulu dikenal sebagai PT RTZ, diajak terlibat untuk membantu Pendanaan yang dibutuhkan oleh PT Freeport untuk menaikan Tingkat Produksi per Hari, namun,  FCX “tidak menghendaki kehilangan Kendali Control” atas PT Freeport Indonesia,  sehingga PT RTZ atau PT RIO TINTO  diajak sebagai Participant Interest  atas Hak Hasil Peningkatan Produksi  yang dikehendaki oleh PT Freeport Indonesia, dengan perbandingan Porsi 40% untuk PT Rio Tinto dan 60% untuk FCX atau PT Freeport Indonesia yang sangat berbeda dengan Pembagian Dividend jika menjadi Pemegang Saham.

Hak Participant Interest atas Hasil Peningkatan  Produksi inilah yang kemudian dalam perjalanan kerjasamanya meningkat secara periodik bertahap dari USD 100 juta menjadi USD 400 Juta ditambah bunga sekitar USD 200 juta, sesuai  kebutuhan Level Peningkatan Produksi yang dikehendaki oleh FCX, dari tahun ke tahun,  sebagai Pemegang Saham Mayoritas di PT Freeport Indonesia.  dimana, Rio Tinto diberikan hak untuk mengkonversi Hak Partisipasi menjadi Saham yang dikeluarkan oleh PT Freeport Indonesia pada tahun 2022.

Kalau di dunia kegiatan Perminyakan Gas di Indonesia, Participant Interest sudah sering dilakukan antara Para Investor Minyak yang mempunyai Perjanjian Production Sharing dengan SKKMIGAS (dahulu Pertamina / BPMigas), karena memang sistemnya berbeda dimana tidak ada kewajiban dari Investor Asing Migas yang beroperasi di Indonesia untuk merubah status perusahaannya menjadi suatu PT  berbadan Hukum Indonesia, dimana kewajiban Divestasi oleh FCX adalah atas saham yang dikeluarkan oleh PT Freeport untuk secara bertahap ditawarkan kepada Pemegang Saham Nasional sesuai ketentuan Kontrak Karya.

 

Memang berbeda antara Schema kegiatan di Perminyakan Gas di Indonesia dan Pertambangan Umum di Indonesia, dimana Seluruh Biaya Operasi Migas dalam PSC akan diganti oleh Pemerintah Indonesia melalui wadah SKKMigas ( Dahulu Pertamina . BP MIgas).

Penulis mengetahui benar hal ini, mengingat Penulis Alhamdulillah, diberikan kesemptan oleh ALLAH pernah selama  5 (lima)  Tahun bekerja sebagai In – House Legal Counsel di Perusahaan Migas USA – Huffco Indonesia- Vico Indonesia, yang kini sudah menjadi bagian dari Pertamina..

Effek dari gaya Management – PT Freeport dengan Perusahaan Minyak Gas USA di Indonesia juga sangat berbeda dengan di Perusahaan Migas USA di Indonesia, karena tidak ada Cost Recovery dalam kegiatan Operasi Pertambangan Umum,  sehingga pengontrolan atas berjalannya perusahaan Swasta Asing seperti PT Freeport di Indonesia “terasa lebih dikuasai” dan di “Control oleh Head Quarter” dari Perusahaan Amerika tersebut, mengingat tidak adanya “Control Management Pengeluaran model Cost Recovery” seperti di Kegiatan  Operasi  Migas di Indonesia.

Namun dalam perkembangan kebijakan Pemerintah khususnya dalam  kegiatan Perminyakan Gas di Indonesia, kini diperlakukan Schema Gross Split dimana,  terindikasi  juga tidak ada lagi “Elemen penerapan Cost Recovery” atau pergantian Biaya Ongkos Capital Expenditure maupun Operational Expenditure oleh Pemerintah / SKKMIGAS, sehingga Pengelolaan Pengeluaran biaya Operasi diserahkan sepenuhnya kepada Perusahaan Migas tersebut untuk mengatur pengeluaran Capex dan (Capital Expenditure) dan Opex (Operation Expenditure). Hal ini terindikasi akibat Pemerintah curiga bahwa Perusahaan Migas di Indonesia “berusaha untuk mengambil keuntungan dari Cost Recovery”, padahal menurut hemat Penulis, mana ada Perusahaan yang mau  melakukan pemborosan Pengeluaran Biayanya Bisnisnya yang tentunya  bisa mengakibatkan tidak  efesiensi dan jelas mengurangi profit dari perusahaan tersebut.

Kembali kepada masalah PT Freeport Indonesia, menurut pengamatan  Penulis, pada kenyataan “keseriusan Pemerintah Indonesia” untuk mempersiapkan penerimaan Posisi sebagai “Pemegang Saham Mayoritas”  yang seharusnya  didukung dengan Rencana    Persiapan    Management dan     Teknologi     berskala magnitude sebesar   PT Freeport, nampaknya  mengalami kendala,  dengan fakta bukti bahwa Divestasi menjadi Mayoritas Pemegang Saham, yang seharusnya sudah ditagih oleh Pemerintah semenjak tahun 2011, karena “batasan Waktu Divestasi”  di   Kontrak Karya  (COW) PT Freeport  adalah   paling lambat 20 tahun secara bertahap dari 30 Desember 1991 sebagai  tanggal  Penandatangan  Pembaharuan  Kontrak  Karya  PT Freeport Indonesia.

Menurut pengamatan Penulis,  yang pernah berada didalam organisasi PT Freeport sebagai In House Legal Counsel,  nampak sekali bahwa FCX sendiri,   sebagai  Investor USA,  mempunyai “Budaya Corporate”  untuk senantiasa berusaha dengan segala cara Ingin Tetap Mempertahankan Kendali” atas Kegiatan Operasi Pertambangan Umum di PT Freeport,  dimana sebagai contoh Konkrit yang Penulis ketahui dan mengalami sendiri, adalah pada saat timbul  Peraturan Pemerintah No 20 tahun 1994, sewaktu Penulis masih bekerja sebagai In House Legal Counsel di PT Freeport Indonesia, Penulis diminta oleh Boss Penulis untuk  mendekati personel di DPR,  agar PT Freeport Indonesia dapat menikmati “relaksasi diperbolehkannya” perusahaan Asing memiliki saham hingga 100% dengan kewajiban Divestasi hanya 5% saja, sehingga mengharapkan diterapkan kepada Kontrak Karya PT Freeport .

Penulis sebagai In – House Legal Counsel di PT Freeport,   tentunya agak bengong, karena selama Penulis berada di PT Freeport, management dari PT Freeport senantiasa mengemborkan bahwa Kontrak Karya bersifat “Lex Spesialis Derogat Lex Generalis” dengan pengertian misalnya untuk Pembebanan Pajak jika ada Ketentuan Perundangan Pajak yang tarifya atau beban pajaknya lebih dari yang ditentukan dalam Kontrak Karya, maka ketentuan Kontrak Karya yang akan tetap berlaku, dengan dalih Kontrak Karya levelnya adalah seperti Undang-undang karena selain ditandatangani oleh Pemerintah sebagai Eksekutif juga telah dikonsultasikan dengan DPR ( Legislatif ) sebelum ditandatangani.

Nah, berdasarkan attitude dari PT Freeport tersebut, tentunya Penulis meragukan keseriusan FCX untuk  “melaksanaan Divestasi”,  sesuai kesepakatan Ketentuan Divestasi dalam Kontrak Karya, sehingga terlihat FCX berusaha mengulur terus kewajiban Divestasinya, karena memang disisi lain,  Pemerintah sebagai Pihak dalam Perjanjian Kontrak Karya,  tidak terlihat serius mempersiapkan dapat terwujudnya Divestasi tersebut dengan suatu “Road Map yang jelas”, namun Pemerintah Indonesia cukup puas dengan  telah   menikmati hasil Royalty 1 – 3% ( Iuran Produksi),  Tarif Iuran Explorasi, Exploitasi, PBB dan Pajak Perseroan PT Freeport, Pajak dari Sub Kotraktornya,  tanpa mempunyai atau membuat suatu  Rencana Jelas dan Konkrit, untuk menaikan kemampuan menaikan Percetage Saham di PT Freeport Indonesia, yang memang merupakan Hak dari Pemerintah sebagai Pihak dalam Konrak Karya,  yang diberikan dan disetujui oleh FCX, untuk dilaksanakannya Divestasi oleh FCX kepada Pemegang Saham Nasional (bisa Pemerintah, BUMN maupun Perusahaan Swasta Nasional) sesuai ketentuan Divestasi di  Pasal 24 Kontrak Karya  PT. Freeport Indonesia.

Kalau tenaga Management, maupun Teknis, Keuangan, serta Personnel di PT Freeport memang terjadi, namun lebih kearah agar ketrampilan mereka adalah untuk bersikap  setia kepada Management PT Freeport yang dikendalikan oleh FCX. Dengan menerima Fasilitas Perumahan yang mewah untuk pribadi sebagai Eksekutif, dirasakan memadai dan mencukupi, sedangkan usaha dari Pemerintah maupun Perusahaan BUMN maupun Swasta Nasional untuk dapat menggantikan kedudukan dari Management dan Personil dari FCX,  sama sekali tidak ada program yang Konkrit dari Pemerintah Indonesia maupun Swasta Indonesia sebagai Pemegang Nasioal  Indonesia Inc.

Nah, dengan ke “Vakuman Road Map” pemberdayaan Persiapan Managemen BUMN atau Swasta Nasional untuk bisa siap menerima Hasil Divestasi 51% dari Pelaksanaan tawaran FCX, maka pada Era Masa Pemerintahan Jokowi, terlihat adanya kesungguhan dan  keseriusan untuk menagih FCX untuk melaksanakan Divestasi ini, karena memang dalam setiap masa Pipres/ Capres, issue Divestasi dari PT Freeport Indonesia ini merupakan “Dagangan Yang Hangat” untuk memancing “Rasa Nasionalisme” kepada para Voters, untuk meyakinkan para Voters untuk  memilih Capres yang mengangkat issue ini, bersama dengan tuntutan dari calon anggota Legislatif  DPR . 

Kita amati bahwa Pemerintahan, maupun Desakan DPR,  sebelumnya, terkait keinginan untuk menagih Divestasi dari PT Freeport ini hanya berani  hingga “30 %” sehingga tidak Mayoritas, sesuai    MOU yang ditandatangani oleh Menteri ESDM dengan FCX, yang Penulis sudah mempersoalkan hal ini dalam tulisan di Blog Snapshot ini dengan Judul :

Mengapa MOU Pemerintah Indonesia dan PT Freeport Indonesia mengurangi Divestasi dari 51% menjadi 30%: https://agungssuleiman.wordpress.com/2014/09/10/mengapa-mou-pemerintah-indonesia-dan-pt-freeport-indonesia-mengurangi-implementasi-divestasi-dari-51-menjadi-30/

Maka keseriusan dan keteguhan  dari Presiden Jokowi, yang menugaskan Tim Menteri ESDM, Menteri Keuangan dan Menteri BUMN untuk menangani permintaan kepada FCX,  melaksanakan Divestasi 51% ini, ditambah Menteri Lingkungan menangani masalah Liabilities atas aspek dampak ekosistim lingkungan yang menurut Audit BPK yang berjumlah Rp.185 Trilliun  yang marak beritanya baik didalam negeri maupun luar negeri termasuk dalam Laporan Audit di New York Stock Exchange karena FCX listed di Bursa NYSE.

Pertarungan Negosiasi yang alot dengan FCX inilah yang terjadi, dimana FCX senantiasa menunjukan attidude untuk “tidak mau melepaskan saham” dengan Harga wajar, padahal situasi keuangan FCX secara konsolidasi di Laporan Keuangan NY Stock Exchange, menunjukkan sedang mengalami kesulitan keuangan, sehingga harusnya Harga Penawaran Sahamnya tidak setinggi seperti yang ngotot ditawarkan oleh FCX.

Nah, peluang yang dilihat Menteri ESDM, adalah adanya keinginan Rio Tinto untuk tidak terlibat “lebih dalam” dan “berlarut-larut” dalam kekisruhan / kealotan negosiasi antara Tim Pemerintah dengan FCX, dimana FCX malah mengklaim akan  mengajukan tuntutan ke Arbitrasi Internasional, sehingga membuat PT Rio Tinto berpikir  untuk melepaskan dirinya sebagai pemegang Hak Partsipasi Interest, untuk mengantisipasi jika terjadi Dead Lock dalam perundungian antara Tim Pemerintah dan Tim FCX.

Maka keinginan memperjuangkan Divestasi Mayoritas 51% ini, dilakukan Menteri ESDM melalui pendekatan dengan PT Rio Tinto, untuk mendapat Harga Penawaran yang lebih rendah dari yang ditawarkan  FCX, namun ternyata harganya masih dirasakan oleh Masyarakat sebagai terlalu tinggi yaitu USD 3.85 Milyar atau sekitar Rp 56 trilliun serta USD 350 untuk membeli saham FCX di PT Indocopper Investama yang mempunyai saham 9.36% di PT Freeport.

Pertanyaannya muncul kenapa tidak menunggu sampai akhir  tahun 2021, dengan tidak memberikan persetujuan permohonan perpanjangan dari FCX, dengan alasan FCX menawarkan Harga Saham untuk Divestasi terlalu tinggi dan tidak wajar, sesuai hak yang diberikan untuk tidak memperpanjang, jika memang harga penawaran FCX tidak wajar.

Nampaknya pada ujung pergulatannya,  Menteri ESDM dan timnya, tentunya dengan keterlibatan Presiden Jokowi, tidak mau mengambil langkah menunggu sampai akhir tahun 2021, dengan menghindari tidak memberikan Permohonan Perpanjangan kepada FC dengan alasan Penawaran FCX atas Harga Saham Divestasi Tidak Wajar,  karena fakta kenyataannya,  tidak ada BUMN maupun Perusahaan Swasta Nasional yang berani dan mampu mengambil langkah ini,  mengingat  memang “Tidak Pernah ada Rencana Persiapan Road Map  Plan” yang memadai berkesinambungan yang seharusnya dipersiapkan oleh Pemerintah berkelanjutan, sebagai Pihak Penandatangan Kontrak Karya, sehingga lebih memilih untuk tetap mengandeng FCX,  yang telah jelas berpengalaman dalam menangani Kegiatan Penambangan di Papua,  khususnya dalam Tahapan Pengeplorasian dan Pengeploitasian Deep Zone, dengan risiko harus Meminjam Uang USD 3.85 Milyar dan USD 350 juta melalui Global Bond untuk membeli  Hak Partisipasi Rio Tinto yang bisa dikonversi jadi Saham di PT FI dan saham FCX di PT  Freeport. 

Menurut hemat Penulis,  langkah ini kemungkinan besar diambil oleh Pemerintah Jokowi maupun Tim Divestasi –  Menteri ESDM, Menteri Keuangan, Menteri BUMUN, agar “Tidak Kehilangan Momentum”  untuk ” Dapat Segera Merealisasi Terwujud  dan Terlaksananya Divestasi 51%  Mayoritas di PT Freeport, tanpa harus menghadapi risiko Tuntutan Gugatan dari FCX, yang tidak jelas,  akan memakan waktu berapa lama, sehingga Putusan Jokowi dengan Tim Divestasinya adalah “Suatu Pengambilan Keputusan Managemen Nasional”,  “Untuk Memberikan Kepastian Terwujudnya Divestasi 51% PT Freeport”  mumpung masih memegang “Tampuk Pimpinan Eksekutif”,  dengan segala Risiko Kritikan maupun kemungkinan terjerat dalam “Hutang Yang Besar” dari Pemegang Global Bond, serta kemungkinan Harga Tembaga Jatuh atau tidak mendapatkan pengembalian Modal dan Keuntungan yang diharapkan. 

Namun, dalam ke Vacuman Pengalaman Sebagai Mayoritas PT Freeport Indonesia,  setidak-tidaknya, PT Inalum,  dapat mengandalkan  “Partner FCX”,  yang sudah berpengalaman dalam menjalankan Kegiatan Pertambangan Umum Tembaga dan Emas, di Papua ini,  dimana FCX, juga merasa “Posisinya tidak terlalu Kuat Untuk Ngotot mempertahankan Mayoritas”, karena,  adanya Faktor Rio Tinto yang menawarkan Hak 40% Participant Interest  kepada PT Inalum dengan harga yang lebih rendah dari yang ditawarkan oleh FCX.

 Momentum inilah yang  tidak akan dapat diulang atau datang 2 (Dua) kali dalam masa pengakhiran Periode Jokowi tahun 2018 ini, sehingga Kesempatan Peluang atau “Momentum” untuk Merealisasikan Terwujudnya Menaikan Porsi saham 9 % menjadi Mayoritas 51%, hanyalah saat ini, yaitu menjelang Akhir masa Kepimpinan Tahun 2018, untuk diambil oleh Jokowi dengan Tim Menteri ESDM, Menteri Keuangan dan Menteri BUMN, serta Menteri Lingkungan Hidup, dengan setuju Membeli Hak Partisipasi Rio Tinto 40% atas Peningkatan Produksi dengan Hak dapat diKonversi menjadi Saham pada tahun 2022,  dengan     Harga      USD 3.85 Milyar atau sekitar 56 Trilliun serta USD 350 Juta untuk membeli saham FCX di PT Indocopper dan tambahan saham untuk mencapai 51% atau 51.2% Mayoritas di PT Freeport, melalui Pinjaman Global Bond,  sehingga Berita ini menjadi Head Line di Berita Financial Dunia bahwa The Battle is Over between FCX and the Government of Indonesia dengan status “Win – Win”.    

  • Pertanyaan mendasar yang akan muncul, mengingat Pembelian diatas, Dananya berasal dari Global Bond (Surat Utang) yang sangat besar Nilainya yaitu  USD 3.85 Milyar atau sekitar 56 Trilliun serta USD 350 Juta, yang harus ditanggung oleh PT Inalum yang merupakan Holding dari Beberapa BUMN, yang seharusnya bagian Hukum dari Time ESDM maupun TIM FCX sudah melakukan penelitian, sebelum mengambil Putusan diatas,  antara lain : 
a) Apakah dibutuhkan persetujuan atau Konsultasi dengan DPR,
b) Apakah memang PT Inalum berwenang untuk mencari DANA sendiri diluar APBN, dan
c) Apakah DANA perolehan PT Inalum dari Global Bond (“Surat Utang”) merupakan bagian Bentuk Dana yang harus dipertanggungung jawabkan di DPR karena penggalangan DANA nya bukan diambil dari dana APBN
d Apakah mekanisme Pengembalian oleh PT Inalum, sebagai Holding beberapa BUMN, untuk membayar Global Bond tersebut menjadi Beban Negara, karena PT Inalum sendiri terindikasi dapat mendapatkan Pinjaman Global Bond tanpa melalui persetujuan atau Konsultasi dengan DPR.

Demikianlah sajian Ringkas dari Penulis, yang mengamati  dari pandangan “keberanian”/ “keteguhan” / Kesungguhan dari  seorang yang “Memegang Tampung Pimpinan Tertinggi di Negara ini: untuk  “TIDAK KEHILANGAN MOMENTUM MEWUJUDKAN  Divestasi 51% PT FI,  dengan segala reaksi Pro dan Con, serta kritikan, karena  memang banyak sekali sudut pandangan  yang bisa dilihat, dari segala aspek  yang berbeda untuk mencapai suatu Tujuan yang sama yaitu Mensejahterakan Rakyat Indonesia dari Kekayaan Alam Tembaga dan Emas yang dikarunia oleh ALLAH kepada Bangsa Indonesia.

Jakarta, 27 Desember 2018547130_4018003258398_132607727_n diEdit 28 Desember 2018

Agung Supomo Suleiman                

25 Desember 2018

AJANG KAMPANYE POLITIS Terkait DIVESTASI PT Freeport Kubu Pertahana Versus Penantang

Karena bulan Desember 2018 ini adalah bulan Politik, maka kita bisa melihat munculnya Pro dan Con atas Pelunasan Pembayaran oleh PT Inalum sebesar USD 3,85 Milyar untuk mencapai 51.23 % atau Mayoritas atas seluruh saham yang dikeluarkan oleh PT FI, yang menjadi ajang kampanye diantara Kedua Kubu Pertahana Capres RI Versus Kubu Penantang Calon Pres/Wapres baru untuk Pilpres tanggal 17 April 2019

Sebagai Penulis yang Independent – Merdeka – dan Non – Partial, yang berprofesi lebih dari 15 Tahun sebagai Inhouse Legal  Counsel maupun 20 Tahun sebagai Independent Business Lawyer – Self Employed, yang dari dahulu memang senang menuangkan tulisan analisa Artikel hukum dalam Blog Penulis yang berjudul “Snapshot Artikle Hukum Bisnis”, yang tidak ada kaitannya dengan issue Politik, melainkan meneropong dari “kacamata pandangan seorang Independent Business Lawyer, yang berusaha “Bebas Mandiri – Merdeka – Non Partisan” termasuk penulisan terkait Kewajiban Implementasi Divestasi 51% yang diwajibkan kepada FCX sebagai Pemegang Saham Asing di PT Freeport Indonesia untuk menawarkan kepada Pemegang Saham Nasional, secara bertahap dengan batas waktu paling lambat 20 Tahun sejak 30 Desember 1991 (20 tahun + 1991= 2011), sesuai ketentuan Divestasi dalam Kontrak Karya yang ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia, yang diwakili oleh Menteri Pertambangan dan Energi;
 
Adapun jangka waktu dari Kontrak Karya PT Freeport Indonesia adalah 30 Tahun semenjak 30 Desember 1991, sehingga akan berakhir (30 tahun + 30 Desember 1991 = 2021) dimana FCX dapat mengajukan perpanjangan 2 x 10 Tahun, dengan persetujuan dari Pemerintah Indonesia, dimana Pemerintah tidak akan menolak memberikan persetujuan perpanjangan, kecuali jika ada “alasan yang wajar” untuk tidak menyetujui permohonan perpanjangan dimaksud.
 
Mengingat Penulis semula sempat 5 (lima) Tahun bekerja sebagai In-House Legal Counsel di PT Freeport Indonesia yaitu lebih kurang sejak tahun 1993 hingga 1 Juni 1998, maka merupakan suatu daya tarik tersendiri bagi Penulis untuk mengamati dan melihat pelaksanaan FCX atas kewajiban pelaksanaan Divestasi, maupun keseriusan Pemerintah Indonesia untuk menagih janji dari FCX atas pelaksanaan kewajiban Divestasi dari FCX, sebagai Pemegang Saham Asing kepada Pemegang Saham Nasional, sesuai yang ditentukan bersama di ketentuan Kontrak Karya dimaksud.
 

Disebabkan akhir bulan Desember 2018, adalah masa Kampanye bagi kedua Kubu Pertahana dan Kubu Penantang, yang sedang bersaing untuk memenangkan masing-masing Capres /Wapres tanggal 17 April 2019, maka ada fenomena yang “terlihat lucu sekali” dari kacamata Hukum Bisnis Pertambangan Umum yang berlaku di Indonesia diantara Kedua Kubu yang sedang bersaing ini, dimana baik Kubu Pertahana maupun Kubu yang Mencalonkan Capres/Wapres baru, keduanya menggunakan kata-kata “bombastis” membawa-bawa dan memancing Emosi “Rasa Nasionalis”, dalam kiatnya untuk menggalang rasa “lebih Nasionalis” diantara Kedua Kubu ini, padahal kita ketahui bersama secara Hukum Perjanjian Bisnis Pertambangan Umum di Indonesia – Klausula Divestasi dalam Bidang Usaha Pertambangan Umum adalah “Klausula Standard”, yang dapat kita temui dalam beberapa kali tahapan Generasi Kontrak Karya Pertambangan Umum di Indonesia, sebagai hasil dari Putusan dan Kebijakan Produk Politis – Eksekutif (Pemerintah) dan Legislatif (DPR) setelah mendapatkan input masukan dari berbagai pihak masyarakat termasuk para Akademis, yang kemudian menjadi Undang-undang Pertambangan Umum yang berlaku di Indonesia;

 
Disatu Sisi “Kubu Petahana” – yang mewakili Pro Calon Capres Pertahana, yang Penulis gunakan dalam tulisan ringkas ini guna memudahkan penyerapan bagi pembaca) mengklaim bahwa : seolah-olah “Pemerintah Lama” yang menandatangani Kontrak Karya (yang pada fakta kenyataannya telah berkonsultasi terlebih dahulu dengan DPR, sebelum Menteri Pertambangan dan Energi atas nama Pemerintah Mendatangani Kontrak Karya ini) dituduh “telah menyerahkan kedaulatan” Wilayah Pertambangan Tembaga dan Emas pada tahun 1967 maupun Pembaharuan Kontrak Karya Tahun 1991, kepada Pihak Asing.
Padahal kita ketahui bersama bahwa secara Hukum Pertambangan Umum yang berlaku di Indonesia, Perjanjian Kontrak Karya (“Contract Of Work”) adalah “Suatu Perjanjian Kontrak Karya” antara {Pemerintah Indonesia dan FCX) yang kemudian, wadah pihak Asing ini berubah menjadi sebuah PT Penanaman Modal Asing – bernama PT Freeport Indonesia) dalam usaha Pemerintah (Eksekutif) dan DPR (Perwakilan Rakyat), melakukan kegiatan eksplorasi, eksploitasi, produksi Kekayaan Alam Bahan Tambang Tembaga dan Emas, yang terdapat dikandungan Cadangan Deposit Tembaga dan Emas di Wilayah Kontrak Karya, yang dipercayakan kepada perusahaan perseroan terbatas Penanaman Modal Asing PT Freeport Indonesia, atau Perusahaan Joint Venture dengan Penanam Modal Asing pertama, tahun 1967, setelah diperkenalkan Undang Undang Penaman Modal Asing di Indonesia, guna melaksanakan Amanah Pasal 33 ayat 3 Undang-undang 1945 yaitu Mensejahterakan Masayarakat Umum di Indonesia pada umumnya.
 

Kita ketahui bahwa pada Tahun 1967. Pemerintah dan MPRS membuka kebijakan Penanaman Modal Asing dalam melakukan Investasi di Indonesia, sesuai Ketentuan Perundangan-undangan dan Ketentuaan Peraturan berlaku pada saat Kontrak Karya ditandatangani baik tahun 1967 maupun pembaharuan Kontrak Karya Tahun 1991, setelah semula sebelumnya Kebijakan Pemerintah yang terdahulu di Era Presiden Sukarno, masih gencarnya menerapkan Kebijakan Pembangunan dengan “Moto” dan prinsip “Mandiri atau berdiri diatas kaki sendiri”, setelah Indonesia berhasil membebaskan diri dari masa Penjajahan Kolonial, namun dalam perjalanannya, mengalami krisis keuangan, dimana kita ketahui bersama pada tahun 1960-an banyak masyarakat Indonesia yang harus mengantri Panjang untuk membeli susu, minyak tanah, beras maupun kebutuhan Primer sehari-hari, termasuk memakan nasi campur jagung, dan diminta oleh Pemerintah untuk menanam “Jagung” dihalaman rumah masing-masing untuk bisa swasembada kebutuhan makanan pokok kita;

 
Berdasarkan latar belakang diatas, terbitlah Putusan MPRS tahun 1996 No.XXIII/MPRS/1996 terkait “dibutuhkannya segera” dikeluarkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing pada saat itu, mengingat “keadaan krisis ekonomi” yang malah mendekati “kebangkrutan” sebagaimana tertera dalam isi Putusan MPRS tahun 1996 No.XXIII/MPRS /1996, dimana disebutkan bahwa “Modal Dalam Negeri masih terbatas” sehingga sangat mendesak untuk dibuatkan Payung Hukum Undang Undang Penaman Modal Asing yang melahirkan Undang-Undang Penaman Modal No.1 Tahun 1967.
 
Berdasarkan ketentuan Undang – Undang Penaman Modal Asing No.1 Tahun 1967 inilah, maka Kontrak Karya Pertambangan Pertama dibuat dan ditandatangani antara Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Pertambangan RI dan Freeport Indonesia, Incorporated pada tanggal 7 April 1967, dimana disebutkan bahwa semua Kekayaan Mineral (all mineral Resources) yang terletak di Wilayah Teritory Irian Barat adalah merupakan bagian dari Wilayah Republik Indonesia dan semua Mineral Resources adalah asset nasional dibawah Kontrol Pemerintah Indonesia.
 
Di Contract Of Work atau Kontrak Karya ini dalam bagian Pertimbangan Mengingat / Witnesseth – nya, disebutkan antara lain :
 
Bahwa Erstberg telah diexplore, dipetakan dan sampled oleh Freeport Sulfur Company pada tahun 1960, sesuai Izin Explorasi yang telah diberikan Pemerintah Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.
 
Bahwa Republic Indonesia : desires to advance the economic development of the people of the Territory, and to that end desires to encourage and promote the further exploration of the Ertsberg, and, if, an ore deposit of commercial grade and quantity to exist there, to take all appropriate measures, consistent with the needs of the people of the Territory and the requirements of the Republic of Indonesia, to facilitate the development of such ore deposit and the operation of a mining enterprise in connection therewith.
 
Bahwa FI has or has access to the information, knowledge, technical ability and resources to undertake such further exploration development and operation and is ready, willing and able to do so.
 
Disebabkan Freeport Sulfur Company telah menyelesaikan investigasi awal dari Erstberg, maka FI akan melakukan program explorasi, development, construction dan operasi yang dibagi dalam 3 Tahapan yaitu Periode Explorasi, Periode Konstruksi dan Periode Operasi.
 
Bahwa Pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1967 tertanggal January 10,1967 terkait dengan Penaman Modal Asing dan Perjanjian COW ini dilakukan sesuai dengan Undang-Undang tersebut.
 
KONKLUSI :
 
Undang Undang No 1 Tahun 1967 dikeluarkan sebagai implementasi dari salah satu Butir di Ketetapan MPRS tahun 1996 No.XXIII/MPRS/1996 terkait dengan dibutuhkannya untuk segera dikeluarkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing pada saat itu, mengingat “keadaan krisis ekonomi pada tahun 1967 malah mendekati kebangkrutan sebagaimana tertera dalam isi Putusan MPRS tahun 1996 No.XXIII/MPRS /1996, dimana disebutkan bahwa “Modal Dalam Negeri masih terbatas” sehingga sangat mendesak untuk dibuatkan Payung Hukum Undang Undang Penaman Modal Asing yang melahirkan Undang-Undang Penaman Modal No.1 Tahun 1967 tersebut;
 
Begitulah suasana dan NUANSA dan pertimbangan dibuat dan ditandatanganinya Kontrak Karya Generasi pertama tersebut di Indonesia tahun 1967.
 
Dengan Latar Belakang Sejarah ditandatangani Kontra Karya tahun 1967, diatas maka Jelaslah bahwa pernyataan “Bombastis dari Kubu Pertahana” diberbagai Medsos yang menyebutkan bahwa Pemerintahan Lama telah menyerahkan Kekayaan Tembaga dan Emas kepada Pihak Asing adalah pernyataan Politis Propaganda yang sangat menyimpang dari Spirit pelaksanaan Amanah Putusan MPRS tahun 1996 No.XXIII/MPRS/1996 terkait dibutuhkannya untuk segera dikeluarkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing pada saat itu, mengingat “keadaan krisis ekonomi” malah mendekati “kebangkrutan” sebagaimana tertera dalam isi Putusan MPRS tahun 1996 No.XXIII/MPRS /1996, dimana disebutkan bahwa “Modal Dalam Negeri masih terbatas” sehingga sangat mendesak untuk dibuatkan Payung Hukum Undang Undang Penaman Modal Asing yang melahirkan Undang-Undang Penaman Modal No.1/Tahun 1967.
 
Kini setelah lebih dari 51 Tahun setelah tahun 1967, sudah banyak Para Ahli Indonesia dalam Managemen, Reservoir Engineering, Geologis Indonesia, Teknik Pertambangan, Perbankan, Keuangan, Ahli Hukum, Lingkungan, Asuransi, Logistik, Pajak dibidang Pertambangan Umum, namun nampaknya untuk mengerjakan Pertambangan Umum Pertambangan Berskala dengan “Magnitude sebesar Operasi Pertambangan Umum Tembaga dan Emas seperti PT FI”, maka nampaknya Pemerintah Indonesia saat ini, melalui Menteri ESDM pernah menjelaskan, bahwa BUMN Indonesia, belum mempunyai Pengalaman berskala besar seperti PT FI, sehingga terindikasi mencari jalan Win-Win, dengan Pihak FCX, sehingga “tidak mengunakan Alasan Tidak Wajar dari FCX” dalam melakukan penawaran Harga Pembelian Divestasi, untuk tidak memperpanjang Jangka Waktu Kontrak Karya yang berakhir tahun 2021, disebabkan FCX masih tetap ngotot untuk menawarkan dengan Harga yang dianggap tidak wajar oleh Pemerintah.
 
Dengan demikian Pemerintah Indonesia, terindikasi mencari cara mendapatkan harga penawaran harga yang lebih rendah untuk membeli Saham yang dikeluarkan oleh PT Freeport Indonesia, bukan dari porsi saham yang dipegang oleh Pemegang Saham FCX, melainkan dari PT Rio Tinto, yang merupakan Investor yang turut terlibat berpartisipasi meningkat Produksi Hasil Tambang Tembaga dan Emas dengan PT FI, dengan schema dari :
 
Peningkatan 115 K atau 115 Ton Per Hari menjadi “190 Ton” Per hari, dimana terindikasi PT Rio Tinto telah menyuntikan Dana sebesar USD 400 juta dengan Schema “Bagi Hasil atas Bagian Peningkatan Produksi Level tertentu – Ton Per Hari dari 115 K menjadi – 190 K Per hari, dengan Pembagian Porsi 40 % dari Hasil Peningkatan Produksi diatas 115 Ton Perhari untuk PT RIO Tinto dan 60% untuk PT Freeport Indonesia, dimana diakhir masa Kontrak tahun 2021 Rio Tinto berhak untuk mengkonversi Percentage Produksi 40%, dengan saham yang disepakati bersama antara PT FI dan PT Rio Tinto ini.
 
  • Pertanyaan mendasar kita adalah Apakah Nilai Harga Saham yang ditawarkan FCX kepada PT Inalum adalah wajar dengan pengertian :
 
senilai dengan Sisa Cadangan Deposit yang dapat di Produksi PT Freeport hingga tahun 2021, dan “Bukan Cadangan Hingga Tahun 2044 ( Periode Perpanjangan 2 x 10 setelah 2021)} atau sebagaimana yang tersebut dalam Laporan FCX di Stock Exchange mengingat FCX tercatat sebagai Perusahaan Go Publik di Bursa Saham Stock Exchange di New York .
 
Kita amati bahwa : “Harga Hak Penjualan” “Hak 40% atas Peningkatan Produksi diatas 115K (Ton Per Hari) dari PT Rio Tinto yang dijual kepada PT Inalum adalah Transaksi senilai USD 3,85 Milyar atau sekitar Rp. 56 Trillun, yang sebenarnya adalah :
 
“Transaksi Penjualan Diluar Ketentuan Divestasi 51% yang harus dilaksanakan oleh FCX sesuai pasal 24 d Kontrak Karya”, karena Pembelian dari PT Inalum adalah pembelian Hak Produksi 40% dari Bagian Peningkatan Produksi Level tertentu yang lebih dari 115 K / Ton Per hari, yang dimiliki oleh PT Rio Tinto yang berhak di Konversi menjadi Saham yang dikeluarkan oleh PT FI, setelah tahun 2021, sesuai Perjanjian antara PT Rio Tinto dan PT Freeport Indonesia, sewaktu PT Rio Tinto setuju mendanai Capex dan Opex sebesar USD 400 juta ditambah USD 200 Juta Bunga Libor untuk Peningkatan Produksi dari 115 Ton Per Hari menjadi Target 190 Ton Per Hari.
 
Selanjutnya PT Inalum, setuju mengeluarkan uang USD 350 Juta untuk Pembelian 100% Saham yang dipegang oleh FCX di PT Indocopper Investama yang memiliki 9,36% Saham di PT. Freeport Indonesia. Untuk hal ini diiperkirakan, PT Inalum akan melakukan penyuntikan dana “Untuk Tambahan Saham” yang akan dikeluarkan oleh PT Freeport untuk menutupi kekurangan jumlah saham agar dapat mencapai “Mayoritas Divestasi 51%” sebagaimana diinginkan oleh Pemerintah Melalui 3 Menteri yaitu Menteri ESDM, Menteri Keuangan dan Menteri BUMN.
 
  • PERKEMBANGAN TERAKHIR
 
Kita melihat bahwa perkembangannya PT Inalum dalam memperoleh Dana tersebut diatas, telah memperoleh dana dari Global Bond, yang dikelola oleh 4 Underwriter bond global yang ditunjuk sebagai koordinator adalah BNP Paribas (Perancis), Citigroup (AS), Maybank (Malaysia), SMBC Nikko (Jepang), Standar Chartered Bank (Inggris).
 
Untuk hal ini terindikasi PT Inalum melalui Underwriternya telah mengadakan Road Show kebeberapa Negara, dan berhasil mendapatkan DANA sebelum masa Pilpres bulan April 2019, karena, memang jika dalam waktu akhir Desember 2018 belum berhasil terkumpul Dana yang memadai untuk membeli Saham senilai saham menjadi 51% saham yang dikeluarkan oleh PT Freeport, tentunya ke 4 Underwriter tersebut yang akan menalangi terlebih dahulu, sebagaimana yang kita sering alami dalam Praktek penggalangan Dana yang dibutuhkan oleh PT Inalum sebagai Penerbit dari Global Bond ( Surat Utang) yang bantu dilakukan oleh Underwriter, melalui Bursa Stock Bond di Pasar Bursa Luar Negeri termasuk di New York, sesuai dengan Perjanjian Underwriter Agreement antara PT Inalum dan ke 4 Underwriter tersebut .
 
Dari berita di media kita melihat bahwa PT Inalum, mendapatkan Dana dari Penerbitan Surat Utang Global Bond sebesar USD 4 Milliar yang digunakan untuk membeli Hak Produksi Peningkatan 40% dari PT Rio Tinto sebesar 3,85 Milyar USD dan USD 350 juta untuk untuk Pembelian 100% Saham yang dipegang oleh FCX di PT Indocopper Investama yang memiliki 9,36% Saham di PT. Freeport Indonesia. Untuk hal ini diiperkirakan, PT Inalum akan melakukan penyuntikan dana “Untuk Tambahan Saham” yang akan dikeluarkan oleh PT Freeport untuk menutupi kekurangan jumlah saham agar dapat mencapai “Mayoritas Divestasi 51%” sebagaimana diinginkan oleh Pemerintah Melalui 3 Menteri yaitu Menteri ESDM, Menteri Keuangan dan Menteri BUMN.
 
Tenor dari Global Bond ( Surat Utang) terindikasi sebagai berikut :
 
Masa Jatuh Tempo dari Global Bond ( Surat Utang ) terbagi 4 Masa Jatuh Tempo – Tenor yaitu :
 
Pertama : Obligasi Global senilai 1 Milyar USD untuk masa Jatuh Tempo Pembayaran /Tenor 2018 – 2021 ( 3 Tahun) dengan Kupon 5.99%.
Kedua Obligasi Global senilai 1, 25 Miliar USD untuk Jatuh Tempo Tenor 2018 – 2023 (5 Tahun dengan Kupon 5.71%
Ketiga, Obligasi Global senilai 1 miliar USD untuk tenor 2018-2028 (10 tahun) dengan kupon 6. 53%.
Keempat, Obligasi Global senilai 750 juta USD untuk tenor 2018 – 2048 (30 Tahun) dengan kupon 6.75%.
Perlu dicatat bahwa Pemegang dari Global Bond, bukanlah pemegang saham dari Saham yang dikeluarkan oleh PT Freeport, melainkan “mempunyai Hak Tagih” atas Dana Hutang yang diberikan oleh Pemegang Global Bond (Surat Utang) kepada PT Inalum sebagai Pihak yang menerbitkan Global Bond tersebut, dimana PT Inalum akan menggunakan Dana yang diperoleh dari Penerbitan Global Bond untuk membeli Hak Partisipasi 40% Hasil Peningkatan Produksi dari PT Rio Tinto yang nantinya pada tahun 2021 berhak untuk dikonversi menjadi Saham yang dikeluarkan oleh PT Freeport, ditambah dengan pembelian oleh PT Inalum dari FCX atas 100% saham Indocopper yang memiliki saham lebih kurang 9.36% saham yang dikeluarkan PT Freeport, ditambah Tambahan Modal dari Penambahan Modal Saham akan menjadikan PT Inalum menjadi 51 % (realissasinya menjadi 51.23% saham yang dikeluarkan oleh PT Freeport.
 
Kita tidak mengetahui apakah Global Bond ini memberikan hak untuk mengkonversi Bondnya dengan Saham jikalau, opsi tersebut diberikan sebagaimana yang dikenal dengan Convertible Bond. Namun terindikasi bahwa jika tidak ada larangan bagi FCX atau affiliasinya membeli Global Bond tersebut, tentunya tidak bisa dicegah adanya kemungkinan penguasaan Control oleh FCX dikemudian hari melalui Global Bond tersebut sebesar nilai percetange dari Global Bond yang dibeli dan dipegang oleh FCX atau affiliasinya, semuanya tergantung dari ketentuan yang berlau ditempat Bursa Bond dimana Global Bond tersebut dicatatkan .
 
Hal yang menarik adalah bahwa dari berita yang ada maka CEO dari atau Pimpinan Tertinggi dari PT Freeport Indonesia yang nantinya 51.23 % Mayoritas kepemilikannya Sahamnya dimiliki oleh PT Inalum termasuk didalamnya Joint Venture antara PT Inalum dengan BUMD Papua yang memiliki 10% dari 51% tersebut, adalah pihak yang dicalonkan dari FCX, sehingga terindikasi bahwa Pengurusan atau Operatership Management atas PT Freeport, adalah tetap berada ditangan FCX, guna menjamin kesinambungan operasi berskala sebesar PT Freeport Indonesia.
 
Versus Pandangan Kubu Penantang Capres/Wapres.
 
Nampaknya terindikasi di Medsos bahwa Kubu Penantang Capres /Wapres, sebagai propaganda kampanyenya, Kubu Penantang ini menjanjikan akan merombak Perjanjian Pembelian Hak Partisipasi 40 % peningkatan Produksi dari PT Rio Tito yang dikonversi menjadi Saham tahun 2021 dengan Nilai USD 4 Milliar yang digunakan untuk membeli Hak Produksi Peningkatan 40% dari PT Rio Tinto sebesar 3,85 Milyar USD dan USD 350 juta untuk Pembelian 100% Saham yang dipegang oleh FCX di PT Indocopper Investama yang memiliki 9,36% Saham di PT. Freeport Indonesia, maupun tambahan modal, untuk mencapai 51%, dengan alasan Pemerintah yang saat ini berkuasa, seharusnya tidak menyetujui Perpanjangan Kontrak PT Freeport yang akan berakhir pada tahun 2021, mengingat bahwa Harga Pembelian Divestasi diatas adalah Terlalu Tinggi dan Tidak Wajar, sehingga memilih untuk tidak memperpanjang Perjanjian Kontrak Karya maupun IUPK kepada PT Freeport Indonesia, yang berakhir tahun 2021, sehingga harusnya Pemegang Saham Nasional atau Pemerintah bisa mendapatkan Wilayah Pertambangan di Papua ini dengan tanpa mengeluarkan Uang sebesar 3,85 Milyar USD dengan berakhirnya Kontrak Karya tersebut, pada tahun 2021 dengan alasan FCX tidak melakukan penawaran yang wajar sesuai ketentuan Pasal 24 b. Kontrak Karya.
 
Kesimpulan:
 
Karena Masalah Kompleksitias diatas adalah sangat kompleks terkait Pengambilan Keputusan Management Skala Nasional, tentunya hal diatas terpulang dari sudut pandangan mana kita akan mendekatinya, khususnya bagi Pemegang Kekuasaan baik di Level Eksekutif dan Legislatif (DPR), karena masing-masing ada pendukung Pro dan Kontra-nya, di Negara Demokrasi di Indonesia ini yang sedang berproses mencari dan memposisikan Jati Dirinya di Kancah Perpolitikan dan Pembangunan Kelanjutan dari Negeri kita tercinta ini yang merupakan milik dan tanggung – jawab kita bersama dalam rangka mensejahterakan dan meningkatan Kwalitas Taraf Hidup Berbangsa dan Bernegara.
 
Wasalamu alaikum Wr. WB. – Salam Sejahtera
 
Jakarta 25 Desember 2018 – Jelang Akhir Tahun 2018

547130_4018003258398_132607727_n

 

 

 

21 November 2018

REJEKI KESEMPATAN BERMANFAAT DARI ARAH YANG TAK DISANGKA

ALhamdulillah akhirnya dengan izin dan pertolongan ALLAH, Closing perjanjian Pengalihan Piutang atau Cessie telah berlangsung dan ditandatangani dihadapan Notaris, setelah lebih dari 3 bulan Penulis dengan Izin ALLAH terlibat membuat Drafting Perjanjian tersebut  bersama dengan Klien maupun Bank terkait dan terakhir dengan bantuan Notaris.

Memang rejeki maupun kesempatan bermanfaat bagi lingkungan kita,  datangnya bisa dari arah yang kita tidak disangka-sangka,  sesuai  firman ALLAH dalam Kitab Suci AL Quran, dalam hal jika kita berusaha untuk bertaqwa dengan mematuhi perintah ALLAH dan menjauhi laranganannya. cropped-peta-1.jpg

Penulis yang berprofesi sebagai Independent Business Lawyer,  maka Insya ALLAH,  karunia dan kesempatan untuk berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi lingkungan bisnis kita,   dari ALLAH, adalah  tidak jauh dari ke-ahlian yang diberikan oleh ALLAH kepada kita untuk mencari dan menjemput karunia rejeki dari ALLAH dimaksud.

Klien, maupun para Bank sebagai Stack Holder serta Investor,  yang membutuhkan jasa hukum dari kitapun,   mungkin tidak menduga bahwa kita bisa dipertemukan oleh ALLAH untuk menyelesaikan kemelut yang dihadapi didalam menjalankan dan berusaha untuk mempertahankan bisnisnya.  Memang waktu itu berlalu dengan cepatnya tanpa kita sadari dari hari ke hari. Jika kita mempunyai niat yang baik didalam menjalankan kehidupan nyata didunia ini,  maka ALLAH akan mempertemukan kita dengan lingkungan yang dapat saling melengkapi.

Memang tidak mudah untuk bertindak dan berusaha untuk jujur, profesional, sesuai keahlian yang diberikan kesempatan oleh ALLAH,  kepada kita,  dan yang kita senangi, mempunyai Passion  dan geluti, namun jika kita niatnya baik,  maka ALLAH akan memberikan kesempatan dan jalan keluar bagi kita untuk dapat  bermanfaat memberikan jasa keahlian kita, guna memecahkan kemelut  masalah  yang dihadapi oleh lingkungan bisnis kita sepelik apapun masalah yang dihadapi oleh para stacke holder yang berkepentingan.

Dari pengalaman Penulis sebagai Independent Business Lawyer, maka kita sebagai  manusia yang menjalankan profesi, pekerjaan maupun enterpreneur, serta keahlian bidangnya masing-masing,  harus mempunyai suatu pegangan yang kuat agar tidak terombang-ambing didalam menjalankan kehidupan di dunia yang nyata ini, dimana bagi  Penulis sebagai penganut Muslim, bersyukur mempunyai  pegangan yang sangat kuat yang diberikan oleh ALLAH,  yang tidak dapat putus,  kita harus (i) beriman kepada ALLAH dan (ii) berserah diri kepada ALLAH dan (iii) berbuat kebaikan,   sesuai Firman ALLAH dalam Kitab Suci AL Quran Surat Al Baqarah 256 dan Surat Lukman ayat 22 .  

Untuk hal ini Penulis telah Mengkopi – Cut Paste Kedua Surat Penting tersebut, yang merupakan pegangan bagi setiap penganut Muslim  sebagai berikut :

“SALIN” 

Surat Al Baqarah ayat 256, Allah Ta’ala berfirman :

لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ لاَ انفِصَامَ لَهَا وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ  (سورة البقرة: 256)

“ Tidak ada paksaan dalam ( menganut ) Agama ( Islam ). Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barangsiapa yang ingkar kepada Taghut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh kepada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS Al Baqarah: 256)

Yang kedua, terdapat pada Surat Luqman ayat 22, Allah Ta’ala berfirman :

وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ(سورة لقمان: 22)

“Dan barangsiapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang teguh kepada buhul tali yang kokoh. Dan hanya kepada Allah lah  kesudahan segala urusan ” (QS Surat: Luqman (22).

“Selesai SALIN”

Maka,  dengan berpegang kepada Firman ALLAH diatas, kita sebagai penganut muslim tidak pernah berputus asa akan datang Pertolongan dari ALLAH atas masalah yang kita hadapi didalam kehidupan kita sehari-hari apapun pekerjaan maupun profesi kita. 

Memang pada fakta kenyataan kehidupan itu tidak senantiasa mulus jalannya melainkan banyak sekali jalan terjal yang harus kita lalui, yang memang merupakan cobaan dari ALLAH kepada kita semua, untuk dapat meningkatkan kwalitas kehidupan kita ini, sebagaimana seringkali diperingatkan oleh ALLAH kepada kita baik dalam Kitab Suci AL Quran maupun Hadist Rasulullah.

Namun percayalah bahwa dengan kita banyak berdzikir kepada ALLAH didalam menjalankan tugas profesi maupun pekerjaaan dalam kehidupan kita sehari-hari,  dengan pengertian kita senantiasa berusaha untuk ingat kepada ALLAH, maka Insya ALLAH dengan kesabaran dan ketabahan kita serta senantiasa ber-Syukur kepada ALLAH,  maka Insya ALLAH, ALLAH  akan memberikan jalan keluar dari arah yang tidak kita sangka-sangka, asalkan dengan syarat kita berusaha berdoa dan berikhtiar serta mengikuti perintah ALLAH dan menjauhi larangan ALLAH serta bersyukur kepada ALLAH dan bertobat serta sabar, dan membaca Kitab Suci AL Quran serta Sholat sesuai perintah ALLAH.    

Jakarta, 21 November 2018

Agung Supomo Suleiman SH.

AgsS

20 Oktober 2018

Siklus Kehidupan

Filed under: Siklus Kehidupan — agungssuleiman @ 12:11 am
Tags:

Wah sudah lama juga ya tidak menulis di Blogku ini, karena Alhamdulillah sedang sibuk banget dengan pekerjaan Jasa Hukum,  kepada beberapa Klien yang membutuhkan Jasa Hukum membuat Transaksi Business,  terkait Restrukturisi baik Penyertaan Modal  kombinasi dengan Restrukturisasi Pembiayaan, serta yang bermaksud bekerjasama dengan Investor dalam Investasi di Indonesia, baik di Hulu maupun Hilir.

Syukur ALhamdulillah,  ALLAH masih memberikan kehidupan serta Karunia pekerjaan untuk membantu Klien, sehingga terasa Alhamdulillah, bisa bermanfaat dapat menyalurkan karunia dari ALLAH, sebagai Independent Business Lawyer dalam mendraft berbagai Perjanjian Transaksi Business, dari Aspek Hukum Business guna melindungi kepentingan business Klien yang berusaha bertahan dalam bidang bisnisnya masing-masing yang digeluti.

  Hal ini memberikan inspirasi dan semangat bagi Penulis yang juga berusaha Survive dalam Bidang Profesi Business Lawyer yang telah ditekuni dan dipraktekan selama ini dengan izin dari ALLAH, sehingga terasa sibuk sekali pada beberapa bulan ini.

Memang jika kita percaya dan fokus kepada bidang yang kita tekuni, tentunya dengan ikhtiar usaha dan dengan izin dan pertolongan ALLAH, maka Insya ALLAH kita bisa diberikan kesempatan oleh ALLAH untuk dapat surive sesuai dengan Pasion, bakat, takaran rezeki, yang dijatahkan kepada kita, dimana kita tidak akan mengetahui rejeki apa lagi yang akan diberikan ALLAH didepan kita, karena memang sesuai dengan Firman ALLAH dalam Al Quran Surat Gua,   bagi penganut Muslim, kita diwajibkan untuk menyatakan Insya Allah atas kejadian atau apapun yang terjadi besok hari.

Dalam ukuran 12 Bulan berjalan setiap tahun akan ada masa Pacekelik atau Seret, bagi kita masing sebagai individu maupun kelompok manusia, yang kemudian disusul dengan  masa dipenuhi dengan jatah karunia rejeki dari ALLAH sesuai dengan Qadar, kita masing-masing  dimana kita sebagai manusia haruslah berikhtiar sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, dengan Doa dan Berikhtiar..

Kehidupan itu memang siklus perputaran ada masanya naik ada masanya turun, silih bergantian dari masa ke masa dan dari generasi kegenerasi. Yang jelas kita harus senantiasa ingat kepada ALLAH agar kita tidak terjebak dengan bujuk rayuan Syetan maupun hawa nafsu kita sendiri, baik terkait materi, jabatan, kedudukan, karier, kesehatan, dimana hukum silih pergantian ini merupakan Hukum SUNATULLAH dari ALLAH yang berlaku bagi kita semua tanpa terkecuali, baik kita beriman atau tidak beriman.

Dengan kita senantiasa berusaha untuk mengambil makna dari siklus perputaran kehidupan dengan berusaha mengikuti perintah ALLAH dan menjauhi larangannya, istilah populerya dalam agama Islam disebut  “Bertaqwa” sesuai dengan Iman atau Keyakinan kepada ALLAH dengan berpedoman pada Kitab Suci AL Quran bagi penganut Muslim dan Hadist Rasul,  Insya ALLAH kita sesuai Firman ALLAH akan berpegangan kepada tali yang kuat dan tidak akan putus, dalam siklus roda kehidupan ini baik Mikro Cosmos  maupun Makro Cosmos,   sesuai Firman ALLAH dalam Kitab Suci NYA.

Wah sekian dahulu tulisan pagi ini mau olahraga jalan kaki disekitar Kompleks rumahku ya.

Salam hangat,

Agung S.Suleiman

AgsS

 

6 Agustus 2018

SIASAT JITU PEROLEH 51% SAHAM PT FI DILUAR JALUR DIVESTASI 51% FCX

Sorotan Protes Para Pengamat / Kalangan Masyarakat atas Tingginya Nilai Akuisi Pembelian sebesar USD 3,85 atau Rp. 56 Trilliun.
Mengingat besarnya Nilai Pembelian USD 3,85 Milyar atau Rp 56 Trilliun atas 40% Hak Partisipasi PT Rio Tinto atas Bagian Pengingkatan Produksi diatas 115 K Ton Per Hari, yang dapat ditukar dengan Saham, maka “Jumlah Nilai Akuisisi Mana” mendapatkan banyak Soroton, Tanggapan, kritikan dari Para Pengamat maupun Kalangan Masyarakat luas, dimana banyak yang bertanya kenapa tidak menungu saja berakhirnya 30 Tahun masa Kontrak Karya yang akan berakhir tanggal 30 Desember 2021.
HAK Perpanjangan dari PT Freeport Indonesia Company dalam COW /KONTRAK KARYA) :
Perlu diketahui bahwa secara Hukum Kontraktual – Kontrak Karya 30 Desember 1991, Pasal 31 :
menentukan
Article 31
Term
1, This Agreement shall become effective on the date of the Signing of this Agreement.
2. Subject to the provisions herein contained, this Agreement shall have an initial term of 30 Years from the date of the signing of this Agreement; provided that the Company shall be entitled to apply for two successive ten year extensions of such term, subject to Government approval. The Government will not unreasonably withhold or delay such approval. Such application by Company may be made at any time during the term of this Agreement, including any prior extension.
CATATAN :
Berdasarkan ketentuan Pasal 31 dari Kontrak Karya diatas, PT Freeport berhak mengajukan Perpanjangan 2 X 10 Tahun, dengan persyaratan disetujui oleh Pemerintah.
Pemerintah tidak akan menahan atau menunda persetujuan tersebut secara “tidak wajar”. Permohonan perpanjangan diatas oleh Perusahaan dapat diajukan setiap saat selama jangka waktu pada masa periode COW ini.
Berdasarkan ketentuan Pasal 31 COW diatas, Pemerintah berhak untuk menahan atau menunda persetujuan permohonan Perpanjang kontrak dari PT Freeport Indonesia, jika Pemerintah mempunyai alasan “yang Wajar”
Pertanyaan Mendasar Secara Hukum Kontraktual adalah :
Apakah jika Harga Akuisi atau Pembelian dari Hak Partisipasi Hasil Produksi PT Rio Tinto, yang nantinya berhak di Konversi atau ditukar menjadi Saham yang dikeluarkan oleh PT Freeport adalah terlalu tinggi, dapat dijadikan dasar alasan hukum oleh Pemerintah untuk menahan atau menunda Permohonan Perpanjangan dari PT Freeport dengan alasan harga Akuisi terlalu tinggi sehingga tidak wajar ?
ANALISA JAWABAN :
Penulis amati bahwa PT Rio Tinto sebenarnya merupakan Pihak lain yang tidak terdapat dalam Perjanjian Kontrak Karya (COW) 30 Desember 1991 yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Menteri Pertambangan dan Energi dengan Freeport -McMoran Copper & Gold Inc.
Terindikasi di Media bahwa Pemerintah tahun 2016, mengakui adanya Hak Partisipasi Hasil Produksi 40% dari PT Rio Tinto atas Bagian Peningkatan Produksi diatas 115 Ton Per Hari (“115K“) yang ditandatangani oleh PT Rio Tinto dengan dengan PT Freeport Indonesia.
Namun secara Hukum Kontraktual, Perjanjian Kontrak Karya 30 Desember 1991 antara PT Freeport dan Pemerintah, terkait Kewajiban Divestasi 51% oleh FCX kepada Pemegang Saham Nasional, adalah hanya mengikat PT Freeport dan Pemerintah Indonesia, dan bukan dengan PT Rio Tinto.
Maka Harga USD 3,85 Milyar yang disepakati oleh PT Rio Tinto dan PT Inalum atas “Pembelian Hak 40% atas Bagian Peningkatan Produksi diatas 115 K” yang berhak di Konversi menjadi saham yang dikeluarkan PT Freeport Indonesia, bukan merupakan implementasi pelaksanakan Harga Divestasi dari Saham FCX yang yang diatur dalam Pasal 24 ayat b dari COW, dimana ditentukan secara Rinci sebagai berikut (Terjemahan Text Bahasa Indonesia – dimana KONTRAK Karya dibuat dalam 2 Bahasa – Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia) yang terbaca dalam :
Pasal 24 b.Kontrak Karya (COW) :
“SALIN”
Selama Periode 12 Bulan Pertama setelah Ulang Tahun ke 10 tanggal ditandatanganinya COW dan setiap periode 12 bulan setelah itu untuk sebanyak 10 periode, sepanjang diminta oleh Pemerintah untuk memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan sepanjang kondisi pasar modal di Indonesia pada saat memungkinkan saham-saham dijual sesuai dengan permintaan pasar dengan harga yang wajar di Bursa Efek Jakarta, atau dengan cara lain kepada “Pihak Nasional Indonesia” sejumlah saham melalui penjualan tersebut, baik langsung maupun tidak langsung sebesar 2 1/2 persen dari Modal saham Perusahaan yang diterbitkan sampai pada satu saat dimana jumlah keseluruhan saham yang dijual sesuai Pasal 24 ayat 4 COW akan mencapai jumlah, langsung atau tidak langsung,setelah semua hasil penjualan terebut dan setiap saham yang sekarang atau selanjutnya dimiliki Pemerintah 45% dari Modal Saham Perusahaan yang diterbitkan;
dengan ketentuan bahwa sekurang-kurangnya 20% dari Modal saham yang diterbitkan tersebut harus dijual di Bursa Efek Jakarta, dan untuk selanjutnya bila 20% dari saham tersebut tidak di di Bursa Efek Jakarta, Perusahaan diharuskan menjual atau berusaha untuk menjual pada penawaran umum di Bursa Efek Jakarta, atau
dengan cara lain kepada Pihak Nasional Indonesia dengan saham-saham yang cukup untuk mencapai suatu jumlah yaitu 51% dari Modal Saham Persahaan yang diterbitkan, tidak lebih lambat dari Ulang Tahun ke- 20 tanggal ditandatanganinya Kontrak Karya ini, sampai mencapai yang dikehendaki oleh Pemerintah, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan sepanjang kondisi pasar modal di Indonesia pada saat itu memungkinkan saham dijual “sesuai dengan permintaan pasar dengan harga yang wajar”.
“SELESAI SALIN”
CATATAN:
Kita lihat bahwa pada butir d Pasal 24 ayat 2 – COW, menentukan bahwa jika setelah penandatangan Persetujuan (Kontrak Karya/COW) ini Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku atau kebijaksanaan – kebijaksanaan atau tindakan-tindakan Pemerintah memberlakukan ketentuan pengalihan saham yang lebih ringan dari ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal ini, ketentuan pengalihan saham yang lebih ringan tersebut yang akan berlaku bagi pihak-pihak dalam Perjanjian Kontrak Karya ini.

Dengan uraian dasar ketentuan Kontrak Karya diatas, seharusnya jika Pemerintah hendak tidak memberikan Permohonan Perpanjangan dari Kontrak Karya, maka mengingat Ketentuan Peraturan Pemerintah no 1 Tahun 2017, menentukan Divestasi adalah 51%, maka kemungkinan langkah yang dapat digunakan oleh Pemerintah untuk tidak memperpanjang Permohonan PT Freeport untuk memperpanjang 2 x 10 Tahun setelah tahun 2021, adalah dengan “Alasan Harga Akuisi yang diajukan oleh Freeport McMoran (FCX) “tidak wajar” sesuai Pasal 24 b diatas.

 

 

Menurut Penulis alasan “tidak wajar” yang dapat dipakai sebagai alasan dasar hukum adalah :
Harga Saham dari PT Freeport adalah untuk Sisa Aset Cadangan Deposit didalam Wilayah Pertambangan Umum PT Freeport yang tinggal 3 – 4 Tahun dari Tahun Ditandatangani Perjanjian Divestasi, dimana Pertanyaan mendasarnya adalah :
Apakah Nilai Harga Saham yang ditawarkan FCX kepada PT Inalum adalah :
senilai dengan Sisa Cadangan Deposit yang dapat di Produksi PT Freeport hingga tahun 2021, dan Bukan Cadangan Hingga Tahun 2044 ( Periode Perpanjangan 2 x10 setelah 2021).
Namun kita amati bahwa : “Harga Hak Penjualan” Hak Produksi 40% atas Bagian Peningkatan diatas 115K (Ton Per Hari) dari PT Rio Tinto yang dijual kepada PT Inalum adalah Transaksi senilai USD 3,85 Milyar atau Rp. 56 Trillun, adalah :
Transaksi Penjualan Diluar Ketentuan Divestasi 51% yang harus dilaksanakan oleh FCX sesuai pasal 24 d Kontrak Karya”, sehingga tidak dapat dipergunakan Pemerintah Indonesia untuk tidak memperpanjang Permohonan PT Freeport Indonesia, karena memang PT Rio Tinto bukan Pihak yag mengadakan Perjanjian Kontrak Karya 30 Desember 1991 dengan Pemerintah.
Maka terlihat bahwa Pengalihan Hak atas 40% atas Bagian Peningkatan Produksi, secara Hukum Kontraktual “bukanlah” implementasi 51% Divestasi dari saham FCX yang dibeli oleh PT Inalum dari PT Rio Tinto, dengan Harga USD 3,85 Milyar atau Rp.56 Trilliun,
melainkan adalah Hak Partisipasi Interest 40% BAGIAN Peningkatan Produksi diatas 115 K dari PT Rio Tinto yang dibeli oleh PT Inalum, dimana nantinya pada tahun 2022, dapat di – Konversi / ditukar menjadi Saham atas Saham yang dikeluarkan oleh PT Freeport Indonesia, sesuai Perjanjian antara PT Rio Tinto dan PT Freeport Indonesia, sewaktu PT Rio Tinto setuju mendanai Capex dan Opex sebesar USD 400 juta untuk Peningkatan Produksi dari 115 Ton Per Hari menjadi Target 190 Ton Per Hari.
Selanjutnya PT Inalum, juga setuju mengeluarkan uang USD 350 Juta untuk Pembelian 100% Saham yang dipegang oleh FCX di PT Indocopper Investama yang memiliki 9,36% Saham di PT. Freeport Indonesia.
Diperkirakan, PT Inalum akan melakukan penyuntikan dana “Untuk Tambahan Saham” yang akan dikeluarkan oleh PT Freeport untuk menutupi kekurangan jumlah saham agar dapat mencapai “Mayoritas Divestasi 51%” sebagaimana diinginkan oleh Pemerintah Melalui 3 Menteri yaitu Menteri ESDM, Menteri Keuangan dan Menteri BUMN.
  • KESIMPULAN :
PT INALUM TAK MEMBELI SAHAM DARI FCX dalam Kerangka Kewajiban 51% Divestasi oleh FCX, sesuai Pasal 24 b dari Kontrak Karya 30 Desember 1991.
Dari uraian ringkas diatas, dapat kita simpulkan bahwa terindikasi PT Inalum, tidaklah membeli saham dari FCX, dalam rangka PELAKSANAAN DIVESTASI 51% OLEH FCX, sesuai Pasal 24 b dari COW, karena Harga Saham yang ditawarkan oleh FCX, dirasakan terlalu tinggi oleh Pemerintah dan tidak Wajar, melainkan merupakan :
Siasat atau Kiat Jitu” Pemerintah dan PT Inalum untuk TETAP dapat memperoleh Saham 51% dari seluruh saham yang dikeluarkan oleh PT Freeport, tanpa melalui Implementasi Kewajiban FCX untuk Divestasi 51% Sahamnya kepada Pemegang Saham Nasional, sesuai Pasal 24 B – COW, melainkan dengan cara lain yaitu :
(a) melakukan perundingan dengan PT Inalum untuk “Hak Partisipasi 40% Bagian Peningkatan Produksi diatas 115 K (Ton Per Hari) , yang dibeli oleh PT Inalum dari PT Rio Tinto, mengingat PT Rio Tinto, juga sedang berusaha melakukan Opsi untuk menjual Hak Partisipasi 40%, sebagai akibat PT Rio Tinto tidak mau terlibat dalam “ketidak Pastian” akibat Potensi Terjadinya “Dead Lock” dalam renegosiasi Kontrak Karya 31 Desember 1991, antara Pemerintah dan FCX, yang berlarut-larut, dimana FCX telah mengancam untuk mengajukan tuntutan ke Arbitrasi Internasional terhadap Pemerintah Indonesia, dimana terindikasi tercapai kesepakatan Harga Partisipasi 40% PT Rio dengan Harga USD 3, 85 Milyar atau Rp 56 Trilliun, dimana Pemebelian Hak Partisipasi Interest 40% dari Rio Tinto, pada tahun 2022, berhak di Konversi menjadi Saham yang dikeluarkan oleh PT Freeport, yang nilainya seharga Nilai Pencapaian Peningkatan Produksi diatas 115 K (Ton Per Hari); dan
(b) PT Inalum membeli 100% saham FCX di PT Indocopper Investama yang memiliki 9, 36% Saham yang dikeluarkan oleh PT Freeport Indonesia dengan harga USD 350 juta (Note : dimana Saham ini semula di Buy Back oleh FCX dari Group Bakrie) .
(c) membeli Saham Pemerintah yang memang telah dimiliki di PT Freeport sebesar sekitar 9 % – 10%, serta
(d) beberapa “saham baru” yang akan dikeluarkan dari Portepel atau saham yang belum dikeluarkan dari Modal Dasar PT Freeport Indonesia, guna dapat terpenuhinya 51% Saham dari seluruh Saham yang dikeluarkan oleh PT Freeport,
Sehingga Komposisi Perbandingan Saham antara PT Inalum dan FXC atas saham yang dikeluarkan oleh PT Freeport adalah :
PT Inalum :    51% 
     dan
FCX  :            49%.
Terlihat, bahwa dengan disepakatinya Head Of Agreement (HOA), maka dapat kta indikasikan bahwa :
Pemerintah  tidak menempuh jalur untuk mencari Alasan Yang Wajar untuk  menunda atau tidak memberikan persetujuan atas Permohonan PT Freeport untuk memperpanjang masa Hak Pengelolaan Penambangan Tembaga dan Emas sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Kontrak Karya, meskipun FCX telah menawarkan Harga Divestasi yang tinggi dan tidak wajar,  melainkan Pemerintah  dengan Cara Lain berusaha mencari  :
Siasat dan Kiat Jitu  guna dapat  mencapai  TARGET kepemilikan Saham 51 %  atas saham yang dikeluarkan oleh PT Freeport, melalui :

 

  • Pembelian Hak Partisipasi 40 % atas Bagian Peningkatan Produksi diatas 115 K – Ton Per Hari (yang tentunya harus lebih murah dari Harga Divestasi 51% yang ditawarkan oleh FCX)

  • Pembelian 100% Saham FCX di PT Indocooper Investama yang memiliki 9,36 %  di  PT Freeport , 
  • ditambah saham Pemerintah yang telah ada antara 9 – 10%, 

dan

  • Tambahan Saham Baru dari Portepel ( atau saham yang belum dikeluarkan dari Modal Dasar PT Freeport Indonesia,

sebagaimana diuraikan secara ringkas diatas.

PERSOALAN YANG MASIH KRUSIAL dari Masyarakat dan Pengamat adalah :
Mengapa Harga dari Pembelian HAK PARTISIPASI 40% PT Rio Tinto atas Bagian Peningkatan Hasil Produksi diatas 115 Ton Perhari adalah USD 3,85 Milyar atau Sekitar Rp56 Trilliun, dan tidak memperpanjang Masa IUPK atau Kontrak Karya 30 Desember 1991 yang berakhir tahun 2021.
Untuk menganalisa hal ini,  maka Penulis akan mencoba menulis dalam tulisan lanjutan terkait liku-liku PT Inalum maupun Pemerintah terkait Kewajiban Divestasi 51% Saham di PT Freeport Indonesia, dimana sesuai nasehat kawan Penulis, Penulis akan mengecek :

Reserve Deposit Cadangan Tembaga dan Emas dari PT Freeport atau FCX yang termuat dalam : 

Laporan  Freeport McMoran (“FCX”)  di  SEC  (“Security And Exchange Commision”) untuk Fiscal Year Ended December 31, 2017

yang dapat kita telusuri  di Website, mengingat  Freeport MacMoran adalah      Perusahaan Go Public di USA, sehingga ada kewajiban dari Perusahaan Public untuk membuat Laporan untuk diajukan ke SEC.  

Agung Supomo Suleiman

6 Agustus 2018 di edit 8 Agustus 2018

23 Juli 2018

BAGAIMANA KELANJUTAN Head Of Agreement (HOA) DIVESTASI 51% PT Freeport Indonesia ?

Bagaimana kelanjutan dari Head of Agreement yang menurut Menteri BUMN serta Menteri Keuangan dalam Konferensi Pers tanggal 12 Juli 2018, telah  ditandatangani oleh PT Inalum, PT Freeport, Freeport MacMoran, PT Rio Tinto ?

Menurut Pengamatan Penulis yang berprofesi sebagai Independent Business Lawyer, maka Head Of Agreement dalam dunia bisnis memang sering dibuat oleh Para Pihak yang hendak menjejaki suatu kerjasama bisnis maupun investasi,  dimana dimuat Pokok Pokok  Butir –  awal pengertian dan persamaan maksud yang  selanjutnya akan dilanjutkan dengan negosiasi oleh Para Pihak  untuk membuat Perjanjian lebih rinci terkait maksud dan kesepakatan diantara Para Pihak  didalam menjejaki suatu transaksi bisnis tersebut.

Penulis amati di Media antara lain Media Reuter,  dimana kita ketahui bahwa terdapat perbedaan pandangan terkait deng:an “Kekuatan Hukum” atau “Legal Binding” dari Head Of Agreement (“HOA”), dimana menurut Menteri BUMN,  HOA dianggap mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atau “Legal Binding”,  sedangkan  Rio Tinto  maupun Freeport,  menurut Media Reuter  berpandangan bahwa HOA dimaksud belum mengikat atau binding.

 

Sebagaimana kita ketahui,  sesuai keinginan  Pemerintah maupun DPR, maupun para pengamat,  berdasarkan pengalaman yang dialami oleh Pemerintah khususnya di forum Arbitrasi Internasional,  jika terjadi perselisihan di Badan Arbitrasi,  maka Pemerintah  tidak berkeinginan lagi untuk  berada dalam kedudukan yang sejajar dengan Pihak Pengusaha Kontraktor Pertambangan Umum dan Mineral.

Maka, pada tahun 2009, melalui Undang-Undang Minerba tahun 2009, sistim Kontrak Karya, dimana Pemerintah dalam hal ini Menteri Pertambangan turut mendatangani Kontrak Karya sebagai Pihak dalam Perjanjian,  selama lebih dari 50 tahun diperlakukan dalam kegiatan Pengelolaan Pertambangan Umum dan Mineral termasuk Batu Bara,  telah dirubah menjadi sistim pemberian Izin Usaha Pertambangan,  maupun IUPK,  dimana Pemerintah baik pada tingkat Pusat Menteri maupun dilevel Kabupaten/Provinsi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Minerba tahun 2009,  diberikan wewenang untuk mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan Umum IUP  maupun Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) kepada Kontraktor Pertambangan Umum, Mineral maupun Batubara, tergantung letak lokasi Wilayah Pertambangan Umum Mineral dan Batu Bara itu berada.

Tentunya ada masa transisi tenggang waktu  dari Kontrak Karya untuk dirubah menjadi IUP atau IUPK.

Pada awal dari diterapkannya IUP dan IUPK dimana tidak ada lagi Perjanjian Kontrak Karya antara Para Pihak, maka terjadi protest atau keberatan dari Para Investor terutama Investor Penanam Modal Asing,  dengan alasan bahwa tanpa adanya Perjanjian yang ditandatangani oleh Para Pihak akan memberikan “ketidak pastian hukum”, mengingat mereka belum menaruh kepercayaan kepada Sistim Hukum maupun Penyelesaian Hukum yang berlaku dan dipraktekkan di Indonesia.  Namun  Pemerintah  tetap bersikukuh bahwa sistim Izin Usaha Pertambangan akan tetap diberlakukan dalam Pengelolaan Pertambangan Umum di Indonesia,  dimana ketentuan Persyaratan kepada Investor terkait Penambangan,   akan dilampirkan dalam IUP maupun IUPK yang akan dikeluarkan oleh Pejabat Yang Berwenang dalam Pertambangan Umum di Wilayah Pertambangan Umum di Indonesia, sesuai ketentuan Undang-Undang Minerba Tahun 2009.

Pada perkembangannya, khususnya terkait dengan Renegosiasi antara Pemerintah dan PT Freeport, kita  amati  Pemerintah mempunyai kebijakan, yang berpandangan bahwa sebaiknya BUMN,  yang akan menggantikan kedudukan sebagai Pihak dalam kepemilikan Pemegang Saham yang mendapatkan IUPK untuk Pengelolaan Penambangan Berskala Besar seperti Wilayah Pertambangan yang diberikan kepada     PT Freeport.

Maka sejalan dengan kebijakan  ini,  guna dapat lebih memperkuat keadaan keuangan dari Perusahaan BUMN,  Pemerintah yang diwakili oleh Menteri BUMN yang berkordinasi dengan Menteri Keuangan dan Menteri ESDM, cenderung  membentuk suatu Perusahaan Holding dari beberapa Perusahaan BUMN yang bergerak dalam Pertambangan Umum,  dimana sebagai langkah implementasi ditunjuk PT Inalum sebagai Holding dari beberapa perusahaan BUMN yaitu PT Timah, PT Aneka Tambang, PT Bukit Asam, dan PT Indonesia Asahan Inalum (Inalum), hal mana akan di tuangkan dan diatur dengan ketentuan agar mempunyai landasan Hukum. 

Terkait  implementasi Divestasi 51% Saham PT Freeport, maka  telah diambil  keputusan  kebijakan oleh Menteri BUMN bahwa  PT Inalum  yang  akan  melakukan  Joint Venture dengan Freeport MacMoran melalui   Pembelian 40%  Hak  Partisipasi  dari Rio Tinto yang mempunyai Perjanjian Partisipasi dengan PT Freeport, dimana Rio Tinto setuju untuk menalangi Dana  USD 400 juta, untuk keperluan Peningkatan Produksi Tambang Tembaga dan Emas PT Freeport dari 115 K atau 115 Ton Per hari menjadi 190 K Ton Per Hari pada sekitar tahun 1995 – 1996.

Terindikasi  Bagian Peningkatan Hasil Produksi Tambang Tembaga dan Emas diatas  115 K,  PT Freeport mendapatkan 60 % dan PT Rio Tinto mendapatkan 40% dari Hasil Tambang Tembaga dan Emas tersebut, sedangkan Hasil Produksi sampai 115 K Ton Per Hari tidak merupakan bagian Hasil Produksi yang dibagi hasil antara PT Freeport dengan PT Rio Tinto .

Mengingat Penulis juga seringkali terlibat dalam Pembuatan Kontrak di Kegiatan Perminyakan di Indoneia, maka Schema ini “hampir mirip” dengan Schema “Enhance Oil Recovery” (EOR) atau Peningkatan Produksi Migas  dalam Schema Perminyakan dan Gas, dimana atas Tingkat Produksi Minyak yang sudah bisa dihasilkan oleh Pertamina merupakan “Unshare-able Oil”, sedangkan atas Bagian Produksi yang bisa ditingkatkan akan dibagi Hasil oleh Pertamina dan Pihak Kontraktor yang diajak untuk berinvestasi “meningkatkan Produksi  Minyak-gas” dimana Bagian Yang Bisa Ditingkatkan Produksinya menjadi “Shareable Oil” atau Bagian yang Dapat di Bagi -Hasil.   

Penulis amati dari data di Website, terindikasi Rio Tinto pada akhir tahun 2021, atau tahun 2022, akan berhak menukar Hak Partisipasi Hasil Produk schema ini  dengan Saham,  namun berapa Nilai dan Jumlah Saham yang dapat ditukar dengan Hak Partisipasi 40% dengan Batasan diatas  115K, tergantung berapa Pencapaian Peningkatan Kenaikan Produksi yang dapat dicapai dengan jumlah DANA USD 400 juta tesebut oleh PT Freeport.

Hak Partisipasi 40 % Schema dan Struktur diataslah,  yang  akan diambil dan dibeli oleh PT Inalum,  dengan harga USD 3, 85 Milliar atau Rp. 56 Trilliun, sesuai  Press Release Menteri BUMN,   yang banyak mendapat tanggapan dan kritikan di Media,  khususnya  atas Nilai Pembelian Divestasi  yang dianggap terlalu tinggi.

Secara Hukum Kontraktual dan Hukum Korporasi, terdapat perbedaan yang nyata  antara Hak Partisipasi dan Hak Pemegang Saham yaitu bahwa Hak Partisipasi tidak memberikan Hak Suara dalam Rapat Pemegang Saham PT Freeport, sehingga kendali pengontrolan managemen atas  PT Freeport adalah  tetap dipegang oleh PT Freeport,  tanpa campur tangan dari PT Rio Tinto sebagai Pemegang Hak Partisipasi 40% Hasil Produksi Tembaga dan Emas.

Selain PT Rio Tinto berkedudukan sebagai Pemegang Hak Produksi 40 % diatas 115 K Ton Per Hari, terindikasi PT Rio Tinto berkedudukan sebagai Pemberi Dana Capex (Capital Expenditure / Pengeluaran Kapital) dan Opex (Operation Expenditure / Biaya Operasi) untuk menaikan Tingkat Produksi dari 115 K menjadi 190 K Per Hari sebagaimana terindikasi disepakati  oleh PT Freeport / FCX dan PT Rio Tinto.

Namun setelah tahun 2022,  PT Rio Tinto berhak untuk menukar Hak Partisipasi  menjadi Hak Pemegang Saham,  sehingga PT.Rio Tinto nantinya berhak mempunyai “Hak Suara” di RUPS  sebagai Pemegang Saham PT Freeport, maupun mendapatkan Dividen atas keuntungan dari PT Freeport Indonesia, sesuai percentage Saham yang disepakati untuk  ditukar dari 40% Hak Partsipasi diatas Bagian Produksi 115K tersebut.

 

 

 

 

 

 

PERJANJIAN JOINT VENTURE   dan Perjanjian Jual Beli Saham.

Penulis mengamati  bahwa  karena PT Inalum nantinya akan menjadi pemegang saham di PT Freeport Indonesia, maka  dalam praktek lazimnya akan dibuat Perjanjian Joint Venture maupun Perjanjian Pemegang Saham (Shareholders Agreement), serta Perjanjian Jual Beli Saham (Shares Sales Purchase Agreement) antara Para Pihak yaitu  Freeport MacMoran, dan PT Inalum yang menggantikan kedudukan dari PT Rio Tinto sebagai Pemegang Saham, maupun PT Rio Tinto.

Adapun untuk mencapai Porsi 51% Saham  atas  seluruh  saham  yang  dikeluarkan          PT Freeport, maka   PT Inalum selain dari Penukaran 40% Hak Partisipasi diatas dengan sejumlah Saham yang akan di appraise penilaian oleh Independent Appraisal, juga akan didapat dari Saham yang dipegang oleh PT Indocooper Investama yang disebut Menteri BUMN bernilai USD 350 juta, maupun saham baru yang dikeluarkan dari Portepel    untuk mencapai Porsi 51%.

  • FREEPORT McMoran MENGHARAPKAN KEPASTIAN.   

Tentunya Freeport McMoran (FCX)  berusaha agar kelanjutan dari Operasi Pengelolaan dan Produksi dari PT Freeport tidak terganggu dengan Pelaksanaan Implementasi Divestasi 51%, sehingga didalam Perjanjian Joint Venture,  nampaknya akan terjadi  negosiasi yang cukup alot antara PT Inalum  dan Freeport MacMoran (“FCX”) atas issue  kepastian Jaminan Kelancaran Operasional dari Pengelolaan Explorasi, Exploitasi dan Produksi dari PT Freeport, dimana terindikasi FCX meskipun tidak mayoritas akan berusaha untuk tetap turut serta “berhak mengendalikan” Operasional, sebelum FCX menyuntik Cash Call Kontribusi 49% Dana Capex dan Opex. Begitu juga FCX menginginkan adanya kepastian atas Beban Pajak, Royalti serta Beban  Iuran lainnya yang tetap berlaku sebagaimana disepakati,  apabila terjadi pergantian Pemerintahan dimasa kepanjangan 2 x 10 dari IUPK. 

  • PEMERINTAH MENGHARAPKAN PEMASUKAN AGGREGATE ( AKUMULASI -KUMPULAN) NEGARA LEBIH BESAR ANTARA IUPK SETELAH DIVESTASI DIBANDINGKAN DENGAN KONTRAK KARYA.

Dilain Pihak Pemerintahan Indonesia melalui  Menteri ESDM, Menteri BUMN dan Menteri Keuangan maupun Menteri KLH sebagai Eksekutif Pemerintahan  akan memastikan bahwa :

  • Aggregate Penerimaan Negara dengan sistim IUPK maupun setelah terjadinya Divestasi melalui Pemebelian Saham dan Paralel Pembelian Hak Partisipasi 40% dari PT Rio Tinto diatas Metal Strip 115 K Ton Per Hari Saham, haruslah  lebih besar dari pada sebelum IUPK maupun sebelum Divestasi dilaksanakan.
  • Selain itu Pemerintah juga menekankan harus terlaksananya  Pembangunan Smelter dalam waktu 5 Tahun semenjak tahun 2021 benar bisa dilaksanakan, guna menjamin adanya Nilai Tambah dari Barang Tembaga dan Emas didalam negeri. 

  Tentunya Pemerintah juga akan mengusahakan agar “Pengadaan Dana Pinjaman” baik untuk Pembelian Pelaksanaan Divestasi 51% oleh PT Inalum,  lewat Schema Struktur Pembelian Saham paralel dengan Hak Partisipasi Rio Tinto 40% dari Bagian diatas 115K,  yang berhak ditukar menjadi saham  dimaksud,  dapat diperoleh, dimana kemungkinan Pinjaman berasal dari Bank BUMN maupun Swasta Indonesia dikombinasikan dengan Bank Asing agar tekanan terhadap Cadangan Devisa Dalam Negeri bisa ditekan.

IUPK

Terkait Kontrak Karya PT Freeport,  maka Kontrak Karya ini, nantinya tidak berlaku lagi   dan akan digantikan dengan IUPK, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Minerba Tahun 2009,  dimana  segala Pokok Persyaratan Penting yang telah disepakati Para Pihak, termasuk Kewajiban Pembangunan Smelter maupun Jaminan Pengendalian Lingkungan Hidup akan ditaati dituangkan dalam Lampiran IUPK untuk ditaati  PT Freeport yang 51% saham akan  dimiliki oleh PT Inalum dan 49% Freeport MacMoran (FCX).

Jakarta, 23 Juli 2018  di-edit  6 Agustus 2018

Agung Supomo Suleiman

Independent Business Lawyer 

 

 

 

   

 

15 Juli 2018

APAKAH NILAI DIVESTASI FI – HAK PARTISIPASI RIO TINTO USD3,85 Miliar – Rp 56 Trilliun WAJAR

Penulis sebenarnya sangat salut dengan kegigihan dan ketangguhan dari Pemerintah saat ini dalam memperjuangkan agar FCX melaksanakan Kewajiban Divestasi 51% kepada Pemegang Nasional dalam perundingan yang telah berlangsung alot selama 3, 5 tahun ini yang diinstruksikan oleh Presiden untuk dilaksanakan oleh 3 Kementerian yaitu ESDM, KEUANGAN dan BUMN serta dibantu Kementerian Lingkungan hidup terkait untuk menanggulangi dampak  lingkungan  akibat  dari  Kegiatan  Penambangan  yang dilakukan oleh    PT Freeport Indonesia, dimana guna mendapatkan harga yang wajar Pemerintah telah berusaha menggunakan strategi kombinasi antara Pembelian Saham paralel dengan pembelian Hak Partisipasi dari Rio Tinto, mengingat Freeport Mac Moran (FCX) tetap bersikukuh untuk memasang Nilai Aset Akusisi Saham dengan perhitungan Kekayaan Aset Cadangan Tembaga dan Emas hingga tahun 2041 (hingga perpanjangan 2 x 10 = 20 tahun  + tahun 2021 = 2041), sedangkan Pemerintah menilai Kekayaan Aset Cadangan Tembaga dari PT Freeport adalah hingga tahun 2021, sebagai akhir periode dari Perjanjian Kontrak Karya PT Freeport, yang digantikan dengan IUPK sesuai ketentuan Undang-Undang Minerba yang berlaku.

Selanjutnya PT Rio Tinto yang mempunyai Hak Partisipasi 40 % atas Produksi Hasil Tambang Tembaga dan Emas, hendak juga menyelamatkan Investasi Dananya jika terjadi Dead Lock perundingan antara Pemerintah dan FCX terkait issue Implementasi Divestasi 51%.

 

Namun dari banyak pengamat terindikasi mereka bingung kenapa Pemerintah menerima Harga Akuisi Saham melalui  Hak Partisipasi 40 % Hasil Produksi Tembaga dan Emas dari Rio Tinto dengan Nilai USD 3,8 Milyar yang diumumkan Menteri BUMN dalam Konferensi Pers tanggal 12 Juli 2018,  melalui ditandatanganinya Head Of Agreement antara PT  Inalum dan  Freeport Mc Moran (FCX), PT Freeport Indonesia, PT Rio Tinto  dirasakan sangat terlampau  tinggi untuk Nilai Aset berupa sisa Produksi maupun Cadangan Kandungan Deposit Tembaga dan Emas hingga tahun 2021. Menurut Menteri BUMN para pihak akan menyelesaikan Perjanjian Jual Beli sebelum akhir Tahun 2018.

Sebagaimana kita ketahui hal yang sangat krusial terjadi adalah bahwa terdapat Perbedaan Menyolok atas Perhitungan Nilai Saham serta Nilai Hak Partisipasi Rio Tinto yang nantinya akan dikonversi atau dirubah menjadi Hak Kepemilikan Saham antara Pemerintah dan Investor FCX maupun Rio Tinto dimana :

Pemerintah mengkalkulasi Nilai Aset berupa Cadangan Tembaga dan Emas baik yang di Stock Pile maupun di bawah Bumi Deep Zone hingga Tahun 2021, sedangkan Investor Freeport McMoran (FCX) maupun Rio Tinto menilai Aset Cadangan hingga Tahun 2041 ( hingga perpanjangan 2 x 10 = 20 tahun  + tahun 2021 = 2041).

Hal ini tentunya menjadi kendala sehingga kemungkinan terjadinya Dead Lock atas perundingan Nilai Divestasi antara Freeport McMoran (FCX) dan Pemerintah. Itulah mengapa Pemerintah berusaha untuk secara paralel berusaha membeli Hak Partsipasi dari Rio Tinto atas Hak Hasil Produksi Tembaga dan Emas, mengingat Rio Tinto juga tidak ingin rugi Investasinya membantu Fcx Mc Moran dalam pendanaan jika terjadi Dead Lock berlarut-larut antara FCX Mac Moran dan Pemerintah Indonesia dimana sempat dilakukan ancaman bahwa FCX akan mengajukan gugatan ke Arbitrasi Internasional sesuai hak yang diberikan dalam Kontrak Karya.

Terkesan sekali bahwa dalam Masa Politik Pemilu Capres /Wapres dalam  Pilpres tahun 2018 – 2019, bahwa  Pemerintah seolah-olah dikejar Target  untuk konsumsi Pilpres kepada Masyarakat Publik bahwa  Pemerintah berhasil menekan FCX untuk melaksanakan kewajiban Divestasi 51%  pada akhir bulan Juli ini sebelum Bulan Agustus 2018 yang merupakan batas waktu Partai Politik mencalonkan Capres dan Wapres, dimana Pemerintahan yang terdahulu memang terkesan memperjuangkan Divestasi setengah hati hanya sampai 30% semasa Kegaduhan yang terjadi tahun 2015 antara Pemerintahan sebelumnya – Menteri ESDM dan  DPR dimana anggota DPR pun bertanya kepada Presdir PT Freeport mengenai berapa Nilai Kewajiban divestasi Saham di PT Freeport yang dijawab oleh Presiden PT Freeport saat itu di Sidang Dewan Kehormatan DPR 30 %, dimana seharusnya anggota DPR harus melakukan checking dengan meminta Copy Kontrak Karya dan mempelajari isi ketentuan Pasal Divestasi yang seharusnya 51 % secara bertahap dengan batas waktu paling lambat Ulang Tahun ke 20 semenjak Ditandatanganinya Perjanjian Kontrak Karya  atas Pembaharuan Perjanjian Kontrak Karya tertanggal 30 Desember 1991 sesuai Pasal 24 b dari Kontrak Karya (30 Desember 1991 +20 tahun = 30 Desember 2011)

  • Perkembangan   Tarik Menarik Divestasi dari Host = dengan Desakan Global terkait Investasi di Negara  Host – Pengusahaan Pertambangan Umum.

Pada tahun 1994 Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1994,   secara umum mengeluarkan ketentuan bahwa perusahaan asing dapat memiliki saham 100% dan kewajiban Divestasi hanya diwajibkan hingga 5%, hal mana adalah merupakan desakan dari Globalisasi Investor  Dunia,  dimana ditekankan tidak boleh  adanya diskriminasi atas penanaman modal asing di setiap negara atau tidak boleh dibatasi percentage Penanam Modal Asing.

Namun kita ketahui Kontrak Karya di tandatangani oleh Pemerintah diwakili Menteri Pertambangan dan Migas (kini ESDM),  dimana sebelum ditandatangani harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan DPR,  sebagai wakil rakyat sehingga Kontrak Karya mempunyai kekuatan Hukum Setingkat Undang Undang.

Hal ini  yang  sering   ditekankan oleh Perusahaan  Pertambangan  Umum    termasuk  PT Freeport Indonesia, jika ada ketentuan terkait Perpajakan atau Beban Royalty  yang diatur dalam Kontrak Karya atau dengan penekanan istilah “Lex Spesialis Derogat Les Generalis” dengan pengertian jika ada Ketentuan Perpajakan dalam Undang Undang baru yang memberatkan pihak Investor Tambang maka yang berlaku adalah tetap Perpajakan yang tercantum dalam Kontrak Karya.

Dengan demikian, seharusnya dengan berpegang pada prinsip diatas  PT FI  seharusya tidak dapat mengambil manfaat dari PP No. 20 Tahun 1994 tersebut  untuk mendapatkan manfaat  kelonggaran Kewajiban Divestasi 51% dalam Kontrak Karya.    

Dalam perkembangan Undang- Undang Minerba Tahun 2009, kita melihat adanya kewajiban Divestasi dalam Perusahaan Pertambangan Umum,  namun jika teliti lebih dalam di Undang-Undang Minerba tahun 2009 tersebut “tidak diatur” mengenai :

(a) berapa besar Kewajiban Divestasi serta

(b) Tahun ke berapa dari Kontrak Karya harus terjadi Divestasi  dari Investor Pemegang Saham Asing ke Pemegang Saham Nasional,

dalam Undang-undang Minerba ini melainkan diserahkan kepada Pemerintah untuk mengaturnya.

Terkait dengan hal ini pada masa Tahun 2015 an, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No…Tahun _____yang menentukan Divestasi 51%,  namun kemudian pada tahun ____dirubah  menjadi 30 % jika dilakukan untuk Deep Zone. 

Pemerintah pada tahun 2017 melalui Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 2017 mewajibkan kembali adanya Kewajiban DIvestasi menjadi 51%  untuk IUPK

Berdasarkan dari uraian tarik menarik diatas terkait dengan Percentage Kewajiban Divestasi, kita  amati bahwa Undang – undang adalah “produk Politik” yaitu antara  kekuatan  Pemerintah dan DPR, maupun juga tekanan dari Dunia Internasional yang kuat dalam permodalan serta Pengalaman dalam Pengelolaan Pertambangan Bahan Galian khususnya di Pemerintah Negara Amerika Serikat, Australia, Inggris yang memamg secara sejarahnya banyak Investor Pioner mereka telah melakukan kegiatan Penambangan Baik di Amerika Serikat, Australia, maupun di Negara- Afrika yang kaya dengan Bahan Tambang dan Mineral.

Kekuatan desakan diatas, dalam praktek pembuatan Kebijakan dan Perundangan-undangan Pertambangan Umum akan mempengaruhi “Pendulum Tarik Menarik” antara Negara “Tuan Rumah Host” dan “Investor Asing”, sehingga terefleksi dari  “berubah-rubah” nya ketentuan Divestasi 51%  Mayoritas Pemegang Saham Nasional yang harus ditawarkan oleh Pemegang Saham Asing terkait dengan Pengeloalaan Pertambangan Umum di Wilayah Hukum Pertambangan Umum Mineral dan Batu Bara di Indonesia, sesuai dengan ketentuan Pasal Divestasi dalam Perjanjian Kontrak Karya, dalam Ketentuan Kebijakan dan Peraturan Pemerintah maupun Undang-undang.

Dengan demikian jelas peta kekuatan negosiasi maupun penyusunan ‘Perangkat Peruadangan undangan” dalam mengatur Pengelolaan Pertambangan Umum, Mineral dan Batu Bara di Indonesia tidak dapat lepas dari tekanan Investor Global melalui perangkat Wadah dan Badan Internasional termasuk yang mengatur Penanaman Modal Asing dalam Pertambangan Umum di Negara Tuan Rumah (“HOST”)  yang mengandung Deposit Cadangan Kekayaan  Sumber Alam seperti Tembaga dan Emas, yang dimulai dari Bantuan Dana untuk Merubah Ketentuan Peraturan Perundang- undangan, dari Negara Sponsor dimana banyak titipan dari Para Inverstor negara Penyumbang Banutan Dana Perubahan Peraturan Perundang-undangan tersebut.

Berpijak dari nuansa yang mengitari pembauatan Kebijakan dan Ketentuan di Bidang Pengellaan Pertabamngan Umum Mineral dan Batubara tersebut, kita dapat amati bahwa  apapun “Hasil Desakan” dari Investor Asing melalui Wadah Internasional baik Penamanan Modal, Perdagangan melalui WTO,  IMF, World Bank maupun Konvensi Internasional serta Traktat Antara Negara, semuanya juga tergantung dari Perubahan Peta Kekuatan Global Khususnya Keuangan Dunia maupun Investasi dan Perdagangan serta Kekuatan Militer mereka masing-masing.

Kita dapat melihat saat ini Negara Besar seperti USA dibawah Trump juga kembali mengambil kebijakan “Melindungi dan menutup diri” dari Desakan Global, sehingga kita dapat lihat terjadinya Perang Dagang yang saat ini terjadi antara USA dan China.

Kembali ke nuansa di Indonesia saat ini, kita amati bahwa terkait  Policy Kebijakan dari Pemerintah dan DPR, kita  dapat menyaksikan secara Internal Negara, menjelang Pilkada termasuk PILPRES 2019, terlihat masalah Divestasi kewajiban    PT Freeport Indonesia ini, dijadikan Komoditi Politik dari Para Pihak yang berkepentingan untuk melanjutkan kekuasaan Pemerintahannya maupun Kursi di DPR dan MPR.

Apapun latar belakangnya nuansa yang mengitari Pembuatan Undang-Undang maupun Peraturan Pelaksana serta Kebijakan Policy Penguasa baik di Eksekutif maupun DPR,  Penulis sebagai Penulis yang berusaha untuk mengamati “Perkembangan Penaman Modal Asing maupun Pemberdayaan Pemodal Dalam Negeri” dalam Pertambangan Umum termasuk Tembaga dan Emas maupun Migas,  secara Independent dan berusahaa untuk “Menjaga Jarak” dengan Pembuat Kebijakan maupun Produk Undang-undang dan Peraturan Pelaksana.

Dengan dasar pengamatan diatas, maka Penulis  mengamati adanya Keteguhan dan Kegigihan Pemerintah saat ini tahun 2016 hingga 2018 didalam  memperjuangkan pelaksanaan kewajiban Divestasi oleh FCX hingga sebesar 51%.

Namun, kita perlu mengamati dan mempelajari lebih lanjut  Perkembangan  Perundingan Pembelian Hak Partisipasi Produksi Rio Tinto ini,yang dilakukan oleh Para Stack Holder :

apakah Hak Mendapatkan Hasil Produksi Tembaga dan Emas sebesar 40% ini hanya sebatas dari Volume kenaikan Produksi Hasil Tambang Tembaga dan Emas “diatas 115 K (atau diatas 115 Ton Per hari )”, sebagai Batas Produksi Ton Per Hari   yang telah dapat diproduksi PT Freeport tanpa bantuan Dana dari Rio Tinto.

Penulis mengamati bahwa terdapat masukan dari seorang Nara Sumber di Medsos dari Ex Pegawai PT FI yang pernah bekerja sebagai Controler, yang menjelaskan  Freeport mempunyai Target untuk menaikan produksi dari 115 K menjadi 190 K        (atau 190 Ton Per Hari), dimana Produksi hingga  115 K  adalah  tetap 100% untuk PT Freeport,  sedangkan untuk Produksi diatas 115 K Hingga 190 K dalam Joint Venture atau Participation Agreement antara PT Freeport dan PT Rio Tinto dijanjikan untuk dibagi Hasil Produksi  menjadi PT Freeport  60 % : dan PT Rio Tinto 40 %.

Menurut masukan nara sumber  diatas,   guna  menaikan Produksi 115 K menjadi 190 K, pada periode  20 tahun yang lalu,  dibutuhkan dana USD 400 juta plus bunga Libor, sehingga menjadi USD 600 juta.

Untuk biaya pengadaan Asset, Rio Tinto setuju untuk menalangi terlebih dahulu kewajiban Freeport, yang akan diterapkan sebagai Dana Pinjaman dengan Suku Bunga yang sama dengan LIBOR (London Interbank Offered Rate).

Pinjaman ini akan dibayar kembali oleh PT Freeport kepada PT Rio Tinto melalui  pemasukan  hasil produksi di atas 115K TPD, dalam bentuk 40 % Produksi yang diberikan kepada PT Rio Tinto. 

Transaksi Joint Venture (JV) ini dilakukan melalui monthly cash call, berdasarkan produksi aktual bulanan dan forecast cash out 3 bulan ke depan untuk capital cost ( CAPEX) dan OPEX (operational cost).

Kini  Hak atas Hasil Produksi diatas 115 Ton Per Hari  dijual ke Inalum, dengan harga Pemberlian sebesar  USD 3,85 milyar.

Catatan : Karena targetnya 190 K atau 190 Ton per hari,  maka 190 – 115 = 75 Ton per hari, berarti 40 % dari (75 Ton per Hari) dikalikan Sisa Hari terhitung Tgl ditandatangani Perjanjian Final Jual beli Saham dari Konversi Nilai 40% Hasil Produksi 75 Ton Per Hari hingga tgl berakhirnya Kontrak Karya 30 Desember 2021, kurang lebih 3 tahun atau 3 x 365 Hari dikalikan harga rata-rata Harga Tembaga dan Emas per gram  dipasaran Index yg digunakan di Bursa Nilai Index Tembaga dan Emas pada masa sisa 3 tahun tersebut dikali 7 Ton Tembaga dan Emas.

Catatan : berapakah Persentage Saham dari 40 %  dari Nilai Harga Hasil Produksi  75 Ton Per Hari  dari 3 tahun yg disebut Pemerintah senilai USD 3,85 milliar atau Rp 56 Triliun… ?

Kita ketahui terdapat perbedaan antara Percentage Saham dengan  Percentage Hasil Produksi Tembaga dan Emas, .atau Saham Versus Hak Partisipasi atau disebut Participating Interest disingkat PI.

Maka kita lihat bahwa  40% Hak Partisipasi dari Rio Tinto yang dibeli oleh PT Inalum bukan dari Total Produksi Ton Per Hari yaitu Target 190 K  melainkan 40% dari 190 K dikurangi 115 K = 75 K

Namun,  sayangnya Nilai Divestasinya melalui Akusisi Saham maupun Pembelian Hak Partipasi dari Rio Tinto sebesar 40 % yang kemudian nantinya tahun 2021 / 2022,  jika diperpanjang Kontrak Karya PT Freeport akan dapat ditukar dengan Saham yang dikeluarkan PT Freeport Indonesia, ( Catatan kita perlu cek kepastian akan ketentuan ini), sesuai dengan isi ketentuan dari Perjanjian Partisipasi antara PT Freeport dengan PT Rio Tinto,  dirasakan sangat Tinggi Nilainya  yaitu USD3,85 Milyar, sebagaimana diumumkan oleh Menteri BUMN melalui Konferensi Pers tanggal 12 Juli 2018  atau lebih kurang Rp. 56 Trilliun.

Kita sebelumnya mengetahui bahwa antara Pemerintah dan Investor FCX  maupun Rio Tinto terdapat perbedaan mendasar terkait Nilai Akuisisi dari Saham yang mempresentasikan  Nilai  Aset  Cadangan Deposit Kekayaan Tembaga dan Emas,dimana Investor FCX maupun Rio Tinto terindikasi menghitung Nilai Aset Cadangan hingga tahun 2041 ( hingga perpanjangan 2 x 10 = 20 tahun  + tahun 2021 = 2041)  namun Pemerintah dilain pihak  menghitung Nilai Aset Cadangan Tembaga  dan Emas dari PT Freeport adalah hingga tahun 2021 sebagai tahun berakhirnya Masa Kontrak Karya, dimana memang Freeport McMoran (FCX) berhak untuk memperpanjang masa Kontrak 2 x 10 tahun, dan Pemerintah tidak dapat menolak permintaan perpanjangan  dengan alasan   yang tidak wajar.

Kita ketahui bahwa yang berlaku saat ini dan harus diakui oleh FCX maupun Rio Tinto bahwa Dasar Hukum yang berlaku untuk menambang adalah IUPK dan Bukan Kontrak Karya lagi, dimana nantinya aturan ketentuan yang berlaku menurut Menteri ESDM dalam suatu wawancara dengan TV Detik adalah lampiran dari IUPK yang akan diberikan oleh Pemerintah kepada PT Freeport Indonesia.

 Menteri ESDM menyatakan bahwa Divestasi bukanlah Nasionalisasi Penanaman Modal Asing melainkan amanat dari isi Perjanjian Kontrak Karya PT Freeport dimana memang ada kewajiban FCX McMoran secara bertahap melakukan Divestasi 51% dengan batas waktu paling lambat Ulang Tahun ke 20 semenjak Ditandatanganinya Perjanjian Kontrak Karya  atas Pembaharuan Perjanjian Kontrak Karya tertanggal 30 Desember 1991 sesuai Pasal 24 b dari Kontrak Karya (30 Desember 1991 +20 tahun = 30 Desember 2011 sesuai dengan yang ditentukan dalam Perjanjian Kontrak Karya.

Disebabkan memang terdapat Klausula Opsi Perpanjangan Kontrak 2 x 10 baik di Kontrak Karya maupun IPUK maka Pemerintah akan mengakomodasi opsi keinginan FXC untuk memperpanjang Kontrak Karya yang berakhir 2021, namun tentunya FXC harus setuju untuk melaksanakan Divestasi 51% pada akhir 2021.

Menteri ESDM menekankan bahwa yang akan dicari jalan keluar atas Negosiasi dengan FCX adalah  Win-Win.

Menurut Penulis pandangan Menteri ESDM adalah wajar, namun Penulis hanya turut mempertanyakan apakah Nilai USD 3.85 Miliar atau Rp 56 Trilliun adalah Harga Wajar atas Nilai Aset Cadangan Deposit Tambang dan Emas hingga Tahun  2012 ataukah dinilai dari Nilai Cadangan Deposit hingga tahun 1941  sebagaimana ditekankan oleh FCX maupun Rio Tinto.

Hal ini Penulis pertanyakan mengingat bahwa sebenarnya Masa Perjanjian Kontrak Karya akan berakhir tahun 2021 yaitu 3 tahun dari tahun 2018 ini, dimana jika Harga Akuisisi maupun Hak Partisipasi dari Rio Tinto atas 40 % terlalu tinggi dan tidak wajar untuk menilai Cadangan Produksi Tambang Tembaga dan Emas hingga tahun 2021 sebagai Batas Periode yang berhak diperoleh oleh FCX maupun Rio Tinto, maka Pemerintah dapat mempunyai alasan untuk tidak memperpanjang hak Opsi dari FCX untuk memperpanjang Masa Periode Kontrak Karya.

Selanjutnya mengingat bahwa Nilai USD 3,85 Milyar atau Rp 56 Trilliun adalah Harga Yang Signifikan Besar, tentunya Konsultasi dengan DPR sebagai Wakil Rakyat perlu juga dilakukan mengingat Beban USD 3,85 Milyar atau Rp 56 Trilliun nantinya akan diperoleh oleh PT Inalum dari Pinjaman Bank yang harus dikembalikan, dimana kepemilikan dari PT Inalum sebagai Holding dari beberapa BUMN yaitu dari PT Timah, PT Aneka Tambang, PT Bukit Asam, dan PT Indonesia Asahan Inalum (Inalum).akan mempengaruhi kinerja dari anak Perusahaan BUMN dimana PT Inalum telah mengambil alih saham yang dimiliki Pemerintah di ke 3 Anak Perusahaan BUMN tersebut..

Untuk  dapat menjawab pertanyaan Apakah Harga Divestasi – melalui awal Pembelian Harga Akuisi Saham melalui Hak Partisipasi 40% atas Hasil Produksi dari Rio Tinto dengan Nilai USD 3,8 Milyar yang diumumkan Menteri BUMN dalam Konferensi Pers tanggal 12 Juli 2018, kita harus mendapatkan analisa dari Para Ahli Penghitung Appraisal Nilai Cadangan Deposit Potensi Cadangan Tembaga dan Emas di Wilayah Pertambangan PT Freeport yang ada dan dapat diexploitasi dan di Produksi hingga tahun 2021.

Jakarta,  15 Juli 2018 Direvisi , di – Edit 25 Juli 2018,  di re – edit 2 Agustus 2018  

Agung Supomo Suleiman

Independent Business Lawyer 

Penulis

Ex Pegawai In House Lawyer 5 tahun di PT Freeport  serta 5 Tahun Pegawai In House Lawyer Perusahaan Minyak dan Gas VICO – Huffco Indonesia 

20 Juni 2018

MENGEVALUASI DIRI

Filed under: MENGEVALUASI DIRI,Muslim — agungssuleiman @ 7:51 am
Tags:

Kita sebagai penganut muslim yang berlandaskan kepada Kitab Suci Al Quran dan Hadist, bersyukur  bahwa saat memasuki 10 malam  terakhir Bulan Suci Ramadhan adalah  saat yang tepat untuk mengevaluasi diri.

Sebagai penganut Islam kita telah diberikan contoh oleh Rasul ALLAH yaitu Muhammad S.A.W.  bahwa  dalam 10 hari dan 10 Malam terakhir bulan suci Ramadhan setelah kita dengan izin ALLAH dapat  melaksanakan Ibadah Puasa selama 20 Hari di Bulan Suci Ramadhan sesuai Surat 2 AL Baqarah ayat 183, 184, 185, maka kita diwajibkan melanjutkan puasa sisa 10 hari terakhir dalam Bulan suci Ramadhan, dengan tambahan ibadah sunah  melaksanakan  itikaf, dimana istilah ber-i’tikaf ini tersebut dalam Surat Al Baqarah Surat 2 ayat 187 .

 

Kita dianjurkan untuk berniat melakukan i’tikaf, untuk mendekatkan diri kepada ALLAH dengan berdiam diri di Mesjid  dan mengasingkan diri dari hinggar bingarnya Dunia, khususnya  pada 10 hari dan 10 malam terakhir bulan Suci Ramadhan, dimana menurut para ustad, dan para ahli agama Islam,   di dalam I’itkaf  di Mesjid ini,   kita  dapat  melakukan kegiatan  mendekatkan diri kepada ALLAH dengan membaca  Kitab Suci Al Quran, disebabkan  ayat Kitab Suci Al Quran diturunkan oleh ALLAH melalui Malaikat Jibril kepada Rasul Muhammad S.A.W. pada bulan Suci Ramadhan;  Kita juga dapat melakukan sholat Qiyamul Lail, serta “muhasabah” atau “mengevaluasi diri kita” atau “Instropeksi Diri” terutama karena pada 10 Malam terakhir ada 1 malam Qadar yang nilainya lebih dari 1000 Bulan sesuai dengan Surat Qadar.

Bagi Umat Islam 10 Malam terakhir adalah penghulu atau intisari dari  seluruh jumlah hari dalam 12 bulan Hijrah, dimana dengan telah melakukan kewajiban Puasa atau menahan diri dari Makan dan Minum dimulai dari terlihatnya benang karena terkena sinar matahari hingga terbenamnya matahari selama 20 Hari,  maka kita mulai dari malam ke 21 hingga malam ke 29 atau 30  malam pada Bulan Ramadhan,  sebaiknya  mencontoh Nabi Muhammad S.A.W. dengan melaksanakan Iktikaf pada 10 malam hari di Mesjid dengan waktu yang disesuaikan dengan kekuatan dan kemampuan kita masing-masing,      

Karena kita sebagai manusia sama sekali tidak luput dari tindakan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak, maka kita haruslah menginstropeksi dan mengakui kesalahan yang telah kita buat serta memohon ampunan kepada ALLAH  atas segala kesalahan kita yang selama ini kita lakukan,  baik yang disengaja maupun kekhilafan kita.

Kita sebagai umat Islam, harus bersyukur, bahwa  ALLAH telah memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat kembali  bertemu Bulan Suci Ramadhan yang penuh Berkah, Rahmat dan Pengampunan dari ALLAH sesuai  Firman ALLAH dalam Kitab Suci Al Quran serta Hadist Rasul, dimana kita sebagai orang yang Beriman diwajibkan untuk melaksanakan “Puasa” sebagaimana telah diwajibkan kepada umat sebelum kita oleh ALLAH,  sesuai dengan Surat Al Baqarah- Kitab Suci Al Quran ayat 183, agar kita bertaqwa.  

Jika kita sering memaksakan diri kita untuk mau membaca Kitab Suci Al Quran, maka Insya ALLAH, dengan izin dan kehendak ALLAH, dan dengan memohon pertolongan ALLAH,  kita  ditanamkan oleh ALLAH  suatu  keyakinan dalam lubuk Qalbu kita yang terdalam :  bahwa Kitab Suci Al Quran, memang adalah merupakan Ayat Suci ALLAH yang Hak dan Benar yang  diturunkan oleh ALLAH dalam Bulan Suci Ramadhan pada Malam Lailatul Qadar, yaitu suatu malam Kemuliaan yang nilainya lebih daripada 1000 Bulan,  sesuai Firman ALLAH dalam Surat Qadr Surat 97 ayat 1 dari Kitab Suci Al Quran. 

Penulis sebagai Independent Business Lawyer merasakan bahwa dalam praktek dunia nyata seringkali salah satu pihak merasakan bahwa Pihak lain dikhawatirkan akan mengingkari janji, atau “Wanprestasi”,  begitu pula dalam pengalaman kehidupan kita sehari-hari kita merasakan seringkali terjadinya “rasa kehilangan Trust” atau “kepercayaan”  pada pihak lain,  dimana, pada akhirnya menimbulkan rasa kekecewaan salah satu pihak terhadap pihak lainnya,  dan merasakan tidak diperlakukan secara adil.

Nah terkait masalah keadilan pada fakta kenyataan didunia yang nyata, pengertian “Adil”  seringkali dirasakan “relatif”, tergantung dari sisi mana kita sedang berkedudukan dan memandangnya, apalagi jika dalam saling berkomunikasi, pada awalnya telah  dilandasi dari “rasa saling curiga mencurigai” diantara para pihak, baik hubungan bisnis maupun hubungan dalam masyarakat pada umumnya, berdasarkan pengalaman yang dialami para pihak dalam hubungan masyarakat.

Hal ini juga terjadi dalam hubungan antara Rakyat dengan para Pihak yang berkuasa baik dari DPR, Legislatif,  Eksekutif, maupun Instansi atau institusi yang berwenang baik di Swasta maupun Publik.

Maka guna dapat merenungkan secara jernih permasalahan yang kita hadapi, maka sebagai Penganut Muslim dalam Agama Islam, kita diberikan jalan keluar untuk sejenak melepaskan diri dari hiruk pikuk dunia, dengan melaksanakan I’tikaf yaitu sejenak fokus dan berniat mengikuti contoh Rasul Muhammad S.A.W., berdiam diri dirumah ALLAH – BaituLLAH  yaitu Mesjid, untuk kembali mendekatkan diri hanya kepada ALLAH pada 10 malam terakhir di Bulan Suci Ramadhan ini setelah kita berusaha melaksanakan puasa 20 Hari yang dimulai I’Tikaf pada malam ke – 21, dengan waktu yang tergantung dari kekuatan kita masing-masing,  dengan niat ber- i’ tikaf hanya karena ALLAH sebagaimana dicontohkan oleh Rasul Muhammad S.A.W.

Mengingat ibadah Itikaf  diatas, adalah Contoh yang dilakukan oleh Rasul Muhammad S.A.W. maka jelas merupakan pedoman  yang sebaiknya kita lakukan dengan  keyakinan Keimanan yang harus kita bangun dan membentuknya, dengan senantiasa  berdoa dan memohon dengan sungguh-sungguh kepada ALLAH S.W.T. untuk ditanamkan dalam Qalbu kita, dengan niat yang teguh untuk  berdiam diri sejenak di Rumah ALLAH – BaituLLAH yaitu  Mesjid, dengan melakukan ibadah mendekatkan diri kepada ALLAH dengan antara lain :  membaca Kitab Suci Al Quran, Sholat Malam, Sholat Tasbih yang dipimpin oleh Imam,  dan juga melakukan Muhasabah atau Evaluasi diri, tentunya dengan berpedoman kepada Keimanan sesuai tuntunan dari ALLAH dalam Kitab Suci AL Quran dan Hadist.    

Menurut Ustad Adi Hidayat dalam berbagai Tausiahnya di You Tube, ada baiknya kita juga berusaha memprogramkan untuk menghafal salah satu dari Surat dari Al Quran yang kita niatkan dengan beberapa ayat, karena Bulan Ramadhan adalah bulan Al Quran, sehingga dikala kita sedang melakukan Puasa serta Sholat Taraweh, serta Sholat malam, maka jika kita niatkan untuk menghafal salat satu atau 2 Surat dari Kitab Suci Al Quran, misalnya Surat Qadr yang merupakan Firman ALLAH yang menerangkan mengenai adanya Malam Lailatul Qadar,  maka Insya ALLAH, menurut Para Ustad Adi Hidayat, sesuai dengan Kibat Suci AL Quran,   kita akan dibantu ALLAH untuk dapat menghafal Surat Pendek dengan beberapa ayat, dalam Qalbu kita, mengingat kita sedang berusaha untuk benar-benar berusaha mendekatkan diri kepada ALLAH, dengan niat hanya karena ALLAH untuk mendapatkan Ridho ALLAH.    

Mengingat kita sebagai manusia penuh dengan kesalahan, maka kita harus mengevaluasi diri kita serta berusaha untuk bertobat dan mohon ampun kepada ALLAH,   dan berdoa dan memohon kepada ALLAH untuk memperteguh keimanan kita dalam Qalbu kita untuk dapat memperbaiki diri sebelum kita mati, mumpung Bulan Ramadhan yang penuh dengan Berkah dan Pengampunan dari ALLAH,  karena jika kita mati dalam keadaan jauh dari ALLAH, dan penuh bergelimpangan dengan dosa.  konskewensinya adalah sangat mengerikan dan sangat merugikan diri kita sendiri,  karena kita telah menzalimi diri kita dengan tidak mau mengingat ALLAH dalam kehidupan kita, sebagaimana kita dapat temukan peringatan tersebut oleh ALLAH dalam Kitab Suci Al Quran.

Yang jelas Kematian adalah Kepastian, yang akan dialami oleh setiap Nafs sesuai dengan Firman ALLAH dalam Kitab Suci Al Quran, namun kita sebagai manusia sama sekali tidak mengetahui : kapan dan dimana Nafs kita dicabut oleh Malaikat Pencabut Nyawa, sehingga kita harus kuatkan tekad kita, untuk mengadakan perubahan berhijrah atas diri kita untuk senantiasa berusaha mengingat ALLAH dimanapun kita berada. Semoga Puasa Bulan Ramadhan kita diterima oleh ALLAH Yang Maha Kuasa. Aamiin YRA. 

Demikianlah renungan mengenai Tema Mengevaluasi Diri.dikaitkan dengan Keimanan Islam….…dan kini kita telah memasuki bulan Syawal dimana kita sebagai Umat Islam dianjurkan untuk melaksanakan Puasa Sunah 6 Hari Syawal ….Semoga bisa kita laksanakan. Aammin YRA>

20 Juni 2018 atau Syawal 1639 Hijrah

Agung Supomo Suleiman

Blog Nikmatnya Iman

 

 

 

4 April 2018

SEKILAS GAMBARAN KEGIATAN MIGAS YANG PENUH RISIKO

Memang sama sekali tidak mudah menjadi Pengusaha yang berbisnis di Migas, termasuk di Wilayah Perminyakan dan Gas di Indonesia,  karena Investor Pelaku Bisnis Migas akan menghadapi berbagai faktor penting yang perlu diperhatikan yaitu :   “membutuhkan Modal Dana yang Besar”,  namun dengan Faktor Risiko Uang Tenggelam – Singking Fund” atas Dana yang dikeluarkan,   apalagi jika dari awal  berani  terjun dan mencoba untuk  “mengambil alih Block Migas” yang masih dalam Tahapan Explorasi,  sehingga belum ada pemasukan atau Cash In bagi Sang Investor Pengusaha Migas tersebut yang hendak “mengambil alih sebahagian atau seluruh  Working Interest / Participant Interest atas  Block yang di Farm Out atau dijual Participant Interest atau ” Working Interest”   oleh Investor Migas pendahulu.

Penulis dari Blog Snapshot Artikel Hukum Bisnis ini, dalam pengalaman berprofesi sebagai Independent  Business Lawyer sempat berpengalaman  membantu Pengusaha Migas  dalam Aspek Hukum Bisnis suatu Group Perusahaan Lokal yang  berminat untuk mengambil alih “Participant Interest” dari Block Migas yang dijual oleh Perusahaan Asing,  di Wilayah MIGAS di Indonesia.

Drilling RigAdapun Group Perusahaan Lokal tersebut  telah memiliki  Perusahaan Afiliasi dalam bidang Jasa Drilling Rig dibidang MIGAS yang sudah aktif mengoperasikan lebih kurang  8 Rig, di beberapa  Block Lapangan Migas di Indonesia,  namun baru pertama kali  ditawarkan untuk mencoba   melakukan Kegiatan Mengelola Lapangan Migas sendiri di Wilayah Indonesia oleh seorang Ahli Managemen dalam Bidang Perminyakan dan Gas.

Dari sisi Keuangan Group Perusahaan,  Posisi Kekuatan Keuangan dari Group Perusahaan Migas ini adalah termasuk  baik,  karena sudah ada Cash In atau Cash Receivables dari Perusahaan Unit Drillingnya, sehingga dapat menunjukan “Bank-Able” dari Group Perusahaan Migas ini,  untuk keperluan mendapatkan pendanaan dari “Pemberi Dana”  kepada Investor Perusahaan Migas tersebut. Tentunya track record dari data keuangan khususnya pengalaman mempunyai Cash in dari Pemberian Jasa Drilling akan menjadi salah satu perhitungan positif bagi Pemberi Pinjaman yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan Operasi Migas di Block Lapangan Migas yang memang sudah berproduksi namun sudah menurun level produksinya dan hendak dijual oleh Pengelola Kontraktor Migas terdahulu, karena sisa Cadangan Produksi maupun Lapangan yang perlu di Explorasi lebih lanjut bagi Investor Asing dianggap sudah tidak terlalu komersial lagi bagi Investor Asing dimaksud.  Namun disisi lain Block Lapangan yang telah berproduksi ini, bagi Investor Lokal tentunya merupakan Entry Point untuk memulai beraktivitas di dalam Melakukan Kegiatan Minyak dan Gas, dimana Operatornya akan dipimpin oleh Ahli Managemen di Bidang Operasi Migas, yang telah berpengalaman memimpin Pengelolaan Migas dibeberapa  Perusahaan Asing yang beroperasi di Indonesia.

 

Bagi Penulis permintaan sebagai Independent Business Lawyer untuk membantu Ahli Managemen Migas tersebut,  juga merupakan pengalaman yang menarik sebagai Independent Business Lawyer secara mandiri,  didalam membantu Ahli Management serta Group Perusahaan Lokal tersebut tersebut untuk mengakuisi Working Interest dari Block yasudah berproduksi tersebut, dengan mereview Sale Purchase Agreement ( “SPA”) atas Working Interest atau Participant Interest dari Block Lapangan Migas tersebut.     

Dalam pengalaman memberikan Jasa Hukum tersebut secara mandiri, ada transaksi menarik lainnya yang dialami oleh Penulis sebagai Independent Business Lawyer  terkait dari suatu Group Perusahaan Migas lainnya untuk mengadakan  Restrukturisasi Loan,  dimana Holding Company dari Group Migas ini bertugas untuk mencari Potensial Investor Migas yang tertarik untuk turut serta berpartisipasi menggelola maupun mengakuisisi  sebahagian dari aset Block Migas yang dioperasikan oleh Anak Perusahaan Migas dari Holding Company ini, yang sedang   mengoperasikan 3 Block Migas melalui 3 (Tiga) Perusahaan terafiliasi yang masing-masing  mempunyai Block Migas berdasarkan Kontrak Migas dengan Pertamina / BP Migas yang kini adalah SKK Migas.

Holding Perusahaan Migas yang Penulis bantu dari Aspek Hukum Bisnisnya  telah memiliki Penyertaan Modal Saham didalam  3 (Tiga) Perusahaan Migas Unit Operasi yang terpisah dan masing-masing anak Perusahaan tersebut,  mengelola Wilayah Block di Wilayah Migas di Indonesia, dimana hanya 1 (Satu) Block di Wilayah Migas yang telah    berproduksi,  sedangkan 2 (Dua) Wilayah Block lainnya masih dalam tahapan Explorasi.

Dengan fakta keadaan diatas, Potensial Investor yang mengadakan perundingan dengan Perwakilan dari Holding Company dari Group Migas Lokal tersebut,  hanya berminat dan tertarik untuk mengakuisisi  salah satu dari 3 Block Wilayah Migas yang sudah berproduksi. 

Keinginan dari Potensial Investor Migas ini, tidak dapat diterima oleh Holding Company Migas,  yang sedang melakukan Restrukturisasi Pinjaman untuk memperbaiki kedudukan keuangannya didalam melakukan kegiatan Migas di Indonesia ini, karena secara “Strategi Business Migas”, yang sedang dilakukan oleh Holding Company tersebut, berpersepsi bahwa,  Keseluruhan Aset Blok dari Group Migas Lokal ini, tanpa adanya Block Wilayah Migas yang sudah berproduksi secara Komersial, akan menyebabkan “Turunnya Nilai Saham dari Holding Company, yang terdaftar di Bursa Saham Luar Negeri, jika “Sisa Aset Block Migas  yang dioperasikan oleh Holding Company tersebut masih berstatus Explorasi, dengan pengertian belum ada Produksi Minyak maupun Gas, mengingat bahwa 1 (Satu) Block yang sudah berproduksi merupakan “Crown Jewel” dari  Group Holding Perusahaan Migas tersebut, yang dapat Mendongkrak Nilai sahamnya yang terdaftar di Bursa Saham Luar Negeri.

Sebagaimana kita ketahui, dalam Praktek Kegiatan Group Perusahaan di Indonesia,   yang biasa umum  diterapkan adalah bahwa “tugas dan fungsi dari  Holding Company dalam suatu Perusahaan Group Migas, adalah mencari dana Bagi Anak Perusahaan Afiliasi yang membutuhkan melaksanakan kegiatan Operasi Migas di Indonesia, termasuk dana dari Bursa Saham yang dapat diperoleh oleh Holding Company di Bursa Saham di Luar Negeri atau mencari Pinjaman dari Penyandangan Dana untuk keperluan melaksanakan Kegiatan Operasi Migas mulai dari Tahapann, Study Pengumpulan data dari suatu Wilayah Block Migas yang dianggap Prospek,   Penyelidikan Umum, Explorasi, Exploitasi, Konstruksi, Produksi hingga Pemasaran atau Penjualan hasil Produk Migas tersebut.

Setelah Dana diperoleh Holding Company dari Publik di Bursa Stock Exchange di Luar Negeri, maka Holding Company selaku Pemegang Saham yang telah memiliki saham melalui Penyertaan Modal pada Unit Anak Perusahaan yang mengoperasikan Kegiatan Migas di Suatu Block  berdasarkan Suatu PSC dengan Pertamina atau BP Migas atau SKK Migas dalam Praktek Bisnisnya akan membuat Shareholder Loan Agreement dengan Anak Perusahaan dari Holding Company tersebut, yang Draftnya dipersiapkan dan dibuat oleh Penulis sebagai Independent Business Lawyer untuk kemudian di Review oleh Management baik  dari Holding Company Migas tersebut maupun Anak Perusahaan yang memegang PSC (Production Sharing Contract) atau TAC  (Technical Assistance Agreement). 

 

 

Dari pengamatan dan pengalaman dari Penulis sebagai Independent Business Lawyer khususnya dalam Migas, dalam memberikan Bantuan Jasa Hukum Bisnis kepada Perusahaan Migas di Indonesia, Penulis juga mengetahui dan terlibat membantu suatu Group Perusahaan Lokal Migas,  yang sudah beroperasi selama lebih dari 20 Tahun, dengan pengalaman  mengoperasi Kegiatan Migas di Indonesia, baik sebagai Pemegang PSC dengan SKK Migas maupun TAC dengan Pertamina Persero,  Group Perusahaan Lokal  ini  telah pula  mengalami masalah didalam mengelola melanjutkan kegiatan explorasinya, khususnya masalah  keuangan untuk dapat melanjutkan operasi kegiatan Migasnya, sehingga  tentunya Perusahaan Lokal tersebut berjuang untuk mencari Investor yang mempunyai Dana yang memadai untuk diajak berpartisipasi didalam melanjutkan kegiatan Usaha Perminyakan dan Gas tersebut.

Masalah yang sering dihadapi oleh Group Perusahaan Lokal antara lain adalah termasuk untuk  menyelesaikan tagihan pembayaran kepada   Para Vendornya atas Jasa Penunjang yang mereka telah berikan, berikan kepada Group Perusahaan Migas Lokal tersebut. Kita bahkan mengetahui bahwa  seringkali terjadi  potensi gugatan dari para Vendor mereka, dimana ada potensi Perusahaan Migas lokal tersebut, dapat   digugat oleh salah Satu Perusahaan Jasa Drillingnya yang merasa tidak dibayarkan Jasa Drillingnya, dimana Perusahaan Jasa Drilling ini ada yang  melakukan Gugatan baik Perdata bahkan hingga Gugatan Kepailitan.

Dengan jatuh bangunnya jam terbang dari Para Investor Migas Lokal  ini, maka Investor tersebut, Penulis seringkali terinspirasi oleh Daya Juang mereka untuk  tidak pernah berputus asa didalam mencari cara untuk dapat mewujudkan impian atau keinginan mereka untuk dapat menjadi Pemain Migas Lokal, dengan mencari  Investor baru dengan ditawarkan schema kerjasama maupun schema menawarkan sebahagian dari Saham Equity dari PT Perusahaan Migas tersebut.

Dalam Pengajuan Proposal inilah dilibatkan Independent Business Lawyer untuk membantu Klien Investor Migas Lokal untuk membuatkan segala macam bentuk Perjanjian yang dibutuhkan mulai dari MOU / Letter of Intent/ Nota Kesepahaman, hingga memberikan advis, pemeriksaan Dokumen Hukum, Pandangan Hukum /Legal Opinion,  hingga Perjanjian Kerjasama Operasi atau Investasi Migas yang diperlukan dan dibutuhkan.

Yang tidak kalah menariknya untuk diamati adalah bahwa terdapat juga suatu Perusahaan Minyak Gas yang digugat bukan oleh Para Vendor yang merasa Jasa mereka belum dibayar, melainkan juga oleh Pemberi Dana, sehingga memang dalam fakta kenyataannya tidak mudah bagi Perusahaan Lokal Migas yang mencoba untuk terjun dalam Kegiatan Migas ini, mengingat adanya Risiko Tinggi dalam melakukan Kegiatan Migas yang membutuhkan “Dana Yang Signifikan  Besar” yang berpotensi untuk “tidak Kembali dan Tenggelam”, karena belum dicapainya Tahapan Produksi Migas yang Komersial yang diharapkan oleh Investor Pelaku Perusahaan Migas, mengingat perbandingan Ratio dari Kegiatan Migas adalah 8 berbanding 1 yaitu dari  8 (Delapan) Sumur Explorasi yang kemungkinan Discovery adalah 1    (Satu) Sumur .

Faktor Risiko tinggi di Kegiatan Usaha Perminyakan  Gas yang banyak dialami oleh Para Pengusaha Hulu, khususnya yang masih dalam Tahapan Explorasi, atau sudah dalam tahapan Produksi, namun  Jumlah Produksi dari Minyaknya dari beberapa Sumur,  masih belum mencukupi dalam jangka panjang untuk dapat menutup biaya Operasinya, sehingga membutuhkan lebih banyak Sumur Explorasi untuk dilakukan, namun sudah kehabisan Dana untuk membiaya  Kegiatan Pengeboran Sumur Explorasi. 

Dalam hal seperti diatas, biasanya Perusahaan Migas tersebut akan berusaha untuk menarik Investor lain untuk terlibat didalam melaksanakan Kegiatan Explorasi tersebut, dengan melakukan Presentasi kepada Calon Potential Investor, bahwa Wilayah Block Potensial Migas yang sedang ditawarkan untuk bekerjasama berinvestasi tersebut,  adalah Potential menemukan Deposit Cadangan Minyak atau Gas, dengan memberikan Hasil Study dari Yang telah dilakukan oleh Perusahaan Migas tersebut, termasuk data- data dari Lapangan yang dekat dan masih tersambung Struktur lapangannya   dengan Lapangan Block yang menunjukan hasil produksi Minyak atau Gas yang Komersial.

Perlu diingat bahwa dalam Kegiatan Migas ada beberapa Tahapan Kegiatan yang harus dilewati, yaitu Tahapan General Survey atau Penyelidikan Umum, Tahapan Explorasi, Tahapan Exploitasi dan Konstruksi jika telah mendapatkan persetujuan dilakukannya POD atau Plan of Development  dari SKK MIGAS, Tahapan Produksi hingga Tahapan Penjualan.

Mengingat bahwa Setiap Tahapan tersebut ada masa Periode batas waktu yang diberikan misalnya, 3 Tahun dengan Perpanjangan 3 Tahun lagi, dimana jika misalnya masih dalam Periode Tahapan Explorasi sudah Berakhir dan sudah diberikan Perpanjangan Tahapan Explorasi namun belum juga menemukan Hasil Produksi Yang Komersial, maka Investor haruslah mengembalikan Block tersebut kepada SKK Migas dengan risiko adanya Dana Explorasi maupun Pre Contract yang belum balik sehingga Investor tersebut mengalami “Singking Fund” atas semua dana Pre Contract atau Pra -Operating maupun Dana Eksplorasi, sehingga jika ada Calon Investor yang berminat untuk berpartisipasi untuk turut sebagai Participant Interest atau Membeli Saham dari PT Perusahaan Migas, maka biasanya yang terjadi adalah “Masalah Perundingan Komposisi dari Perbandingan Participant Interest/Working Interest atau Porsi Saham dalam Equity Perusahaan Migas yang menjadi Alot”.

Nah, jika kita kebetulan Profesi keahlian kita  adalah Independent Lawyer Bisnis Migas, maka kita harus memperhatikan semua Point yang Significant dalam Tahapan Pembuatan Pemeriksaaan Dokumen Legal, pembuatan Pendapat Hukum atau Legal Opinion maupun Advise/Nasehat  kepada Klien kita, tergantung Pihak mana yang kita wakili kepentingan Hukum Bisnisnya, hingga ke tahapan Pembuatan MOU/ Letter of Intent,  Perjanjian Kerjasamanya, Perjanjian Farm In atau Farmoutnya, maupun Perjanjian Pembelian Saham jika yang terjadi adalah Pengambil Alihan Saham Equity dari Perusahaan Migas tersebut, serta Perjanjian Pinjaman Dana tergantung dari Kompleksitas dari Transaksi yang perlu dilaksanakan oleh Para Pihak dalam menjejaki dan melaksanakan Kerjasama Bisnis dalam Kegiatan Migas tersebut.

 Begitulah sekilas Snapshot  Gambaran  KEGIATAN MIGAS YANG PENUH RISIKO yang  Penulis hendak kemukakan pada kesempatan tulisan pagi ini, dengan harapan semoga bermanfaat bagi pembaca.

Jakarta, 4 April 2018

Agung Supomo Suleiman 

AGUNGSS BUSINESS LAWYER NOTE 

28 Maret 2018

PERENUNGAN ASAL USUL SUMBER KEKAYAAN ALAM MIGAS

Memang sangat menarik bagi kita yang tertarik untuk mengamati perkembangan kecenderungan yang terjadi terkait Schema Kerjasama atau Kerjasama Investasi maupun partisipasi dalam suatu kegiatan Bisnis di Indonesia, termasuk dalam bidang kegiatan usaha melakukan Explorasi, Exploitasi dan Pengembangan serta Produksi dari Migas  – sebagai kekayaan yang dilimpahkan oleh ALLAH Sang Maha Pencipta di bumi Indonesia.

Mengingat  bahwa di Dunia belahan Asia Tenggara khususnya Indonesia, dimana masyarakatnya kebanyakan masih  kental dengan keyakinan adanya ALLAH sebagai Maha Pencipta dari Kehidupan ini,  maka  sebagai orang yang beriman kepada ALLAH kita yakin bahwa karena Rachmat ALLAH,  diciptakan Langit dan Bumi dan segala sesuatu yang  ada  diantara keduanya termasuk didalam Bumi segala Kekayaan Sumber ALAM – Migas.

Migas ini proses pembentukannya  menurut Ahli Geologi terbentuk selama lebih dari 350 Juta tahun, dimana Gas dan Minyak terbuat dari segala Plankton – Fossil dari makhluk hewan, manusia serta tanaman yang terpendam dan terperas di  kedalaman Bumi,  dengan tekanan yang tinggi dan suhu panas yang tinggi, dan akan diproses menjadi Gas dan Minyak.

Bagi kita yang beriman, maka sesuai dengan Firman ALLAH  kita berkeyakinan bahwa  karena Rahmat dan Kasih Sayang ALLAH,  Sumber Kekayaan Alam Migas  memang diperuntukan oleh ALLAH untuk kita manusia sebagai keperluan kehidupan kita khususnya sebagai  “Energi” yang dapat menggerakan Mesin Kendaraan Mobil, Motor  maupun Pesawat Terbang, Mesin Pabrik, maupun Pembangkit Listrik  untuk kemaslahatan dan kemudahan  manusia didalam kehidupan didunia ini.

Tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan ALLAH ini, hanyalah dapat diyakini oleh Manusia yang beriman kepada ALLAH, agar kita pandai bersyukur kepada ALLAH. Kita sebagai orang yang beriman harus yakin dan mau membaca ayat ayat kebesaran ALLAH ini melalui Firman ALLAH dalam Kitab Suci Al Quran sebagai Petunjuk dan peringatan yang disampaikan oleh Rasul dan Nabi Penutup yaitu Rasul Mohammad S.A.W. , dimana sebelum beliau sudah ada banyak Rasul dan Nabi yang diutus oleh ALLAH untuk menyampaikan Petunjuk, peringatan dan kabar gembira,    agar kita hanya menyembah dan mengabdi kepada ALLAH Yang Maha Esa  dan tidak kepada ilah lainnya selain ALLAH atau disebut Ketauhidan. 

Adapun orang yang tidak beriman kepada ALLAH,  hanyalah Fokus kepada pendalaman dan penerapan “Ilmu Pengetahuan” mengenai Sumber Kekayaan Alam ini, termasuk proses penggalangan dana, serta managemen pengelolaan teknologi serta peningkatan Sumber Daya Manusianya  guna meng- eploitasi, meng-eksplorasi dan produksi Migas, tanpa dikaitkan bahkan sama sekali tidak mau mengkaitkan dengan pertanyaan mendasar Kkodeco2enapa SemuaKeKayaan Alam itu ada dan apakah ada Zat Yang menciptakan terjadinya MIGAS melalui suatu proses dan untuk Siapa Kekayaan alam ini diperuntukan ? Apalagi mengkaitkan dengan adanya Grand Design Rekayasa Penciptaan Sumber Alam Migas melalui suatu  Proses yang      diCiptakan oleh ALLAH serta pertanggung jawaban didalam cara memperoleh Wilayah Lapangan yang berpotensi mengandung Deposit Fossil Migas, meng- eksplorasi, mengelola, memproduksi Sumber Kekayaan Alam Migas ini kepada ALLAH  pada hari Akhirat,  yaitu apakah melalui proses pendudukan suatu  daerah  dengan cara yang diRidhoi oleh ALLAH  ataukah  melalui cara  pemaksaan dengan merebut dan merampas  suatu Wilayah yang mengandung Potensial Deposit Migas melalui cara yang merugikan penduduk dimana Potensi Deposit Migas itu  berada, dengan cara mengadu domba diantara  penduduk di Wilayah tersebut, seperti terindikasi terjadi di Wilayah Timur Tengah, sehingga terjadi ketidak stabilan keamanan regional.

Dalam Era Digital dan Era Media Internet yang serba cepat informasi dari data dan informasi  dari segala belahan dunia ini, maka dari sudut Pandangan Keimanan adalah  sudah “tidak dapat menjadi alasan” lagi  bagi kita manusia untuk tidak tergerak dan terbuka Qalbu hati kita untuk melihat Asal Usul Sumber Kekayaan alam Migas,  bukan hanya dengan mata phisik melainkan dengan mata hati, serta mendengarkan dengan bukan hanya telinga phisik melainkan dengan telinga hati yang kesemuanya difilter oleh Qalbu hati kita yang terdapat di Jantung phisik kita maupun Qalbu,  guna membaca dan mendengarkan Firman ALLAH sebagai Petunjuk kepada manusia selama berada didunia sesuai dengan Firman ALLAH didalam Kitab Suci Al Quran.

Dalam Kitab Suci ALLAH maupun Hadist, menurut Tausyiah yang mendalami Ilmu Agama Islam, maka  kita sebagai anak Adam,  diingatkan bahwa elemen Roh, dari setiap diri manusia,  adalah diciptakan oleh ALLAH, tanpa campur tangan maupun  proses manusia, sehingga karena ALLAH adalah Maha Suci,  maka Roh kita juga  adalah suci;

Menurut Al Quran dan hadist Rasul Mohammad S.A.W, kita dapat peroleh keterangan bahwa “Roh”  kemudian  ditiupkan oleh Malaikat (dalam kapasitas  sebagai Petugas ALLAH) ke dalam Tubuh Phisik kita,  setelah masa tercapainya kesempurnaan dari Phisik manusia  pada masa 4 Bulan dirahim Ibu kita, sehingga Tubuh Phisik  kita yang diciptakan ALLAH dari elemen “Materi Tanah / Lumpur Hitam” maupun “Nuftah” (proses campuran Sperma dan Ovum”) 40 Hari Pertama, kemudian pada 40 hari kedua, akan berbentuk “alaqa”, dan proses 40 hari ketiga akan ditiupkan Roh oleh malaikat ke phisik tubuh anak Adam. 

  “Roh” yang telah ditiupkan  kedalam Tubuh Phisik kita, yang disempurnakan oleh ALLAH Maha Pencipta, pada masa 4 Bulan, ini akan    diilhami dengan Taqwa, sehingga sesuai  Surat As Syams Ayat 8  dari Kitab Suci Al Quran, Surat As Syams ayat 8,  ALLAH berfirman  :   

Faalhama wa fujuraha wa Taqwaha : terjemahan Bahasa Indonesia : Maka DIA  (ALLAH) mengilhamkan (kepada setiap manusia) jalan kefasikan  dan jalan ketaqwaan.

 Roh ini yang telah ditiupkan kedalam Tubuh phisik kita akan  disebut sebagai “Nafs” dan “bukan Roh” dalam Kitab Suci AL Quran.

Adapun Phisik Badan kita yang berasal dari Tanah ada unsur Fujuraha,  karena ada campur tangan manusia dalam proses terjadinya Nuftah ini, sedangkan Roh karena berasal dari Ciptaan ALLAH sendiri tanpa adanya proses campur tangan manusia akan bersifat suci yaitu Taqwa.

Elemen “Nafs” ini dan “Bukan Roh” yang nantinya akan kembali kepada ALLAH melalui proses merasakan  mati dan kembali kepada ALLAH, sedangkan Phisik Tubuh yang wafat, akan kembali dikubur  ke dalam “Tanah” yang berada di Bumi, sesuai Firman ALLAH sebagaimana diterangkan oleh  Ahli Tafsir Ustad Adi Hidayat dalam You Tube Penciptaan manusia, https://www.youtube.com/watch?v=froIM51rWO8  yang bisa kita dengarkan, sehingga kita sebagai manusia termasuk di Indonesia, dapat memperoleh informasi penting ini antara lain dari mendengarkan Tausyiah dari Ustad Adi Hidayat,  yang menurut Penulis sangat memberikan “Pencerahan Pengetahuan Mengenai Asal Usul Penciptaan  kita semua sebagai Manusia  oleh ALLAH  Yang Maha Pencipta.

Menurut Firman ALLAH dalam Kitab Suci AL Quran, nanti disaat Hari Akhirat,  maka akan ditiupkan Trompet Sangkala, dimana seluruh manusia akan dibangkitkan kembali dari dalam kuburannya, dimana yang akan bicara, untuk menyaksikan segala perbuatan kita  adalah seluruh tangan dan kaki kita dimana mulut kita tidak bisa bicara lagi. Masing-masing manusia akan diberikan Kitab Catatan amal perbuatannya, yang telah tercatat semua perbuatan baik maupun buruknya, dimana tidak ada yang tidak tercatat meskipun amal kita sekecil elemen yang paling kecil  – zarah atau bijih sawi atau  atom.     

Selama kita hidup didunia maka, kita telah diberitahukan oleh ALLAH melalui Kitab Suci Al Quran maupun Hadist, bahwa Syetan akan  senantiasa berusaha untuk membisikan bisikan kejahatan kepada manusia, berasal dari Iblis yang dibuat oleh ALLAH dari elemen Api, dimana Iblis ini sombong tidak mau menuruti perintah ALLAH untuk tunduk kepada manusia, karena merasa lebih Senior maupun merasa lebih tinggi dari manusia yang dibuat ALLAH dari Tanah Lumpur hitam.    Adapun  Malaikat yang dibuat ALLAH dari elemen “Cahaya” akan membisikan bisikan ” Kebaikan” kepada setiap manusia.

Dari Uraian ringkas  diatas, maka kita dapat peroleh bahwa Bumi itu beserta segala isinya termasuk “Minyak dan Gas” yang terbuat dari “Fossil – Plankton” yaitu Manusia, Hewan dan Tanaman (yang  diciptakan oleh ALLAH, sesuai Firman Allah dalam Kitab Suci Al Quran),  dan  karena sudah pada mati dan  terpendam di kedalam  Bumi,  maka dengan Proses melalui  suhu panas yang  tinggi  dan tekanan yang tinggi,  maka berproses selama jutaan Tahun menurut Ahli Geologi,   menjadi Minyak dan Gas,  yang terjebak dalam “Lapisan-lapisan  Sedimentary Rock” menjadi Sumber Energi bagi manusia.

Fakta kenyataan Ilmu Pengetahuan Geologi ini dari Kacamata Keimanan, jelas menunjukkan adanya Tanda-tanda Kebesaran dan Kekuasaan ALLAH bagi mereka yang mau berfikir dengan akal sehat serta Qolbu Keimanan sebagai Hidayah Petunjuk dari ALLAH kepada orang yang beriman sesuai kehendak ALLAH.

Begitu juga segala  binatang dan tanaman yang berjuta tahun hidup dilautan,  jika mereka telah mati  atau punah, akan tenggelam kebawah dasar laut dan terpendam dikedalam pasir.

Sungai akan membawa batuan Rock dan pasir ke Lautan. Lapisan dari Rock Batuan dan pasir akan ditekan secara kencang dan berproses membentuk Lapisan Sedimentary Rock. Dalam jutaan tahun pasir tersebut akan menjadi Batuan Rock. Karena Suhu Panas yang Tinggi serta Suhu Panas yang tinggi akan merubah tanaman dan binatang tersebut menjadi Minyak dan gas.

stock-photo-layers-of-sedimentary-sandstone-rock-274708658

Tugas dari Para Ahli Geologi inilah yang akan bekerja keras untuk mencari batuan ini dari survey atas Lapisan Rock dengan melakukan Pengeboran Explorasi dan mengambil Sampel Batuan yang akan menunjukan lapisan Sedimentary Rock tersebut, dimana Minyak dan Gas akan terjebak dalam pori lubang Sedimentary Rock tersebut

  Dengan uraian ringkas diatas,  dari Kacamata Keimanan,  kita sebagai orang yang beriman harus patut “bersyukur kepada ALLAH” bahwa kita masih diberikan kesempatan ALLAH untuk hidup untuk mau segera “ber- Tobat dan Hijrah ke Jalan ALLAH” sebelum Nafs kita berada di Tenggorokan dan Kerongkongan Phisik kita karena hendak diCabut Nafs kita oleh Malaikat Maut.

Selanjutnya  sesuai petunjuk ALLAH dalam Kitab Suci ALLAH, Al Quran, diterangkan oleh ALLAH bahwa Semua Ciptaan ALLAH dialam Semesta ini termasuk Bumi dan Langit dan segala sesuatu yang ada diantara Keduanya,  adalah semata-mata  diciptakan oleh ALLAH untuk kita manusia,  selama kita hidup didunia, agar kita pandai “bersyukur atas Nikmat ALLAH”   dan terhindar dari Kekufuran Nikmat  ALLAH, mumpung “nafs” kita belum berada ditenggorokan- kerongkongan Tubuh Phisik kita, karena hendak dicabut oleh Malaikat Maut, sesuai perintah ALLAH.

Maka, kita harus memilih untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada ALLAH, agar kita jangan tersesat dan menyesal di hari Akhirat sebagai Hari Keadilan atas segala perbuatan kita sebagai manusia selama kita berada didunia, karena percaya atau tidak, pada kenyataannya dari Kacamata Keimanan bahwa :

ada makluk Setan yang akan senantiasa berusaha untuk membisikan bisikan yang buruk,  sesuai dengan Firman ALLAH bahwa Setan adalah “musuh kita yang nyata”, sehingga kita harus senantiasa mohon pertolongan kepada ALLAH untuk senantiasa “Ingat” kepada ALLAH yang telah menciptakan semua Bumi dan Langit termasuk Sumber Kekayaan Alam yang disediakan  ALLAH melalui proses terpendamnya Plankton (Tamanan, Hewan, Manusia) dikedalam Bumi dengan suhu panas yang tinggi dan tekanan yang tinggi) untuk di-explorasi, di-ekspoitasi, dan diproduksi oleh Manusia lewat Ilmu Pengetahuan, Teknologi termasuk Penyediaan Rekayasa Modal untuk dapat melakukan proses pemanfaatan dari Sumber Kekayaan Alam tersebut untuk kesejahteraan manusia  khususnya dilokasi Sumber Kekayaan Alam itu Ter-deposit.    Drilling Rig   

Berdasarkan Landasan Cahaya Nur Ilahi ini, maka apapun Schema yang dibuat oleh Pemerintah dengan Para Kontraktor Migas maupun Pertambangan Umum, di Bumi Indonesia, maka Para Investor dan Pemain Migas, Khususnya  Pemerintah yang berwenang serta Legislatif didlam membuat Undang-undang serta Peraturan Migas dan Kebijakannya ,   harus ingat bahwa Kekayaan ALAM ini diciptakan oleh ALLAH, dan didistribusikan di Wilayah Minyak dan Gas di Indonesia, tentunya adalah diperuntukan kepada kita manusia khususnya dibumi Indonesia,  dimana pengelolaan managemen, maupun segala macam bentuk Schema Kerjasama dan Investasi, tentunya diserahkan kepada Manusia khususnya manusia yang berakal di Indonesia ini.

Maka dengan kesadaran ini, kaum yang Beriman di Jajaran Legislatif maupun Eksekurtif, dalam proses pembuatan Undang- Undang dan Peraturan maupun Kebijakan terkait dengan Pengelolaan Sumber Kekayaan Migas di Indonesia,  yang merupakan Produk Politik  harus secara Cakap dan Penuh Kesadaran untuk dapat  memberikan “Jaminan kesempatan secara Adil dan Merata kepada Seluruh Lapisan Masyarakat Indonesia” untuk dapat meningkatkan Kwalitas hidup mereka,  khususnya dapat dengan Skala Prioritas meningkatkan :

Kesempatan Mendapatkan Kesinambungan Pendidikan Keilmuan baik dunia dan akhirat, Kesehatan Keimanan,  Phisik,  Mental, Kecukupan  Sandang – Pangan, Papan Perumahan, Transportasi yang Aman, Nyaman, Cepat maupun Jaminan Memperoleh Keadilan atau istilah populernya mendekati “Masyarakat Adil dan makmur dan sejahtera, bagi Seluruh Masyarakat Indonesia, sesuai  Undang Undang Dasar 45 termasuk Pasal 33 ayat 3 serta ketentuan dalam Undang-undang Dasar 45, yang menetapkan dan membebankan kepada Negara untuk Menjamin Terlaksananya Kesejahteraan Masyarakat Indonesia dalam Pengelolaan Sumber Kekayaan Alam tersebut.

Dalam fakta kenyataannya, Indonesia harus bisa meningkatkan  Ilmu Pengetahun baik untuk mendeteksi, meng-eksplorasi, meng-ekploitasi dan memproduksi Sumber Kekayaan Alam Migas tersebut, yang tidak akan dapat Ter – Perbaharui, termasuk membuat Undang-undang,  Peraturan Migas yang dapat memberdayakan Modal, Teknologi, Managemen, Keahlian Sumber Daya Manusianya,   didalam mengelola Sumber Kekayaan Alam Migas tersebut.

Yang jelas Perusahaan Kontraktor Migas karena memang merupakan Perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha untuk mengejar keuntungan dari usaha dalam Bidang Migas, karena memang demikianlah sifat alamiah dari  suatu Perusahaan Kontraktor Migas, dimanapun mereka melakukan kegiatan Usaha Migas, maka Pemerintah Indonesia yang harus cakap untuk dapat membuat Undang-Undang Peraturan maupun Kebijakan di Level Pembuat Peraturan   – dengan membuat Schema Kerjasama Investasi maupun Partisipasi atau Bagi Hasil Gross Split antara SKKMIGAS maupun rencana Pembentukan Holding MIGAS – BUMN  dengan Investor Perusahaan Kontraktor Migas sedemikian rupa yang dapat Memaksimalkan Jaminan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia yang dikaruniai Kekayaan Migas yang tidak terbaharui sesuai Konsep Amanah bahwa Sumber Kekayaan Alam Migas adalah milik Seluruh  Rakyat Indonesia yang berbeda dengan Konsep Kepemilikan Sumber Kekayaan Migas oleh Pemilik Tanah diatas Lokasi Deposit Migas seperti dianut di Negara lain misalnya Amerika Serikat, dimana secara Individu maupun Korporasi berhak Memilki Deposit Migas yang berada dibawah Tanah yang dimilki Individu atau Swasta tersebut .

Jakarta, 28 Maret 2018 dedit 29 Maret 2018

Agung Supomo Suleiman

                 

23 Maret 2018

PERKEMBANGAN PERBANDINGAN  PENERAPAN SCHEMA di Kegiatan Pertambangan Umum VERSUS Kegiatan Migas di Indonesia.     

Menarik untuk melihat perkembangan Schema Gross split yang diterapkan di Kegiatan Operasi Kegiatan Migas di Indonesia,  dimana memang dahulu pernah di kenal adanya “Contract of Work” di Kegiatan Perminyakan dan Gas di Indonesia yaitu misalnya antara Pemerintah Indonesia dan Stanvac,  namun dalam perkembangan kemudian  dirubah menjadi Schema “Production Sharing Contract”, sesuai dengan Kebijakan dari Pemerintah Indonesia, termasuk  berbagai Schema JOB (Joint Operating Body), TAC (Technical Assistance Agreement, EOR (Enhance Oil Recovery). kodeco2

Kini kita ketahui bersama bahwa pada era kini,  terjadi perubahan “Mendasar” dalam Schema Perjanjian antara SKKMIGAS dan Kontraktor Migas, dimana telah diterapkan  Schema Gross Split yaitu Bagi Hasil Kotor Produksi Minyak dan Gas, antara SKKMigas dan Kontraktor Minyak dan Gas di Indonesia, bagi Kontrak-kontrak Migas yang baru, sesuai  ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia. 

  • PERKEMBANGAN PERBANDINGAN  PENERAPAN SCHEMA di Kegiatan Migas VERSUS  Kegiatan Pertambangan Umum  di Indonesia.     

Jika kita bandingkan antara Schema yang diterapkan di kegiatan Migas dan  kegiatan Dunia Pertambangan Umum di Indonesia,  maka  Schema Perjanjian antara Pemerintah dan Kontraktor Pertambangan Umum, selama ini   memang beda dengan Schema yang diterapkan dalam kegiatan Kekayaan Alam Migas – Hidro Carbon di Indonesia.

Perlakukan perbedaan Penerapan Schema antara Kegiatan Pertambangan Umum dengan Kegiatan Minyak dimaksud, akan diuraikan secara ringkas dalam Tulisan ini.  

aa) Pada kegiatan Perminyakan dan Gas di Indonesia,   dikenal dan diterapkan adanya “Bagi Hasil atas Produksi dari Hasil Produksi Minyak dan Gas” antara Pemerintah dan Kontraktor Migas, sedangkan pada  Kontrak Karya atas Pertambangan Umum di Indonesia, misalnya untuk Bahan Galian Tambang Tembaga dan Emas,   “tidak dikenal” atau “tidak diterapkan” adanya “Bagi Hasil Produksi Pertambangan Umum Tembaga dan Emas” atau Pertambangan Bahan Tambang Umum lainnya di Indonesia,  antara Pemerintah dan Kontraktor Pertambangan Umum,  kecuali untuk Kerjasama dalam Bidang Batubara,  dimana terdapat “Pembagian Bagi Hasil  Produksi Batubara,  sebesar 15%  untuk Kontraktor Pertambangan Batu Bara  dan  PT Bukit Asam ( yang merupakan BUMN)  85%.

bb) Pada Kontrak Karya Pertambangan Umum Emas dan Tembaga (“COW” /Contract of Work) , maka Schema  yang diterapkan adalah bahwa Pihak “Pemegang Nasional” (Catatan: bisa Pemerintah, bisa BUMN, BUMD atau Swasta Nasional)   dan Kontraktor Pertambangan Umum  secara “Korporasi” akan memiliki perbandingan Kepemilikan Saham, pada PT Kontraktor Pertambangan Umum yang menandatangani Kontrak Karya dengan Pemerintah Indonesia, sesuai  ketentuan COW,  dimana Pemegang Saham Nasional  akan mendapatkan Dividen Keuntungan,  sesuai  Porsi Jumlah Saham yang dimiliki oleh Pemegang Nasional di   PT Kontraktor Pertambangan Umum yang mempunyai Kontrak Karya – COW dengan Pemerintah Indonesia.  Dalam Kontrak Karya ini tidak terdapat “Schema Bagi Hasil Produksi Hasil Tambang” seperti yang dikenal atau diterapkan di Kegiatan Usaha Minyak dan Gas di Indonesia. melainkan yang  ada adalah “Royalti Produksi” dari hasil Penjualan atau Produksi Tembaga dan Emas sebesar 1 % hingga 3% ” . Pada Schema Kontrak Karya Pertambangan Umum seperti PT Freeport tidak  ada “sama sekali” pengaturan Cost Recovery sama sekali antara PT Freeport atau Kontraktor Pertambangan Umum Tembaga dan Emas dengan Pemerintah Indonesia. 

Photo PT FI di HighlandYang menjadi pertanyaan dasar dalam Schema Pertambangan Umum di Indonesia ini, pemasukan bagi Pemerintah Indonesia itu apa lagi selain Royalti Produksi ? Yang ada adalah bahwa dikenakan pengenaan Iuran Explorasi, Exploitasi dengan “Tarif progresif” atas Luas Wilayah dikalikan dengan Tarif serta setiap tahun atas setiap Tahapan dari Explorasi, Exploitasi hingga Produksi dimana, mendekati tahapan Produksi angkai Tarifnya akan naik.

Begitu juga dikenakan PBB atas tanah dan Bangunan yang adakala dipertanyakan seolah ada dua pengenaan Iuran atas Luas Lahan dari Wilayah Kontrak Pertambangan yang diberikan kepada Pemegang Kontraktor Pertambangan Umum tersebut. Selanjutnya tentunya ada Pajak Korporasi yaitu Pajak Keuntungan dari PT Pertambangan Umum dimaksud, serta Pajak Karyawan serta Pajak VAT atas Kontraktor Pendukung dari Kegiatan Pertambangan Umum.

Adapun Kepemilikan atas aset dari PT Pertambangan Umum adalah tetap milik dari PT Kontraktor Pertambangan Umum Tembaga dan Emas tersebut, tidak seperti di Schema Bagi Hasil di Perminyakan dan Gas yang diterapkan Cost Recovery, dimana semua asset bergerak maupun tidak bergerak yang dibeli oleh  Kontraktor Migas PSC adalah milik dari Pemerintah Indonesia, karena semua Ongkos Capex ( Capital Expenditure- nya) di Cost Recovery sesuai dengan Life Time dari Asset Benda tersebut seperti Alat Berat, Kendaraan, maupun Bangunan Gedung serta Tanah yang digunakan untuk keperluanOperasi Minyak dan Gas sesuai dengan Group atau Golongan Aset tersebut yang tersebut dalam Lampiran PSC.     

Terkait dengan Kepemilikan Saham dari Pemegang Saham Nasional ini,  kita ketahui bahwa  dalam Perjanjian Kontrak Karyanya seperti misalnya Kontrak Karya PT Freeport, diperjanjikan bahwa dalam masa 20 tahun setelah ditanda-tangani Perjanjian Kontrak Karya, disepakati dalam COW bahwa nantinya akan secara bertahap dilakukan Divestasi atas kepemilikan Saham Kontraktor Asing kepada Pemegang Saham Nasional, dimana  Pemegang Saham Nasional sesuai COW PT Freeport Indonesia 31 Desember 1991,  akan  memperoleh porsi 51% dari Seluruh Saham yang dikeluarkan oleh PT Freeport yang membuat Perjanjian Kontrak Karya dengan Pemerintah Indonesia, paling lambat 20 Tahun setelah ditandatanganinya COW – yaitu 20 Tahun setelah 30 Desember 1991. 

  • PERKEMBANGAN PENGAKUAN DAN PENERAPAN BAGI HASIL DALAM PERTAMBANGAN UMUM – Tembaga dan Emas di Indonesia.

Dalam Perkembangannya,  negosiasi penerapan Divestasi 51% saham yang dikeluarkan oleh PT Freeport, terindikasi bahwa Harga Divestasi 51% yang diajukan oleh Freeport McMoran adalah terlalu tinggi, sehingga Pemerintah Indonesia merubah Strategi lewat PT Inalum sebagai Holding dari beberapa BUMN, untuk pada saat paralel, berusaha membeli sebahagian atau seluruh “Hak Bagi Hasil Produksi Tembaga dan Emas yang dimiliki oleh PT Rio Tinto dalam Perjanjian Partisipasi Bagi Hasil Produksi Tembaga dan Emas antara PT Freeport Indonesia dan PT Rio Tinto; 

Hal ini dapat dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, mengingat   PT Rio Tinto,  kemungkinan akan memilih opsi untuk menjual sebahagian atau seluruh porsi Hak Bagi Hasil Produksi  40% yang dipegangnya berdasarkan Perjanjian Partisipasi Bagi Hasil Produksi dengan PT Freeport Indonesia, guna menghindari   kemungkinan kendala,  akibat kemungkinan dapat terjadinya “Dead Lock” Perundingan Implementasi Divestasi antara PT Freeport dan Pemerintah Indonesia, dimana Freeport McMoran pernah mengancam melakukan  Gugatan Arbitrasi terhadap Pemerintah Indonesia, beberapa waktu  yang lalu.

Dengan langkah Pemerintah Indonesia tersebut, maka terlihat bahwa sebagai hasil perkembangan negosiasi  antara Pemerintah Indonesia dengan Freeport McMoran yang berlarut-larut, terindikasi adanya perkembangan menarik dalam kegiatan Pertambangan Umum di Indonesia, terkait dengan adanya pengakuan oleh Pemerintah Indonesia untuk  menerapkan Langkah “Schema Bagi Hasil Produksi Tambang Tembaga dan Emas”, yang dikombinasikan secara paralel  Membeli Saham Divestasi 51%,  sebagai Usaha Strategi dari Pemerintah Indonesia untuk  dapat memperbaiki kedudukan atau Leverage berunding yang  lebih bagus, didalam usaha mendapatkan  Opsi harga yang lebih wajar atas Harga Divestasi 51% Saham, mengingat Freeport McMoran, nampaknya  tidak berkeinginan menjual Harga Nilai Saham Divestasi,   dengan  nilai   : 

(i) keadaan Riil Kesulitan Keuangan yang sedang dialami oleh Freeport McMoran” ;   

(ii) harga Tembaga di Pasaran yang tidak terlalu bagus di pasaran Tembaga,  maupun 

(iii) usaha Freeport McMoran yang terindikasi bersikeras untuk memasukan Nilai Asset Tambang yang masih dibawah Zone Kedalaman yang belum di kelola secara produksi, sehingga “Kepemilikan Asset Bahan Kekayaan Tambang Tembaga dan Emas”   yang masih dibawah Zone Kedalam tersebut secara “Hukum Pertambangan Indonesia masih dimiliki oleh Rakyat Indonesia”, sehingga tidak berhak untuk dimasukan oleh Freeport McMoran sebagai “Nilai Jual  Aset Saham “yang hendak dibeli oleh Pemegang Saham Nasional dalam hal ini PT Inalum, dalam kerangka Implementasi Divestasi 51% sesuai dengan ketentuan Divestasi dalam COW.            

KECENDERUNGAN PERUBAHAN STRATEGI PEMERINTAH DARI “NET SPLIT BAGI HASIL PRODUKSI  MIGAS” ke  “GROSS SPLIT”  DALAM KEGIATAN PERMINYAKAN DAN GAS DI INDONESIA. 

Dengan uraian ringkas diatas, terdapat kecenderungan perkembangan perubahan mendasar atas Schema yang diterapkan didalam  kegiatan Perminyakan dan Gas di Indonesia, dimana selama ini diterapkan Schema  “Bagi Hasil Produksi” setelah diganti terlebih dahulu Semua “Ongkos Biaya Capex” maupun “Opex” pada setiap  tahun Calendar Berjalan, setelah disepakati adanya Produksi Komersial dan disetujuinya untuk dibuat POD (Plan of Development atau Rencana Pengembangan) oleh SKKMIGAS (Dahulu Pertamina – BPMigas).

Namun dalam perkembangan terakhir, Pemerintah Indonesia  tidak berkeinginan lagi untuk menerapkan “Cost Recovery” dalam  Perjanjian Migas yang Baru,  dalam Kegiatan Migas di Indonesia antara SKKMigas dan Kontraktor Migas, melainkan Kontraktor Migas ditetapkan untuk  menanggung sendiri semua Ongkos Expensense Pengeluaran baik Capex (Capital Expenditure) maupun Operating Expenditure (Opex). dimana “tidak ada sama sekali Penggantian Cost Recovery” oleh pihak Pemerintah,   “tanpa adanya mekanisme penggantian Ongkos Pengeluaran atau Cost Recovery atas Capex dan Opex-nya, sehingga  Bagi Hasil Produksi yang diterapkan disitilahkan dengan istilah Schema “Gross Split” .

Selanjutnya terindikasi, dalam kebijakan dan Peraturan Pelaksanaannya, atas Schema Gross Split ini,   bahwa Pembagian Hasil Produksi Migas   akan dapat  diperbesar bagi Kontraktor Migas,  sebagai insentif,  jika misalnya  :

Kontraktor  Migas dapat berhasil memproduksi  secara komersial daerah yang sulit dengan level risiko yang lebih tinggi,  maupun  dapat berhasil  meningkatkan Deposit Migas dalam suatu jumlah yang melebihi  tingkatan Level  Volume tertentu, sehingga dapat menghasilkan peningkatan produksi Migas kepada Pemerintah/Negara,  sesuai ketentuan insentif yang akan ditetapkan oleh  Pemerintah yang berwenang dalam Bidang Migas.

    Memang menarik untuk melihat perkembangan ini, dimana Pemerintah nampaknya berusaha untuk mencari suatu Schema yang baru  yang lebih menguntungkan Bagian Hasil hak dari Pemerintah dan  tidak lagi dipusingkan dengan urusan Cost Recovery atas Capex maupun Opex yang dikeluarkan oleh Kontraktor Migas, karena ada kekhawatiran Kontraktor Migas kemungkinan mencari celah untuk memperoleh  keuntungan dalam  skema “Cost Recovery” berdasarkan observasi oleh  Pemerintah atau Instansi yang berwenang di Migas.

Hal yang menarik,  jika kita bandingkan dengan Schema yang diperlakukan oleh Pemerintah dalam Bidang Pertambangan Umum adalah bahwa di Pertambangan Umum “tidak dikenal adanya” Bagi Hasil Produksi, kecuali untuk Perjanjian  Kerjasama Penambangan Batu Bara antara PT Bukit Asam dengan Kontraktor Pertambangan Batu Bara.

Namun kita amati saat ini  terkait dengan Perkembangan Negosiasi antara PT Freeport dan Pemerintah, nampaknya “Schema Bagi Hasil Produksi” juga akan diterapkan dan dilakukan oleh Pemerintah  dengan adanya usaha untuk bernegosiasi dengan PT Rio Tinto, untuk mengambil Alih “Hak Bagi Hasil Produksi” dari PT Rio Tinto, yang dikombinasikan secara Paralel dengan Divestasi 51% atas Saham yang dikeluarkan oleh PT Freeport Indonesia, sebagai usaha untuk bisa lebih memperbaiki Kedudukan Posisi Pemerintah dalam usaha memperoleh bagian dari Hasil dari Produksi Pertambangan Umum Tembaga dan Emas di Wilayah Pertambangan Umum yang dioperasikan oleh PT Freeport Indonesia, maupun Dividen sebagai Pemegang Saham Mayoritas 51%, sesuai dengan implementasi pelaksanaan Kewajiban Divestasi 51% kepada Pemegang Saham Nasional oleh Pemegang Saham Asing dalam hal ini Freeport McMoran, yang diperjanjikan dalam COW.    

 

 

KESIMPULAN  : 

I. PERUBAHAN SCHEMA NET SPLIT MENJADI GROSS SPLIT DI KEGIATAN MIGAS DI INDONESIA.

 Terjadi perubahan “Mendasar” di Kegiatan Migas dari “Bagi Hasil” dengan Schema Cost Recovery – dimana Pemerintah mengganti semua Ongkos Opex dan Capex yang dikeluarkan oleh Kontraktor Migas dalam setiap tahun berjalan setelah Komersial dan POD, sesuai mekanisme Cost Recovery,  ke Arah Schema Gross Split dimana Pemerintah tidak mau terlibat lagi dengan urusan Cost Recovery atas segala Biaya Pengeluaran Capex dan OPEX yang dikeluarkan oleh kontraktor Migas.  

  II. PERUBAHAN PENGAKUAN adanya Kombinasi Paralel  – SCHEMA DIVIDEN sebagai Pemilik Saham   dengan Bagi Hasil Produksi Tembaga dan Emas di KEGIATAN PERTAMBANGAN UMUM di Indonesia. 

Sebagai akibat dari Pemerintah Indonesia hendak memperbaiki kedudukan posisi leverage bernegosiasi dengan  Freeport -Mc Moran terkait implementasi Divestasi 51%, dimana Freeport bersikukuh untuk menjual harga Nilai Akuisisi Saham yang tidak wajar, maka Pemerintah Indonesia merubah strategi perundingan dengan mengkombinasikan usaha membeli Hak Bagi Hasil Produksi Tembaga dan Emas dari PT Rio Tinto, sehingga terlihat adanya kecenderungan Pengakuan Schema Hak Bagi Hasil atas Produksi di Kegiatan Pertambangan Umum di Indonesia yang dikombinasikan dengan Schema Dividen sebagai pemilik Saham hasil Akuisisi – Divestasi Saham.     

Jakarta 23 Maret 2018

Agung Supomo Suleiman 

AGUNGSS INDEPENDENT BUSINESS LAWYER NOTE 

Laman Berikutnya »

Blog di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: